BALIKPAPAN — Ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan masih berada dalam kondisi rentan dan sangat bergantung pada curah hujan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasional PTMB Balikpapan, Ali Rahman, dalam diskusi ilmiah yang digelar baru-baru ini.

Ia menjelaskan, secara geografis Balikpapan tidak memiliki sungai besar dan didominasi wilayah perbukitan, sehingga sumber air baku utama hanya bergantung pada Waduk Manggar dan Waduk Teritip.

“Kedua waduk ini ibarat tabungan air yang sangat dipengaruhi curah hujan. Kalau hujan berkurang, ketersediaan air ikut tertekan,” ujarnya.

Saat ini, kapasitas produksi air berada di kisaran 1.400 hingga 1.600 liter per detik. Sementara kebutuhan air ke depan diproyeksikan mencapai sekitar 3.700 liter per detik, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar.

Kondisi tersebut juga berdampak pada distribusi air ke masyarakat yang kerap mengalami gangguan, sehingga sebagian warga masih mengandalkan tandon sebagai cadangan.

Menurut Ali, peningkatan kebutuhan air tidak hanya dipicu pertumbuhan penduduk, tetapi juga perkembangan sektor industri yang terus meningkat.

Untuk mengatasi hal tersebut, PTMB menerapkan strategi bertahap. Dalam jangka pendek, fokus pada pembenahan jaringan distribusi melalui peremajaan pipa guna menekan tingkat kebocoran.

“Tingkat kehilangan air sudah kami tekan hingga sekitar 29 persen. Pembenahan pipa menjadi prioritas,” jelasnya.

Pada jangka menengah, PTMB mengoptimalkan sumber air tambahan seperti sumur serta peningkatan kapasitas pengolahan. Sementara jangka panjang, sejumlah proyek air baku disiapkan, termasuk pemanfaatan Embung Aji Raden dan sumber air Sepaku Semoi.

Selain itu, pengembangan SPAM regional dari Sungai Mahakam serta kerja sama dengan pihak swasta melalui proyek Arsari juga tengah disiapkan, dengan target realisasi pada 2029 hingga 2030.

Ali menegaskan, solusi penyediaan air bersih tidak bisa bergantung pada satu sumber saja, melainkan harus terintegrasi dari berbagai potensi yang ada.

Ia juga menyebut teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) sebagai opsi terakhir jika seluruh sumber air telah dioptimalkan.

“Kita butuh kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri untuk memastikan sistem air bersih yang berkelanjutan,” tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

PASER — Pemerintah Kabupaten Paser terus memperkuat langkah strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, salah satunya melalui kerja sama dengan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rencana tersebut saat melakukan kunjungan ke Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Sabtu (18/4/2026), bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Paser.

Salah satu langkah strategis yang diwacanakan adalah pendirian Kampus Akademi Pariwisata (AKPAR) di Kabupaten Paser guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang pariwisata.

“Kami mewacanakan pendirian Kampus Akademi Pariwisata di Paser sebagai upaya mencetak SDM unggul di sektor pariwisata,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Paser telah memberikan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) kepada 30 putra-putri daerah yang menempuh pendidikan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung, termasuk pembiayaan pendidikan dan kebutuhan penunjang.

Selain penguatan pendidikan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sport tourism melalui berbagai event olahraga, terutama dalam mendukung kesiapan sebagai tuan rumah Porprov VIII Kaltim.

Kesiapan tersebut mencakup peningkatan standar layanan, mulai dari catering hingga akomodasi, guna memberikan pelayanan terbaik bagi peserta dan tamu.

Pemkab Paser juga merancang integrasi layanan rumah sakit dan hotel sebagai konsep medical support hospitality untuk menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan.

Di sisi lain, penguatan identitas daerah dilakukan melalui penyusunan buku kuliner khas Paser serta pengembangan destinasi, termasuk kerja sama pengelolaan Sultan Hill sebagai kawasan sport tourism berbasis paralayang.

“Kami juga mengembangkan konsep educational trip berbasis agrowisata serta produk unggulan daerah melalui pembinaan UMKM,” jelasnya.

Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemkab Paser berencana menambah kuota Beasiswa Utusan Daerah pada tahun 2026, khususnya untuk program studi perhotelan dan usaha rekreasi.

Bupati Fahmi Fadli turut menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Pariwisata NHI Bandung atas kontribusinya dalam mencetak SDM asal Paser.

Ia berharap kerja sama ini terus berlanjut, termasuk rencana kunjungan balasan dari pihak kampus ke Kabupaten Paser.

Penulis: TB Sihombing
Editor: Agus S

TENGGARONG — Kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 menjadi perhatian masyarakat di Kutai Kartanegara. Meski harga melonjak, ketersediaan gas elpiji dipastikan tetap aman.

