YAHUKIMO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku tak kapok untuk mengunjungi Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, meski kesempatan yang sama sebelumnya sempat tertunda karena alasan keamanan.

Saat berdialog dengan para keluarga prajurit TNI di Koramil 1715/06 Dekai, Yahukimo, Selasa (22/4/2026), Wapres Gibran menjelaskan bahwa dari rangkaian kunjungannya ke Tanah Papua yang mencakup Nabire, Mimika, Sorong dan menuju Raja Ampat, ia merasa kunjungan ke Yahukimo adalah yang paling menantang.

“Yang jelas dari kunjungan tiga hari ini ke Nabire, Mimika, nanti ke Sorong, yang paling menantang Yahukimo. Tapi enggak apa-apa, saya enggak merasa kapok, enggak merasa… karena (sempat) gagal ke sini,” kata Gibran.

Kabupaten Yahukimo merupakan wilayah yang rawan gangguan keamanan karena keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KB).

Wapres Gibran sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Yahukimo untuk pertama kalinya pada Januari 2026, namun ditunda karena alasan keamanan.

Saat itu, Wapres Gibran seharusnya tiba di Yahukimo setelah menuntaskan kunjungan kerjanya di Wamena.

Namun berdasarkan pertimbangan intelijen, ada pergerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga Gibran pun menunda kunjungannya ke Yahukimo.

Gibran berkomitmen kembali mengunjungi Yahukimo agar program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga sentra pangan dapat dioptimalkan.

Dalam dialog bersama Persatuan Istri Tentara (Persit) di Yahukimo, Gibran ingin program prioritas itu dapat dimanfaatkan oleh warga setempat.

“Saya hanya ingin memasukkan semua program prioritas dari Bapak Presiden dan nanti pada akhirnya yang menikmati juga warga. Saya juga titip karena banyak ibu-ibu Persit ya, anak-anaknya masih kecil. Sebagian udah terima MBG? Nanti harus didorong biar dapat semua, karena MBG itu harusnya diprioritaskan di area-area terpencil,” kata Gibran.

Gibran pun mengapresiasi para prajurit TNI yang sudah mengamankan situasi sehingga kunjungan kerja di Yahukimo di tiga lokasi berjalan lancar.

Selama tiga jam di Yahukimo, Gibran meninjau pelaksanaan MBG di Sekolah Kristen Yahukimo, fasilitas kesehatan di RSUD Dekai dan berdialog dengan keluarga TNI di Koramil 1715/06 Dekai yang menjadi Markas Yonif 5 Marinir dan Taipur/Timsus 303 untuk pengamanan wilayah Yahukimo.

Pada kunjungan ke Yahukimo, Gibran didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol. (ANT/KN)

MEDAN – Universitas Sumatera Utara (USU) memperketat pengawasan demi mengantisipasi kecurangan peserta saat Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026, salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

“Kami langsung melakukan peninjauan secara acak di beberapa ruang ujian, di antaranya di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi serta Fakultas Kedokteran Gigi. Selain memastikan kelancaran pelaksanaan ujian, langkah ini juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi kecurangan,” kata Rektor USU Muryanto Amin saat melakukan peninjauan ke beberapa lokasi pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 di Medan, Selasa (22/4/2026).

Rektor Muryanto Amin yang juga Wakil Ketua I Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB Nasional itu, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam seluruh proses seleksi.

“Kami melakukan peninjauan secara acak karena ada data-data anomali yang perlu kita konfirmasi untuk memastikan tidak terjadi kecurangan seperti tahun lalu, yaitu kasus perjokian. Jadi kita mengecek indikasi-indikasi tersebut. Anomalinya tadi dari data yang ada, peserta itu domisilinya dari luar Medan. Ada yang dari Jakarta, Palembang dan kota-kota lainnya, tapi kenapa memilih ujiannya malah di sini. Kita mau memastikan itu,” katanya.

