JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan 15 warga sipil tewas akibat aksi baku tembak yang terjadi antara aparat dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa (14/4).

“Sebanyak 15 orang meninggal dunia (dalam) serangan di Kembru tersebut,” kata Pigai saat jumpa pers di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Pigai mengatakan, data jumlah warga yang tewas itu dihimpun dari berbagai pihak dari mulai pemerintah daerah, warga, hingga korban luka akibat baku tembak tersebut.
Tidak hanya korban meninggal dunia, Kementerian HAM juga mencatat ada tujuh orang yang mengalami luka-luka akibat peristiwa baku tembak tersebut.

Pigai melanjutkan, peristiwa ini telah menjadi atensi Kementerian HAM karena memakan korban masyarakat sipil.
Karenanya, Kementerian HAM berupaya mendorong agar kasus ini dapat diungkap sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa pelaku penembakan dan apa motifnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pigai dan Kementerian HAM yakni mengambil alih penanganan kasus ini. Langkah ini dilakukan Pigai agar pemerintah bisa menelusuri kasus ini dengan transparan dan adil.

Dengan demikian, hasil penelusuran kasus yang dilakukan Kementerian HAM dapat diungkap kepada masyarakat.

“Lebih baik Kementerian HAM mendahului cek data fakta informasi itu jauh lebih bagus,” jelas Pigai.

Pigai sendiri menilai masyarakat setempat seharusnya sudah mengetahui siapa pelaku penembakan lantaran peristiwa tersebut terjadi antara pagi dan siang hari.

Karenanya, Pigai meminta pihak yang merasa menjadi pelaku untuk mengaku dan menjalani proses hukum demi terciptanya keadilan di Papua.

“Peristiwa itu terjadi siang hari pelakunya sudah tahu. Itu tidak bisa diperdebatkan. Pelakunya rakyat sudah tahu, mereka yang menjadi korban tahu, mereka yang ada di masyarakat lokasi tempat juga sudah tahu. Ya sekarang silakan, jangan sembunyikan, harus dibuka.” kata Pigai. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk menggandeng kampus dalam proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pantai utara (pantura) Pulau Jawa.

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (20/4/2026), saat ditemui selepas mengikuti rapat membahas giant sea wall, Brian menyebut dirinya berencana mengundang rapat beberapa guru besar yang telah mengkaji tanggul laut raksasa pada pekan depan.

“Iya jadi nanti langsung pekan depan kami akan mengundang beberapa guru besar yang sudah memiliki keahlian dan terlibat dalam beberapa kasus untuk beberapa project ya untuk pembuatan daratan, reklamasi, dan sejenisnya itu,” kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjawab pertanyaan wartawan.

Brian menjelaskan bahwa dalam rapat itu dirinya akan mempertemukan para guru besar dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf.

“Nanti (para guru besar, red.) ya masuk dalam timnya yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Brian juga menyebut tanggul laut raksasa menjadi infrastruktur strategis yang akan dibangun oleh pemerintah karena akan menyelamatkan 60 persen kawasan industri dan juga lebih dari 30 juta penduduk yang menetap di area pesisir utara Pulau Jawa.

“Nah, banyak hasil-hasil penelitian di kampus yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi, dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan giant sea wall itu diminta untuk terlibat,” kata Brian.

Presiden Prabowo memimpin rapat terkait percepatan pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa, Senin siang sampai dengan sore hari.

Tidak hanya Mendiktisaintek Brian dan,
Rapat tersebut juga diikuti Kepala BOPPJ Didit, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, CTO Danantara Sigit P. Santosa, dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden, layar presentasi yang ditampilkan di hadapan Presiden Prabowo menampilkan paparan mengenai pemodelan kawasan perairan di Teluk Jakarta sebelum dan sesudah dibangun tanggul laut raksasa. (ANT/KN)

NABIRE – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk memastikan Rumah Susun (Rusun) ASN di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, tak cacat desain.

“Pak, nanti kalau masih ada ‘defect design’-nya jangan diterima. Ini profesional, jangan diterima (kalau ada cacat desain),” kata Gibran kepada Gubernur Meki Nawipa dan jajaran saat meninjau Rusun ASN di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/4/2026).

Saat meninjau langsung unit kamar dan fasilitas bangunan, Wapres menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan rusun karena sudah berjalan baik.

Namun, Gibran menekankan bahwa pada masa pemeliharaan hingga Juni 2027, seluruh kekurangan yang masih ditemukan harus segera diperbaiki secara menyeluruh dan dituntaskan sebelum proses serah terima kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dilakukan.

