MATARAM – Minggu, 9 Agustus 2026, Desa Adat Sade Desa yang berada di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pada jalur menuju kawasan wisata Kuta Mandalika, masih terlihat seperti biasanya.

Para juru parkir mengatur kendaraan yang ditumpangi para wisatawan yang kala itu nampak ramai.

Rumah-rumah adat berdiri berderet di tengah perkampungan masyarakat Sasak. Wisatawan keluar-masuk menyusuri jalan sempit di antara rumah tradisional. Di sudut-sudut kampung, kehidupan warga berlangsung sebagaimana hari-hari biasa.

Sejumlah pemandu wisata mengenakan sapuk, ikat kepala tradisional khas Sasak, dengan motif lurik. Mereka dengan ramah menjelaskan berbagai hal kepada wisatawan, termasuk kepada sejumlah turis asing yang memadati kampung adat tersebut.

Sade diperkirakan telah berusia sekitar 600 tahun. Perkampungan ini disebut-sebut telah ada sejak sekitar abad ke-14 dan hingga kini masih mempertahankan bentuk rumah, tata ruang, serta sejumlah tradisi masyarakat Sasak.

Di salah satu rumah adat, seorang perempuan tampak tekun menenun kain, tradisi yang oleh masyarakat Sasak disebut nyesek.

Di bagian belakang rumah, kain-kain tenun dengan beragam warna dan motif dipajang. Sebagian digantung berjajar, memperlihatkan keindahan pola yang simetris dan artistik.

Bagi perempuan Sasak, nyesek bukan sekadar aktivitas menghasilkan kain. Kemampuan menenun secara tradisional juga merupakan bagian dari pengetahuan adat dan menjadi salah satu penanda kedewasaan seorang perempuan sebelum menikah.

Sambil menjawab pertanyaan wisatawan, perempuan yang mengenakan baju merah muda dan kebaya hitam bermotif bunga itu sesekali menawarkan kain hasil tenunannya.

Harga menjadi lebih bersahabat ketika pembeli dan penjual mulai berbicara menggunakan bahasa Sasak.

Hari itu, datang ke Sade bukan untuk menyaksikan sebuah desa yang sedang berduka.

Sade masih menjadi salah satu wajah pariwisata dan kebudayaan Lombok. Puluhan tahun, kampung ini menjadi tempat wisatawan mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Sasak, rumah tradisional, kain tenun, bahasa, tradisi, dan kehidupan adat yang masih dipertahankan.

Tak ada yang menyangka bahwa 13 hari kemudian, pemandangan itu berubah menjadi kabar duka.

Pada Sabtu (22 Agustus) malam, api melahap Desa Adat Sade.

Api bergerak cepat di antara rumah-rumah tradisional yang sebagian besar menggunakan bahan mudah terbakar. Atap alang-alang membuat kobaran api dengan cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

Malam yang biasanya tenang berubah menjadi kepanikan. Salah seorang warga, Amaq Imi, mengatakan kebakaran terjadi secara tiba-tiba ketika sebagian warga sedang tertidur. Banyak barang berharga tidak sempat diselamatkan.

Kain tenun, uang, telepon seluler dan berbagai benda milik warga ikut dilalap api.

Dalam sekejap, sesuatu yang selama  ratusan tahun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terancam hilang.

*Ketika warisan budaya terbakar*

Desa Sade merupakan salah satu kawasan permukiman masyarakat Sasak yang masih mempertahankan bentuk rumah dan tata kehidupan tradisional.

Kampung ini dihuni sekitar 700 orang yang masih berada dalam satu garis keturunan, dengan sekitar 200 rumah adat.

Rumah-rumah tersebut tidak dibangun sekadar sebagai tempat tinggal. Arsitekturnya menyimpan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Atap alang-alang, dinding anyaman bambu dan lantai tanah liat menjadi bagian dari karakter rumah tradisional Sade. Secara tradisional, lantai tanah liat tersebut dibuat dengan campuran tanah, kotoran kerbau, dan abu jerami.

Di sinilah persoalan Sade menjadi lebih besar daripada sekadar kehilangan bangunan.

Ketika sebuah rumah adat terbakar, yang hilang bukan hanya kayu, bambu atau alang-alang. Di dalamnya terdapat benda-benda budaya, pengetahuan, cerita keluarga, tradisi, dan memori kolektif masyarakat.

