JAKARTA – Pemerintah membidik pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan oleh pemerintah.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.
Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Ia menilai pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, keberadaan kereta api dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.

“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute yang akan dikembangkan karena masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga. (ANT/KN)

MANADO – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Manado, Sulawesi Utara mencatat sebanyak 1.770 kejadian gempa susulan setelah gempa utama Magnitudo 7.6 (M7,6) di  Sulut-Maluku Utara, 2 April 2026.

“Hingga hari Senin, 20 April 2026 pukul 06.00 WIB, wilayah Laut Maluku masih menunjukkan aktivitas seismik yang signifikan pasca gempa bumi utama M7,6,” kata Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado, Muhammad Zulkifli di Manado,  Rabu (22/4/2026).

Dia menyebutkan, dari 1.770 kejadian gempa susulan tersebut terdapat 36 kali gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Batang Dua, Maluku Utara.

“Berdasarkan kekuatan magnitudo, tercatat magnitudo maksimum sebesar M5,8 dan magnitudo minimum sebesar M1,7,” kata Zulkifli menambahkan.

Selain itu, tercatat pula sebanyak 18 kejadian gempa bumi dengan magnitudo di atas atau sama dengan M5.0.

Dia menjelaskan, berdasarkan analisa tektonik dengan memperhatikan sebaran titik episenter pada peta, aktivitas gempa bumi tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh dinamika Subduksi Lempeng Laut Maluku.

Mekanisme fokal menunjukkan adanya gaya tekan (thrust fault) yang konsisten dengan karakteristik zona subduksi ganda di wilayah tersebut.

Muhammad Zulkifli menambahkan, berdasarkan grafik peluruhan harian, frekuensi gempa bumi susulan menunjukkan tren yang semakin menurun secara fluktuatif.

BMKG mengestimasi waktu peluruhan total gempa bumi susulan akan berlangsung sekitar dua hingga tiga minggu ke depan sejak gempa utama di tanggal 2 April  hingga kondisi seismisitas kembali stabil.

“Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” harap Zulkifli. (ANT/KN)


JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji penambahan alokasi kuota peserta BPJS Kesehatan segmentasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) hingga menjangkau 120 juta jiwa.

“Itu adalah salah satu skema yang kami siapkan juga. Mulai ada pembahasan tapi belum secara komprehensif ya,” kata Mensos Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Mensos menjelaskan saat ini kuota PBI JKN yang tersedia baru mencakup 96,8 juta jiwa, sementara data pada Desil 1-4 di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka sekitar 120 juta masyarakat yang layak mendapatkan bantuan.

“Maka dari itu ada semacam gagasan untuk menambah alokasi. Sekarang kan 96,8 juta jiwa. Kalau nanti ada penambahan, tentu itu kami bisa melakukan penjangkauan keseluruhan kepada Desil 1, 2, 3, dan 4,” ucap Mensos Saifullah Yusuf.

Penambahan kuota tersebut, kata dia, bertujuan meminimalisir risiko kesalahan eksklusi sehingga masyarakat miskin hingga rentan miskin yang masuk dalam kategori Desil 1-4 DTSEN dapat terakomodasi secara menyeluruh dalam skema jaminan kesehatan nasional.

Adapun kesalahan eksklusi atau exclusion error itu adalah istilah yang dipakai dalam statistik untuk menggambarkan kondisi ketika kelompok yang berhak justru tidak terlindungi.

Hal ini sebagaimana yang dibahas dalam rapat kerja yang diikuti Mensos, Menteri Kesehatan (Menkes), Kepala BPS, dan pimpinan BPJS Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta pada 15 April 2026.

Meski demikian Mensos menegaskan wacana penambahan kuota ini masih dalam tahap pembahasan awal dan belum dilakukan secara komprehensif.

“Jadi baru berupa gagasan, kemudian nanti Insya Allah akan kami tindaklanjuti dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPJS Kesehatan, dengan BPS, dalam beberapa waktu ke depan,” kata Mensos Saifullah Yusuf. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan telah memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran.

Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, menyatakan pencopotan itu efektif per Selasa (21/4) dan telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang mulai aktif sejak pemberhentian dilakukan.

“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya.

