Beranda blog Halaman 91

TNI AD Kirim 70 Ton Logistik dan Kapal Rumah Sakit untuk Korban Gempa NTT

0
Personel TNI AD membawa tandon air ke dalam Kapal ADRI-XCII BM di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (19/8/2026). TNI AD memberangkatkan kapal tersebut menuju wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dengan membawa bahan pangan, popok bayi, pembalut wanita, dua unit ambulans, lima unit truk, 100 tandon air berkapasitas 1.100 liter, 13 set genset, 30 set tenda serbaguna, 900 set velbed, serta dokter dan tenaga medis. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

JAKARTA – TNI Angkatan Darat mengerahkan Kapal ADRI-XCII BM yang dilengkapi fasilitas rumah sakit untuk mengantar logistik bantuan ke wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, Rabu (19/8/2026).

Pengerahan kapal itu merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam menolong warga yang menjadi korban gempa.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan kapal tersebut berangkat dari Dermaga Markas Satuan Angkatan Perairan (Satangair) Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kapal tersebut membawa ragam logistik berupa pakaian, obat-obatan, makanan, dan kebutuhan hidup lainnya.

“Kita juga kirim lima truk dan dua ambulans untuk kebutuhan di sana,” kata Maruli saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Tercatat ada 70 ton logistik bahan pangan yang dikirim TNI AD menggunakan kapal tersebut. Bahan-bahan pangan itu terdiri dari beras, gula, minyak, mie instan, susu bayi, bubur bayi, air minum, dan ransum tempur.

Selain itu, TNI AD juga mengirim 100 tandon air berkapasitas 1.100 liter, 13 genset, 30 tenda serbaguna, dan 900 set velbed (tempat tidur lipat).

Selain kebutuhan pangan, TNI AD juga menyediakan tim medis berikut layanan rumah sakit gratis di dalam kapal. Bantuan layanan kesehatan itu akan disiagakan saat kapal bersandar di NTT selama 20 hari.

“Di kapal ada fasilitas rumah sakit dan ada dua dokter beserta delapan tenaga medis. Kalau nanti mereka memang memerlukan perawatan di kapal, kami akan lakukan,” jelas Maruli.

Maruli menambahkan kapal pengangkut logistik itu dijadwalkan sampai di NTT dalam kurun waktu tiga hari ke depan.

Dengan adanya ragam bantuan ini, Maruli berharap kebutuhan sandang, pangan dan papan para korban gempa bisa terpenuhi. (ANT/KN)

Pemerintah Siapkan Anggaran Tambahan Penanganan Gempa NTT

0
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau kondisi wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. (Foto: Dok. Kemenkeu)

JAKARTA – Pemerintah pusat memastikan anggaran penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat ditambah jika kebutuhan di lapangan melebihi dana yang telah disalurkan. Saat ini, pemerintah telah menggelontorkan Rp44 miliar untuk mendukung penanganan awal pascagempa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak akan membatasi dukungan pendanaan hanya pada anggaran yang telah tersedia. Kecukupan dana akan terus dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di NTT, Rabu (19/8/2026).

“Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki dukungan pendanaan yang memadai, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
Mulai Hitung Anggaran Pemulihan

Pemerintah saat ini masih memprioritaskan penanganan tanggap darurat. Namun, perhitungan kebutuhan anggaran untuk tahap perbaikan dan pemulihan juga mulai dilakukan.

Purbaya mengatakan kebutuhan pemulihan akan dihitung berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah pusat akan menyesuaikan dukungan anggaran dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan daerah.

“Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden,” katanya.

Dengan skema tersebut, dukungan anggaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan darurat, tetapi juga dipersiapkan untuk mendukung proses perbaikan dan pemulihan setelah masa tanggap darurat berakhir.

Pemerintah juga akan melihat perkembangan kondisi di setiap wilayah terdampak untuk menentukan bentuk penanganan yang diperlukan, termasuk apabila diperlukan penanganan yang lebih terkoordinasi.

Selain memastikan ketersediaan anggaran, pemerintah menekankan pentingnya kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

Purbaya meminta agar bantuan dalam bentuk barang maupun dukungan pendanaan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran sehingga kebutuhan warga segera terpenuhi.

“Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus,” tuturnya.

Dalam penanganan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu unsur utama pemerintah. Kementerian Keuangan memastikan dukungan anggaran untuk kebutuhan tanggap darurat BNPB tersedia sesuai kebutuhan yang disampaikan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Di luar mekanisme anggaran pemerintah, bantuan awal juga disalurkan melalui program Kemenkeu Peduli.

Bantuan tersebut berasal dari kontribusi para pegawai Kementerian Keuangan dan tidak bersumber dari anggaran negara.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi di wilayah terdampak gempa NTT. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penanganan tanggap darurat berjalan optimal sekaligus mempersiapkan dukungan anggaran pada fase pemulihan.

