Beranda blog Halaman 7

Sempat Diragukan Warganet, Padi di Danau Semayang Kukar Segera Dipanen

Penulis
redaksi
-
0
Padi di kawasan Danau Semayang yang mengering (Foto: Istimewa)

TENGGARONG – Tanaman padi yang ditanam warga di kawasan Danau Semayang, Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara (Kukar), segera memasuki masa panen pada awal November 2026. Budidaya padi dengan metode tanam benih langsung di air atau Tabela Dar ini sebelumnya sempat diragukan warganet di media sosial, tetapi kini menunjukkan pertumbuhan yang baik.

Fenomena tersebut menjadi perhatian karena warga Desa Semayang selama ini lebih dikenal menggantungkan aktivitas ekonomi pada perikanan. Ketika permukaan danau menyusut saat musim kemarau, sebagian masyarakat justru memanfaatkan lahan yang terbuka untuk menanam padi.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah mulai mempersiapkan panen raya di Desa Semayang. Kegiatan tersebut diperkirakan berlangsung sekitar dua pekan kedepan.

“Kami sudah berkoordinasi. Kemungkinan dua minggu lagi kita akan melaksanakan panen raya. Melalui kesempatan ini, kami juga ingin mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama datang ke Semayang dan menyaksikan kegiatan panen raya padi yang sempat viral,” kata Aulia.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Rifani menjelaskan, panen padi di kawasan Danau Semayang tidak dapat dilakukan secara serentak. Hal ini disebabkan waktu tanam setiap petani menyesuaikan kondisi air danau yang terus berubah selama musim kemarau.

Ketika permukaan air mulai turun dan lahan dinilai cukup memungkinkan untuk ditanami, warga mulai menebar benih. Petani lain kemudian mengikuti langkah tersebut sesuai kondisi lahan masing-masing.

“Ketika kondisi danau mulai mengering dan mereka melihat peluang untuk menanam, mereka mulai menanam. Setelah itu, tetangganya menyusul menanam. Jadi, waktunya berbeda-beda, tidak seperti persawahan yang jadwal tanamnya lebih teratur,” jelas Rifani.

Pola tanam tersebut membuat masa panen diperkirakan berlangsung bertahap sejak awal November hingga pertengahan Desember 2026. Sebagian lahan bahkan berpotensi baru memasuki masa panen pada akhir Desember.

Praktik pertanian dengan memanfaatkan surutnya perairan juga ditemukan di wilayah lain di Kukar. Kawasan Melintang, Kecamatan Muara Wis, diperkirakan mulai memasuki masa panen pada awal Desember 2026. Penanaman padi juga dilakukan warga Desa Pela dan kawasan Jantur yang berada di anak Danau Jempang.

Untuk mendukung budidaya padi di Desa Semayang, Pemkab Kukar telah menyalurkan bantuan sekitar 1,5 ton benih. Bantuan dengan jumlah serupa juga diberikan kepada petani di Desa Pela.

Namun, luas lahan yang ditanami tidak hanya berasal dari bantuan pemerintah. Warga turut melakukan penanaman secara swadaya menggunakan benih yang dibeli sendiri maupun diperoleh dari petani lain.

Rifani memperkirakan, bantuan benih sebanyak 1,5 ton di Semayang dapat mendukung penanaman pada lahan seluas 10 hingga 15 hektare. Luasan tersebut belum mencakup seluruh lahan yang ditanami masyarakat di kawasan danau.

Menurutnya, budidaya padi di wilayah tersebut berpotensi dikembangkan karena kebutuhan input pertanian relatif sedikit. Tanah yang memperoleh sedimentasi dari danau juga dinilai mendukung pertumbuhan tanaman.

Meski pertumbuhan padi sejauh ini menunjukkan hasil yang baik, Distanak Kukar belum dapat memastikan tingkat produktivitas maupun total produksi yang akan diperoleh petani. Pemerintah daerah akan melakukan pengukuran melalui metode ubinan dengan mengambil sampel hasil panen pada petak berukuran satu meter persegi.