Ia menyebutkan pelaksanaan UTBK-SNBT USU 2026 berlangsung selama 10 hari, mulai 21 hingga 30 April 2026, dengan dua sesi ujian setiap hari, yakni sesi pagi pukul 06.45–10.30 WIB dan sesi siang pukul 13.00–16.45 WIB.

Secara keseluruhan, terdapat 19 sesi ujian di Medan (kampus USU dan mitra), 19 sesi di Nias-Teluk Dalam, serta 20 sesi di Nias-Gunungsitoli.

Tahun ini, jumlah peserta UTBK-SNBT di USU mencapai 36.771 orang, yang mengikuti ujian di tiga wilayah utama, yakni Medan, Nias-Gunungsitoli, dan Nias-Teluk Dalam.

USU menyediakan kuota daya tampung SNBT 2026 sebanyak 3.008 kursi, terdiri atas 2.534 kursi untuk program sarjana, 274 kursi untuk sarjana terapan, dan 200 kursi untuk program diploma.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan UTBK, USU telah menyiapkan 92 ruang ujian.

Di kampus utama USU Medan, tersedia 16 lokasi dengan total 73 ruang ujian. Untuk lokasi mitra USU meliputi SMAN 1 Medan (lima ruang), Universitas Sari Mutiara (6), dan Universitas Medan Area Kampus 2 (4), serta di wilayah Nias, masing-masing disediakan dua ruang ujian di Gunungsitoli dan dua ruang di Teluk Dalam.

USU juga memastikan pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 yang inklusif dengan memfasilitasi peserta disabilitas.

“Di dalam pelaksanaan UTBK ini ada kebutuhan khusus yang kita fasilitasi, seperti peserta disabilitas, agar mereka punya kesempatan yang sama dengan peserta yang lain. Terdapat dua peserta tuna netra, tiga peserta tuna daksa, dua peserta tuna rungu, serta satu peserta tuna wicara yang mengikuti ujian di lokasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pasokan minyak goreng aman dan mencukupi, meski harga di pasaran naik karena biaya kemasan plastik.

Ia menyampaikan, berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga minyak goreng rakyat merek Minyakita berada di kisaran Rp15.900 per liter, di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter.

“Pada prinsipnya stok barang ada, nggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik,” kata Mendag ditemui seusai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa ((21/4/2026).

Hal serupa juga terjadi untuk harga minyak goreng premium yang dilaporkan di sejumlah daerah mengalami kenaikan signifikan, tercatat Rp21.796 per liter berdasarkan SP2KP yang dikelola Kementerian Perdagangan.

Menurut Mendag, faktor utama kenaikan harga minyak goreng premium bukan berasal dari ketersediaan bahan baku, melainkan dipengaruhi oleh meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan produsen saat ini.

Ia menegaskan pasokan minyak goreng dari produsen tetap tersedia dan tidak mengalami gangguan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kelangkaan di pasar.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berkomunikasi langsung dengan para produsen minyak goreng untuk memastikan produksi berjalan normal dan tidak terganggu oleh dinamika harga bahan pendukung seperti plastik kemasan.

Selain itu, Mendag mengaku pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pelaku industri plastik guna memastikan pasokan bahan baku terjaga melalui skema impor yang diupayakan pemerintah.

Mendag berharap upaya tersebut dapat segera menstabilkan harga minyak goreng di pasaran, seiring dengan normalisasi biaya produksi kemasan plastik yang menjadi salah satu komponen penting dalam distribusi produk.

Ia menambahkan pemerintah tidak hanya fokus pada komoditas minyak goreng, tetapi juga memperhatikan faktor hulu seperti industri plastik yang berpengaruh langsung terhadap harga akhir di tingkat konsumen.

Menurutnya, jika produksi plastik kembali normal dan distribusinya lancar, maka pelaku usaha di sektor hilir diharapkan dapat menyesuaikan harga agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Mendag juga mengingatkan agar distributor tidak mengambil keuntungan berlebih ketika kondisi produksi sudah stabil, sehingga tidak terjadi distorsi harga yang merugikan konsumen di berbagai daerah.