Besaran dukungan berikutnya akan ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan tetap mengikuti mekanisme penganggaran dan persetujuan yang berlaku. (*/cha/KN)

Mantan Kepala Kanwil Pajak Ditahan KPK, Diduga Minta Sponsorship ke Wajib Pajak

0
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Taufik Husein (kiri) bersama Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Zulkarnain Meinardy memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8/2026). ANTARA/Rio Feisal

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv (HNV) selaku tersangka kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

“KPK kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka HNV untuk 20 hari pertama atau terhitung mulai 19 Agustus hingga 7 September 2026,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Zulkarnain Meinardy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Zulkarnain mengatakan HNV ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan HNV diduga menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak.

“Jadi, tersangka diduga menggunakan pengaruh dan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun usaha keluarganya, antara lain melalui permintaan sponsorship kepada sejumlah perusahaan wajib pajak,” kata Taufik.

Ia mengatakan HNV diduga menerima sekitar Rp400 juta dari perusahaan wajib pajak di Jakarta dan lebih kurang Rp300 juta dari perusahaan wajib pajak di luar Jakarta, setelah meminta uang sponsor untuk acara peragaan busana anaknya kepada mereka.

Selain itu, dia mengatakan HNV selama 2013–2018 diduga menerima gratifikasi dalam bentuk mata uang asing atau valuta asing yang telah ditukarkan ke beberapa money changer atau pedagang valas sekitar Rp10 miliar.

Ia juga mengatakan HNV selama 2014–2022 diduga menerima gratifikasi dalam bentuk mata uang asing dengan total nilai Rp10 miliar melalui perantara berinisial BSA. Adapun uang tersebut ditempatkan dalam instrumen deposito.

“Dengan demikian, total penerimaan gratifikasi oleh HNV yang berasal dari sejumlah perusahaan tadi sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 25 Februari 2025 menetapkan HNV sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. (ANT/KN)

Kertajati Disiapkan Jadi Pusat Perawatan Pesawat Tempur TNI AU

0
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait. ANTARA/HO-Biro Humas dan Ifohan Sekretariat Jenderal Kemhan RI/pri.

JAKARTA – Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan pihaknya akan memanfaatkan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat menjadi tempat pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur TNI AU.

“Kertajati ke depan dikembangkan untuk memperkuat kemampuan pemeliharaan pesawat TNI AU, tidak hanya pesawat angkut seperti Hercules, tetapi secara bertahap juga diarahkan agar memiliki kemampuan mendukung pemeliharaan pesawat tempur,” kata Rico saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Rico menjelaskan upaya tersebut dilakukan agar ke depan perawatan pesawat tempur TNI AU dapat dilakukan sepenuhnya di Indonesia dengan menggunakan tenaga sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.

Dia menilai banyak keuntungan yang didapat jika seluruh proses perawatan pesawat dilalukan di dalam negeri, salah satu adalah Indonesia tidak akan ketergantungan dengan pihak asing dalam memperbaharui ataupun merawat teknologi pesawat.

Selain itu, industri pertahanan dalam negeri dan SDM di dalamnya juga akan mengalami peningkatan kualitas karena terjadi transfer teknologi antara pihak luar dengan perusahaan di Indonesia.

“Kemajuan itu nantinya juga dapat dimanfaatkan industri pertahanan dalam negeri untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia,” ujarnya.

Kendati demikian, Rico belum bisa memastikan seperti apa konsep tempat perawatan pesawat tempur yang akan dibangun di Bandara Kertajati.

Saat ini pemerintah masih dalam tahap pembangunan Bandara Kertajati menjadi Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat angkut Hercules se Asia.

“Untuk pesawat tempur ini masih merupakan arah pengembangan ke depan, sehingga belum pada tahap penetapan jenis pesawat atau skema MRO-nya,” terang dia.

Pada hari yang sama, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin optimistis Bandara Kertajati bisa menjadi tempat perawatan pesawat tempur TNI AU.

Hal tersebut dia meyakini karena industri dirgantara dalam negeri sudah memiliki modal yang kuat untuk melakukan hal tersebut.

Salah satu modal yang telah dikantongi yakni keberhasilan perusahaan dalam negeri yakni PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) dalam melakukan pemeliharaan kelas berat pesawat Hercules untuk pertama kali.

Keberhasilan itu, kata dia, menandakan bahwa industri dalam negeri telah mengalami peningkatan kualitas di bidang teknologi dan sumber daya manusia.

Keberhasilan itu pula, menurut Sjafrie, menjadikan PT. GMF dan PT.DI sebagai pihak yang akan terlibat dalam pengembangan MRO Kertajati.

Kendati demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci kapan MRO di Kertajati mulai beroperasi untuk melakukan pemeliharaan pesawat tempur.

Dia hanya berharap pembangunan MRO bisa segera diselesaikan sehingga dapat dimanfaatkan PT DI dan PT GMF untuk merawat alutsista pesawat tempur ataupun pesawat angkut TNI AU.