Hasil pengukuran itu nantinya menjadi dasar untuk memperkirakan produktivitas tanaman berdasarkan luas lahan. Data tersebut juga diperlukan untuk melihat apakah musim kemarau berdampak terhadap hasil panen.

Tanaman yang ditanam sebelum Juli berpotensi mengalami penurunan produksi akibat kondisi musim, sedangkan tanaman yang ditanam setelah periode tersebut diperkirakan masih relatif normal.

“Kita belum bisa memperkirakan pengaruh musim kemarau terhadap produksi secara keseluruhan karena masih ada beberapa lahan yang belum dipanen. Nanti setelah panen selesai dan hasil ubinan diketahui, baru kita bisa melihat apakah terjadi penurunan produksi atau tidak,” ujar Rifani.

Panen mendatang menjadi kesempatan untuk mengukur hasil penerapan metode Tabela Dar yang telah dikenal masyarakat di wilayah hulu Kukar. Selain menjadi perhatian karena penanamannya sempat viral, hasil panen juga akan memberikan gambaran mengenai potensi pertanian yang dapat dikembangkan ketika air danau surut.

Pendataan luas tanam, pengukuran produktivitas, dan evaluasi hasil panen akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menilai keberlanjutan praktik pertanian tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan budidaya padi di Danau Semayang tidak hanya dilihat dari pertumbuhan tanaman, tetapi juga dari hasil produksi yang diperoleh petani serta peluang pengembangannya pada musim kemarau berikutnya. (Adv)

 

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Pemkab Kukar Siapkan Pengembangan Beasiswa ASN, S2 dan S3 Jadi Prioritas

Penulis
redaksi
-
0
Sekda Kukar, Sunggono. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pengembangan program beasiswa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pendidikan jenjang magister (S2) dan doktor (S3) sebagai bagian dari prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Program ini merupakan bagian dari Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang digagas Bupati Kukar untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan ASN. Namun, pemberian beasiswa tidak semata-mata didasarkan pada keinginan pegawai melanjutkan pendidikan, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan program beasiswa ASN telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya. Pemerintah daerah berupaya melanjutkan program tersebut dengan menyesuaikan jumlah penerima terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai dan kemampuan anggaran.

“Beasiswa ASN sampai S3 itu merupakan program dedikasi Pak Bupati, dari 17 program dedikasi ASN Sejahtera yang di antaranya juga memberikan beasiswa bagi ASN,” ujarnya, Kamis (29/10/2026).

Sunggono berharap jumlah penerima beasiswa dapat ditingkatkan pada tahun mendatang. Meski demikian, perluasan program harus melalui perencanaan yang matang agar sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.

Menurutnya, pendidikan lanjutan bagi ASN diperlukan untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, program beasiswa diharapkan tidak berhenti pada peningkatan gelar akademik, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi organisasi.

“Jadi, mudah-mudahan tahun depan bisa kita tingkatkan lagi. Intinya, kegiatan itu sudah kita laksanakan,” katanya.

Sunggono menjelaskan, jenjang pendidikan S2 menjadi salah satu kebutuhan dalam pengembangan kompetensi ASN. Pendidikan S3 juga masuk dalam cakupan program, dengan pemberian beasiswa yang diarahkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah.

Selain pendidikan bagi ASN secara umum, Pemkab Kukar turut memperhatikan kebutuhan tenaga profesional di bidang kesehatan, terutama dokter yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis.

Ketersediaan dokter spesialis dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan. Melalui pengembangan pendidikan tenaga medis, pemerintah daerah berharap kebutuhan tenaga profesional dengan kualifikasi tertentu dapat dipenuhi secara bertahap.

Karena itu, penentuan penerima beasiswa perlu mempertimbangkan bidang pendidikan yang ditempuh dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masing-masing OPD. Pendekatan ini dimaksudkan agar investasi pemerintah dalam peningkatan pendidikan aparatur memberikan hasil yang relevan bagi organisasi.

Sunggono menegaskan, keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan instansi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas penerima beasiswa.