Wapres menekankan kembali dengan tegas kepada pemerintah daerah, termasuk Gubernur Meki Nawipa yang akan menempati kantor dan hunian tersebut untuk tidak ragu menolak saat bangunan diserahterimakan jika ditemukan cacat desain (defect design).

Gibran menegaskan bahwa setiap tahapan pembangunan harus memenuhi standar kualitas sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Menurut Gibran, ketelitian dalam memastikan kualitas desain dan konstruksi menjadi kunci agar bangunan dapat dimanfaatkan secara optimal, aman dan berkelanjutan bagi para ASN yang akan menempati.

“Desainnya sudah sesuai Pak? Desainnya sudah oke? Kan nanti yang menempati Pak Gubernur,” kata Gibran kepada Gubernur Meki Nawipa.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menerima paparan dari Kepala Balai Perumahan Provinsi Papua Tengah Meda Kilian terkait progres pembangunan dan fasilitas rusun bagi ASN Papua Tengah.

Setiap kamar di rusun tersebut terdiri atas dua kamar, yakni kamar utama dan kamar anak yang terdapat dua kasur tingkat, kemudian dilengkapi dengan ruang tamu, area cuci, dapur, kamar mandi dan meja makan.

Rusun tersebut dibangun dengan dua menara yang mencakup 44 unit masing-masing dalam satu menara sehingga totalnya ada 88 unit.

“Untuk fasilitasnya, di lantai satu ada ruang pengelola, ada gudang, ada ruang panel, toilet umum, dan janitor. Untuk lantai dua sendiri, 16 kamar, dan lantai tiga ada 16 kamar,” kata Meda.

Meda memaparkan bahwa setiap unit hunian telah dilengkapi dengan berbagai perabot untuk menunjang kenyamanan penghuni, mulai dari tempat tidur berukuran 160 cm, tempat tidur susun untuk kamar anak, lemari dua pintu dan satu pintu, hingga meja makan, meja tamu, sofa, dan satu set kursi.

Dengan kelengkapan tersebut, seluruh unit rusun telah dalam kondisi “full furnish” dan siap dihuni.

Selain itu, unit pada lantai satu diprioritaskan bagi penyandang disabilitas guna memastikan aksesibilitas dan kemudahan mobilitas bagi seluruh penghuni.

Peninjauan ini menjadi rangkaian akhir kunjungan kerja Wapres di Nabire, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Timika untuk agenda berikutnya di Papua Tengah.

Turut hadir dalam peninjauan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine dan Bupati Nabire Mesak Magai. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan dua unit apartemen senilai Rp3,52 miliar, yang merupakan barang rampasan negara dari perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Penyerahan dilakukan KPK melalui mekanisme penetapan status penggunaan dan hibah sebagai upaya memastikan barang rampasan tidak terbengkalai sekaligus memberi nilai tambah bagi kepentingan negara.

“Barang rampasan hasil penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk kepentingan negara sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme transparan dan berorientasi nilai guna,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan aset yang diserahkan lembaga antirasuah tersebut akan dimanfaatkan Lemhannas untuk pendidikan kepemimpinan nasional.

“Kedua aset yang diserahkan akan dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan kepemimpinan nasional dan penguatan nilai kebangsaan,” kata Budi.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan lembaganya akan mengelola aset tersebut secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk untuk mendukung pendidikan kepemimpinan nasional dan penguatan nilai kebangsaan.

Adapun dua aset tersebut adalah satu unit apartemen seluas 150 meter persegi di kawasan Jalan Pintu Satu Senayan senilai Rp2,1 miliar dan satu unit apartemen seluas 92 meter persegi di FX Residence senilai Rp1,42 miliar. Kedua apartemen itu berlokasi di Jakarta Selatan.

Aset tersebut merupakan bagian dari barang rampasan dalam perkara korupsi atas nama terdakwa Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin, sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur. Keduanya merupakan mantan Bupati Probolinggo.

Penyerahan itu berdasarkan pada keputusan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKI Jakarta, dan resmi beralih pengelolaan sejak penandatanganan berita acara serah terima. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ri memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam gempa besar bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Jepang utara, Senin sore waktu setempat.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa pihaknya, melalui KBRI Tokyo, telah menerima informasi terkait peringatan tsunami di Prefektur Aomori, Iwate, dan sebagian Hokkaido menyusul gempa yang terjadi.

“Hingga saat ini, belum terdapat laporan terkait WNI yang terdampak gempa,” kata Heni dalam pernyataan tertulis, dikonfirmasi Senin (20/4/2026).

Ia memastikan bahwa KBRI Tokyo terus melakukan komunikasi intensif dengan simpul-simpul diaspora WNI di wilayah terdampak gempa, khususnya di Prefektur Aomori dan Iwate.