“Kita berupaya pengembangan kekuatan pertahanan ini kita tingkatkan dengan menggunakan kemampuan dari awak teknis yang berasal dari putra-putri bangsa Indonesia sendiri,” ujar Sjafrie. (ANT/KN)

Skrining Kesehatan Haji 2027 Diperketat, Kemenhaj Soroti Calon Jemaah Tak Layak

0
Ilustrasi jemaah haji.

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengatakan pihaknya akan memperketat skrining kesehatan bagi calon peserta haji 2027, merespons temuan dari Arab Saudi terkait dugaan pelanggaran asuransi kesehatan yang berujung pada pemblokiran dana sebesar 14 juta riyal.

“Tiba-tiba ketika kemarin kita mentransfer Rp4 triliunan lebih terkait dengan kebutuhan DP untuk haji 2027, kita dapat surat dari Kementerian Haji dan Umroh (Saudi) terkait dengan mereka anggap ada pelanggaran asuransi terhadap jemaah kita, 600 sekian itu,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dia menjelaskan ada persyaratan haji berupa bebas dari sembilan kondisi kesehatan, antara lain gagal ginjal, gagal jantung, penyakit paru-paru kronis, sirosis, penyakit psikiatri berat, demensia, hamil tiga bulan, penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC), dan kanker aktif yang sudah dalam tahap kemoterapi.

“Nah, kemudian ketika di sana ini memang harus koreksi kita, makanya berulang kali Pak Menteri bilang ‘nih istithaah tahun ini akan sangat ketat’. Di daerah ini tetap ada yang lolos, nah itu memang koreksi,” kata Wamenhaj Dahnil.

Menurutnya, ada dilema dalam pengetatan skrining kesehatan tersebut karena di satu sisi banyak yang sudah lama mengantre untuk haji, sementara kondisi kesehatan sebagian calon jemaah dapat memburuk selama masa tunggu.

Di sisi lain, katanya, dia menilai temuan Arab Saudi problematik karena belum diverifikasi. Terdapat dua poin keberatan dari pihaknya, pertama, pemblokiran itu tidak sesuai undang-undang.
“Kenapa? Uang yang kami kirimkan itu sebagai DP itu adalah uang yang diperuntukkan untuk haji 2027. Sedangkan yang mereka blok dan mau mereka ambil itu adalah untuk haji 2026. Surat itu kami sampaikan. Kemudian kedua kami meminta rinciannya.

‘Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa,” kata Wamenhaj Dahnil.

Dia pun meminta dukungan dari DPR agar proses negosiasi dengan Arab Saudi lancar. Dengan adanya verifikasi, katanya, kalaupun ditemukan pelanggaran, nilainya pun belum tentu sampai 14 juta riyal.

“Jadi ini kan nanti pembicaraan dulu. Ternyata ada pelanggaran juga, makanya buffer kami adalah dana efisiensi itu. Nah itu bagaimana caranya nanti? Makanya nanti kita bahas secara khusus,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak. (ANT/KN)

IKN Bakal Punya Bioskop, Investasi Rp5 Miliar Masuk KIPP

0
Penandatanganan kerja sama investasi Indobox Cinema dan rencana pengembangan fasilitas penerbangan Lion Group di IKN. (Dok OIKN)

NUSANTARA – Fasilitas hiburan mulai masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). PT Indobox Cinematic Buana menanamkan investasi Rp5 miliar untuk membangun Indobox Cinema di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) WP 1A.

Bioskop tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 4.897 meter persegi, tidak jauh dari kawasan Rusun ASN 3. Pembangunan fisiknya ditargetkan mulai September 2026.

Investasi tersebut menjadi salah satu dari dua kerja sama yang diteken menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selain Indobox, Lion Group juga menjajaki pembangunan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat di kawasan Bandara Internasional Nusantara.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan kesepakatan yang dilakukan bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi diarahkan untuk segera direalisasikan.

“Itu bukan sekadar PKS dan MoU biasa, tetapi komitmen yang benar-benar ada tindak lanjut nyatanya di lapangan. Momentum ini tentunya membuat kami semakin optimistis bahwa ekosistem Nusantara yang maju dan terintegrasi bisa segera terwujud,” kata Basuki saat media briefing di Auditorium Balai Kota IKN.

Kehadiran bioskop menjadi menarik karena pembangunan IKN selama ini lebih banyak ditandai pembangunan perkantoran, hunian, jalan dan fasilitas pemerintahan.

Masuknya fasilitas hiburan menunjukkan kebutuhan kawasan mulai bergeser mengikuti bertambahnya aktivitas dan penghuni di IKN.

Indobox Cinema nantinya tidak hanya berisi ruang pemutaran film. Investor juga menyiapkan Cinematic Cafe, Indobox Store serta kios bagi pelaku UMKM.

Direktur PT Indobox Cinematic Buana Rendy Gunawan mengatakan konsep tersebut disiapkan agar investasi tidak hanya menghadirkan fasilitas hiburan, tetapi juga memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi lokal.

“Kami akan membangun fasilitas cinema, cinematic café, wadah UMKM, hingga Indobox Store. Kami berharap kehadiran Indobox dapat memberikan hiburan berkualitas sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Rendy.

Dari investasi Rp5 miliar tersebut, perusahaan disebut memberikan kontribusi kepada negara sekitar Rp449,16 juta.

