Beranda blog Halaman 8

Cadangan Beras Indonesia Capai 28 Juta Ton, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Krisis

redaksi2
-
0
Cadangan Beras Indonesia Capai 28 Juta Ton, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Krisis

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi aman meski Indonesia diperkirakan menghadapi fenomena El Nino dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah mencatat total cadangan beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton yang berasal dari stok di gudang Bulog, tanaman padi yang akan segera dipanen, hingga cadangan yang berada di masyarakat.

“Cadangan beras kita, baik yang tersimpan di Bulog, yang masih standing crop dan segera dipanen, maupun yang beredar di masyarakat, totalnya sekitar 28 juta ton,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, jumlah cadangan tersebut dinilai cukup kuat untuk menghadapi berbagai skenario dampak El Nino yang diprediksi berlangsung hingga enam bulan ke depan.

Berdasarkan proyeksi pemerintah, puncak musim kering diperkirakan terjadi pada periode Juli hingga September 2026.

“Katakanlah El Nino berlangsung sampai enam bulan sekalipun, cadangan pangan kita masih cukup untuk menghadapi skenario yang paling berat,” katanya.

Untuk mengantisipasi potensi penurunan produksi akibat kekeringan, pemerintah terus memperkuat berbagai infrastruktur pendukung sektor pertanian.

Langkah yang dilakukan antara lain revitalisasi jaringan irigasi, pembangunan sarana air, pengeboran sumur, hingga program pompanisasi di daerah sentra pangan.

Sejak 2024, Kementerian Pertanian disebut telah mendistribusikan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari strategi menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan iklim.

Sudaryono menegaskan peningkatan produksi pangan sangat bergantung pada luas tanam dan dukungan sarana produksi yang memadai bagi petani.

“Yang kita panen adalah hasil dari yang kita tanam. Kunci pertanian itu sederhana, kalau ingin panennya lebih banyak maka tanamnya harus lebih banyak,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah memastikan kebutuhan petani seperti air, benih, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian dapat terpenuhi untuk menjaga produktivitas.

Data cadangan beras sebesar 28 juta ton tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan nasional di tengah potensi cuaca ekstrem sepanjang 2026. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Warga Lapor Polisi, Pengungkapan Sabu di Kutim Berhasil Digagalkan

redaksi2
-
0
Warga Lapor Polisi, Pengungkapan Sabu di Kutim Berhasil Digagalkan

SANGATTA – Jajaran Polsek Rantau Pulung kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kutai Timur. Seorang pria berinisial AW (39) diamankan bersama barang bukti 17 paket sabu dengan berat total 41,53 gram.

Penangkapan dilakukan pada Minggu dini hari (31/5/2026) setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan barak pekerja PT NIKP/GAWI, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Polsek Rantau Pulung langsung melakukan penyelidikan di lokasi dan menemukan tersangka AW.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket sabu yang disimpan dalam dompet berwarna cokelat di dapur barak pekerja.

Penyidik kemudian melakukan pengembangan setelah tersangka mengaku masih menyimpan narkotika di lokasi lain. Polisi bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Poros Rantau Pulung–Batu Ampar SP 5, Desa Manunggal Jaya.

Dari lokasi kedua tersebut, petugas kembali menemukan sejumlah paket sabu siap edar.

Total barang bukti yang diamankan berupa 17 paket plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat keseluruhan 41,53 gram.

Selain narkotika, polisi turut menyita satu pak plastik klip kosong, satu unit timbangan digital, satu unit telepon genggam, serta beberapa dompet yang digunakan untuk menyimpan barang bukti.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengapresiasi peran masyarakat yang telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

“Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Identitas pelapor juga kami jamin kerahasiaannya. Peran masyarakat sangat membantu dalam upaya pemberantasan narkotika,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polsek Rantau Pulung yang dinilai cepat merespons laporan hingga berhasil mengungkap kasus tersebut.

Menurut Fauzan, sabu seberat 41,53 gram yang berhasil diamankan berpotensi merusak puluhan hingga ratusan masyarakat apabila sempat beredar.

“Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Kutai Timur. Pengungkapan ini akan terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar,” tegasnya.

Saat ini tersangka AW beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polsek Rantau Pulung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Api Melalap Rumah Dua Lantai di Sangatta Utara, Tidak Ada Korban Jiwa

redaksi2
-
0
Api Melalap Rumah Dua Lantai di Sangatta Utara, Tidak Ada Korban Jiwa

SANGATTA – Sebuah rumah dua lantai di Jalan APT Pranoto RT 36, Sangatta Utara, ludes dilalap api pada Minggu (31/5/2026) malam.

Bangunan yang berada di samping Toko Kurnia Raya tersebut mengalami kerusakan parah akibat kebakaran. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Kebakaran pertama kali dilaporkan warga ke Pos Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kutai Timur sekitar pukul 19.08 Wita.

Tak berselang lama, petugas langsung bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 19.13 Wita untuk melakukan pemadaman.

Kasi Pemadaman, Pengendali Operasi dan Komunikasi Disdamkartan Kutim, Eko Purnomo, mengatakan petugas segera berupaya mengendalikan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

“Laporan kami terima pukul 19.08 Wita dan unit tiba di lokasi pukul 19.13 Wita. Petugas langsung melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan di sekitarnya,” ujarnya kepada Media Kaltim.

Besarnya kobaran api membuat petugas harus berjibaku selama lebih dari satu jam. Api baru berhasil dikendalikan sekitar pukul 20.10 Wita setelah proses pemadaman dan pendinginan dilakukan secara intensif.

Untuk menangani kebakaran tersebut, Disdamkartan Kutim mengerahkan satu unit fire dan satu unit suplai dari Pos Utara serta dua unit fire dan satu unit suplai dari Pos Pendidikan.

Selain petugas damkar, aparat kepolisian dan TNI juga turut membantu pengamanan di sekitar lokasi kejadian.

Menurut Eko, hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

“Korban jiwa nihil, korban luka juga tidak ada. Kendala di lapangan juga tidak ada sehingga proses pemadaman dapat berjalan lancar,” katanya.

Petugas saat ini masih melakukan pendataan lanjutan terkait dampak kebakaran serta menghitung total kerugian material akibat peristiwa tersebut. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

TAB PPU Tegaskan Bukan Saingan Ormas Adat, Fokus Perkuat Persaudaraan

redaksi2
-
0
TAB PPU Tegaskan Bukan Saingan Ormas Adat, Fokus Perkuat Persaudaraan

PENAJAM PASER UTARA – Organisasi kemasyarakatan berbasis budaya Pasukan Merah Tameng Adat Borneo (TAB) resmi memperkuat eksistensinya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang berlangsung di Pantai Nusantara Batakan, Balikpapan, pada 30–31 Mei 2026.

Penyerahan SK dilakukan langsung Ketua Umum TAB, Basuki, SKM., MH., selaku Panglima Besar Tameng Adat Borneo sebagai penanda resmi berdirinya kepengurusan TAB di Kabupaten PPU.

Ketua TAB PPU, Budi Hermawan, mengatakan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai daerah yang datang memberikan dukungan terhadap organisasi yang mengusung semangat persatuan adat dan budaya Kalimantan tersebut.

Menurutnya, 30 Mei 2026 menjadi tonggak sejarah berdirinya TAB PPU secara simbolis. Sementara pelantikan besar dan deklarasi resmi kepada masyarakat dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-5 Tameng Adat Borneo tingkat Kalimantan.

“Nantinya kegiatan besar akan dilaksanakan pada Oktober 2026. Kami menargetkan kehadiran perwakilan dari lima provinsi di Kalimantan untuk bersama-sama memeriahkan kegiatan tersebut di Penajam Paser Utara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, TAB hadir sebagai simbol persatuan dan kesatuan masyarakat adat serta suku asli Kalimantan. Organisasi ini disebut tidak dibentuk untuk bersaing dengan organisasi adat maupun paguyuban yang telah ada sebelumnya.

“TAB hadir bukan untuk menjadi saingan organisasi mana pun. Kami ingin menjadi kekuatan baru yang mampu mempererat persaudaraan dan mendukung pembangunan di Penajam Paser Utara,” katanya.