“Yang paling penting, pendidikan yang dituju itu linier dengan kebutuhan organisasi. Prioritas terhadap mereka yang menempuh pendidikan S2 atau S3 lebih berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah di masing-masing OPD,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Fiskal Kukar Berubah, Pemkab Kukar Pastikan TPP Guru Tetap Dipertahankan

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru meski kondisi fiskal daerah mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, peran guru sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Ya, kita memahami bahwa kondisi fiskal di tempat kita hari ini tidak seperti kemarin, akan tetapi komitmen kami, kita tetap mempertahankan TPP guru-guru kita,” ujarnya pada Kamis (29/10/2026).

Aulia menyadari perubahan kondisi keuangan daerah menuntut pemerintah melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran. Namun, kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian sehingga kebijakan mempertahankan TPP tidak berubah.

Ia menilai guru memiliki posisi strategis dalam proses pendidikan dan pengajaran. Karena itu, dukungan terhadap tenaga pendidik dinilai penting agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal.

“Kita menganggap bahwa guru-guru ini merupakan ujung tombak dari proses pendidikan dan pengajaran yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.

Menurut Aulia, kesejahteraan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk tetap menjaga pemberian TPP bagi guru di tengah perubahan kondisi fiskal.

Ia berharap, upaya mempertahankan tambahan penghasilan tersebut dapat membantu menjaga semangat dan kinerja guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Karena kan kita berfaham bahwa salah satu rumusan adalah people move by incentive. Maka kita berharap dengan kita menjaga kesejahteraan para guru-guru kita, maka kualitas pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak kita itu bisa terjaga dengan baik,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Polri Tetapkan Perusahaan Malaysia-Singapura sebagai Tersangka Karhutla

Penulis
redaksi
-
0
Arsip - Petugas melakukan pemadaman kebakaran lahan di wilayah Kota Palangka Raya. ANTARA/Auliya Rahman

PONTIANAK – Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total area terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari jumlah tersebut, empat korporasi berstatus penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Penetapan tersangka itu disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla di Polda Kalimantan Barat seperti dilansir dari Detikcom, Kamis (29/10/2026).

“Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat empat korporasi yang merupakan PMA dari tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Korporasi tersebut adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI,” kata Asep.

Menurut Asep, Polri menangani 104 laporan polisi (LP) terkait karhutla yang melibatkan korporasi. Dari total laporan tersebut, luas lahan yang terbakar mencapai 29.168,78 hektare.

Ia menegaskan, 20 tersangka yang telah ditetapkan merupakan korporasi, bukan perseorangan. Sebanyak empat perusahaan di antaranya merupakan PMA, sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Asep mengatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan korporasi mencakup pembakaran lahan secara sengaja maupun akibat kelalaian yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Modus operandi yang dilakukan para tersangka korporasi antara lain, baik secara sengaja ataupun lalai dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, bahaya kesehatan manusia, dan terbakarnya lahan,” ujarnya.

Dari 104 laporan polisi yang ditangani, sebanyak 97 laporan telah naik ke tahap penyidikan. Dalam kelompok perkara tersebut, Polri mencatat 22 perusahaan berstatus PMA.

Rinciannya, delapan perusahaan berasal dari Malaysia, sembilan dari Singapura, dua dari Inggris, serta masing-masing satu perusahaan dari China, Jepang, dan Korea Selatan.

Sementara itu, 75 korporasi lainnya merupakan perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri.
Asep menegaskan, penyidikan kasus karhutla masih berjalan. Karena itu, jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka masih berpotensi bertambah seiring perkembangan penyidikan.

“Jumlah tersangka korporasi akan terus berkembang sejalan dengan proses-proses penyidikan yang sedang kami laksanakan,” katanya.

*Terancam Hukuman Penjara dan Denda Miliaran Rupiah*

Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal yang disebutkan Polri meliputi Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 108. Ancaman sanksi bergantung pada pasal yang diterapkan dan pembuktian dalam proses hukum.