Pada saat bersamaan, investasi sektor penerbangan juga mulai diarahkan ke kawasan IKN.

Otorita IKN, Badan Bank Tanah dan Lion Group telah menandatangani nota kesepahaman untuk menjajaki pengembangan fasilitas pelatihan penerbangan dan MRO di sekitar Bandara Internasional Nusantara.

Melalui PT Batam Aero Teknik, Lion Group berencana membangun pusat pelatihan dan praktik penerbangan sekaligus fasilitas pendukung pemeliharaan pesawat.

Presiden Direktur Lion Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan fasilitas tersebut juga diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor penerbangan.

“Kerja sama ini menjadi milestone penting untuk menarik pemuda-pemudi Indonesia belajar teknologi dirgantara, sekaligus menjadikan Nusantara sebagai pusat perawatan pesawat,” katanya.

Dukungan lahan akan melibatkan Badan Bank Tanah. Plt Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat mengatakan tim telah disiapkan di sekitar kawasan Bandara IKN untuk mempercepat koordinasi.

“Tim khusus kami bersiaga langsung di basecamp dekat Bandara IKN agar koordinasi dengan Otorita IKN berjalan cepat dan fleksibel untuk menstimulus percepatan ekonomi,” ujarnya.

Dua investasi tersebut membawa dua fungsi yang berbeda. Indobox masuk mengisi kebutuhan hiburan dan ruang komersial di KIPP. Sementara Lion Group diarahkan membangun ekosistem industri penerbangan di sekitar bandara.

Bagi IKN, masuknya bioskop juga menjadi penanda bahwa pembangunan kawasan mulai bergerak ke fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari penghuninya.

Jika sesuai jadwal, pembangunan Indobox Cinema mulai terlihat pada September mendatang.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

Tiga Dekade Lembuswana, Dari Simbol Modernitas hingga Tantangan Menjadi Ikon Samarinda Lagi

0
Budayawan Samarinda Roedy Haryo Widjono menilai revitalisasi Lembuswana harus tetap mempertahankan sejarah dan identitasnya sebagai bagian dari memori kolektif warga Samarinda. (K Irul Umam/Media Kaltim)

SAMARINDA – Mal Lembuswana bukan sekadar pusat perbelanjaan. Bagi generasi yang tumbuh di Samarinda pada era 1990-an hingga awal 2000-an, tempat ini menyimpan banyak cerita.

Mencari buku di Gramedia. Berbelanja pakaian. Naik eskalator. Nongkrong bersama teman. Bertemu pasangan. Bahkan sekadar berjalan-jalan menikmati mal berpendingin udara yang ketika itu masih menjadi sesuatu yang baru di Samarinda.

Karena itu, rencana revitalisasi Lembuswana setelah hampir tiga dekade dikelola swasta dinilai tidak boleh sekadar melahirkan mal dengan wajah baru.

Identitas dan sejarahnya juga harus dipertahankan.

Budayawan Samarinda Roedy Haryo Widjono mengatakan Lembuswana pernah menjadi salah satu penanda perubahan wajah Kota Tepian.

“Mal Lembuswana itu juga bisa menjadi semiotika simbolik, penanda simbolik loncatan kemajuan, loncatan modernitas,” ujar Roedy kepada Media Kaltim, Rabu (19/8/2026).

Sebelum Lembuswana hadir, masyarakat Samarinda sebenarnya sudah mengenal berbagai pusat perdagangan. Ada Pasar Pagi, Citra Niaga hingga Ana Supermarket.

Namun, Lembuswana membawa pengalaman berbeda.

Mal ini menghadirkan eskalator, ruangan berpendingin udara, pusat fashion, toko buku hingga berbagai gerai yang kemudian menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Samarinda.

Gramedia menjadi salah satu identitas kuatnya. Begitu pula berbagai toko fashion dan teknologi yang membuat Lembuswana menjadi magnet baru, terutama bagi anak muda.

“Dia menjadi ikon loncatan perkembangan peradaban, tanda kutip ya. Kemajuan, lah, modernitas di kota itu,” katanya.

Lokasi Lembuswana juga ikut membentuk ceritanya.

Kawasan tersebut berada pada salah satu simpul pergerakan masyarakat Samarinda. Roedy masih mengingat kondisi jalan ketika belum sebesar sekarang, keberadaan taksi biru hingga jalur yang menghubungkan kawasan M Yamin, Pasar Segiri, Pasar Pagi dan kawasan lainnya.

Lembuswana akhirnya tumbuh bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi bagian dari perjalanan kota.

“Dia akan menjadi memori kolektif yang panjang bagi orang Samarinda,” tutur Roedy.

Memori itulah yang menurut Roedy harus diperhitungkan ketika pemerintah menentukan masa depan kawasan Lembuswana.

Secara historis, Lembuswana mulai berkembang pada periode 1996–1998. Kompleks tersebut dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Luas kawasan tercatat sekitar 68.453 meter persegi atau 6,8 hektare. Selain bangunan mal, terdapat kawasan komersial dengan sekitar 150 unit gerai yang tersebar di sembilan bangunan utama.