Meski mengusung identitas budaya Borneo, TAB disebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki komitmen menjaga nilai budaya, persatuan, dan kebersamaan.

Ke depan, TAB PPU juga menyatakan komitmennya mendukung berbagai program pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga nilai sosial budaya masyarakat di tengah pesatnya perkembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara.

Dalam setiap kegiatannya, TAB mengusung salam budaya “Adil Ka’tilino, Bacuramin Ka’saruga, Basengat Ka’Jubata” yang dimaknai sebagai ajakan berlaku adil kepada sesama, menjadikan nilai-nilai surga sebagai cermin kehidupan, serta hidup dalam tuntunan Tuhan.

“Filosofi ini menjadi pegangan kami dalam menjalankan organisasi dan berkontribusi untuk masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap kehadiran TAB dapat menjadi ruang kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta memperkuat identitas masyarakat Kalimantan di tengah arus perubahan pembangunan IKN. (MK)

Penulis: Deddypz
Editor: Agus S

Pemkab Kukar Tunda Sejumlah Kegiatan Libatkan Pihak Ketiga

redaksi2
-
0
Pemkab Kukar Tunda Sejumlah Kegiatan Libatkan Pihak Ketiga

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memilih menahan pelaksanaan sejumlah proyek dan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga meski tahun anggaran 2026 telah memasuki pertengahan tahun.

Langkah tersebut diambil sebagai strategi kehati-hatian pemerintah daerah di tengah belum optimalnya transfer dana dari pemerintah pusat dan kondisi ekonomi yang masih dinamis.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan agar pemerintah daerah tidak meninggalkan utang pada akhir tahun anggaran.

“Nah, kalau sekarang kebijakan yang kita ambil, karena kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun, adalah kita memastikan uang itu masuk dulu, baru kita progres untuk pelaksanaan kegiatannya,” ujar Aulia, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, hingga memasuki Juni 2026, transfer dana dari pemerintah pusat yang diterima Kukar baru sekitar 23 persen.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah memilih menunda percepatan pelaksanaan sejumlah kegiatan hingga dukungan pendanaan benar-benar tersedia.

Aulia menegaskan Pemkab Kukar ingin memastikan seluruh proyek yang berjalan memiliki dukungan anggaran yang cukup agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala di tengah jalan.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kegiatan yang terlaksana itu dananya tersedia. Sampai sekarang, di bulan Juni ini, kita menerima transfer sekitar 23 persen dari pemerintah pusat,” katanya.

Selain persoalan transfer dana, Pemkab Kukar juga masih memantau perkembangan ekonomi global yang dinilai memengaruhi harga material konstruksi di lapangan.

Menurut Aulia, pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat turut menjadi perhatian pemerintah daerah sebelum menjalankan proyek-proyek pembangunan.

“Pertama, kita masih memantau harga minyak dunia dan harga dolar untuk memastikan harga material di harga satuan kita itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Kasihan teman-teman kontraktor kalau seandainya harga satuan itu tidak sesuai,” ujarnya.

Ia menilai ketidaksesuaian harga material berpotensi membuat kontraktor mengalami kerugian dan berdampak pada kelancaran pekerjaan proyek.

“Nanti yang ada rugi atau pekerjaan-pekerjaan akan terkendala,” lanjutnya.

Di sisi lain, Pemkab Kukar juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi berbagai sektor potensial.

Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah melakukan identifikasi sejumlah sumber penerimaan yang masih dapat dimaksimalkan, mulai dari pajak kendaraan bahan bakar bermotor, pajak alat berat, hingga pajak air permukaan.

Dalam APBD 2026, target PAD Kukar ditetapkan sekitar Rp1,1 triliun. Namun berdasarkan proyeksi sementara, realisasi pendapatan diperkirakan hanya berada di kisaran Rp800 miliar.

Karena itu, Pemkab Kukar berencana melakukan evaluasi menyeluruh setelah semester pertama berakhir untuk menyesuaikan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan yang tersedia.