Untuk sementara ini, Purbaya belum memberikan tugas baru kepada Febrio maupun Luky. Dia masih mengkaji posisi yang tepat dengan kompetensi keduanya.

“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” tambahnya.

Dengan pemberhentian Febrio dan Luky, kini terdapat tiga posisi dirjen di Kementerian Keuangan yang kosong.
Selain Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Dirjen Anggaran, kekosongan jabatan juga terjadi pada kursi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Masyita Crystallin.

Masyita diketahui mendapatkan mandat baru untuk bertugas di PT Danantara Investment Management (Persero).
Purbaya mengatakan bakal menyeleksi kandidat untuk ketiga posisi strategis eselon I itu dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto secara bersamaan.

Dia menargetkan akan mulai melaporkan nama-nama kandidat terpilih nantinya pada bulan depan.

“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” tuturnya.

Kemarin, Purbaya juga melantik 5 pejabat baru eselon II Kemenkeu, yaitu 2 pejabat Sekretariat Jenderal, 1 pejabat Direktorat Jenderal Strategi dan Fiskal (DJSEF), 1 pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kehadiran kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka bukanlah sesuatu yang baru dan merupakan bagian dari kebebasan navigasi di perairan internasional.

“Saya kira mereka biasanya patroli di kawasan, ada yang namanya freedom of navigation patrol. Itu bukan sesuatu yang baru,” kata Sugiono menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta pada Rabu (22/4/2026).

Hal itu menanggapi laporan mengenai kapal milik AS yang melintasi Selat Malaka berbatasan dengan wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura pada Sabtu (18/4).

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan kapal milik AS yang melintasi Selat Malaka hanya melakukan transit atau Hak Lintas Transit (Transit Passage).

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional dan sah untuk dilewati menurut Pasal 37, 38 dan 38 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam proses pembahasan terkait pengajuan penggunaan ruang udara oleh AS masih dalam proses pembahasan.

“Kalau berbicara mengenai overflight access merupakan suatu intent yang disampaikan oleh pihak Amerika. Yang kemudian juga akan melewati proses dan mekanisme pembahasan, mekanismenya seperti apa dan sebagainya di Indonesia,” kata Sugiono.

Ia memastikan bahwa dalam pembahasan itu akan mempertimbangkan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia yang menjadi prioritas, mengingat pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai praktik politik di Indonesia saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai ideal karena ditandai dengan menguatnya kegaduhan di ruang publik tanpa diiringi kedalaman substansi.

“Yang kita lihat hari ini bukan kekayaan pikiran, tetapi kemiskinan nalar yang dipertontonkan.

Ruang publik kian bising oleh opini tanpa dasar, perdebatan tanpa arah dan kegaduhan yang miskin substansi,” kata Surya Paloh saat menghadiri pengukuhan Dossy Iskandar Prasetyo sebagai guru besar di Universitas Bhayangkara Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/4/2026).

Menurut Surya Paloh, diskursus publik saat ini cenderung bergeser dari adu gagasan menjadi sekadar pertunjukan sensasi.

”Perdebatan berlangsung dangkal dan menjauh dari isu-isu strategis yang seharusnya menjadi fokus bersama,” katanya.

Ia juga menyoroti melemahnya kohesi sosial di tengah masyarakat seperti menurunnya tingkat kepercayaan antarwarga dan digantikan oleh sikap individualisme serta orientasi material yang kian menguat.

 Dalam kondisi tersebut, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, dan kebenaran, menurutnya, kerap mengalami penyederhanaan hingga kehilangan makna substansial.

Surya Paloh menilai persoalan yang dihadapi bangsa tidak semata terletak pada kelemahan institusi, melainkan berakar pada krisis karakter.

Ia mengkritik kecenderungan publik yang lebih sering mencari pihak yang disalahkan tanpa diimbangi refleksi diri.

“Bangsa ini gemar mencari kambing hitam, tetapi miskin keberanian untuk mengoreksi diri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran perguruan tinggi agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Ia berharap kampus mampu melahirkan gagasan besar yang aplikatif serta menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat koreksi sosial dan pendorong perubahan.

Sementara itu, dalam pidato ilmiahnya, Prof. Dossy mengangkat tema “Ide Normatif Partai Politik dalam Konteks Konstitusi dan Cita Demokrasi”.

