SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Romadhony Putra Pratama, menilai persoalan banjir di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur,  Samarinda, butuh sinergitas antara pemerintah dari tingkat pusat, provinsi dan kota.

Pemerintah Kota Samarinda diharapkan terus menggencarkan upaya penanganan banjir. Dia juga berharap koordinasi Pemkot Samarinda dengan Pemprov Kaltim terus dibangun dalam upaya menyelesaikan persoalan banjir di Samarinda.

“Koordinasi itu juga sangat penting perannya dalam penanganan banjir, saya rasa itu juga sudah dilakukan, tapi harus lebih digencarkan,” tegasnya kepada media ini.

Apalagi, lanjut politisi muda PDI Perjuangan ini, penanganan banjir memerlukan anggran yang besar dan bertahap. Sehingga tidak mungkin hanya begantung pada APBD Samarinda saja.

“Butuh kolaborasi antar Provinsi Kaltim dan Pemkot Samarinda. Dan tentunya harus ada intevensi dari APBN terkait penanganan banjir ini,” pungkasnya.

Berdasar berbagai sumber anggaran yang dialokasikan untuk penanganan banjir di Samarinda tahun 2023 dari Pemkot Samarinda sebesar Rp 50 miliar untuk tiga proyek multi years yang meliputi dua kolam retensi dan satu tanggul.

Sementara Pemprov Kaltim selama empat tahun terakhir memberikan alokasi APBD untuk penanganan banjir ini. Tahun anggaran 2019 sebesar Rp11,9 miliar. Tahun 2020 kembali dialokasikan Rp15 miliar. Tahun 2021 karena pandemi Covid-19 turun menjadi Rp10,2 miliar, tahun 2022 naik menjadi Rp20,2 miliar dan tahun 2023, juga meyuntikan anggaran kurang lebih Rp 10,3 miliar untuk normalisasi Sungai Karang Asam Besar.

Adalun kontribusi APBN juga turut menyentuh progam pengendalian banjir di Samarinda. Salah satunya pembangunan turap Sungai Karang Mumus (SKM) sebesar Rp 94,7miliar.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno, mengingatkan pentingnya pentingnya peran perbankan dalam meningkatkan perekonomian, khususnya sektor perdagangan dan industri, peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan melalui perbaikan ekonomi rakyat.

Peran perbankan terkhusus Bank Kaltimtara yang merupakan Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) Kaltim, harus aktif dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. “Tidak hanya itu, mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk kesejahteraan masyarakat, sudah pasti harus kita lakukan,” ujar Agiel kepada awak media.

Bank Kaltimtara, sebutnya harus dapat membantu dalam permodalan bagi masyarakat pengguna jasa keuangan, khususnya pelaku usaha baik besar, menengah maupun pelaku usaha kecil. Jangan sampai sebutnya, mereka hanya memberikan permodalan kepada pihak-pihak atau perusahaan yang besar.

“Kita berharap Bankaltimtara itu jangan hanya berikan bantuan kepada korporasi yang besar-besar. Tapi UMKM daerah yang memang butuh disupport, ya kasih,” tegasnya.

Dengan UMKM yang mendapat dukungan dari perbankan, diharapkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, dapat membuat ekonomi Kaltim di masa mendatang bertumbuh pesat seiring dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Semoga bermanfaat untuk kita semua, jangan sampai kita tak mampu mengambil peluang ini,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/kn)

SAMARINDA –  Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, meminta agar Pemprov Kaltim melakukan evaluasi dan kajian ulang terhadap potensi pendapatan daerah yang ada. Tujuannya, sebut Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim ini,  adalah agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

“Kami khawatir jika pendapatan daerah tidak dihitung dengan teliti, akan berdampak buruk pada belanja daerah. Misalnya, ada kekurangan dana atau pemborosan anggaran,” kata Sarkowi.

Politisi Golkar ini menambahkan, kenaikan anggaran seharusnya bisa dimanfaatkan untuk belanja daerah yang berimplikasi  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Ia berharap, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk program-program yang berdampak positif pada indikator pembangunan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan harapan hidup.

“Kami akan mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” pungkasnya.

Sebagai informasi ,APBD Kaltim  tahun 2024 naik menjadi Rp 20,6 triliun. Angka ini lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya Rp 17 triliun.

