KARAWANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan siap membantu proses hukum dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara.

“Kita menghargai proses hukum ya, silakan. ESDM kalau dimintai data, kami akan kasih,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area Km 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa proses hukum yang berlangsung harus dihargai oleh berbagai pihak.

“Proses hukum kita harus hargai semuanya ya,” ujar Bahlil.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengusut dugaan korupsi dan TPPU terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode tahun 2018-2026.

Direktur Tindak Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/7), menyebut bahwa terdapat tiga modus dalam kasus ini, yaitu dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok.

Kemudian, manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU. Terakhir, dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya.

Modus-modus tersebut, kata dia, diduga turut berkontribusi atas terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek.

Ia mengungkapkan, akibat perbuatan tersebut, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara kurang lebih Rp5 triliun.

“Namun, terkait dengan nilai ini, secara riil dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPK RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi,” ujarnya. (ANT/KN)

KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini menjadi sorotan dunia setelah berhasil menerapkan mandatori biodiesel B50 yang disebutnya memimpin dalam upaya penurunan emisi karbon, saat meluncurkan program tersebut di Karawang, Jawa Barat.

“Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50,” kata Prabowo dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden yang dikutip di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Presiden mengaku sempat terkejut mendapati sejumlah media dan pengamat internasional membahas keberhasilan Indonesia menjalankan kebijakan energi tanpa menimbulkan gejolak harga bagi masyarakat kecil.

“Tokoh-tokoh dunia membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak ‘naikin’ harga BBM untuk rakyat kecil?” ujarnya.

Ia menyebut penurunan emisi dari implementasi B50 mencapai puluhan juta ton, sebagai bukti awal kontribusi Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca secara global.

Berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM, implementasi B50 pada 2026 diperkirakan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 ekuivalen. Jumlah itu meningkat dari capaian penghematan devisa dan penurunan emisi program B40 pada 2025.

Prabowo juga mengungkapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dalam dua tahun ke depan, dengan PLN memulai pembangunan 17 gigawatt pada 2026 ini.

Presiden meyakini rencana besar tersebut akan turut menambah perhatian dunia terhadap Indonesia, meski ia juga memperkirakan akan muncul keraguan dari sejumlah pihak.

“Kita akan ‘dikenyek’. Saya kasih tahu, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin,” kata Prabowo.

Dengan peluncuran mandatori B50, Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar solar, melanjutkan rangkaian program biodiesel B30, B35, dan B40 yang telah berjalan sejak lebih dari satu dekade terakhir.

Selain menurunkan emisi karbon, mandatori B50 juga diproyeksikan menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun pada 2026, meningkatkan nilai tambah CPO serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Nasdem Willy Aditya menyampaikan bahwa almarhum Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 Rachmat Gobel dikabarkan akan dimakamkan di Gorontalo.

Saat ini, menurut dia, jenazah almarhum akan disemayamkan di rumah duka, Jalam Supomo No 55A, Jakarta Selatan. Adapun almarhum Rachmat Gobel menghembutkan nafas terakhirnya pada Jumat (10/7/2026) dini hari, pukul 03.20 WIB.

“Prosesi pemakaman akan dilaksanakan di Gorontalo, informasi lebih lanjut menyusul,” kata Willy dalam pesan singkat yang diterima.

Menurut dia, kepergian almarhum meninggalkan istri, dua anak, beserta sejumlah cucu, dan keluarga besar.
“Kami mohon doa dan dimaafkan segala kekhilafan almarhum semasa hidupnya,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia kehilangan putra terbaik bangsa atas wafatnya Anggota DPR RI Rachmat Gobel yang dikenal berdedikasi memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Mentan Amran menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Anggota DPR RI sekaligus tokoh nasional Rachmat Gobel, pada Jumat, 10 Juli 2026, pukul 03.20 WIB di Jakarta.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Saya sangat berduka atas berpulangnya sahabat saya, Bapak H. Rachmat Gobel,” kata Amran dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Bagi Amran, almarhum bukan hanya sosok negarawan dan pengusaha yang berdedikasi, tetapi juga teman karib yang telah lama menjalin persahabatan dan kebersamaan dengannya.

Adapun politisi yang wafat di usia 63 tahun itu memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan politisi. Selain pernah memangku jabatan penting di parlemen, Gobel juga merupakan Komisaris Utama di berbagai perusahaan PT Panasonic.

Selain itu, Rachmat Gobel juga pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo pada Tahun 2014 hingga Tahun 2015, sebelum Thomas Trikasih Lembong atau yang dikenal Tom Lembong. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik kepolisian dan dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Menurutnya, proses tersebut merupakan kewenangan penyidik Polri yang harus dihormati.

Anang menegaskan Kejaksaan Agung tidak akan mencampuri proses penyidikan yang sedang berjalan dan memilih menunggu hasil resmi dari penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek yang digeledah, barang bukti yang diamankan, maupun pihak-pihak yang nantinya dikaitkan dalam perkara tersebut.

“Kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri,” ujar Anang dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Ia menambahkan, Kejaksaan menghormati seluruh tahapan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum sepanjang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti, maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut,” katanya.

Anang juga mengingatkan masyarakat agar tidak membentuk opini atau menghakimi seseorang hanya berdasarkan informasi yang beredar di media massa maupun media sosial. Menurutnya, setiap proses hukum harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.

“Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan Kejaksaan Agung tetap mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

“Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegas Anang.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya pemberitaan mengenai penggeledahan yang dilakukan penyidik kepolisian dalam perkara yang dikaitkan dengan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Sebelumnya, penyidik Polri menggeledah sejumlah lokasi, termasuk sebuah kafe di kawasan Cipete dan sebuah rumah di Sentul. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya emas batangan serta uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah.

Pengusutan perkara dilakukan melalui skema joint investigation bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidikan mencakup dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang dikaitkan dengan peristiwa blackout, perkara PT Asabri, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau National Industrial (KNI). (Fajri)