MAKASSAR – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi bersepakat membatalkan kenaikan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diusulkan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Hasil finalisasinya, kami bersepakat antara Pemprov dan DPRD tidak menaikkan pajak. BBNKB semula diusulkan 7,5 persen naik menjadi 10 persen, dan PBBKB dari 7 persen naik 9 persen, itu tidak jadi dinaikkan,” ujar Wakil Ketua Pansus DPRD Sulsel Anwar Purnomo saat dikonfirmasi di Makassar, Rabu (26/8/2026).

Kesepakatan tersebut disetujui Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan Pemprov Sulsel setelah rapat kerja finalisasi di Kantor sementara DPRD Sulsel pada Senin, 24 Agustus 2026.

Menurutnya, pembatalan kenaikan pajak kendaraan tersebut, setelah melihat dan mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah situasi perekonomian yang sedang lesu termasuk daya beli masyarakat belum stabil.

Ia menjelaskan, rencana perubahan tarif ini merupakan bagian dari penyesuaian regulasi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam aturan ini, mengatur tentang pembagian sumber penerimaan, pajak, retribusi, alokasi dana transfer, serta belanja guna memperkuat kemandirian fiskal serta keadilan layanan publik di daerah. Namun pertimbangan menerapkan aturan tersebut, karena melihat kondisi perekonomian di daerah.

Pemerintah daerah diberikan ruang untuk menyesuaikan tarif pajak dengan batas maksimal yang telah ditentukan. Untuk BBNKB, batas maksimal tarif 12,5 persen dan PBBK maksimal 10 persen.

Untuk BBNKB, batas maksimal tarif mencapai 12,5 persen, sementara PBBKB maksimal 10 persen. Kendati demikian, Sulsel tetap memilih tidak menaikkan tarif pada dua jenis pajak tersebut. Meski dampaknya potensi penerimaan daerah dari pajak tidak bertambah.

Anwar menegaskan, ini bukan kenaikan pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat setiap tahun, melainkan ketika orang ingin membeli kendaraan baru yang menjadi objek BBNKB terutama kendaraan di atas Rp30 juta.

“Ini perlu diklarifikasi, bukan pajak kendaraan, tapi untuk kendaraan baru. Jadi, saat ini tidak ada kenaikan tarif BBNKB maupun PBBKB. Keputusan finalnya tetap melalui Rapat Paripurna. Jelasnya, kami sepakat tidak ada kenaikan,” paparnya menegaskan.

Sebelumnya, Sekretaris Bapenda Pemprov Sulsel Andi Satriady Sakka mengusulkan perubahan tarif BBNKB untuk penyerahan kendaraan baru dari dealer kepada pemilik kendaraan direncanakan naik dari 7 persen menjadi 10 persen. Dan untuk BBNKB diusulkan dari 7,5 persen menjadi 10 persen. (ANT/KN)

GORONTALO – Tingginya permintaan telur ayam untuk kebutuhan tradisi keagamaan mendorong kenaikan harga komoditas tersebut di Gorontalo.

Pedagang telur pada Lapak Aisyah di Gorontalo, Putri Hasan, Selasa (26/8/2026), mengatakan harga telur campur kini mencapai Rp56 ribu per bak, dari sebelumnya Rp41 ribu hingga Rp50 ribu per bak.

“Kalau ada acara keagamaan, penjualan bisa sampai 400 bak per hari. Kalau hari biasa sekitar 50 sampai 80 bak,” kata Putri.

Menurut dia, lonjakan permintaan terjadi terutama saat pelaksanaan tradisi walima dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gorontalo yang biasa dilaksanakan dalam jangka 25-31 September.

Telur campur merupakan telur ayam yang dalam satu baknya terdiri atas berbagai ukuran dan tidak disortir berdasarkan keseragaman ukuran.

Putri mengatakan telur campur banyak dibeli pedagang untuk dijual kembali, karena dapat disortir dan dipasarkan dengan harga berbeda sesuai ukurannya.

