JAKARTA — Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, meraih penghargaan National Governance Awards (NGA) 2026 dalam kategori Economic Growth atau Pertumbuhan Ekonomi. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara “National Governance Awards: Sinergi Nusantara Untuk Indonesia Emas” yang digelar di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai stabil dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Rahmad Mas’ud menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Balikpapan.

“Penghargaan ini bukan semata untuk saya, tetapi untuk seluruh warga Kota Balikpapan yang telah menjaga kondusivitas daerah. Berkat kolaborasi dan kerja sama semua pihak, pertumbuhan ekonomi di Balikpapan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah kota dalam menjaga iklim investasi, memperkuat sektor unggulan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Acara National Governance Awards diselenggarakan Metro TV dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah yang jatuh setiap 25 April. Ajang ini memberikan penghargaan kepada kepala daerah dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta dampak nyata bagi pembangunan.

Presiden Direktur Metro TV, Arief Suditomo, mengatakan penghargaan tersebut dihadirkan sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang mampu memberikan inspirasi melalui kinerja nyata.

“National Governance Awards lahir dari keyakinan bahwa di tengah berbagai tantangan, harus ada panggung terhormat untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menginspirasi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai NGA dapat menjadi motivasi bagi para kepala daerah untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

“Ajang ini menjadi penyemangat bagi kepala daerah untuk tetap bekerja optimal dalam melayani masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan,” ujarnya.

National Governance Awards menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan sejumlah sektor strategis, antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, hingga kepemimpinan strategis.

Melalui penghargaan ini, praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah diharapkan dapat menjadi inspirasi nasional sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta pemerintah memastikan anak-anak yang menjadi korban dalam kasus dugaan penganiayaan di sebuah daycare di Kota Yogyakarta mendapatkan pendampingan intensif dari psikolog atau konselor anak.

“Pendampingan intensif oleh tenaga profesional, seperti psikolog atau konselor anak, mutlak diperlukan agar trauma yang dialami dapat pulih. Peran orang tua juga krusial dalam mengembalikan rasa aman anak setelah mengalami kejadian tragis ini,” kata Arzeti di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Arzeti memperingatkan bahwa tindakan kekerasan di usia dini berpotensi meninggalkan trauma mendalam yang mengganggu tumbuh kembang anak secara jangka panjang.

Menurutnya, dampak psikologis, seperti rasa takut berlebihan, gangguan tidur hingga penurunan kepercayaan diri dapat menghambat perkembangan emosional dan kognitif korban jika tidak segera ditangani.

Ia mendesak aparat penegak hukum agar memberikan sanksi maksimal bagi pelaku dan meminta pemerintah daerah segera mencabut izin operasional tempat tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Ini adalah perbuatan tidak manusiawi dan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Pelaku harus dijatuhi sanksi tegas, termasuk pencabutan izin operasional tempat tersebut agar tidak ada lagi korban di masa depan,” ujar dia.

Legislator asal Jawa Timur itu juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas, transparan dan tanpa kompromi. Ia menekankan bahwa keadilan bagi para korban dan orang tua harus menjadi prioritas dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Sebagai wakil rakyat di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan perlindungan anak, Arzeti menegaskan bahwa insiden itu harus menjadi alarm keras bagi pengawasan tempat penitipan anak di seluruh Indonesia.

Ia mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) setiap daycare serta memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak terjadi di tempat lain.

“Negara harus hadir memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa setiap tempat yang dipercaya untuk menjaga anak-anak adalah lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang,” kata dia.

Berdasarkan data sementara aparat penegak hukum, jumlah anak yang terdaftar di fasilitas tersebut mencapai 103 anak, dengan sekitar 53 di antaranya diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026, yang mengatur pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas harga tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik.

Melalui kebijakan tersebut, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

“Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah satu hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Haryo menerangkan intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, badan usaha angkutan udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan sebagaimana mestinya.

Pengaturan ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas yang paling membutuhkan, sekaligus dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global, termasuk lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur yang mendorong kenaikan harga tiket.

“Untuk itu, pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9 persen hingga 13 persen,” jelas Haryo.

Pemerintah sebelumnya juga menetapkan penyesuaian fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi sebesar 38 persen baik untuk pesawat jet maupun propeler, dari sebelumnya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeler.

Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global. (ANT/KN)

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memastikan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu kembali normal setelah mengalami kendala dalam beberapa hari terakhir, berkat respons cepat segenap pemangku kepentingan terkait.