Berikut daftar 20 korporasi yang menurut keterangan Polri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla:

1.PT HKI (PMA Singapura)
2.PT RKA (PMA Malaysia)
3.PT API (PMA Korea Selatan)
4.PT AI (PMA Singapura)
5.PT BOS
6.PT AER
7.PT SKM
8.PT WLJ
9.PT SAE
10.PT BSLT
11.PT CGUK
12.PT FSL
13.PT BPK
14.PT PW
15.PT BWL
16.PT MIB
17.PT STP
18.PT JMS
19.PT RAS
20.PT MAS

Penetapan sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum. Dugaan tindak pidana terhadap masing-masing korporasi tetap harus dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku. (DTC/MK)

Tekan Pengangguran Lulusan SMK, Kemendikdasmen Siapkan Model 3+1 hingga Empat Tahun

Penulis
redaksi
-
0
Tangkapan layar-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pesan kunci dalam kegiatan Pelepasan 3000 Lulusan Dikmen Diksus Magang dan Kerja di Luar Negeri yang dipantau secara daring di Jakarta Pusat pada Kamis (29/10/2026). ANTARA/Hana Dewi Kinarina Kaban

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengembangkan sejumlah model pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk menekan pengangguran lulusan. Strateginya mencakup penguatan kompetensi, kemitraan dengan industri, hingga penyiapan tenaga kerja untuk pasar internasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, salah satu model yang dikembangkan adalah program SMK 3+1. Skema ini memungkinkan murid menempuh pendidikan selama tiga tahun di SMK, kemudian melanjutkan satu tahun pendidikan tambahan bagi mereka yang berminat bekerja di luar negeri.

“Ini merupakan sebuah terobosan yang memberikan jawaban langsung bahwa lulusan SMK bisa dan siap bekerja di mana pun di dunia ini,” kata Mu’ti dalam kegiatan Pelepasan 3.000 Lulusan Dikmen Diksus Magang dan Kerja di Luar Negeri yang dipantau secara daring di Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Menurut Mu’ti, program tersebut memberi kesempatan kepada murid untuk mempersiapkan diri memasuki pasar kerja internasional dengan keterampilan sesuai bidang pekerjaan yang dituju.

Selain SMK 3+1, Kemendikdasmen mengembangkan model SMK empat tahun melalui kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sejak awal pendidikan.

Mu’ti menyebut model itu sebagai SMK tailor made, yakni pendidikan kejuruan yang dirancang menyesuaikan kebutuhan perusahaan.

Melalui skema tersebut, sekolah bermitra dengan perusahaan tertentu. Murid tidak hanya mengikuti pembelajaran di sekolah, tetapi juga mendapatkan kesempatan berlatih langsung di lingkungan industri.

Kemendikdasmen berharap pola pendidikan ini dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan, sekaligus memperbesar peluang mereka memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan.

Upaya penyesuaian pendidikan kejuruan dengan kebutuhan kerja juga dilakukan melalui pengembangan SMK berbasis keunggulan lokal. Model ini diarahkan untuk membekali murid dengan keterampilan yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sosial di daerah masing-masing.

Mu’ti menyebut sejumlah potensi yang dapat menjadi fokus pendidikan kejuruan, mulai dari kopi, nilam, kelautan, batik, hingga musik.

Pengembangan berbagai model tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen menjawab kritik mengenai tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK.

“Kami berusaha menjawab kritik yang selama ini sering kita dengar bahwa SMK menjadi penyumbang pengangguran yang terbesar. Tentu kita tidak berhenti menjawab kritik itu dengan hanya kata-kata, tapi menjawab kritik itu dengan kerja nyata,” ujar Mu’ti.

Ia menegaskan, penguatan pendidikan kejuruan perlu diarahkan untuk memastikan lulusan memiliki kesiapan memasuki dunia kerja, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui model pendidikan yang terhubung dengan kebutuhan industri, pasar kerja internasional, serta potensi ekonomi daerah, Kemendikdasmen berupaya meningkatkan relevansi pendidikan SMK dan memperluas kesempatan kerja bagi lulusannya. (ANT/MK)