Demi keselamatan, para WNI di Prefektur Aomori, Iwate, dan Hokkaido diimbau untuk terus memonitor peringatan tsunami serta mengikuti langkah evakuasi menurut imbauan otoritas setempat.

Adapun bagi WNI yang menghadapi kedaruratan dan memerlukan bantuan KBRI Tokyo dapat menghubungi hotline KBRI melalui nomor telepon +81-80-3506-8612 atau +81-80-4940-7419, kata Heni.

Gempa berkekuatan 7.4 magnitudo mengguncang Jepang pada Senin waktu setempat, dengan peringatan tsunami diumumkan di Jepang bagian utara dan timur laut.

Gempa tercatat terjadi pukul 07:52 GMT (14:52 WIB), dengan episentrum terletak 71 kilometer dari Kota Miyako, Prefektur Iwate, menurut catatan badan survei geologi AS, USGS.

Sementara, pemerintah Jepang mencatat gempa yang terjadi bermagnitudo 7,5, dengan peringatan tsunami dikeluarkan untuk wilayah Aomori, Hokkaido, dan Iwate di pesisir Samudera Pasifik.

Menurut laporan Kyodo News, otoritas setempat sempat menangguhkan operasional layanan kereta cepat antara ibu kota Tokyo dan Prefektur Aomori menyusul gempa besar yang terjadi.

Sementara, pemerintah Jepang memastikan “tidak ada situasi abnormal terdeteksi di pembangkit listrik tenaga nuklir” di Aomori dan Miyagi. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ancaman fenomena Godzilla El Nino tidak masalah bagi Indonesia, karena stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog diproyeksikan mencapai 5 juta ton dalam tiga hari ke depan
Amran mengatakan stok CBP saat ini mencapai 4,9 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, membuat ketahanan pangan nasional aman dalam menghadapi geopolitik global dan kekeringan ekstrem akibat fenomena Godzilla El Nino.

“Kalau dampak ini, ada El Nino Godzilla, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok (CBP) kita insya Allah tiga hari ke depan 5 juta ton, tertinggi selama Republik ini merdeka,” kata Mentan ditemui usai rapat dengan 170 bupati seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Senin (20/4/2026).

Amran menegaskan, meskipun terjadi kekeringan, stok beras melimpah hampir dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, membuat pemerintah optimistis tidak akan terjadi krisis pangan meskipun akan menghadapi dinamika global dan perubahan iklim.

“Pernah dulu (stok CBP) mencapai 2,6 juta ton (pada) tahun 1984, sekarang hampir dua kali lipat,” ujarnya.

Selain cadangan yang terkelola dengan baik di gudang Perum Bulog, ketersediaan beras nasional ditopang oleh standing cropatau padi yang siap panen diproyeksikan mencapai 11 juta ton, guna memperkuat ketahanan pangan di tengah potensi dampak El Nino.

Pemerintah juga mencatat ketersediaan beras di sektor Horeka (Hotel, Restoran, Kafe/Katering) mencapai 12,5 juta ton, sehingga total cadangan beras yang dikelola sangat besar dan mampu mencukupi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

Adapun total potensi stok gabungan antara gudang pemerintah, standing crop, dan sektor Horeka diperkirakan melebihi kebutuhan konsumsi, memberikan jaminan keamanan pangan yang sangat kokoh bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan estimasi dampak El Nino yang diprediksi berlangsung selama enam bulan, pemerintah meyakini cadangan beras yang setara 11 bulan ini lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.

“Estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Sedangkan cadangan (beras) kita (diproyeksikan mampu memasok hingga) 11 bulan. Artinya lebih dari cukup,” bebernya.

Adapun dalam menjaga produktivitas pertanian, Mentan mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk program irigasi melalui pompanisasi dan bantuan benih unggul sebagai langkah strategis menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena Godzilla El Nino.

Dari total anggaran tersebut, pemerintah menggelontorkan lebih dari Rp3 triliun khusus untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air bagi lahan pertanian di daerah rawan kekeringan.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program cetak sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas area tanam dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.

Program irigasi yang diperkuat mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia melalui berbagai metode, termasuk pompanisasi, pemanfaatan sungai, embung dan sumber air lainnya.

Dalam implementasinya, pemerintah telah membuka pendaftaran bantuan pompa air sebanyak 80 ribu unit yang ditargetkan mampu menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah terdampak kekeringan.

Selain pompanisasi, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp2 triliun untuk penyediaan benih unggul tahan kekeringan guna mendukung peningkatan indeks pertanaman di berbagai wilayah.

Benih tersebut dirancang untuk mempercepat masa tanam serta memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun. (ANT/KN)