JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran darurat sebesar Rp290 miliar untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut dia, penanganan karhutla harus segera dilakukan mengingat kebakaran telah berdampak kepada masyarakat, serta memperburuk kualitas udara.

“Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/8/2026) .

Ia mengatakan penanganan masalah karhutla dan dampaknya harus dilakukan secara luar biasa.

Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah pemulihan ekosistem setelah kebakaran berhasil ditangani, salah satunya penanaman kembali kawasan hutan dan lahan terdampak.

Selain itu, tambah Rajiv, petugas juga perlu memperketat patroli terpadu di daerah rawan, serta sosialisasi larangan bakar lahan kepada warga dan korporasi sebagai optimalisasi pencegahan kebakaran.

Di samping itu, ia meminta agar penegakan hukum juga harus ditegakkan sambil upaya pemulihan berjalan.

Menurut dia, penyebab kebakaran perlu diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla,” katanya.

Berdasarkan data BNPB pada Jumat (21/8), legislator yang membidangi urusan pertanian dan kehutanan itu menyampaikan bahwa beberapa kejadian karhutla baru masih muncul di beberapa wilayah Kalimantan.

Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau. Total lahan terbakar sekitar 25,29 hektare.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, karhutla terjadi di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong; Kelurahan Pendingan, Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun.

Adapun, total luas lahan terbakar pada hari itu mencapai 49,55 hektare dengan lahan terbakar paling luas berada di Kelurahan Pendingin seluas 42 hektare.

Untuk itu, Rajiv mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menangani asap di sejumlah wilayah karhutla, baik BNPB, kepolisian, pemerintah daerah dan lainnya.

“Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran guru sebagai pengepul atau koordinator dalam proses penawaran “kursi” mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) seharga Rp50-500 juta.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8/2026) malam, mulanya menjelaskan bahwa KPK menemukan peran guru yang bertugas menjadi pengepul siswa di sekolahnya.

“Ada beberapa kelompok siswa dari SMA yang kemudian dikoordinasikan oleh seorang guru,” kata Taufik.

Lebih lanjut, dia mengatakan guru tersebut kemudian berkomunikasi dengan Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto (ES).

“Guru ini kemudian kami temukan percakapan di WA (WhatsApp) dengan ES. Kemudian, ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya dan terkait per orangnya atau kepalanya itu berapa,” ungkapnya.

Berdasarkan percakapan yang ditemukan KPK, dia mengatakan harga satu “kursi” mahasiswa baru di Unsoed dipatok paling rendah Rp50 juta dan paling tinggi berkisar Rp500 juta.

“Paling itu Rp500 juta sampai yang paling rendah itu ada Rp50 juta untuk per kepala,” ujar Taufik.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak dari jajaran Rektorat Unsoed pada 20 Agustus 2026.

Beberapa pihak Rektorat Unsoed yang diamankan dalam OTT tersebut adalah Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Kuat Puji Prayitno.

KPK pada 21 Agustus 2026, menetapkan Sodiq, Norman, Mulyono selaku keponakan Sodiq, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto selaku perantara, serta Eko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Unsoed. Sementara Kuat tidak ditetapkan sebagai tersangka. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dan para pengembang senior nasional untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/8/2026), menegaskan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Selain memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, pemerintah juga mendorong regenerasi pelaku usaha agar sektor perumahan semakin sehat dan berkelanjutan.

“Untuk Republik ini kita harus menciptakan pengembang-pengembang baru yang bertanggung jawab dan berkualitas, saya tidak ragu untuk itu,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa regenerasi pengembang mulai tumbuh dan akan terus didorong untuk mendukung percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Jadi sekarang sudah ada regenerasi pengembang perumahan, dan Desember kami akan melaksanakan akad massal 71.000 rumah di Jawa Timur,” katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berdiskusi dengan para pengembang senior.

Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyerap masukan, kritik, serta pengalaman lapangan dari pelaku industri properti dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan perkembangan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam rencana tata ruang daerah. Pembahasan ini menjadi penting untuk memberikan kepastian tata ruang sekaligus mendukung percepatan pembangunan perumahan tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.

Secara agregat nasional, progres verifikasi usulan LP2B telah mencapai 87,53 persen, melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen dari luasan Lahan Baku Sawah (LBS).

Sebanyak 30 provinsi telah melampaui target pemenuhan usulan di atas 87 persen. Sementara itu, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada delapan provinsi yang masih perlu mempercepat pemenuhan target, yakni Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.

Kepastian tata ruang tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pengembangan perumahan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan administrasi terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang masih ditemui di lapangan.

Para peserta juga mengevaluasi berbagai tantangan pembangunan perumahan, mulai dari keterbatasan harga rumah, proses administrasi pertanahan, hingga kebutuhan peningkatan kuota rumah subsidi yang lebih berkualitas. (ANT/KN)

KEDIRI – Bandara Internasional Dhoho Kediri, Jawa Timur menyiapkan infrastruktur maupun operasional guna mendukung persiapan menjadi lokasi embarkasi haji dalam musim haji mendatang.