Selama hampir 30 tahun, kawasan tersebut dikelola PT Cipta Sumina Indah Satresna (CSIS) melalui skema Build Operate Transfer (BOT).

Kerja sama berakhir pada 26 Juli 2026. Pengelolaan kemudian diserahkan kepada PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS) pada 7 Agustus 2026 sebagai pengelola masa transisi sembari pemerintah menyiapkan formula pengelolaan jangka panjang.

Nilai asetnya tidak kecil.

Data Pemprov Kaltim mencatat nilai tanah kawasan tersebut sekitar Rp702 miliar. Angka itu belum memasukkan bangunan dan berbagai fasilitas. Setelah seluruh aset dinilai kembali, nilainya diperkirakan berpotensi menembus Rp1 triliun, meski angka final masih menunggu proses penilaian.

Dengan aset sebesar itu, Pemprov Kaltim kini ingin menghidupkan kembali Lembuswana.

Roedy sepakat revitalisasi diperlukan. Namun, ia mengingatkan jangan sampai pembaruan justru membuat Lembuswana kehilangan ciri khasnya.

“Kalau revitalisasi itu tidak membuat Mal Lembuswana dapat mempertahankan ikoniknya dan berbeda dengan mal yang lain, dia akan tergerus dalam zamannya,” tegasnya.

Persaingan pusat perbelanjaan Samarinda sekarang jauh berbeda dibandingkan 1990-an.

Mal baru bermunculan. Kawasan komersial berkembang. Pilihan hiburan masyarakat semakin banyak. Pola belanja juga berubah.

Karena itu, sekadar merenovasi bangunan dan memasukkan tenant baru dinilai belum cukup.

“Kalau cuma yang sekarang, persaingan sudah terlalu banyak,” ujarnya.

Pemprov melalui MBS sebenarnya mulai menjajaki konsep baru. Selain tenant komersial, kawasan Lembuswana diarahkan menampung aktivitas komunitas, hiburan dan olahraga, termasuk rencana fasilitas seperti lapangan padel.

Roedy menawarkan gagasan lebih luas.

Bagian depan kawasan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi business center sehingga Lembuswana memiliki aktivitas yang tidak hanya bergantung pada pengunjung pusat perbelanjaan.

Gagasan lainnya adalah menyediakan ruang khusus kebudayaan dan kesenian.

“Kalau mau kota peradaban tapi enggak punya gedung peradaban,” katanya.

Menurut Roedy, Samarinda membutuhkan tempat yang dapat menjadi rumah bagi pertunjukan seni, kegiatan budaya dan aktivitas komunitas.

Lembuswana dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran tersebut.

Kegiatan budaya dapat dibuat rutin sehingga masyarakat memiliki alasan datang ke Lembuswana meskipun tidak sedang berbelanja.

Sejumlah tenant lama sementara ini masih bertahan. Di antaranya Matahari Department Store, Foodmart, Gramedia, Sports Station, KFC, BreadLife, Guardian, Samsung, Bank Kaltimtara, BRI dan Panin Bank.

Nama-nama baru juga sedang dijajaki, antara lain CGV Cinema, AZKO/Informa, Mr DIY, Solaria, J.CO, Pizza Hut Group, Kopi Kenangan hingga Fore Coffee.

Namun, bagi Roedy, tenant saja tidak cukup untuk mengembalikan Lembuswana sebagai ikon.

Ia bahkan melihat persoalan lama kawasan tersebut, termasuk banjir, dari sudut yang berbeda.

“Justru banjir itu dijadikan momen,” katanya.

Roedy melontarkan gagasan menjadikan karakter Samarinda yang dekat dengan air sebagai bagian dari konsep kawasan. Transportasi tradisional seperti perahu ketinting hingga kegiatan budaya dapat dikemas ketika kondisi memungkinkan.

Bahkan muncul gagasan festival yang mengangkat hubungan Samarinda dengan air.

“Finding harmony in chaos,” ujarnya.

Gagasan tersebut memang tidak biasa. Namun, pesan yang ingin disampaikan Roedy cukup jelas: Lembuswana harus mencari pembeda.

Setelah sekitar tiga dekade, tantangan Lembuswana bukan sekadar bagaimana kembali ramai.

Dulu, mal tersebut hadir ketika Samarinda sedang bergerak menuju kota modern. Kini situasinya terbalik. Pusat perbelanjaan sudah banyak dan masyarakat memiliki jauh lebih banyak pilihan.

Karena itu, untuk kembali menjadi ikon, Lembuswana harus menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki tempat lain.

Lokasinya strategis. Lahannya luas. Nilai asetnya besar. Sejarahnya juga sudah terbentuk.

Tinggal bagaimana Pemprov Kaltim dan pengelola baru menggabungkan kepentingan bisnis dengan identitas kawasan.

Sebab bagi sebagian warga Samarinda, Lembuswana bukan sekadar bangunan yang harus direnovasi.

Di sana ada cerita tentang kota dan generasi yang tumbuh bersamanya.

Pewarta: K Irul Umam
Editor: Agus S.

