TENGGARONG – Pemerataan akses listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, terutama di permukiman terpencil yang jauh dari pusat desa. Kawasan Sepatin, Dusun Tanjung Belukan, dan Dusun Mangkubur menjadi sejumlah lokasi yang masih membutuhkan dukungan penyediaan listrik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat terus diupayakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta kemampuan anggaran daerah.

“Pemenuhan listrik ditargetkan menjangkau seluruh wilayah, termasuk titik-titik yang masih berada di kawasan terpencil atau remote area,” ujar Arianto, Rabu (28/10/2026).

Menurut Arianto, tantangan pemerataan listrik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Letak permukiman yang terpisah dari desa induk dan jauh dari pusat pelayanan juga membuat penyediaan energi membutuhkan pendekatan yang berbeda di setiap wilayah.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan metode penyediaan listrik dengan karakteristik permukiman. Wilayah yang memungkinkan dijangkau pembangkit komunal dapat menggunakan sistem tersebut, sedangkan permukiman yang tersebar membutuhkan alternatif lain.

Salah satu upaya penyediaan listrik telah dilakukan di Desa Sepatin melalui pembangunan Pembangkit Listrik Komunal. Secara fisik, pembangunan fasilitas tersebut telah rampung 100 persen.

Namun, penyelesaian pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan listrik masyarakat. Kapasitas daya yang tersedia saat ini masih terbatas dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga.

DPMD Kukar pun membuka peluang peningkatan kapasitas pembangkit agar pasokan listrik di kawasan tersebut lebih memadai. Pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

“Ke depan, apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, kami akan mengupayakan peningkatan kapasitas pembangkit agar masyarakat memperoleh pasokan listrik yang memadai,” jelasnya.

Peningkatan kapasitas menjadi salah satu kebutuhan lanjutan setelah pembangunan fisik selesai. Dengan daya yang lebih besar, fasilitas pembangkit diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik.

Selain mengoptimalkan pembangkit komunal, Pemkab Kukar juga mengupayakan alternatif penyediaan listrik bagi permukiman yang lokasinya terpencar dan sulit dijangkau sistem pembangkit bersama.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah Solar Home System (SHS), yakni sistem penyediaan listrik berbasis energi surya untuk masing-masing rumah. Skema ini memungkinkan rumah tangga memperoleh sumber listrik secara individual tanpa harus bergantung pada jaringan atau fasilitas pembangkit komunal.

Penggunaan SHS dinilai dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat desa maupun infrastruktur kelistrikan yang tersedia. Penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi permukiman dan kebutuhan warga.

Arianto berharap pemerataan listrik dapat terus dilaksanakan secara bertahap sehingga masyarakat di wilayah terpencil juga memiliki akses energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Upaya tersebut mencakup penyediaan fasilitas baru, peningkatan kapasitas pembangkit yang sudah tersedia, serta penggunaan teknologi alternatif bagi permukiman yang sulit dijangkau. Meski demikian, realisasinya tetap mempertimbangkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan pembiayaan daerah.

Dengan pendekatan yang disesuaikan untuk setiap wilayah, Pemkab Kukar berupaya memperluas jangkauan layanan listrik agar tidak hanya dinikmati masyarakat di kawasan yang mudah dijangkau, tetapi juga warga yang tinggal di permukiman terpencil. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG– Rencana pemekaran Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), masih terkendala regulasi lama yang tidak lagi dapat diterapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kecamatan Sedulang yang terbit pada 1999, setelah perubahan wilayah administrasi membuat dua desa masuk Kabupaten Kutai Timur.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan Perda Kecamatan Sedulang diterbitkan bersamaan dengan regulasi pemekaran Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Namun, perubahan batas wilayah membuat rencana pembentukan Kecamatan Sedulang tidak dapat dilanjutkan sesuai ketentuan awal.

“Perda tersebut tidak bisa diterapkan atau digunakan karena sebagian desanya sekarang masuk wilayah Kutai Timur. Akibatnya, jumlah desa yang tersisa tidak mencukupi untuk membentuk sebuah kecamatan,” ujar Arianto, Rabu (28/10/2026).