Komunitas Lombok Heritage and Science Society (LHSS) menilai kebakaran Kampung Adat Sade menjadi alarm keras bagi sistem perlindungan kawasan warisan budaya di Nusa Tenggara Barat.

“Kebakaran tersebut menimbulkan efek kehilangan yang tak ternilai dengan uang. Kampung Adat Sade adalah ikon budaya hidup utama Pulau Lombok,” kata Ali.

Sade bukan museum yang kehidupan di dalamnya dihentikan untuk mempertahankan masa lalu. Sade adalah kampung tempat masyarakat masih tinggal, bekerja, menenun, berdagang, menjalankan tradisi dan mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Karena itu, ketika api membakar rumah-rumah di Sade, yang terbakar bukan hanya bangunan. Sebagian dari memori kebudayaan masyarakat ikut berada dalam ancaman.

Letak Sade membuat kampung adat ini menjadi salah satu tujuan wisata yang relatif mudah dijangkau.

Jaraknya sekitar 30 kilometer dari Mataram. Dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, perjalanan menuju Sade dapat ditempuh dalam waktu relatif singkat. Sementara dari kawasan The Mandalika, kampung adat ini hanya berjarak beberapa menit perjalanan.

Karena itu, Sade kerap menjadi bagian dari perjalanan wisatawan setelah menikmati Pantai Kuta Mandalika, Bukit Merese, Tanjung Aan, Selong Belanak, Mawun atau destinasi lain di Lombok Selatan.

Pada Agustus, denyut pariwisata Lombok biasanya semakin terasa. Musim liburan musim panas di sejumlah negara Eropa dan Amerika menjadi salah satu momentum meningkatnya perjalanan wisata internasional, ditambah kondisi cuaca kemarau yang relatif mendukung aktivitas wisata.

Di tengah geliat pariwisata itu, Sade menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki destinasi pantai.
Ia menawarkan pengalaman hidup.

Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat bangunan tua, tetapi juga menyaksikan bagaimana masyarakat Sasak mempertahankan tradisinya.

Karena itu, kehilangan rumah adat di Sade berpotensi menjadi kehilangan bagi ekosistem pariwisata sekaligus kebudayaan Lombok.

Pagi setelah kebakaran, pemerintah daerah bergerak melakukan penanganan.

Malam sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah mendatangi lokasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kemudian melakukan rapat koordinasi untuk menangani dampak kebakaran.

Posko tanggap darurat ditetapkan di KDMP Desa Rembitan dengan Kepala BPBD Lombok Tengah, Ridwan Gabus sebagai kepala posko.

Dapur umum juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Pemerintah menyatakan prioritas awal adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyebut korban terdampak mencapai sekitar 320 jiwa atau 120 kepala keluarga.

Selain rumah warga, sejumlah fasilitas seperti masjid, museum, lapak UMKM dan fasilitas umum lainnya juga ikut terbakar.

Angka-angka itu penting untuk menggambarkan skala bencana. Namun, angka tidak sepenuhnya mampu menjelaskan apa yang hilang.

Di balik 320 jiwa terdapat keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Di balik 120 kepala keluarga terdapat kain tenun, dokumen, peralatan kerja, benda pusaka, foto keluarga dan kenangan yang mungkin tidak dapat diganti.

Jangan sampai Sade hanya dibangun kembali.

Tahap tanggap darurat pada akhirnya akan selesai. Warga akan mendapatkan tempat tinggal sementara. Bantuan makanan akan datang. Kebutuhan dasar akan dipenuhi.

Tetapi tantangan terbesar justru muncul setelah itu. Bagaimana membangun kembali Sade tanpa menghilangkan identitasnya?

Pertanyaan ini penting karena rekonstruksi tidak boleh berhenti pada membangun kembali rumah-rumah yang terbakar.

Rumah adat Sade bukan sekadar bentuk fisik. Ia merupakan bagian dari sistem budaya.

Karena itu, proses pemulihan jangka panjang perlu melibatkan masyarakat adat, para tetua, ahli arsitektur tradisional, pemerintah daerah, akademisi, pelaku pariwisata dan komunitas pelestari budaya.

Rumah yang dibangun kembali harus tetap menjadi bagian dari arsitektur Sasak, bukan sekadar bangunan baru yang dibuat menyerupai rumah lama.