BGN Tutup Permanen 2.000 Lebih Dapur MBG, Dana Operasional Diperketat

Penulis
redaksi
-
0
Kepala BGN Sudaryono memaparkan hasil perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 100 hari kepemimpinannya di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup secara permanen lebih dari 2.000 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Pada saat yang sama, sekitar 6.100 dari 26.385 dapur yang telah beroperasi belum melaporkan penggunaan dana harian.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penutupan dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola dan pengawasan program MBG. Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian ialah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Yang tidak punya SLHS kami tutup. Bahkan, kami sudah menutup lebih dari 2.000 dapur secara permanen karena terkait urusan higiene dan sanitasi ini,” kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menurut dia, pembenahan diperlukan karena pengawasan sebelumnya dinilai belum memadai. Selain itu, standar bangunan, sumber daya manusia, pengadaan bahan pangan, hingga pelayanan di sejumlah dapur belum seragam.

Sudaryono mencontohkan temuan di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Ikan yang tidak tertampung di lemari pendingin disebut dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari 12 jam sebelum dimasak.

Di Cirebon, BGN menemukan dapur yang membeli telur puyuh matang dalam kondisi sudah dikupas sehingga proses pengolahan dan kebersihannya tidak dapat dipastikan. Sementara itu, di Bogor, ditemukan penggunaan bumbu kacang sate siap pakai meskipun telah ada standar operasional prosedur yang mengatur pengolahan.

BGN juga telah menutup secara permanen sejumlah dapur yang dinilai melakukan kelalaian secara sengaja, termasuk dapur di Karo, Semarang, dan Blora.

Selain memperketat standar higiene dan sanitasi, BGN mewajibkan pengelola dapur MBG menyampaikan laporan penggunaan dana harian (LPDH) sebelum memperoleh tambahan dana operasional.

Sudaryono mengungkapkan, sekitar 6.100 dari total 26.385 dapur MBG yang telah beroperasi belum melaporkan penggunaan dana harian.

Terhadap dapur yang belum menyampaikan laporan tersebut, BGN akan menahan penambahan dana operasional dan menghentikan sementara kegiatan untuk pemeriksaan oleh inspektorat.

Langkah itu ditempuh untuk memperkuat pengawasan penggunaan anggaran sekaligus memastikan pengelolaan dana program berjalan sesuai ketentuan.

Sudaryono menegaskan, pelanggaran yang mengandung unsur pidana akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.

Pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan pelaksanaan MBG, mulai dari keamanan dan kelayakan pangan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana operasional. (ANT/KN)

Kasus TPPU Rita Widyasari, KPK Jadwalkan Pemeriksaan di Kantor BPKP Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2026). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (29/10/2026).

“Pemanggilan dalam status sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Budi mengatakan, pemeriksaan Rita dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur.

Kasus yang menjerat Rita bermula ketika KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 28 September 2017. Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun, serta Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, sebagai tersangka.

Rita diduga menerima gratifikasi terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

KPK kemudian mengembangkan penyidikan perkara tersebut. Pada 16 Januari 2018, lembaga antirasuah itu menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka dugaan TPPU.

Perkembangan perkara berlanjut pada 19 Februari 2025. Saat itu, KPK mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Rita dari sektor pertambangan batu bara dengan nilai mencapai sekitar 5 dolar Amerika Serikat per metrik ton batu bara.

Setahun kemudian, pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Pemeriksaan Rita kali ini merupakan bagian dari penanganan perkara dugaan TPPU yang ditangani KPK. Status tersangka dalam perkara tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan. (ANT/MK)

TEI 2026 Perkuat Ekspor Produk Perkebunan, BPDP Dorong Nilai Tambah Sawit

Penulis
redaksi
-
0
Stan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya mempromosikan produk perkebunan, mendorong hilirisasi sawit, dan memperluas peluang ekspor Indonesia. (Foto: Dok. BPDP)

JAKARTA – Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia sekaligus membuka peluang pengembangan industri hilir perkebunan. Bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), upaya ini diarahkan untuk memperluas pasar ekspor, mendukung ketahanan energi, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

TEI 2026 berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten. Pameran perdagangan internasional tersebut diikuti 1.873 perusahaan dengan target transaksi sebesar USD 17,5 miliar. Pembeli dari 134 negara turut hadir untuk menjajaki peluang perdagangan dengan pelaku usaha Indonesia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa TEI menjadi sarana strategis untuk memperluas akses pasar, membangun kemitraan dagang, dan menarik kerja sama investasi. Kehadiran pembeli dari berbagai negara juga membuka peluang bagi produk Indonesia untuk menjangkau pasar internasional.