Menurut Arianto, sekitar dua desa yang semula masuk dalam rencana pembentukan Kecamatan Sedulang kini berada di wilayah administrasi Kutai Timur. Kondisi itu membuat jumlah desa yang tersisa tidak memenuhi kebutuhan untuk membentuk kecamatan baru berdasarkan rencana awal.

Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan sebelum proses pemekaran Kecamatan Muara Kaman dilanjutkan. DPMD Kukar menilai pencabutan Perda Kecamatan Sedulang perlu dilakukan agar tidak ada regulasi lama yang menghambat penataan wilayah berikutnya.

Arianto mengatakan usulan pencabutan perda tersebut telah disampaikan dalam pembahasan mengenai wacana pemekaran Kecamatan Muara Kaman. Setelah persoalan regulasi diselesaikan, pemerintah daerah akan mengupayakan kelanjutan proses pemekaran.

“Karena itu, dalam pembahasan mengenai wacana pemekaran Kecamatan Muara Kaman, kami mengusulkan agar Perda tentang Kecamatan Sedulang dicabut terlebih dahulu. Setelah Perda tersebut dicabut, kami akan mengupayakan agar pemekaran Kecamatan Muara Kaman bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.

Selain penyelesaian regulasi, pemerintah daerah masih membahas lokasi yang akan dijadikan ibu kota kecamatan hasil pemekaran. Penentuan lokasi menjadi bagian penting dalam perencanaan agar pusat pemerintahan mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah baru tersebut.

Dalam rencana yang dibahas, setidaknya terdapat 10 desa yang diproyeksikan masuk ke Kecamatan Muara Kaman hasil pemekaran. Karena itu, penentuan lokasi ibu kota perlu mempertimbangkan persebaran desa dan kemudahan akses bagi warga.

Arianto menegaskan, lokasi pusat pemerintahan sebaiknya berada di posisi yang relatif strategis sehingga masyarakat dari seluruh desa tidak mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi maupun mengakses pelayanan pemerintah.

“Prinsipnya, lokasi ibu kota kecamatan sebaiknya mudah diakses oleh seluruh desa di wilayah tersebut,” katanya.

Pencabutan Perda Kecamatan Sedulang dan pembahasan ibu kota kecamatan menjadi bagian dari pekerjaan yang perlu dituntaskan sebelum rencana pemekaran dapat direalisasikan. Dengan penyelesaian regulasi, pemerintah daerah berharap proses penataan wilayah bisa dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemekaran kecamatan diharapkan dapat mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan penyelesaian tahapan regulasi dan pembahasan administratif sebelum dapat diwujudkan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nciha R

TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuka akses pendidikan sarjana bagi kepala desa dan perangkat desa yang belum bergelar sarjana.

Rencana ini menyasar sekitar 1.600 perangkat desa, dengan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) sebagai salah satu kandidat mitra.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan peningkatan kompetensi aparatur desa perlu mendapat perhatian karena mereka berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pengembangan kapasitas tidak semestinya hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga kepala desa dan perangkat desa.

“Program peningkatan kompetensi tidak hanya terbatas bagi ASN. Kepala desa dan perangkat desa juga akan didorong agar memiliki kompetensi yang memadai sebagai pelayan masyarakat,” ujar Arianto, Rabu (28/10/2026).

DPMD Kukar masih mengkaji skema yang memungkinkan perangkat desa melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana. Salah satu opsi yang dijajaki ialah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuka kelas khusus bagi aparatur pemerintahan desa.

Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menjadi salah satu kampus yang berpeluang diajak bekerja sama. Keberadaan perguruan tinggi di daerah diharapkan dapat mempermudah akses pendidikan bagi perangkat desa tanpa harus mencari program di luar wilayah Kukar.