“Biasanya pedagang mengambil 50 sampai 100 bak. Kalau telur campur lebih menguntungkan karena bisa dijual kembali sesuai ukurannya,” ujarnya.

Menurut Putri, peningkatan permintaan dalam jumlah besar pada momentum tertentu turut memengaruhi harga karena pasokan tidak dapat langsung menyesuaikan dengan lonjakan kebutuhan.

Lapak Aisyah memasok telur ayam lokal secara partai dan eceran, dengan harga yang mengacu pada harga di tingkat kandang.

Sebagian pasokan berasal dari kandang milik sendiri di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo.

Distribusi telur juga dilakukan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo dengan dukungan lima unit kendaraan canvass.

Putri memperkirakan harga telur masih berpotensi naik menjelang akhir tahun jika permintaan kembali meningkat.

Ia mengatakan ketersediaan pasokan perlu dijaga, agar peningkatan permintaan tidak semakin mendorong kenaikan harga telur di tingkat perdagangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Rencana menjadikan Jakarta sebagai satu dari 20 kota global dunia pada 2030 tentu membuat Gubernur DKI Pramono Anung berjuang mendandani ibu kota dengan sarana dan prasarana yang mumpuni layaknya kota berkelas di dunia.

Sejumlah infrastruktur coba terus dibangun di tengah pengetatan keuangan pusat. Kondisi tersebut tentu berdampak pada keuangan daerah yang sudah habis termakan dalam kegiatan tahunan mulai dari gaji dan tunjangan ASN, penanganan banjir, pengelolaan sampah, sejumlah kegiatan pemerintahan dan lainnya.

Sejumlah proyek mercusuar akan dilaksanakan, seperti pembangunan sarana transportasi publik agar warga berpindah dari kendaraan pribadi hingga ke angkutan massal. Proyek mercusuar ini dilakukan sebagai upaya konkret untuk mengatasi kemacetan yang terus terjadi akibat pertumbuhan kendaraan bermotor.

Kemudian penanganan banjir maupun banjir rob melalui pembangunan national capital integrated coastal development (NCICD) yang melindungi daratan Jakarta dari ancaman air laut. Penanganan serta pengelolaan sampah di ibu kota, akses pendidikan dan kesehatan, belanja ASN serta pelayanan publik, hingga pembangunan ruang sosial di Jakarta.

Adanya sejumlah pembangunan tersebut tentu berdampak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang saat ini sedang diuji dengan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat.

Faktor efisiensi ini membuat DKI Jakarta kehilangan uang segar yang nilainya mencapai Rp15 triliun lebih yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Jumlah yang begitu besar, nilai uang yang tak jadi dicairkan untuk Jakarta tersebut sama dengan dua kali lipat lebih dari APBD Sumatera Barat 2026 di angka Rp6,4 triliun.

Pada tahun 2026, pendapatan daerah DKI Jakarta diproyeksikan dari pajak daerah mencapai Rp49,8 triliun lebih, retribusi daerah Rp2,2 triliun lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp4,6 triliun, dan pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp876 miliar lebih.

Jumlah pendapatan daerah tersebut tentunya digunakan untuk memenuhi program kerja yang sudah dirancang tahun 2025 untuk dilaksanakan di tahun 2026,seperti belanja pegawai yang mencapai Rp21,4 triliun, belanja barang dan jasa Rp28,9 triliun, belanja subsidi Rp5,2 triliun, belanja bantuan sosial Rp4,5 triliun, belanja hibah Rp2,8 triliun, dan belanja bunga Rp120,4 miliar.

Kondisi ini membuat Gubernur DKI Jakarta memutar otak untuk mencari sumber pemasukan baru guna menopang proyek pembangunan tersebut. Beragam cara dimulai, antara lain lewat pemanfaatan halte sebagai ruang promosi di Jalan Sudirman, meningkatkan retribusi daerah melalui jasa dan lainnya.