“Jadi nanti setelah bulan Juni, kita akan melaksanakan evaluasi satu semester. Nah, di situ kita akan bikin adjustment, kita akan bikin penyesuaian sesuai dengan proyeksi pendapatan dan dana transfer yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Fraksi PKB Dukung Pembahasan Raperda Kepemudaan, Ini Pendapatnya

redaksi2
-
0
Fraksi PKB Dukung Pembahasan Raperda Kepemudaan, Ini Pendapatnya

BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang mendukung pembahasan Raperda Kepemudaan.

Pandangan tersebut disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Bontang, Yusuf, dalam rapat paripurna terkait tanggapan fraksi atas pendapat Wali Kota Bontang terhadap dua raperda tersebut, Kamis (29/5/2026).

Fraksi PKB menilai pembangunan pemuda harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Menurut Yusuf, pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sosial sekaligus motor penggerak pembangunan daerah.

Ia menegaskan, pemuda tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi harus diberi ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan daerah.

“Pemuda hari ini adalah game changer pembangunan, karena berada pada posisi strategis sebagai agen perubahan sosial, inovasi dan transformasi masyarakat di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks,” katanya.

Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya menghadirkan ruang tumbuh yang sehat dan inklusif bagi generasi muda, termasuk dalam sektor ekonomi kreatif, digitalisasi, lingkungan hingga pengawasan sosial terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, PKB mendukung penyesuaian materi muatan raperda, agar selaras dengan kewenangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut mereka, penguatan kebijakan pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal dan komunitas menjadi hal penting, agar generasi muda mampu menjadi penggerak utama pembangunan di Kota Bontang. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

Ini Tanggapan Fraksi PKB Terhadap Pembahasan Raperda Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri

redaksi2
-
0
Ini Tanggapan Fraksi PKB Terhadap Pembahasan Raperda Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri

BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang mendukung pembahasan Raperda penanggulangan bencana di kawasan industri.

Pandangan tersebut disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Bontang, Yusuf, dalam rapat paripurna terkait tanggapan fraksi atas pendapat Wali Kota Bontang terhadap dua raperda tersebut, Kamis (29/5/2026).

Fraksi PKB menilai Kota Bontang membutuhkan regulasi khusus mengingat tingginya potensi risiko bencana industri di daerah tersebut.

Yusuf mengatakan, pengaturan penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan saat keadaan darurat, tetapi juga harus mencakup aspek pencegahan dan pemulihan pascabencana.

Fraksi PKB mendorong perusahaan industri memiliki sistem mitigasi risiko yang jelas, mulai dari pemetaan potensi bahaya, sistem peringatan dini, simulasi tanggap darurat, hingga penyediaan jalur evakuasi dan sarana keselamatan.

“Masyarakat di sekitar kawasan industri juga harus menjadi bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana,” ujarnya.

Tak hanya itu, Fraksi PKB turut menyoroti pentingnya pengaturan pemulihan psikologis bagi masyarakat terdampak bencana industri.

Menurut Yusuf, korban bencana industri tidak hanya mengalami kerugian fisik dan material, tetapi juga berpotensi mengalami trauma serta gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius.

Karena itu, PKB mendorong agar perusahaan diwajibkan memberikan layanan trauma healing, pendampingan psikososial, layanan kesehatan mental hingga program pemulihan sosial ekonomi bagi warga terdampak.

“Fraksi PKB menegaskan bahwa tanggung jawab industri tidak boleh berhenti hanya pada penanganan teknis saat keadaan darurat, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, sosial dan kemanusiaan terhadap masyarakat sekitar,” tegasnya.

Fraksi PKB juga mendukung harmonisasi raperda dengan regulasi penanggulangan bencana yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

Fraksi PKB Dorong Pemkot Perhatikan Pemulihan Psikologis bagi Warga Terdampak Bencana Industri

redaksi2
-
0
Fraksi PKB Dorong Pemkot Perhatikan Pemulihan Psikologis bagi Warga Terdampak Bencana Industri

BONTANG – Dalam menanggapi Raperda penanggulangan bencana di kawasan industri, Fraksi PKB juga menyinggung pentingnya pengaturan pemulihan psikologis bagi masyarakat terdampak bencana industri.