Namun, rencana tersebut belum memasuki tahap pelaksanaan. DPMD Kukar masih perlu membicarakan kemungkinan kerja sama dengan pihak kampus, termasuk skema pembelajaran, persyaratan akademik, dan mekanisme penerimaan peserta.

Arianto mengatakan program pendidikan nantinya perlu disesuaikan dengan pekerjaan peserta. Dengan begitu, materi yang diperoleh di bangku kuliah dapat mendukung tugas mereka dalam mengelola pemerintahan dan melayani warga.

“Ya, akan disesuaikan dengan profesi mereka sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

Jumlah perangkat desa di Kukar yang mencapai kurang lebih 1.600 orang menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun rencana tersebut. DPMD perlu memastikan skema yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aparatur desa yang ingin melanjutkan pendidikan.

Jika kelas khusus dapat diwujudkan, program ini berpotensi membuka kesempatan bagi perangkat desa yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana. Meski demikian, jangkauan peserta dan pelaksanaannya masih bergantung pada hasil pembahasan dengan perguruan tinggi.

DPMD Kukar berharap peningkatan pendidikan dapat berjalan seiring dengan penguatan kompetensi aparatur desa. Kualifikasi akademik diharapkan menjadi salah satu bekal untuk meningkatkan kemampuan administrasi, pengelolaan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik.

Arianto menegaskan, pihaknya ingin aparatur desa yang belum bergelar sarjana memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

“Harapan kami, perangkat desa yang belum sarjana bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga menjadi sarjana,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mendukung pengembangan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Pastarung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tenggarong sebagai pusat pemberdayaan warga binaan.

Dukungan tersebut disampaikan Aulia saat meresmikan SAE Pastarung di Jalan Mangkuraja, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong pada Selasa (27/10/2026).

Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membekali warga binaan dengan kemampuan yang berguna ketika kembali ke tengah masyarakat.

Menurut Aulia, SAE Pastarung tidak semestinya hanya menjadi fasilitas pendukung di lingkungan lapas. Lebih dari itu, tempat tersebut diharapkan mampu menjadi ruang bagi warga binaan untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan menjalani kegiatan produktif selama mengikuti pembinaan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pun membuka peluang dukungan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan kebijakan yang dimiliki pemerintah daerah.

“Kami dari pemerintah daerah mengapresiasi dan menyambut baik hadirnya Saipastarung ini. Kita berharap ini benar-benar menjadi tempat untuk memberdayakan warga binaan yang ada di Lapas Tenggarong itu sendiri,” kata Aulia.

Bagi Pemkab Kukar, pemberdayaan warga binaan menjadi bagian penting dari proses pembinaan agar mereka memiliki kesiapan lebih baik saat kembali menjalani kehidupan di luar lapas.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah dapat mengambil peran dengan mendukung kegiatan yang dikembangkan Lapas Tenggarong. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus memperluas manfaatnya bagi warga binaan.

Keterlibatan OPD terkait berpotensi membuka ruang kolaborasi sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Namun, bentuk program, besaran dukungan, serta perangkat daerah yang akan terlibat masih perlu diperjelas agar komitmen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kegiatan konkret.

Dengan demikian, keberadaan SAE Pastarung tidak berhenti pada peresmian fasilitas, tetapi dapat berkembang menjadi sarana pembinaan yang berkelanjutan.

Pembinaan di dalam lapas memiliki tujuan yang lebih luas daripada menjalani masa pidana. Warga binaan juga perlu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Dalam konteks tersebut, SAE Pastarung diharapkan mampu mendukung peningkatan keterampilan dan produktivitas warga binaan. Kemampuan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan pemberdayaan dapat menjadi modal untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial.

Aulia berharap warga binaan yang telah menjalani proses pembinaan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, produktif, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan tempat tinggalnya.

“Kita berharap warga binaan yang ada di Lapas Tenggarong itu setelah menjalani proses pembinaan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih produktif lagi, lebih bermanfaat lagi bagi warga masyarakat yang ada di sekitar atau di tempat di mana beliau kembali nanti menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah-tengah masyarakat,” ujar Aulia. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R