Ia menegaskan bahwa partai politik seharusnya tidak hanya menjadi kendaraan kekuasaan, melainkan berfungsi menjaga konstitusi, merawat etika demokrasi, serta menyalurkan aspirasi publik secara berintegritas. 

Ia menambahkan, gagasan itu harusnya menjadi refleksi atas kondisi praktik politik saat ini. (ANT/KN)

JAKARTA – Garuda Indonesia mencatat tingkat ketepatan waktu (on-time performance/OTP) 100 persen pada penerbangan haji kloter pertama tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di sejumlah embarkasi utama, menandai kelancaran fase awal keberangkatan jamaah menuju Tanah Suci.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan capaian tersebut diraih pada lima embarkasi utama, yakni Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, dan Ujung Pandang.

“Secara keseluruhan, Garuda Indonesia mencatatkan OTP 100 persen pada lima embarkasi utama,” katanya.

Pada fase awal keberangkatan, Garuda Indonesia memberangkatkan sedikitnya 2.255 jamaah kloter pertama dari enam embarkasi. Penerbangan perdana diawali dari Embarkasi Yogyakarta yang mengangkut 360 jamaah pada Selasa (21/4/2026).

Penerbangan tersebut menggunakan pesawat Airbus A330-300 dengan nomor GA 6501 yang lepas landas dari Bandara Internasional Yogyakarta pada pukul 23.40 WIB dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz, Madinah, pada pukul 06.15 waktu setempat.

Selain Yogyakarta, keberangkatan hari pertama juga dilakukan dari embarkasi Jakarta (391 jamaah), Solo (360 jamaah), Lombok (393 jamaah), Ujung Pandang (391 jamaah), dan Medan (360 jamaah).

Glenny menyampaikan kelancaran keberangkatan kloter pertama menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus amanah bagi maskapai untuk memastikan perjalanan jamaah berlangsung aman dan nyaman.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh operasional penerbangan haji berjalan lancar, aman, dan nyaman hingga jamaah kembali ke Tanah Air,” ujarnya.

Pada musim haji 2026, Garuda Indonesia akan melayani sekitar 102.502 jamaah yang tergabung dalam 278 kelompok terbang dari 10 embarkasi, yakni Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Lombok.

Ia menambahkan tahun ini juga menjadi momentum perdana bagi Garuda Indonesia melayani keberangkatan jamaah dari embarkasi Yogyakarta melalui Bandara Internasional Yogyakarta.

Pemberangkatan jamaah dijadwalkan berlangsung bertahap pada 21 April hingga 21 Mei 2026, dengan fase keberangkatan ke Madinah pada 21 April–6 Mei dan ke Jeddah pada 7–21 Mei. Sementara itu, fase pemulangan jamaah direncanakan pada 1–30 Juni 2026.

Dalam operasional tahun ini, Garuda Indonesia juga memproyeksikan melayani sekitar 18 persen jamaah lanjut usia berusia di atas 65 tahun serta jamaah berkebutuhan khusus.

Untuk mendukung layanan tersebut, maskapai menyiapkan berbagai fasilitas, antara lain kursi roda di setiap embarkasi, ambulift di embarkasi Jakarta dan Solo, bus jamaah dengan fasilitas toilet, penggunaan garbarata di sejumlah bandara, layanan penanganan bagasi khusus, serta fasilitas buggy car di Bandara Internasional King Abdulaziz.

Selain itu, awak kabin disiagakan untuk memberikan asistensi intensif selama penerbangan, khususnya bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Garuda Indonesia juga menyediakan layanan konsumsi berupa dua kali makan utama dan satu kali makanan ringan, dilengkapi fasilitas hiburan selama penerbangan serta ketersediaan portable bidet di lavatory pesawat.

Untuk mendukung kelancaran operasional, maskapai menyiapkan lebih dari 1.085 awak pesawat yang terdiri dari 731 awak kabin dan 354 awak kokpit, serta 139 petugas darat haji.

Glenny menegaskan operasional penerbangan haji merupakan amanah nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Garuda Indonesia, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri guna memastikan kelancaran operasional, keselamatan, serta kenyamanan jamaah. (ANT/KN)