Menurut Anggota Fraksi PKB, Yusuf, korban bencana industri tidak hanya mengalami kerugian fisik dan material, tetapi juga berpotensi mengalami trauma serta gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius.

Karena itu, PKB mendorong agar perusahaan diwajibkan memberikan layanan trauma healing, pendampingan psikososial, layanan kesehatan mental hingga program pemulihan sosial ekonomi bagi warga terdampak.

“Fraksi PKB menegaskan bahwa tanggung jawab industri tidak boleh berhenti hanya pada penanganan teknis saat keadaan darurat, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, sosial dan kemanusiaan terhadap masyarakat sekitar,” tegasnya. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

Skillhub Kemnaker Kembali Buka Pendaftaran Pelatihan Nasional

redaksi2
-
0
Skillhub Kemnaker Kembali Buka Pendaftaran Pelatihan Nasional

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahap II dengan menyediakan 24 bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sekaligus memperbesar peluang memperoleh pekerjaan di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat kesiapan tenaga kerja karena peserta memperoleh pembelajaran teori sekaligus praktik secara langsung.

“Pelatihan vokasi ini adalah jalur cepat bagi masyarakat untuk langsung siap kerja. Dengan waktu yang relatif singkat, peserta tidak hanya mendapatkan pembelajaran teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang memang dibutuhkan di lapangan,” ujar Yassierli dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Pada tahap kedua ini, peserta dapat memilih berbagai bidang pelatihan, mulai dari teknologi informasi dan komunikasi, manufaktur, elektronika, pengelasan, kelistrikan, otomotif, konstruksi, industri kreatif, teknologi mode, bisnis dan manajemen, tata kecantikan, hingga bahasa.

Selain itu, tersedia pula pelatihan pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, mekanisasi pertanian, teknologi pengolahan agroindustri, pelayanan sosial dan masyarakat, teknologi pelatihan, hingga produktivitas.

Yassierli menegaskan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan peningkatan keterampilan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pelatihan juga didukung sarana praktik yang memadai serta tenaga instruktur yang memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing.

Dengan sistem tersebut, peserta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang terus berkembang.

Pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahap II dibuka hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui platform Skillhub Kemnaker dengan membuat akun, melengkapi data diri, dan mengikuti tahapan asesmen yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk pengakuan kompetensi, peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan nantinya akan memperoleh Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor industri nasional. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Tanggapan Fraksi PKB Terhadap Raperda Kepemudaan dan Penanggulangan Bencana Industri: Hadirkan Regulasi Daerah Adaptif, Responsif dan berpihak Masyarakat

redaksi2
-
0
Tanggapan Fraksi PKB Terhadap Raperda Kepemudaan dan Penanggulangan Bencana Industri: Hadirkan Regulasi Daerah Adaptif, Responsif dan berpihak Masyarakat

BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang mendukung pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Kepemudaan dan Raperda tentang Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri.

Pandangan tersebut disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Bontang, Yusuf, dalam rapat paripurna terkait tanggapan fraksi atas pendapat Wali Kota Bontang terhadap dua raperda tersebut, Kamis (29/5/2026).

“Fraksi PKB memandang tanggapan pemerintah daerah menunjukkan adanya semangat kolaborasi dan komitmen bersama, antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan regulasi daerah yang adaptif, responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Bontang,” ujarnya.

Terkait Raperda Kepemudaan, Fraksi PKB menilai pembangunan pemuda harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Menurut Yusuf, pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sosial sekaligus motor penggerak pembangunan daerah.

Sementara dalam pembahasan Raperda Penanggulangan Bencana di Kawasan Industri, Fraksi PKB menilai Kota Bontang membutuhkan regulasi khusus mengingat tingginya potensi risiko bencana industri di daerah tersebut.

Di akhir, Fraksi PKB menyatakan siap melanjutkan pembahasan kedua raperda bersama pemerintah daerah, sesuai tahapan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

1...789...1,069Halaman 8 dari 1,069