Sementara itu, sambutan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya perdagangan luar negeri dalam mendorong hilirisasi industri, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi bagian penting dalam agenda hilirisasi. Selain menghasilkan devisa melalui ekspor, sawit memiliki beragam produk turunan untuk kebutuhan pangan, industri oleokimia, dan bahan bakar nabati.

BPDP mendukung pengembangan sektor perkebunan melalui pengelolaan dana pungutan ekspor kelapa sawit. Dana tersebut antara lain dimanfaatkan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat, pengembangan biodiesel, riset dan inovasi, penguatan sumber daya manusia, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sinergi dengan TEI diharapkan dapat memperluas peluang perdagangan produk turunan perkebunan. Upaya hilirisasi juga mendorong pengembangan produk olahan bernilai tambah agar ekspor Indonesia tidak hanya bergantung pada bahan mentah.

Peluang pengembangan turut terbuka melalui pemanfaatan limbah perkebunan. Tandan kosong, cangkang, dan serat kelapa sawit berpotensi diolah menjadi biomassa untuk bahan bakar padat maupun pembangkit listrik.

Pemanfaatan limbah tersebut dapat mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan peluang usaha baru. Namun, realisasi manfaatnya bergantung pada kesiapan teknologi, investasi, dan pengembangan rantai pasok yang memadai.

Selain energi, TEI 2026 turut membuka ruang promosi bagi produk pangan olahan dan hasil pertanian Indonesia melalui Zona Makanan, Minuman, dan Produk Pertanian. Kehadiran zona ini diharapkan membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar dan menjajaki kerja sama dengan pembeli internasional.

Perluasan pasar ekspor berpotensi meningkatkan pendapatan petani, mendorong diversifikasi produk, dan memperkuat rantai nilai pangan nasional. Produk berbasis komoditas perkebunan, termasuk minyak makan merah yang mengandung provitamin A dan vitamin E, juga memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pemberdayaan UMKM dan koperasi petani menjadi salah satu faktor penting agar manfaat hilirisasi dapat menjangkau pelaku usaha di tingkat akar rumput. Melalui inkubasi bisnis dan pengembangan kewirausahaan berbasis komoditas perkebunan, pelaku usaha diharapkan mampu menghasilkan produk olahan yang lebih beragam dan kompetitif.

Penguatan kapasitas usaha tersebut diharapkan memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah di tingkat petani, dan membuka peluang ekspor baru bagi produk pangan maupun turunan perkebunan Indonesia.

Melalui TEI sebagai ajang promosi perdagangan internasional dan BPDP sebagai pendukung pengembangan industri perkebunan, sinergi keduanya diarahkan untuk menghubungkan agenda ekspor, hilirisasi, energi, dan pangan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk Indonesia sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. (Cha/KN)

Gamalis Dorong Percepatan Perbaikan Tower Listrik

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Bupati Berau, Gamalis.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong PT PLN mempercepat pemulihan pasokan listrik menyusul robohnya tower jaringan yang memicu gangguan kelistrikan di sejumlah wilayah.

PLN Berau menargetkan kondisi kelistrikan kembali normal pada 1 atau 2 November 2026. Target tersebut diharapkan dapat terealisasi melalui percepatan perbaikan infrastruktur jaringan yang mengalami kerusakan.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan PLN telah menyampaikan komitmen untuk segera menangani gangguan tersebut dalam rapat yang membahas persoalan pasokan listrik. Sejumlah langkah awal pun mulai dilakukan, termasuk pengiriman material dan pengerahan tenaga teknis ke lokasi perbaikan.

Menurutnya, lebih dari 90 personel telah disiapkan untuk mendukung proses perbaikan tower yang roboh. Kesiapan sumber daya manusia dan material tersebut diharapkan mampu mempercepat pekerjaan sehingga pasokan listrik dapat kembali pulih sesuai target yang ditetapkan.