Kemudian berupaya meningkatkan dividen sejumlah badan usaha milik daerah, hingga yang terbaru dengan menggenjot pendapatan lewat pengembangan industri ekonomi kreatif yang dirancang mampu menambah pundi-pundi Jakarta.

Sementara cara instan yang diwacanakan untuk mendapatkan dana segar adalah dengan penerbitan obligasi daerah yang ditargetkan mampu menghasilkan uang segar Rp5,6 triliun yang dilaksanakan pada 2027.

Awalnya Pramono Anung hanya menargetkan Rp3,5 triliun saja lewat penerbitan obligasi daerah tersebut. Namun, seiring waktu berjalan, jumlah uang yang ingin dipinjam lewat skema penerbitan obligasi daerah bertambah menjadi Rp5,6 triliun.

Dana segar tersebut direncanakan digunakan untuk memperpanjang jalur LRT Jakarta dari Kelapa Gading- Manggarai hingga kawasan Dukuh Atas yang ditaksir mencapai Rp2,7 triliun. Selain itu, dana segar tersebut akan dimanfaatkan untuk sektor kesehatan, yakni melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras yang mencapai Rp2,9 triliun dan sejumlah proyek pembangunan lainnya.

Pinjaman tersebut rencananya akan dibayarkan Pemprov DKI Jakarta beserta bunganya dalam kurun waktu tujuh tahun. Artinya pinjaman tersebut jika cair di 2027 maka baru dilunasi pada 2034.
Jika Gubernur Pramono Anung tidak melanjutkan masa kepemimpinan di periode kedua, yakni 2029-2034 tentu pinjaman ini menjadi beban bagi Gubernur DKI Jakarta di periode selanjutnya, sehingga harus dikaji secara komprehensif sejak dari sekarang.

BI ingatkan risiko

Rencana penerbitan obligasi daerah tersebut mendapat perhatian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Bambang Arianto mengingatkan risiko terkait rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan sejumlah program pembangunan ke depan.

Pemprov DKI Jakarta harus mampu mengelola risiko terkait obligasi ini ke depan dan harus menyiapkan kajian terkait skema pembayaran obligasi daerah yang sudah diterbitkan nantinya. Dana obligasi ini yang digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya di Jakarta dan tentu nantinya akan menghasilkan keuntungan bagi daerah.

Hal yang terpenting, pembiayaan yang dikeluarkan dapat ditutupi dari pendapatan hasil pembangunan tersebut. Perwakilan BI menyatakan obligasi daerah yang diajukan ini sebenarnya dapat menjadi penopang APBD untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan syarat bisa dibayarkan tepat waktu.

Penerbitan obligasi bertahap

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan penerbitan obligasi daerah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp5,6 triliun yang akan diterbitkan secara bertahap pada 2027 dan 2028.

Dari total Rp5,6 triliun tersebut, penerbitan obligasi akan dibagi menjadi dua tahap. Pada 2027, Pemprov DKI berencana menerbitkan obligasi senilai Rp4,2 triliun. Sementara Rp1,3 triliun sisanya akan diterbitkan pada 2028.

Pembagian penerbitan tersebut dilakukan agar Pemprov DKI tidak langsung menarik seluruh dana obligasi. Jika dana langsung ditarik seluruhnya, beban pembayaran akan mulai berjalan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan proyek.

Rencana penggunaan dana obligasi akan diarahkan untuk sejumlah proyek yang menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta dan yang paling memungkinkan adalah proyek infrastruktur yang bersifat multi-years dan sudah berjalan.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan pemerintah provinsi (pemprov) menetapkan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah agar skema pembiayaan kreatif itu dapat berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan karakter proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai.

Pihaknya memilih pembiyaan kreatif supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan, dengan tenor tujuh tahun minimum. Pramono pun memastikan Pemprov DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran obligasi tersebut.