Suharso Lihat Langsung IKN, Yakin Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Indonesia

0
Suharso Monoarfa bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau sejumlah proyek strategis pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (20/8/2026). (Humas Otorita IKN)

NUSANTARA – Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kembali melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (20/8/2026). Setelah berkeliling di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Suharso menilai pembangunan Nusantara menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Kunjungannya diterima Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran. Sejumlah proyek strategis ditinjau, termasuk SMA Taruna Nusantara Kampus IKN serta infrastruktur pendukung konsep forest city, sponge city, dan smart city.

Suharso mengatakan kedatangannya ke Nusantara salah satunya untuk memastikan konsep awal pembangunan IKN tetap dijalankan secara konsisten.

“Pertama, saya ingin menyaksikan konsistensi pembangunan IKN, karena apa pun ini adalah legasi bangsa. Karena itu, keberlanjutan pembangunan ini menjadi penting,” ujar Suharso.

Ia menekankan pembangunan Nusantara tidak semata dilihat dari berdirinya gedung dan infrastruktur. Konsep yang sejak awal melekat pada IKN, termasuk smart city dan sponge city, juga harus tetap menjadi bagian dalam pembangunan.

“Saya ingin mengikutinya dan menyaksikannya dari dekat, terutama dengan atribusi yang kita kenakan pada IKN ini sebagai smart city, sebagai sponge city, bahwa hal itu secara prinsip tetap dijalankan, tetap dipegang,” katanya.

Basuki menjelaskan salah satu implementasi konsep sponge city terlihat dari pembangunan embung di kawasan IKN. Saat ini telah terdapat 32 embung yang selesai dan berfungsi.

Air dari embung tersebut antara lain dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Otorita IKN juga melanjutkan pembangunan embung baru pada 2026.

“Kondisi embung kita ada 32 yang sudah jadi, yang sudah berfungsi, diambil airnya untuk menyiram tanaman. Tahun 2026 ini kita mulai 24 embung lagi untuk kita bangun, jadi totalnya akan 54 embung, salah satunya berfungsi sebagai estetika kota,” ujar Basuki.

Setelah melihat sejumlah pembangunan tersebut, Suharso menilai kemajuan IKN cukup menggembirakan.

“Setelah saya saksikan, perkembangannya cukup menggembirakan,” katanya.

Suharso kemudian menyoroti peluang investasi di Nusantara. Ia mendorong investor dalam negeri lebih berani mengambil peluang di tengah pembangunan ibu kota baru.

Menurutnya, kehadiran investor dari luar negeri semestinya turut meningkatkan kepercayaan pengusaha nasional untuk berinvestasi.

“Karenanya, saya pikir investor-investor domestik itu harus berani melihat ke sini. Saya sudah saksikan beberapa nama ada di sini. Kalau yang dari luar saja berani, mengapa mereka yang di dalam negeri tidak berani,” ujarnya.

Suharso juga tetap meyakini pembangunan IKN dapat menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru. Keyakinan tersebut, menurutnya, didasarkan pada perhitungan yang sebelumnya dilakukan ketika masih memimpin Bappenas.

Skala pembangunan Nusantara dinilai memiliki kemampuan menciptakan aktivitas ekonomi yang kemudian mendorong munculnya pusat pertumbuhan baru.

“Saya tetap dengan keyakinan saya, hitungan-hitungan kami, yang bisa dibuktikan secara akademis, bahwa sesuatu yang baru, apalagi dengan magnitude yang besar seperti ini, dia akan membentuk sebuah economic crowd baru dan dapat menjadi mesin pertumbuhan, engine of growth untuk Indonesia,” tutup Suharso.

Penulis: Humas Otorita IKN
Editor: Agus S.

Hetifah Pindah Komisi, Warga Kaltim yang Ribut

0
Hetifah Sjaifudian menjadi penguji eksternal Promosi Doktor H. Ahmad Aznem, SE., M.Si. pada Program Studi Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman, Samarinda, 18 Agustus 2026. (Foto: Istimewa)

SAYA cukup lama membaca kolom komentar Instagram Komisi X DPR RI. Awalnya, hanya ingin melihat pengumuman pergantian Ketua Komisi X dari Hetifah Sjaifudian kepada Agung Widyantoro.

Ternyata yang menarik justru komentar di postingan itu. Ramai. Banyak sekali yang menyebut nama Hetifah. Sebagian besar mengaku dari Kaltim.

Ada guru. Ada orang tua siswa. Ada yang pernah mendapat beasiswa. Ada pula yang sekadar mengaku mengikuti kiprah Hetifah selama memimpin Komisi X.

Komentarnya hampir sama: menyesalkan.

“Berita ini sungguh membuat saya dan warga Kaltim kaget,” tulis salah satu akun.

Akun lain mempertanyakan pergantian tersebut. “Kenapa sih diganti? Padahal luar biasa sekali pengabdian beliau yang kami rasakan sebagai warga Kaltim, terkhusus di bidang pendidikan.”

“Ibu Hetifah tetap di hati,” tulis akun lainnya.

Saya terus scroll ke bawah. Masih sama.

