BONTANG – Dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah, disorot Komisi A DPRD Bontang

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto menyampaikan penghentian status peserta BPJS, khususnya penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN, berpotensi menyulitkan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena warga yang sebelumnya terjamin justru kehilangan status kepesertaan aktif secara tiba-tiba.

“Akibatnya masyarakat tidak lagi memiliki BPJS aktif. Ini tentu berdampak terhadap pelayanan kesehatan mereka,” ujarnya.

Pihaknya ingin memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan, meskipun kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan.

Ia juga menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi, agar warga tidak terkendala saat membutuhkan pelayanan medis, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Heri, koordinasi antara fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah menjadi penting, agar pasien tetap tertangani tanpa terbebani persoalan administrasi jaminan kesehatan.

“Terpenting adalah masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai warga kesulitan berobat karena BPJS-nya sudah tidak aktif,” pungkasnya. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Kecelakaan kerja fatal kembali terjadi di area operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan menewaskan seorang pekerja pada Jumat dini hari (29/5/2026).

Korban diketahui berinisial VA, operator alat berat dari PT Borneo Prima Jasa (BPJ), yang meninggal dunia saat insiden terjadi di kawasan Dumping Point Seluang.

Peristiwa tersebut memicu sorotan dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung di Kutai Timur, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sangatta dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutim.

Ketua Umum HMI Cabang Sangatta, Siswandi, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa di lingkungan operasional KPC maupun perusahaan kontraktor bukan pertama kali terjadi.

“Kami mendesak Polres Kutai Timur melalui Satreskrim melakukan penyelidikan secara profesional dan menyeluruh. Seluruh aspek harus diperiksa, mulai dari prosedur keselamatan kerja, pengawasan, kondisi alat hingga kondisi lokasi kejadian,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Ia menegaskan apabila ditemukan unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja, maka proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, HMI juga meminta perusahaan bersama BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh hak keluarga korban dipenuhi, termasuk santunan kecelakaan kerja dan hak pendidikan bagi anak korban.

Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Kutim, Andi Nur Ihsan Bahri, menilai insiden tersebut menjadi alarm serius bagi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor pertambangan.

Menurutnya, kecelakaan fatal di perusahaan tambang besar seperti KPC menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dan penerapan standar keselamatan di lapangan.

“Kecelakaan fatal ini menjadi gambaran adanya kekurangan dalam pengawasan aspek keselamatan. Apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai? Apakah aspek safety di lapangan sudah berjalan sebagaimana standar operasional?” katanya.

Ia menilai perusahaan sebesar KPC seharusnya mampu menjadi contoh penerapan keselamatan kerja di industri pertambangan Kalimantan Timur.

“Perusahaan sebesar KPC yang sudah menjadi acuan industri batu bara di Kalimantan Timur tentu diharapkan mampu menjadi contoh dalam penerapan keselamatan kerja,” ujarnya.

PMII berharap kejadian tersebut menjadi momentum evaluasi serius agar kecelakaan kerja fatal tidak terus berulang.

“Sampai kapan hal seperti ini terus berulang? Jika tidak ada perubahan nyata, berapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan?” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam memorandum internal yang ditandatangani Kepala Teknik Tambang KPC disebutkan kecelakaan terjadi sekitar pukul 01.28 Wita saat korban mengoperasikan Dump Truck CAT 789 unit T725.

Laporan awal perusahaan menyebut korban meninggal dunia setelah tertimpa ban depan kiri kendaraan saat proses dumping overburden berlangsung.

Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari pihak perusahaan maupun instansi terkait. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama Wakil Bupati Nanang Adriani menyambut kedatangan rombongan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Bandara Melalan, Sabtu (30/5/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi banjir yang masih merendam sejumlah wilayah di Kutai Barat, khususnya Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu.

Rombongan BNPB dipimpin Direktur Penanganan Darurat Wilayah II BNPB Brigjen TNI Djohan.

Turut hadir dalam rombongan Analis Kebencanaan Ahli Madya Erlangga, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Amansyah dan Martautan.

Bupati Frederick Edwin mengatakan kedatangan BNPB Pusat menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kutai Barat yang terdampak banjir.

Menurutnya, kunjungan tersebut penting agar pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi lapangan sekaligus memperkuat koordinasi penanganan bencana.

“Pemkab Kubar terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, TNI, Polri dan pihak terkait agar kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Penyambutan rombongan berlangsung di ruang VIP Bandara Melalan dan turut dihadiri Penjabat Sekda Kutai Barat Kamius Junaidi, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Dandim 0912/Kubar Letkol Inf Doni Fransisco, Kalaksa BPBD Yudianto Rihartono, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Rion.

Usai melakukan koordinasi singkat di bandara, rombongan BNPB bersama jajaran Pemkab Kubar langsung bergerak menuju Kampung Muara Beloan untuk melakukan peninjauan lapangan.

Hasil peninjauan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan, penyaluran bantuan, serta percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu memastikan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2026 mengalami keterlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Mahulu, Yohanes Belawan, mengatakan keterlambatan tersebut berdampak pada mundurnya proses pencairan anggaran yang menjadi sumber pendanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung.

“Kalau melihat kembali ke belakang memang agak terlambat tahun ini karena pengaruh kaitan dengan penetapan Perbup,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Yohanes, faktor utama keterlambatan berasal dari proses administrasi regulasi, khususnya penetapan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur pengalokasian dana kampung.

Peraturan tersebut menjadi dasar utama sebelum proses pencairan anggaran dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Mahulu disebut terus berupaya mempercepat penyelesaian seluruh tahapan administrasi agar penyaluran dana segera dilakukan.

DPMK Mahulu juga terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh persyaratan pencairan dapat terpenuhi sesuai aturan.

Yohanes menjelaskan, Dana Desa dan ADK memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan kampung, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, percepatan penyaluran menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan di kampung tidak terlalu lama mengalami hambatan.

“Kondisi ini disebabkan karena keterlambatan proses penetapan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengalokasian dana kampung. Setelah seluruh tahapan regulasi selesai, proses penyaluran akan segera dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Pemkab Mahulu berharap keterlambatan tersebut dapat segera diatasi sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kampung tetap berjalan optimal sepanjang tahun anggaran 2026. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S