JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan para purnawirawan TNI membahas Letter of Intent (Lol) atau surat pernyataan terkait izin lintas udara yang diajukan Amerika Serikat.

Pembahasan itu terjadi ketika Sjafrie mengumpulkan purnawirawan yang mayoritas merupakan eks Panglima TNI dan kepala staf di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2026).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemenhan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan dalam pertemuan tersebut para purnawirawan memberikan analisis dan saran terkait LOI yang diajukan Amerika.

Ragam analisis itu diberikan dengan dasar pertimbangan kepentingan pertahanan negara.

“Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisa yang sangat baik, sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait, dengan DPR, terkait dengan Letter of Intent tersebut,” kata Rico saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan.

Namun demikian, Rico tidak menjelaskan secara rinci apa saja analisis yang diberikan para purnawirawan kepada Sjafrie dan jajaran pejabat TNI.

Rico memastikan seluruh saran, kritik dan analisis yang diberikan para purnawirawan akan jadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah strategis ke depan.

“Ke depannya itu akan menjadi bagian dari evaluasi maupun perbaikan ataupun masukan-masukan input dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara,” jelas Rico.

Sebelumnya, Rico merespons soal beredarnya informasi dalam surat perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa AS memiliki kebebasan penuh untuk melintasi wilayah udara Indonesia.

Menurut Rico, setiap skema rencana kerja sama bidang pertahanan yang akan dibangun dengan negara lain dipastikan telah diperhitungkan dengan matang dan harus menguntungkan Indonesia.

Skema kerja sama tersebut harus menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dan sejalan dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku.

Jika skema kerja sama itu dirasa tidak menguntungkan Indonesia maka pemerintah berhak menolak dan memegang kendali penuh terhadap wilayah kedaulatan negara.

“Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” kata Rico.

Terkait informasi surat perjanjian yang beredar di masyarakat, Rico menegaskan bahwa surat tersebut belum bersifat final karena masih dalam pembahasan.

“Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,” jelas Rico.

Oleh karena itu, Rico berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar di masyarakat.

Dalam surat perjanjian itu tertera beberapa poin kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Salah satu poinnya, yakni Pemerintah Indonesia membuka izin penerbangan lintas wilayah udara secara menyeluruh untuk pesawat-pesawat Amerika Serikat untuk keperluan operasi darurat, penanggulangan krisis, dan kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan segera menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini guna mencari celah hukum untuk mencairkan gaji 3.823 tenaga honorer yang terhambat regulasi pusat.

Langkah jemput bola itu dilakukan menyusul nasib ribuan guru dan tenaga administratif di Jabar yang belum menerima upah periode Maret dan April 2026, meski Pemprov Jabar menegaskan bahwa anggaran untuk pembayaran tersebut sebenarnya telah tersedia.

“Uangnya ada, sudah teralokasikan, tetapi kan ada edaran Menteri PANRB yang menyatakan kita tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Nanti kalau dibayarkan ada penyimpangan keuangan,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Jabar, Jumat (24/4/2026).

Persoalan itu berakar dari aturan yang melarang pemerintah daerah mempekerjakan tenaga honorer setelah pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut memicu kebuntuan karena di sisi lain, sekolah di lapangan masih sangat bergantung pada tenaga non-ASN tersebut.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu menegaskan bahwa peran guru honorer, petugas tata usaha hingga tenaga kebersihan masih menjadi tulang punggung operasional pendidikan di daerah.

“Tenaga guru honorer, termasuk pegawai yang bekerja di bagian administrasi dan tata usaha serta tenaga kebersihan, masih sangat dibutuhkan,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, tercatat 3.823 tenaga honorer guru dan administratif yang saat ini terdampak oleh aturan tersebut.

Melalui pertemuan dengan Menteri PANRB, Dedi mengharapkan ada solusi teknis atau diskresi agar hak para pekerja pendidikan tersebut bisa segera dibayarkan tanpa risiko pelanggaran administratif. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026).

Presiden meminta laporan mengenai program-program strategis Polri, termasuk terkait transformasi di lingkungan kepolisian.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan pertemuan “empat mata” antara Presiden Prabowo dengan Kapolri berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

“Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman Hambalang, Jumat, 24 April 2026. Dalam pertemuan sekitar 1 jam tersebut dibahas beberapa hal terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis,” kata Seskab Teddy.

Dalam pertemuan yang sama, Kapolri Listyo Sigit juga melaporkan kepada Presiden beberapa program strategis kepolisian, antara lain penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak rekrutmen hingga kedinasan, serta upaya-upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kapolri juga melaporkan kepada Presiden mengenai sinergi antara kepolisian dengan berbagai lembaga untuk mendukung berbagai program nasional, yang mencakup sektor pertanian, pangan, makanan bergizi, gerak cepat penanganan bencana, dan peningkatan layanan untuk masyarakat.

Dari foto yang diunggah oleh Sekretariat Kabinet di Jakarta, Jumat (24/4/2026), Presiden Prabowo terlihat membaca laporan yang diserahkan oleh Kapolri, kemudian Kapolri, yang duduk tepat di seberang Presiden, memberikan paparan dan penjelasan langsung atas laporannya itu kepada Presiden.

Di Hambalang hari ini, selain Kapolri, Presiden Prabowo juga menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Pertemuan antara Presiden dengan Rosan juga berlangsung empat mata.

Dalam pertemuannya dengan Presiden, Rosan melaporkan perkembangan program-program hilirisasi yang akan dibangun di 13 lokasi Indonesia.

Kemudian, Presiden memberikan arahan hilirisasi harus diperluas sehingga tidak hanya menyasar sektor energi dan mineral, tetapi juga sektor pertanian dan perikanan. (ANT/KN)