Ada yang meminta Hetifah jangan diganti. Ada yang berterima kasih karena program pendidikan yang diperjuangkannya pernah dirasakan anak-anak mereka.

Ada yang menyebut bantuan PIP. Ada yang bicara beasiswa. Ada pula yang berharap program pendidikan yang selama ini masuk ke Kaltim tetap berlanjut.

Bahkan beberapa komentar mulai membawa-bawa Golkar. Ada yang terang-terangan mengaku kecewa dengan keputusan partai. Ada pula yang mempertanyakan mengapa orang yang menurut mereka banyak membantu pendidikan di Kaltim justru dipindahkan.

Sampai Kamis (20/8) sore, komentar di postingan Komisi X tersebut sudah menembus 500. Sebagian besar yang saya baca memang berisi dukungan, ucapan terima kasih, atau mempertanyakan perpindahan Hetifah.

Tentu komentar media sosial tidak bisa dijadikan ukuran tunggal menilai kinerja seorang anggota DPR. Tetapi reaksi spontan sebanyak itu juga tidak muncul begitu saja.

Tak bisa dimungkiri, Hetifah memang punya jejak cukup panjang di Kaltim. Terutama di bidang pendidikan.

Saya sendiri cukup sering berkomunikasi dengannya. Kadang soal pendidikan. Kadang kegiatan di Kaltim. Kadang hanya konfirmasi singkat ketika ada isu yang perlu dijelaskan.

Karena itu, Ketika kabar pergantian itu muncul kemarin, saya langsung menghubunginya. Jawabannya baru saya terima pagi tadi (20/8).

Saya ingin tahu, setelah bertahun-tahun mengurus pendidikan dan terakhir menjadi Ketua Komisi X, bagaimana ia melihat penugasan barunya?

Jawabannya cukup panjang. Hetifah menjelaskan, sejak 18 Agustus 2026 dirinya mendapat konfigurasi penugasan baru di DPR RI. Ia menjadi anggota Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar bidang kesejahteraan rakyat. Bidang yang dikoordinasikannya mencakup Komisi VIII, IX, dan X.

Artinya, meski meninggalkan Komisi X, pendidikan sebenarnya belum sepenuhnya lepas dari tangannya.

Hetifah juga tidak menutupi bahwa perpindahan tersebut merupakan perubahan cukup besar.

Maklum saja. Ia sudah lama berada di Komisi X. Mulai anggota, kemudian Wakil Ketua, hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Komisi X DPR RI periode 2024–2029.

Komisi inilah yang selama ini berhubungan langsung dengan pendidikan, kebudayaan, pendidikan tinggi, riset, pemuda, olahraga dan sejumlah urusan pembangunan sumber daya manusia.

Rabu (19/8), pergantian itu resmi dilakukan. Agung Widyantoro ditetapkan sebagai Ketua Komisi X menggantikan Hetifah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang memimpin penetapan bahkan menyampaikan terima kasih atas dedikasi Hetifah selama memimpin Komisi X.

Saya sempat bertanya soal alasan di balik perpindahan tersebut. Hetifah tidak mau berspekulasi.

Menurutnya, soal pertimbangan pergantian lebih tepat dijelaskan pimpinan Fraksi Golkar. Ia memilih menerima penugasan tersebut dan bekerja di tempat baru.

“Dalam perjalanan politik, ada saat kita mendapat amanah memimpin dan ada saat kita menjalankan peran yang berbeda,” kurang lebih begitu penjelasannya kepada saya.

Saya kira sikap seperti itu memang paling tepat. Sebab jabatan di DPR bukan milik pribadi. Fraksi bisa melakukan rotasi kapan saja. Hari ini menjadi ketua, besok bisa menjadi anggota. Hari ini di satu komisi, besok pindah ke komisi lain.

Yang kemudian dinilai masyarakat tentu bukan lagi kursinya. Tetapi apa yang dikerjakan setelah pindah.

Ternyata Hetifah tidak membutuhkan waktu lama. Baru pindah ke Komisi VIII, Hetifah sudah masuk Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Panja BPIH 2027.

Saya membaca pernyataannya soal ini di sejumlah media. Isunya juga menarik. Pemerintah mengusulkan BPIH 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Naik hampir Rp20 juta dibanding tahun sebelumnya.

Hetifah langsung mempertanyakan kenaikan itu. Ia meminta setiap komponen biaya dibedah. Harus jelas dasar kenaikannya. Harus rasional. Dan yang paling penting, harus benar-benar memberikan manfaat kepada jemaah.

Ada lagi yang menurut saya menarik. Dari usulan Rp107,34 juta tersebut, sekitar Rp42,94 juta atau 40 persen direncanakan dibayar langsung oleh jemaah. Sisanya sekitar Rp64,40 juta atau 60 persen menggunakan Nilai Manfaat dana haji.

Hetifah mengingatkan jangan sampai penggunaan Nilai Manfaat terlalu besar justru menggerus hak jemaah yang masih mengantre. Nah, ini sudah masuk wilayah yang benar-benar baru baginya. Dari urusan PIP, sekolah, guru, perguruan tinggi dan olahraga, sekarang masuk ke biaya haji.