Keputusan ini diambil setelah DPRD Kaltim menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Daerah perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Serawak, Malaysia masih membutuhkan banyak perbaikan dari sisi infrastruktur. Hal ini disampaikan oleh Marthinus, Anggota Komisi I DPRD Kaltim, yang menilai bahwa pemerintah harus lebih serius dalam memperhatikan daerah teras depan republik ini.

Menurut Marthinus, yang berasal dari daerah pemilihan Kutai Barat-Mahulu, pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan harus menjadi prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mengatakan bahwa kondisi infrastruktur yang ada saat ini masih jauh dari ideal dan tidak mencerminkan wajah perbatasan yang baik.

“Pembangunan sudah semestinya merata, tidak hanya di daerah perkotaan saja. Kawasan perbatasan dan pedalaman juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan infrastruktur yang memadai,” ujarnya.

Marthinus mengaku bahwa masyarakat di perbatasan sudah bosan menyuarakan berbagai keluhannya kepada pemerintah, karena belum adanya perhatian serius dari pemerintah. Ia berharap agar pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.

“Kami sebagai wakil rakyat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Dinas Pekerjaan Umum, dan pemerintah daerah Kaltim maupun Kaltara untuk mengadvokasi masalah ini. Kami akan memastikan bahwa warga perbatasan bisa mendapatkan infrastruktur yang layak,” katanya.

Politikus asal PDIP itu juga menginformasikan bahwa dewan akan selalu mendukung berbagai program yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk di daerah perbatasan.

“Kami akan terus berjuang untuk membela hak dan aspirasi warga Kaltim, khususnya di daerah perbatasan,” tutup Marthinus. (Adv/DPRD Kaltim/KN)

SAMARINDA – Penyakit TBC (tuberkulosis) merupakan salah satu penyakit menular yang bisa mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja tanpa memandang status ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap waspada dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengobatan penyakit ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Puji Setyowati, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Demokrat, dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Puji, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, mengatakan bahwa penyakit TBC bisa menyebabkan penderita tidak bisa bekerja dan menghasilkan penghasilan.

“Penyakit TBC ini bisa menimpa masyarakat dari berbagai kalangan, baik kelas menengah ke bawah maupun ke atas. Jika salah satu anggota keluarga terkena TBC, secara perlahan-lahan ekonomi keluarga akan hancur, karena tidak bisa bekerja,” katanya.

Puji menekankan pentingnya edukasi dari pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Ia berharap agar masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini.

“Karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Puji juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas kesehatan di tingkat bawah, seperti puskesmas, untuk membantu masyarakat yang terinfeksi penyakit TBC. Pemerintah juga akan memberikan obat gratis selama enam bulan dan mengontrol perkembangan kesehatan penderita.

“Peran Puskesmas sangat penting. Obat TBC itu akan diberikan gratis selama enam bulan, kemudian pemerintah akan mengontrol dampak positifnya,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim/KN)

SAMARINDA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyampaikan kritiknya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 3 Tentang Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, RUU tersebut tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat Kaltim di IKN.

Hal ini ia sampaikan dalam dialog pembahasan RUU tersebut antara pemerintah pusat dan daerah, belum lama ini. Ia menilai bahwa tata kelola pemerintahan di IKN tidak adil karena tidak melibatkan wakil DPRD kabupaten/kota dan provinsi, melainkan hanya DPR RI.

“Bagaimana keterwakilan masyarakat Kaltim di IKN? Apakah ada forum yang setara dengan DPRD provinsi yang bisa mewakili kepentingan daerah?” tegas Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas.

Politisi Golkar ini membandingkan dengan DKI Jakarta yang memiliki DPRD provinsi, walaupun tidak memiliki DPRD tingkat dua atau kota. Ia menganggap ini sebagai bentuk keterwakilan masyarakat di ibu kota.

Hamas juga menyoroti rencana pembentukan wadah yang mirip dengan lembaga yang mewakili masyarakat Kaltim di IKN. Ia mengaku belum mendapat penjelasan tentang konsep dan mekanisme pembentukannya.