Direktur Utama PT Nararya, Windi Nofriananta, menegaskan distribusi LPG di wilayah Kukar masih berjalan normal tanpa kendala.

“Alhamdulillah distribusi masih lancar, stok juga masih banyak,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan cukup signifikan. Tabung 5,5 kilogram kini berada di angka Rp114 ribu, sementara tabung 12 kilogram menembus Rp238 ribu.

Windi menjelaskan bahwa agen tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga secara mandiri, karena seluruh penyesuaian mengikuti kebijakan Pertamina secara nasional.

“Iya, kami mendapat email dari Pertamina, jadi harga mengikuti pusat,” jelasnya.

Kenaikan harga yang terjadi secara mendadak sempat mengejutkan masyarakat, mengingat biasanya penyesuaian dilakukan di awal bulan.

Meski demikian, potensi kelangkaan stok dipastikan tidak terjadi. Distribusi dari agen hingga pengecer tetap berjalan seperti biasa.

Untuk mengantisipasi pelanggaran, pihak agen juga memperketat pengawasan di lapangan, termasuk mencegah praktik permainan harga dan pengoplosan.

“Agen akan melakukan pengawasan kepada pengecer,” tegasnya.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak beralih ke LPG subsidi ukuran 3 kilogram, karena dapat mengganggu distribusi bagi kelompok yang berhak.

Sementara itu, untuk LPG subsidi 3 kilogram dipastikan tidak mengalami perubahan, baik dari sisi harga maupun ketersediaan.

“Iya, tidak ada perubahan. Harga tetap dan stok juga aman,” tambahnya.

Dengan kondisi ini, masyarakat diharapkan dapat menggunakan energi sesuai peruntukan agar stabilitas distribusi tetap terjaga.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Barat periode 2026–2029 di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), kompleks perkantoran Pemkab Kutai Barat, Rabu (22/4/2026) malam.

Pelantikan tersebut mengusung tema “Dari Kutai Barat Untuk Kutai Barat, Menyongsong Bonus Demografis Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPD KNPI Kaltim Ferdi Kurniawan, Arif Rahman Hakim, Kornelius Thalar, H. Fathur Rahman, Ketua DPD KNPI periode 2019–2025 Canisius Arjan, Ketua DPD KNPI periode 2026–2029 Ferlita Ananda, Sekretaris Dedi Dores, Bendahara H. Amiruddin, serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan se-Kutai Barat.

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Pj Sekda Kamius Junaidi, pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru KNPI Kutai Barat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kami mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya saudari Ferlita Ananda sebagai Ketua KNPI Kutai Barat periode 2026–2029. Semoga amanah dalam mengemban tugas dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pemuda di Kutai Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan awal tanggung jawab besar bagi para pemuda sebagai agen perubahan dan motor pembangunan daerah.

Menurutnya, KNPI harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kreativitas, inovasi, kemandirian, dan produktivitas generasi muda.

“KNPI harus mampu menjadi wadah pemersatu pemuda sekaligus pendorong pembangunan melalui program-program kerja yang nyata,” tegasnya.

Kamius juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di kalangan pemuda agar tidak mudah terpecah belah.

“Saya mengajak seluruh elemen pemuda di bawah naungan KNPI untuk memperkuat persatuan. Bersatulah dan tingkatkan kapasitas serta kualitas pemuda demi membangun Kutai Barat,” ungkapnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus KNPI periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan bagi pembangunan kepemudaan di Kutai Barat.

Pemkab Kutai Barat berharap kepengurusan baru KNPI mampu menghadirkan energi positif, inovasi, serta semangat kolaborasi dalam mendukung terwujudnya Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang fokus, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan pendampingan teknis penyusunan Renstra di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahulu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Angela Idang Belawan menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut perubahan pola kerja yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Kemampuan fiskal daerah yang terbatas menuntut kita untuk bekerja lebih cermat, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran dalam menyusun perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Ia menekankan empat fokus utama dalam penyusunan Renstra, yakni pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk membuka keterisolasian wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta reformasi tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan digitalisasi.

Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan target pembangunan nasional.

“Renstra tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan RPJMD, mendukung target nasional, serta terintegrasi dengan rencana kinerja tahunan,” tegasnya.

Angela juga meminta seluruh perangkat daerah tidak lagi menyusun program sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa arah yang jelas.

“Saya tidak ingin lagi ada program yang tidak selaras dengan prioritas daerah, kegiatan tanpa indikator yang jelas, atau perencanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Perencanaan yang baik bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari seberapa besar dampaknya bagi masyarakat,” tandasnya.

Melalui kegiatan pendampingan teknis ini, Pemkab Mahulu berharap dokumen Renstra 2025–2029 yang dihasilkan dapat lebih implementatif, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S