Dinas Kebudayaan NTB juga mulai melakukan pendataan terhadap artefak dan unsur budaya yang masih tersisa.

Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ihwan mengatakan pihaknya melakukan identifikasi dan penyelamatan berbagai artefak budaya yang masih tersisa, sekaligus mendokumentasikan pengetahuan, cerita dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Sade.

“Bagian terpenting adalah menyelamatkan artefak-artefak kebudayaan, termasuk cerita-cerita warga setempat,” kata Muhammad Ihwan setelah meninjau kondisi  Kampung Adat Sade.

Upaya itu harus menjadi bagian dari pemulihan yang lebih luas.

Sebab benda budaya yang hilang mungkin dapat direplikasi. Tetapi cerita di balik benda tersebut belum tentu dapat dikembalikan.

*Sade setelah api*

Pada 9 Agustus, Sade masih menjadi tempat wisata yang ramai. Ada pemandu dengan sapuk di kepalanya. Ada perempuan yang tekun nyesek. Ada kain tenun yang bergelantungan di belakang rumah. Ada tawar-menawar menggunakan bahasa Sasak.

Tiga belas hari kemudian, sebagian pemandangan itu berubah. Api meninggalkan ruang kosong, puing-puing dan kehilangan.

Tetapi Sade belum selesai. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya berapa rumah yang dapat dibangun kembali, melainkan apakah identitas yang melekat di dalam rumah-rumah itu dapat terus hidup.

Sade tidak boleh hanya menjadi cerita tentang sebuah kampung adat yang pernah terbakar.

Ia harus menjadi cerita tentang bagaimana sebuah masyarakat bangkit, merawat warisan leluhur, dan memastikan kebudayaan tidak ikut padam bersama api.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan sekadar berapa banyak rumah yang harus dibangun kembali. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditangani di sembilan kepolisian daerah (Polda).

Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni mengatakan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi yang tersebar di sembilan Polda.

“Kesembilan Polda ini telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan,” kata Irhamni saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Ia menjelaskan sebagian besar perkara yang ditangani bermula dari pemantauan hotspot yang kemudian diverifikasi oleh petugas di lapangan.

Apabila ditemukan titik api atau lahan terbakar, petugas terlebih dahulu melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan keselamatan personel.

Setelah kondisi dinyatakan aman, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Menurutnya, modus yang ditemukan dalam sejumlah perkara tersebut didominasi pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar. Cara tersebut dipilih karena dinilai lebih murah dan ekonomis dibandingkan menggunakan metode pembukaan lahan lainnya.

“Sebagian besar modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis,” ungkap Irhamni.

Dalam praktiknya, lahan yang sebelumnya telah ditebang kemudian dibakar untuk membersihkan sisa vegetasi.

Selain lebih murah, pembakaran juga dianggap memberikan keuntungan bagi pelaku karena abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai unsur yang menyuburkan tanah sebelum lahan digunakan untuk kegiatan perkebunan.

Irhamni menegaskan alasan ekonomi tidak dapat menjadi pembenaran untuk melakukan pembakaran, terlebih dalam kondisi kemarau panjang dan El Nino yang membuat api lebih mudah meluas serta sulit dikendalikan.

Dalam proses penyidikan, Polri juga telah menyita berbagai barang bukti yang menguatkan dugaan adanya aktivitas pembakaran secara sengaja.

Barang bukti tersebut, di antaranya 35 korek api, sejumlah botol dan jerigen berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, cangkul, dua unit chainsaw, sampel tanah terbakar, bibit sawit hingga batang kayu bekas terbakar.

Irhamni menegaskan bahwa pengakuan tersangka bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik tetap mengedepankan alat bukti yang diperoleh melalui olah TKP, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti serta penelusuran transaksi keuangan.

Untuk itu, Bareskrim Polri tidak hanya mendalami pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menyuruh, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran tersebut.

Penyidik akan mendalami aliran transaksi keuangan untuk mengetahui apakah pembakaran dilakukan atas kepentingan pribadi atau terdapat keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya korporasi.

“Baik korporasi ataupun individu akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas,” ujarnya.

Irhamni menyatakan penegakan hukum merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pembakaran berulang selama periode kemarau.