Kamis (20/8) hari ini, giliran aktivitas Hetifah yang melintas di story Instagram saya. Ia sudah ikut kunjungan kerja spesifik Komisi VIII ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Yang dibahas pengembangan perguruan tinggi keagamaan, peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa, hingga bagaimana PTKIN bisa menuju world class university.

Ternyata masih ada benang merah dengan pekerjaan lamanya. Pendidikan.

Bedanya, sekarang masuk melalui pendidikan keagamaan. Madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi keagamaan.

Hetifah sendiri mengatakan kepada saya bahwa perpindahan ke Komisi VIII tidak berarti perhatiannya terhadap pendidikan berhenti.

Apalagi posisi barunya sebagai Wakil Ketua Fraksi Golkar bidang kesejahteraan rakyat juga membuatnya mengoordinasikan bidang Komisi VIII, IX dan X. Jadi jalurnya masih ada.

Hanya ruang kerjanya yang sekarang jauh lebih luas. Ada agama. Sosial. Haji dan umrah. Penanggulangan bencana. Perlindungan perempuan dan anak. Kelompok rentan. Ditambah koordinasi pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan melalui tugasnya di fraksi.

Justru ini jadi tantangan Hetifah berikutnya. Selama bertahun-tahun, namanya telanjur identik dengan pendidikan. Banyak masyarakat Kaltim mengenalnya lewat PIP, beasiswa, sekolah, guru, kampus, pemuda dan olahraga.

Itu pula yang terlihat dari ramainya komentar di Instagram Komisi X. Ada yang anaknya pernah mendapat bantuan pendidikan. Ada yang sekolahnya merasa terbantu. Ada yang berterima kasih. Ada yang meminta Hetifah tetap memperjuangkan pendidikan. Bahkan ada yang sampai kecewa kepada Golkar karena pergantian tersebut.

Hetifah sudah menjawabnya. Meski pindah ke Komisi VIII, perhatian terhadap pendidikan tidak berhenti.

Sekarang tinggal melihat kerjanya.

Dua hari pertama sudah terlihat. Kemarin bicara biaya haji. Hari ini sudah ikut kunjungan kerja membahas perguruan tinggi keagamaan.

Kursinya memang berganti. Tetapi masyarakat Kaltim tentu berharap perjuangan Hetifah untuk Kaltim jangan ikut pindah. (*)

Oleh: Agus Susanto

Puluhan Perusahaan Ramaikan Job Fair Bontang, Disnaker Targetkan 32 Peserta

0
Pelaksanaan Job Fair Kota Bontang pada 2025. Tahun ini Disnaker Bontang kembali menggelar Job Fair pada 1–4 September 2026 di Gedung Koperasi Pupuk Kaltim. (Syakurah/Media Kaltim)

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang kembali menggelar Job Fair pada 1–4 September 2026 di Gedung Koperasi Pupuk Kaltim. Sebanyak 28 perusahaan telah menyatakan ikut dan jumlahnya ditargetkan bertambah menjadi 32 perusahaan.

Kabid Penempatan dan Pelatihan Kerja Disnaker Bontang Takdir Manan mengatakan komunikasi masih dilakukan dengan sejumlah perusahaan untuk menambah peserta.

“Kami baru mau komunikasi dengan beberapa perusahaan yang diharapkan bisa ikut berpartisipasi,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).

Salah satu yang masih dijajaki adalah perusahaan kontraktor proyek Soda Ash. Disnaker berharap perusahaan tersebut dapat bergabung sekaligus membuka peluang kerja dalam Job Fair.

Pelaksanaan tahun ini dibuat lebih sederhana dibandingkan 2025. Kegiatan hanya berlangsung hingga pukul 16.00 WITA. Sejumlah acara tambahan seperti perlombaan juga ditiadakan karena efisiensi anggaran.

“Tahun ini hanya sampai jam 4 saja karena efisiensi. Mungkin seperti lomba-lomba itu tidak ada di tahun ini,” jelas Takdir.

Meski sejumlah kegiatan dikurangi, seminar ketenagakerjaan tetap direncanakan. Salah satu sasaran kegiatan adalah pelajar tingkat akhir yang akan segera memasuki dunia kerja.

“Insya Allah seminar tetap ada. Mungkin tentang masalah tenaga kerja. Kami mungkin mengundang anak-anak sekolah yang sudah mau lulus, jadi sebelum mereka lulus ada sedikit pembekalan dari kami,” katanya.

Disnaker juga masih mempersiapkan program pelatihan dan sertifikasi kerja. Jumlah peserta maupun jenis pelatihan belum ditetapkan karena masih dalam tahap penyusunan.

Selain agenda yang disiapkan Disnaker, perusahaan peserta diberikan peluang menggelar kegiatan pendukung masing-masing selama Job Fair berlangsung.

Dengan 28 perusahaan yang telah menyatakan bergabung dan target mencapai 32 perusahaan, Job Fair diharapkan kembali menjadi ruang pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di Bontang.

Pewarta: Syakurah
Editor: Agus S.