Penerbitan obligasi justru akan membuat pengelolaan APBD Jakarta menjadi lebih sehat. Jakarta pasti sanggup dengan adanya obligasi ini.

Pilihan Pramono

Pada ujungnya, setiap langkah yang diambil pemerintah memiliki risiko tersendiri. Gubernur Pramono bisa saja mengambil langkah nonpopulis untuk menambah anggaran daerah di tengah efisiensi, seperti memotong tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ASN DKI Jakarta yang cukup besar. Atau langkah mengurangi subsidi terhadap transportasi di DKI Jakarta, seperti subsidi LRT hingga MRT yang tentu berdampak langsung pada masyarakat.

Upaya mendapatkan dana segar melalui obligasi daerah ini patut diapresiasi sebagai solusi cepat dan instan dalam melanjutkan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Semua berujung pada komitmen dan hasil kajian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam melunasi pinjaman tersebut. Jika semua berjalan lancar, maka Pemprov DKI Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk mengatasi keterbatasan fiskal yang terjadi saat ini. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah melakukan komunikasi dengan negara tetangga terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prasetyo menyebut komunikasi dilakukan secara informal maupun melalui jalur formal oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

“Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini,” ujar Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Prasetyo mengatakan komunikasi tersebut dilakukan seiring upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla di dalam negeri.

Pemerintah, kata Prasetyo, terus memperkuat penanganan karhutla di lapangan melalui koordinasi lintas sektor.

Penambahan sejumlah peralatan, seperti helikopter water bombing dan alat pelindung diri (APD), serta penambahan pasukan telah dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla.

Selain itu, pemerintah pusat telah membagi penugasan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

“Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” ujarnya.

Dia menjelaskan pembagian tugas tersebut melibatkan sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap salah satu wilayah dalam penanganan karhutla.

Namun, Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti para pejabat hanya bertanggung jawab terhadap wilayah yang telah ditentukan.

“Jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan,” katanya.

Terkait pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk struktur baru.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini sudah cukup kuat untuk menangani karhutla di lapangan.

“Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga kita koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” katanya.

Dia mengatakan penambahan personel dari tiga batalion juga telah beroperasi untuk memperkuat penanganan karhutla.

Pemerintah, kata Prasetyo, terus mengerahkan berbagai unsur dan sumber daya agar karhutla dapat segera dikendalikan sehingga dampaknya tidak semakin meluas.

“Sama-sama kita kroyok,” ucap Prasetyo.

Pemerintah sebelumnya tengah meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera dengan mengerahkan 12.880 personel untuk upaya pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.

Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan, termasuk berkoordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalteng pada Sabtu (22/8).

Salah satu arahan yang disampaikan adalah memberikan bantuan tambahan alat dan fasilitas pendukung pemadaman termasuk empat helikopter pengebom air atau water bombing, pompa air 100 unit, APD 2.000 unit, cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah untuk melakukan audit secara nasional terhadap penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN) menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Abdullah di Jakarta, Minggu (23/8/2026), mengatakan kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa jalur mandiri perlu menjadi perhatian serius karena kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Universitas Lampung (Unila) pada 2022 dan menjerat rektor sebagai tersangka.

“Sekarang di Unsoed, sebelumnya di Unila, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kita hanya mengusut orangnya, tetapi tidak membenahi sistemnya,” kata Abdullah.

Menurut dia, kasus dengan dugaan permintaan uang hingga ratusan juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa perlu menjadi perhatian karena penerimaan mahasiswa jalur mandiri merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi.

Ia menilai jika proses penerimaan dapat dipengaruhi uang atau akses tertentu, kondisi tersebut tidak hanya merusak meritokrasi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi.