Ia memastikan proses penegakan hukum akan terus dikembangkan secara profesional berdasarkan alat bukti. Polri tidak hanya akan mengejar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga pihak yang menyuruh melakukan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut.

“Kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut,” ucapnya.

Terhadap para pelaku, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (ANT/KN)

JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) membuka dugaan praktik jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru. KPK menemukan orang tua calon mahasiswa diminta Rp650 juta agar anaknya masuk Fakultas Kedokteran. Uang sudah diserahkan, tetapi anaknya tetap tidak lolos.

Dugaan transaksi tidak berhenti di Fakultas Kedokteran. KPK juga menemukan indikasi serupa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) serta Fakultas Hukum.

Dari 2.527 kuota mahasiswa jalur mandiri program sarjana Unsoed 2026, sebanyak 73 kuota sementara teridentifikasi diduga dikelola untuk dimintai uang.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Salah satunya Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq.

Lima tersangka lainnya yakni Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto dari pihak swasta, serta Mulyono yang merupakan keponakan Akhmad Sodiq.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan permintaan Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran diduga dilakukan melalui dua perantara.

“Keduanya selaku pihak swasta diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp650 juta untuk satu mahasiswa,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (21/8/2026) malam, dikutip dari ANTARA.

Permintaan tersebut diduga berkaitan dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayogo. Orang tua calon mahasiswa kemudian menyerahkan uang sesuai permintaan.

Namun, anaknya tetap gagal masuk Fakultas Kedokteran.

Orang tua calon mahasiswa itu kemudian meminta Rp650 juta dikembalikan. Persoalan pengembalian uang tersebut kemudian membuka rangkaian lain dalam perkara.

Menurut KPK, Norman meminjam uang dari pihak swasta untuk mengembalikan Rp650 juta dengan sepengetahuan Rektor Akhmad Sodiq.

Pengembalian pinjaman kemudian diduga dikaitkan dengan tiga proyek di lingkungan Unsoed, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin dan pengecatan gedung. Proyek dikerjakan perusahaan milik Mulyono, keponakan rektor. Pembayarannya kemudian dialihkan kepada pihak swasta yang sebelumnya meminjamkan uang kepada Norman.

KPK menduga praktik tersebut berkaitan dengan kewenangan pejabat kampus dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa.

“Sistem penerimaan ini kan ada yang punya kewenangan, ada yang mengotorisasi, dan tadi kan ada sistem untuk memberikan persetujuan atau klik,” ujar Taufik.

Penyidikan kemudian menemukan dugaan praktik serupa dalam skala lebih luas. Sebanyak 73 dari 2.527 kuota jalur mandiri program sarjana Unsoed 2026 diduga dikelola untuk dimintai uang.

“Sebanyak 73 mahasiswa yang dikelola untuk bisa dimintakan sejumlah uang. Jadi, ada hitung-hitungannya yang kami temukan di dokumen-dokumen,” ungkap Taufik.

Selain Fakultas Kedokteran, KPK menemukan dugaan transaksi di FPIK dan Fakultas Hukum.

KPK juga mengungkap jalur lain yang diduga melibatkan Rektor Akhmad Sodiq. Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto yang menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru disebut berkomunikasi dengan pihak yang disebut KPK sebagai “pengepul” calon mahasiswa.

Dari jalur tersebut, Akhmad Sodiq diduga menerima Rp1,12 miliar. Setelah uang diterima, rektor diduga memberikan akses kepada bawahannya untuk meloloskan calon mahasiswa yang telah dikelola.

KPK juga menelusuri dugaan penerimaan uang dalam proses penerimaan mahasiswa baru sepanjang 2025–2026.

Dalam klaster lainnya, Akhmad Sodiq diduga menggunakan keponakannya, Mulyono, untuk menerima uang dari orang tua maupun calon mahasiswa yang mengurus penerimaan melalui jalur mandiri.

Penyidik menemukan kode yang diduga digunakan rektor kepada keponakannya, yakni “jangan diminta di awal” dan “jika dikasih bilang terima kasih”.

“Ini kode, arahan-arahan, atau perintah-perintah yang selalu digunakan oleh ASO selaku Rektor kepada MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri,” kata Taufik.

Sepanjang 2025–2026, Mulyono diduga menerima sekitar Rp680 juta. KPK juga menemukan pembelian tiga bidang tanah setelah penerimaan uang dan kini mendalami keterkaitannya dengan dugaan gratifikasi.