Pemerintah menekankan agar kenaikan harga kemasan plastik tidak berdampak luas pada produk lain, terutama yang tidak menggunakan kemasan plastik, sehingga stabilitas harga pangan strategis tetap dapat terjaga.

Hingga saat ini, pemerintah juga belum membahas penyesuaian HET minyak goreng, namun koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi komprehensif dari sisi hulu hingga hilir. (ANT/KN)

TANGERANG – Sebanyak 391 calon haji Indonesia yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Pondok Gede, Jakarta diberangkatkan pada kelompok terbang (kloter) pertama ke Tanah Suci pada Rabu dini hari.

Ratusan jamaah calon haji ini, diterbangkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

“Pada malam ini telah tiba jamaah kloter 1 CKG dari Embarkasi Pondok Gede sebanyak kurang lebih 391 orang. Mereka memasuki Terminal 2F untuk selanjutnya melalui proses persiapan keberangkatan sebelum diterbangkan,” kata Asisten Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan di Tangerang, Rabu (22/4/2026).

Sebelum menjalani penerbangan ke 391 calon haji ini, langsung diarahkan menuju Terminal 2F yang khusus melayani penerbangan haji. Dimana mereka melakukan proses persiapan dan pemeriksaan melalui Makkah Route (fast track) keimigrasian Arab Saudi.

Ia mengatakan dari keberangkatan ratusan calon haji kloter pertama ini menjadi penanda dimulainya rangkaian operasional haji tahun 2026 di bandara terbesar di Indonesia tersebut.

Menurutnya, pada periode 22 April 2026 akan diberangkatkan sebanyak empat kloter jamaah haji. Mereka berasal dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Bekasi, serta satu kloter lainnya dari embarkasi Banten.

“Untuk mendukung kelancaran proses keberangkatan, pihak bandara telah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang,” ucapnya.

Dia menyebutkan, salah satu dukungan dalam penerbangan haji ini, Bandara Soetta telah menyediakan fasilitas ibadah yang mampu menampung hingga 1.000 orang, serta empat area ruang tunggu dengan kapasitas masing-masing sekitar 450 orang guna mengantisipasi keterlambatan penerbangan.

Selain itu, layanan Makkah Route juga dioperasikan guna mempermudah proses keimigrasian jamaah di Arab Saudi. Yang mana terdapat 10 konter disediakan dengan teknologi terbaru untuk mempercepat proses pemeriksaan dokumen, sehingga jamaah tidak perlu lagi mengantre lama saat tiba di tujuan.

“Kami memastikan prosesnya lebih seamless, sehingga jamaah bisa lebih lancar dan nyaman,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Yidis, dari sisi kesehatan pihaknya juga menyediakan fasilitas medis yang bekerja sama dengan petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

“Layanan khusus seperti kursi roda beserta petugas pendamping juga telah disiapkan bagi jamaah yang membutuhkan,” ujarnya.

Dia pun menambahkan, selama layanan haji tahun ini, pengelola bandara menyiagakan sekitar 200 petugas yang akan berjaga di Terminal 2F guna memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan lancar. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan.

“Sebetulnya total (pajak) sama, nggak ada yang berubah. Cuma bergeser saja dari suatu tempat ke tempat lain,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/4/2026).

Regulasi anyar yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Menkeu menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu, seperti subsidi impor atau skema lain. Skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru.

Namun, secara neto, beban pajak kendaraan listrik tetap sama jika dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.

Ia menjamin perubahan tersebut lebih mencerminkan penyesuaian skema fiskal, bukan penambahan maupun pengurangan total pungutan.

“Net pajaknya nggak ada perubahan dibanding skema yang sebelumnya,” jelas Purbaya.

Dalam Permendagri 11/2026 itu, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah. (ANT/KN)