“Kemarin bersama pimpinan daerah kita segera mengambil langkah cepat melalui rapat maraton guna mencari solusi terbaik agar operasional dapat kembali berjalan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait di Cikarang, Minggu (26/4/2026).

Dia menjelaskan terhentinya operasional pengolahan hingga pengangkutan sampah diakibatkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar industri yang berdampak langsung terhadap biaya operasional pihak ketiga selaku pengelola alat berat di TPA.

Kondisi di luar penghitungan kontrak kerja sama tersebut mengakibatkan pihak ketiga menghentikan operasional sementara puluhan alat berat yang turut mengakibatkan antrean panjang truk pengangkut sampah dari segenap wilayah Kabupaten Bekasi.

Namun, usai dilakukan pembahasan bersama pemerintah daerah, pengelola akhirnya menyetujui untuk kembali membuka operasional pengolahan sampah melalui skema penyesuaian agar aktivitas di TPA Burangkeng kembali normal.

“Ada penyesuaian jumlah alat berat yang beroperasi dari sebelumnya 22 unit menjadi 18 unit untuk menyesuaikan anggaran yang ada,” katanya.

Langkah tersebut diambil sebagai strategi efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga hari ini TPA milik Pemkab Bekasi tersebut sudah kembali beroperasi.

“Sekarang sudah normal, tidak ada antrean dan armada sudah bergerak kembali. Itu yang menjadi fokus utama kami saat ini,” katanya.

Donny mengaku selama kurun dua tahun terakhir, pengelolaan alat berat di TPA Burangkeng sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Kebijakan ini dinilai lebih efektif karena mampu menjaga ketersediaan alat serta meminimalisasi gangguan operasional.

“Seluruh alat berat yang beroperasi di TPA Burangkeng menggunakan pihak ketiga. Hasilnya lebih efektif karena tidak ada lagi alat yang rusak atau kekurangan,” ujarnya.

Melalui sistem tersebut, kata dia, operasional di lapangan menjadi lebih stabil dan keberadaan operator juga terjamin sehingga aktivitas pengolahan sampah berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

“Operator aman, alat juga tersedia dan yang terpenting sekarang sudah tidak ada antrean. Itu yang kita jaga agar pelayanan tetap optimal,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Resepsi pernikahan Ahmad Jalaluddin Rumi atau El Rumi dan Syifa Hadju di Raffles Hotel Jakarta, Minggu (26/4/2026) malam, tak hanya diramaikan kalangan selebritas, tetapi juga dihadiri sederet pejabat tinggi negara, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto hingga para menteri.

Suasana hangat dan penuh kebahagiaan terasa sepanjang acara yang mempertemukan berbagai tokoh penting dalam satu momen istimewa.

Presiden Prabowo mengungkap kehadirannya karena kedekatan dengan keluarga mempelai.

“Ini karena saya sahabat baik dengan Pak Ahmad Dhani dan keluarganya. Dia juga kader kita, saya kira wajar dan baik saya diundang. Alhamdulillah baik semua, lancar,” ujarnya.

Prabowo juga sempat mendoakan kedua mempelai yang telah sah menjadi sepasang suami istri tersebut.

“Pasti yang terbaik untuk mereka,” tambah Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang turut mendampingi Presiden Prabowo juga berbagi kesan.

Ia mengatakan suasana di dalam resepsi penuh kebahagiaan. “Bahagia (sebagai) orang yang merajut keluarga besar. Kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah,” ujarnya.

Bahlil mengatakan sempat menyantap hidangan yang disajikan, kari laksa, sama seperti yang dicicipi Presiden Prabowo.

Ia juga mendoakan El Rumi dan Syifa Hadju sebagai keluarga baru. “Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunan yang saleh-salihah, dan berguna bagi kedua orang tua dan bangsa negara,” kata Bahlil.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku terkesan dengan suasana resepsi. Ia juga memberi apresiasi kepada keluarga kedua mempelai.

“Mereka orang-orang hebat. Anak-anaknya juga orang-orang hebat. Semua inspirasi buat kita semua,” katanya.

Cak Imin menambahkan bahwa dirinya ikut merasakan kebahagiaan yang terpancar dari acara pernikahan tersebut.

“Tentu kita ikut bahagia. Saya tadi dengar dari Ahmad Dhani bahkan El membiayai (pesta pernikahan) sendiri, luar biasa sukses,” ujarnya.

Resepsi ini menjadi simbol kebersamaan lintas kalangan, memperlihatkan kehangatan antara dunia hiburan dan pemerintahan dalam satu perayaan penuh makna.