OTT pada Kamis (20/8/2026) akhirnya membawa KPK masuk lebih jauh menelusuri sistem penerimaan mahasiswa Unsoed.

Dari rangkaian operasi dan pemeriksaan, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp665 juta serta saldo rekening sekitar Rp99 juta. Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar Rp764 juta.

KPK sebelumnya mengamankan Rektor Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayogo dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Kuat Puji Prayitno dalam rangkaian OTT.

Kuat Puji Prayitno tidak ditetapkan sebagai tersangka. Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka.

Akhmad Sodiq dan sejumlah tersangka selanjutnya ditahan KPK. Mereka terlihat keluar dari Gedung Merah Putih menuju mobil tahanan pada Sabtu dini hari. (MK/ant)

Editor: Agus S

JAKARTA – Persoalan investasi perusahaan Malaysia di Indonesia sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengaku telah mengirim surat langsung kepada Prabowo untuk meminta bantuan penyelesaian kasus tersebut.

Surat itu berkaitan dengan investasi perusahaan Malaysia di Indonesia yang tengah menghadapi persoalan hukum dan administrasi.

Anwar mengungkapkan langkah tersebut saat menjawab pertanyaan mengenai persoalan investasi perusahaan Malaysia di Indonesia. Menurut dia, hubungan baik kedua negara memungkinkan persoalan tersebut dibicarakan langsung di tingkat kepala pemerintahan.

“Saya sudah menulis surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta bantuan beliau,” kata Anwar, Minggu (23/8/2026).

Anwar tidak hanya meminta perhatian pemerintah Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya perusahaan Malaysia yang berinvestasi di negara lain mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut dia, pemerintah Malaysia tetap harus menghormati proses dan aturan di Indonesia.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan ekonomi yang besar. Investasi perusahaan Malaysia tersebar di berbagai sektor, termasuk perkebunan, perbankan, telekomunikasi, energi dan infrastruktur.

MINTA DISELESAIKAN SESUAI HUKUM

Meski meminta bantuan Prabowo, Anwar menegaskan pemerintah Malaysia tidak bermaksud mencampuri proses hukum di Indonesia.

Ia meminta persoalan investasi tersebut diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

Anwar juga mengingatkan perusahaan Malaysia yang beroperasi di luar negeri tidak dapat mengabaikan ketentuan negara tempat mereka berinvestasi.

Sikap tersebut penting karena persoalan investasi lintas negara tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan. Kasus yang berlarut dapat memengaruhi kepercayaan investor dan hubungan ekonomi kedua negara.

Indonesia dan Malaysia selama ini memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang erat. Kedua negara juga terus mendorong peningkatan kerja sama ekonomi di kawasan ASEAN.

Surat langsung Anwar kepada Prabowo menunjukkan persoalan tersebut sudah mendapat perhatian di tingkat tertinggi pemerintahan kedua negara.

Namun, pemerintah Indonesia hingga Minggu pagi belum mengumumkan secara terbuka tindak lanjut atas surat tersebut.

Belum dijelaskan pula perusahaan Malaysia yang dimaksud maupun nilai investasinya. Karena itu, perkembangan berikutnya akan bergantung pada penjelasan pemerintah Indonesia mengenai kasus yang menjadi perhatian Anwar tersebut. (MK)

Editor: Agus S

KUPANG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,2 terjadi pada Sabtu, pukul 09:31:01 Wita, di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1 pada kedalaman 16 km. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini,” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam keterangannya diterima di Kupang, Sabtu (22/8/2026).

Dia menjelaskan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,07° LS; 120,66° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 64 km arah timur laut Ruteng, Manggarai, NTT.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Flores Back-Arc Thrust.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap), gempa bumi itu dirasakan dengan skala intensitas IV MMI (bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah) di Lamba Leda, Manggarai Timur; Sambi Rampas, Manggarai Timur; Reok, Manggarai.

Adapun gempa bumi tersebut merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi M7,7 di Flores, NTT pada 15 Agustus 2026 pukul 06.58.23 Wita.

Wijayanto mengatakan, hingga 22 Agustus 2026, pukul 09.00.00 Wita, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 5089 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock), dengan magnitudo terbesar M6.2.

BMKG memastikan akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat.

Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. (ANT/KN)