Direktur PT Surya Dhoho Investama Maksin Arisandi mengatakan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia sudah melakukan visitasi di area Bandara Dhoho Kediri untuk memastikan kesiapan secara menyeluruh sebelum nantinya ditetapkan mendukung embarkasi haji.

“Kami melihat visitasi ini sebagai bagian penting untuk memastikan kesiapan Bandara Dhoho secara menyeluruh. Masukan dari seluruh stakeholder akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan,” katanya dalam keterangannya di Kediri, Jumat (21/8/2026).

Ia menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan apabila Bandara Dhoho dipercaya mendukung embarkasi haji, sehingga pelayanan kepada jamaah dapat berlangsung aman dan nyaman.

Sementara General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Dhoho Kediri Rahmat Yoni Saputra mengatakan secara umum fasilitas dan operasional bandara telah mendukung kebutuhan penerbangan haji.

Namun penguatan sejumlah aspek teknis tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan regulator dan kebutuhan maskapai.

“Dari hasil peninjauan, secara umum Bandara Dhoho telah siap mendukung penerbangan haji. Kami akan terus melakukan penguatan pada aspek-aspek teknis dan memastikan seluruh kebutuhan operasional dapat diselaraskan dengan ketentuan regulator serta kebutuhan airline,” kata dia.

Ia mengungkapkan visitasi yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah tersebut dilakukan untuk meninjau kesiapan bandara dalam mendukung pelayanan penerbangan haji, meliputi fasilitas terminal dan sisi udara, pelayanan jamaah, keamanan, layanan ground handling, katering, hingga koordinasi antarpemangku kepentingan.

Visitasi juga dengan tim dari maskapai, Saudia Airlines. Dari sisi maskapai, Saudia Airlines melakukan peninjauan terhadap fasilitas dan kesiapan operasional Bandara Dhoho.

“Hasil peninjauan tersebut menjadi bagian dari pembahasan bersama untuk memastikan kesiapan bandara dalam mendukung kebutuhan penerbangan haji,” kata dia.

Ia menambahkan tim juga melakukan rapat koordinasi persiapan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji.

Rapat tersebut membahas kesiapan sisi udara dan slot time, akomodasi dan transit, kesehatan dan CIQ (Customs, Immigration, Quarantine), serta layanan pendukung dan logistik penerbangan untuk menyusun rekomendasi serta tindak lanjut bersama seluruh pemangku kepentingan. (ANT/KN)

PARIAMAN – Nelayan di Kota Pariaman, Sumatera Barat tetap memaksakan melaut untuk menangkap ikan meskipun cuaca buruk kerap melanda daerah itu dalam beberapa pekan terakhir.

“Kapal bagan tetap beroperasi, sedangkan nelayan tradisional (pukat payang dan pancing) pada umumnya tidak melaut, tapi tetap ada yang melaut meskipun hasilnya tidak maksimal,” kata Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Zainal di Pariaman, Jumat (21/8/2026).

Ia mengatakan nelayan bagan masih bisa beroperasi karena ukurannya yang besar sehingga masih bisa bertahan menghadapi gelombang, berbeda dengan nelayan tradisional yang menggunakan kapal yang relatif kecil.

Nelayan di Pariaman, lanjutnya pada umumnya memiliki pengetahuan mengatasi gelombang laut dan naluri yang kuat terkait cuaca yang biasa terjadi di perairan Pariaman.

“Jika nelayan merasa cuaca akan buruk mereka dipastikan tidak melaut, ini jarang yang meleset,” katanya.

Ia menyampaikan nelayan tradisional tersebut mulai berlayar subuh dan pulang siang yang mayoritas cuaca pada saat itu cenderung masih baik. Berbeda hal jika memasuki sore hari cuaca cenderung buruk.

Meskipun kondisi tersebut mempengaruhi produksi ikan tangkap, lanjutnya namun stok komoditas tersebut masih terjaga di Pariaman karena pengusaha perikanan di daerah itu saling berkoordinasi dengan nelayan yang ada di daerah lainnya di antaranya Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.

“Begitu juga sebaliknya, jika stok di sini melimpah agen daerah lainnya juga meminta ikan ke Pariaman. Jadi Pariaman tidak pernah kekurangan ikan,” ujarnya.

Ia menyampaikan kondisi penurunan produksi ikan tersebut merupakan siklus yang biasa terjadi setiap tahunnya namun nantinya akan diiringi dengan produksi melimpah di bulan-bulan lainnya.

Ia menyebutkan saat ini rata produksi ikan di Pariaman mencapai sekitar 6.500 ton per tahun. Ikan-ikan tersebut ditangkap oleh sembilan bagan serta ratusan nelayan tradisional. (ANT/KN)