Resepsi pernikahan ini juga diwarnai kehadiran sejumlah tokoh dan pejabat negara lain, di antaranya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Ketua DPR RI Puan Maharani, anggota DPR RI Titiek Soeharto, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga mendampingi Presiden bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (ANT/KN)

GARUT – Jalur selatan wilayah Bungbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat kembali normal dilintasi kendaraan bermotor dari kedua arah yang sebelumnya dilakukan penutupan dampak bencana tanah longsor menimbun jalur itu.

“Sudah kembali normal,” kata Kepala Seksi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Minggu (26/4/2026).

Ia menuturkan, bencana tanah longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah selatan Garut itu telah menutup badan Jalan Raya Bungbulang-Caringin sebagai jalur selatan Garut sejak Rabu (22/4) malam.

Sejak kejadian itu, kata dia, jalur selatan tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor dari kedua arah, sehingga kepolisian melakukan penutupan jalur kemudian mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif.

Ia menyampaikan, sejumlah personel kepolisian maupun dari instansi lainnya menurunkan kendaraan alat berat untuk memudahkan proses evakuasi menyingkirkan material longsoran tanah.

“Jalur tersebut sempat dibuka tutup, kemudian saat ini dipastikan sudah normal, lancar dari kedua arah,” katanya.

Ia mengatakan, jalur tersebut merupakan daerah rawan kejadian bencana tanah longsor, terutama saat musim penghujan sehingga pengendara harus selalu waspada dan hati-hati saat melintas daerah itu.

Meski saat ini jalur sudah bisa dilintasi kendaraan, kata dia, pengendara tetap harus waspada saat melewati jalur tersebut karena khawatir ada longsor susulan di lokasi yang sama.

“Tetap waspada saat melewati jalur rawan longsor,” katanya.

Kepala Polsek Bungbulang AKP Priyo Sumbodo mengatakan, proses evakuasi material longsoran tanah melibatkan petugas dari Dinas PUPR Provinsi Jabar yang menurunkan alat berat.

Petugas tersebut, kata dia, terlebih dahulu membenahi tanah tebing agar tidak terjadi longsoran susulan, selanjutnya mengevakuasi seluruh tumpukan material longsoran tanah yang menutup badan jalan.

“Tebing dipapas dulu, kalau tidak dipapas bakal longsor lagi, setelah itu baru dibersihkan di longsoran bawahnya,” kata Priyo. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan yang dipersoalkan nelayan di Kabupaten Merauke bukan berjenis trawl atau pukat harimau, melainkan menggunakan alat tangkap Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) yang diizinkan dengan pengaturan ketat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan dalam siaran pers KKP di Jakarta, Minggu (26/4/2026), pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan melalui seleksi ketat dan hanya di wilayah tertentu yang telah ditetapkan.

“Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil,” ujar Latif.

Ia menegaskan penguatan tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur penempatan alat penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan.

Dalam regulasi itu, pukat harimau atau trawl termasuk alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak sumber daya ikan.

Sementara JHUB diperbolehkan dengan spesifikasi teknis tertentu agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu alat tangkap lain.

Untuk memastikan implementasi di lapangan, Latif menyebut KKP juga menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 yang mengatur operasional JHUB di Zona 03 WPPNRI 718.

Dalam aturan tersebut, penggunaan JHUB hanya boleh dilakukan di area spesifik berbasis titik koordinat, menggunakan alat sesuai ketentuan, serta wajib memperhatikan keberadaan nelayan lain guna mencegah konflik di lapangan.

KKP juga mewajibkan pelaku usaha menjaga keamanan dan keselamatan operasi serta mematuhi seluruh spesifikasi alat tangkap yang telah ditetapkan. Pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan, lanjut Latif, akan diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan penegak hukum lainnya.

Sebelumnya, sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi pada 20 April 2026. Mereka menolak operasional kapal yang diduga menggunakan trawl karena dikhawatirkan mengganggu hasil tangkapan nelayan lokal.

Menanggapi aksi itu, KKP mengimbau masyarakat tidak terprovokasi informasi yang tidak benar.

KKP juga menegaskan kapal milik PT Tri Kusuma Graha yang berpangkalan di PPN Merauke hingga kini belum dapat beroperasi karena belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

“Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan,” kata Latif.

Latif menyatakan KKP melalui otoritas pelabuhan dan dinas perikanan setempat juga membuka ruang dialog dengan nelayan untuk menghindari kesalahpahaman. (ANT/KN)