“Kami masih menunggu penjelasan dari pemerintah pusat, bagaimana wadah itu akan dibentuk dan berfungsi. Kami harap ada keterlibatan dan keterbukaan dalam prosesnya,” tutupnya.(Adv/DPRDKaltim/KN)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir, mengungkapkan komitmennya untuk mengawasi penggunaan APBD di tiga daerah yang menjadi dapilnya, yaitu Bontang, Kutim, dan Berau. Menurutnya, APBD harus dialokasikan untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur daerah.

Salah satu program yang menjadi prioritasnya adalah penanganan banjir di Bontang. Politisi PKB ini menjelaskan bahwa banjir di kota tersebut disebabkan oleh air kiriman dari Kutim yang meluap di Sungai Suka Rahmat. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan pembangunan bendungan di sungai tersebut.

“Kami sudah mengupayakan izin pembangunan bendungan sejak lama, tapi masih ada kendala di kawasan hutan dan studi kelayakan. Bendungan ini sangat penting untuk mengendalikan debit air dan mencegah banjir di Bontang,” kata Jabir.

Selain bendungan, Jabir juga menyarankan untuk membersihkan dan memperdalam sungai-sungai di Bontang serta memanfaatkan kolam-kolam buatan dan bekas tambang sebagai sumber air bersih. Ia mengatakan bahwa air dari kolam-kolam tersebut sudah teruji kualitasnya dan bisa diminum oleh masyarakat.

“Sudah ada rencana untuk mengalirkan air dari kolam-kolam tersebut ke Bontang dan Kutim melalui pipa-pipa yang akan dibangun tahun depan. Ini akan membantu memenuhi kebutuhan air bersih di daerah ini,” ujar Jabir.

Di samping itu, Jabir juga memantau pembangunan IPAL di Kutim yang bertujuan untuk mengolah air limbah tanpa merusak lingkungan. Ia berharap IPAL tersebut bisa berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Kutim dan Berau, terutama di bidang infrastruktur seperti jembatan dan jalan provinsi. Namun, saya optimis dengan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, kita bisa membangun daerah ini menjadi lebih maju,” pungkas Jabir. (Adv/DprdKaltim/KN)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono tragedi kemanusiaan di Palestina, Sapto menyampaikan rasa prihatin dan duka cita kepada rakyat Palestina, sekaligus mengutuk serangan yang dilancarkan Israel terhadap tanah Gaza.

Namun ia mengimbau masyarakat untuk tidak melupakan kepentingan nasional saat memberikan simpati dan dukungan kepada rakyat Palestina yang sedang menghadapi agresi Israel.

Politisi Golkar ini mengatakan bahwa kondisi di dalam negeri juga memerlukan perhatian dan kewaspadaan dari seluruh elemen bangsa, agar tidak mudah terpecah belah oleh pihak-pihak yang ingin merusak kedaulatan dan keutuhan NKRI.

“Kita tentu harus berempati dengan saudara-saudara kita di Palestina yang menjadi korban penindasan dan kekerasan Israel. Kita juga harus mendesak PBB untuk segera menghentikan perang yang tidak berkeadilan ini,” kata Sapto.

Akan tetapi, Sapto juga menegaskan bahwa masyarakat harus tetap fokus pada situasi di tanah air, yang juga membutuhkan solidaritas dan persatuan nasional.

“Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya, tapi juga rapuh jika tidak bersatu. Kita harus waspada dan cerdas dalam menghadapi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan dasar negara kita,” ujar Sapto.

Sapto menambahkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan kembali dalam kurikulum pendidikan, agar generasi muda dapat mengerti dan menghayati wawasan kebangsaan.

“Anak-anak kita harus paham bahwa NKRI ini adalah hasil perjuangan bersama dari berbagai suku, agama, dan golongan yang melawan penjajah. Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara kita, karena itu adalah kekayaan bangsa kita,” papar Sapto.

Sapto berharap bahwa dengan wawasan kebangsaan, dapat memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan NKRI.

“Kita harus belajar dari Palestina, yang hingga kini masih berjuang untuk meraih kemerdekaan dan kedamaian. Kita harus bersyukur bahwa Indonesia sudah merdeka dan damai, tapi kita juga harus berjuang untuk mempertahankannya,” pungkas Sapto. (Adv/DPRDKaltim/KN)