“Jangan sampai mahasiswa yang memiliki kemampuan dan berhak diterima justru tersingkir karena ada yang mempunyai uang atau akses. Penerimaan mahasiswa harus dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Abdullah mengatakan kasus Unsoed harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri secara nasional.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh menunggu munculnya kasus serupa di perguruan tinggi lain sebelum melakukan pembenahan.

Ia mendorong audit terhadap penerimaan mahasiswa jalur mandiri di PTN dilakukan secara nasional dengan melibatkan koordinasi bersama KPK guna menutup celah terjadinya korupsi.

Abdullah menegaskan audit tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan perguruan tinggi, tetapi memastikan sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Sekali lagi, audit nasional ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membenahi sistem. Jangan menunggu OTT berikutnya baru kita bergerak,” katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru.

KPK menduga praktik korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru di Unsoed berlangsung pada 2025–2026.

Salah satu tersangka, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, diduga meminta uang melalui dua orang perantara kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran.

KPK menyebut dua perantara tersebut diduga meminta uang senilai Rp650 juta untuk satu calon mahasiswa agar dapat diterima di Fakultas Kedokteran Unsoed.

Kasus serupa pernah terjadi di Unila pada 2022. KPK ketika itu menetapkan Rektor Unila Karomani bersama sejumlah pihak sebagai tersangka kasus suap terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Kesehatan mengerahkan mengerahkan 314 tenaga medis/tenaga kesehatan dan ratusan ribu logistik kesehatan ke tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan merespons krisis kualitas udara yang memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Sebagai upaya mitigasi kesehatan akibat karhutla, kami telah memobilisasi sejumlah 314 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog dengan konsentrasi utama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” kata Kepala Pusat Krisis Kesehatan Agus Jamaludin di Jakarta, Minggu (23/8/2026)

Dia menyebutkan, lebih dari tiga juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda tujuh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data Kemenkes per Jumat (21/8), tujuh provinsi yang terdampak karhutla meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Enam di antaranya telah menetapkan status siaga darurat bencana seiring kemarau panjang yang berlangsung sejak awal 2026.

Lonjakan kasus ISPA dilaporkan terjadi secara signifikan di sejumlah wilayah. Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA melonjak dari 402 kasus menjadi 716 kasus dalam waktu 1 minggu (78,1 persen).

Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus sejak Januari 2026, dengan lonjakan tertinggi di Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Tren serupa, yang juga disertai kasus asma dan iritasi, turut dilaporkan di Riau dan Kalimantan Selatan.

Meski demikian, belum ada laporan korban jiwa akibat bencana asap ini.

“Sebagai upaya mitigasi kesehatan akibat karhutla, kami telah memobilisasi sejumlah 314 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog dengan konsentrasi utama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” terang Agus di Jakarta (21/8).

Selain pengerahan SDM kesehatan, Agus menjelaskan bahwa Kemenkes juga secara masif mendistribusikan perlengkapan medis dan obat-obatan.

Secara keseluruhan logistik yang telah disalurkan meliputi 278.940 buah masker, 56 unit Oxygen Concentrator (OC), 40 buah face shield, 1.000 pasang sarung tangan medis (handscoon), 36 tabung Oxycan, 8 set alat pelindung diri (APD), 33 dus pemberian makanan tambahan (PMT), serta obat-obatan dan vitamin.

Di titik-titik rawan seperti Kabupaten Barito Utara, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya, pemerintah telah mendirikan pos kesehatan dan ruang oksigen. Selain itu, program “Oase Udara” juga dijalankan di fasilitas kesehatan Kalimantan Barat untuk memastikan ketersediaan oksigen bagi warga yang mengalami sesak napas.

Puncak musim kemarau diprediksi masih akan berlangsung hingga September 2026. Oleh karena itu, Kemenkes mengimbau masyarakat di zona merah karhutla untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, memakai masker ketika di luar ruangan, rutin memantau indeks kualitas udara melalui aplikasi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, memperbanyak konsumsi air putih, dan segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala gangguan pernapasan. (ANT/KN)