“PLN sudah berkomitmen saat rapat kemarin. Tim material sudah bergerak ke lokasi, dan lebih dari 90 personel disiapkan untuk melakukan perbaikan tower yang roboh,” ujarnya.

Gamalis menegaskan, komitmen tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret di lapangan agar proses perbaikan tidak melampaui batas waktu yang telah disampaikan. Pemkab Berau berharap seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat tidak perlu terlalu lama menghadapi gangguan pasokan listrik.

Ia memahami bahwa perbaikan jaringan listrik, terutama infrastruktur tower yang mengalami kerusakan, bukan pekerjaan mudah. Kondisi geografis, cuaca, serta potensi bencana alam menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan selama proses penanganan berlangsung.

Karena itu, aspek mitigasi dan keselamatan kerja harus menjadi perhatian agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif tanpa mengabaikan keselamatan personel yang bertugas.

Meski demikian, Gamalis menilai berbagai tantangan tersebut tidak boleh mengurangi upaya percepatan pemulihan. Pasalnya, listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang turut menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kegiatan rumah tangga.

“Ini memang pekerjaan yang dilakukan di tengah kondisi alam, sehingga potensi bencana juga harus diperhitungkan. Saya kira PLN sudah melakukan langkah antisipasi dan mitigasi, tetapi percepatan penanganan tetap harus kita dorong,” tegasnya.

Pemkab Berau berharap PLN dapat memaksimalkan pengerahan personel dan ketersediaan material agar perbaikan tower segera rampung. Pemerintah daerah juga menaruh harapan agar target pemulihan pada 1 atau 2 November mendatang dapat tercapai.

Bagi masyarakat, kepastian waktu pemulihan menjadi hal penting di tengah gangguan pasokan listrik yang berdampak terhadap aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, percepatan perbaikan sekaligus kejelasan informasi mengenai perkembangan penanganan di lapangan diharapkan dapat terus menjadi perhatian PLN.

“Kami Pemkab Berau akan terus mendorong agar pemulihan kelistrikan menjadi prioritas, sehingga pasokan listrik dapat kembali normal dan masyarakat bisa menjalankan aktivitas tanpa terganggu persoalan kelistrikan,” pungkasnya. (Adv)

Pameran Foto Berau dalam Gambar, Sri Juniarsih: Menginspirasi Generasi

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Berau, Sri Juniarsih saat menghadiri Pameran Foto Berau dalam Gambar bertema Merawat Memori, Menginspirasi Generasi yang digelar di Story Mount Cafe, Jalan Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Kamis (29/10/2026).

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengapresiasi penyelenggaraan Pameran Foto Berau dalam Gambar bertema Merawat Memori, Menginspirasi Generasi yang digelar di Story Mount Cafe, Jalan Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Kamis (29/10/2026).

Pameran ini berasal dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Berau bersama seluruh fotografer di Kabupaten Berau.

Pameran ini menjadi wadah bagi para fotografer di Kabupaten Berau untuk menampilkan karya sekaligus mengabadikan berbagai potensi daerah, mulai dari perkembangan pembangunan, kekayaan budaya, hingga keindahan destinasi wisata.

Sri Juniarsih menilai, fotografi tidak hanya menjadi sarana untuk mengabadikan sebuah momen, tetapi juga memiliki peran penting dalam merekam perjalanan daerah. Dokumentasi visual dapat menjadi arsip berharga yang menggambarkan perubahan dan perkembangan Kabupaten Berau dari waktu ke waktu.

Menurutnya, rekaman perjalanan tersebut dapat menjadi referensi untuk melihat berbagai capaian pembangunan, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Berau, saya menyambut baik terselenggaranya kegiatan pameran ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus wadah untuk menampung kreativitas para fotografer agar semakin bersemangat dalam berkarya di tengah perkembangan era digital,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dokumentasi yang dihasilkan melalui fotografi dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan pembangunan daerah. Berbagai foto yang merekam kondisi masa lalu hingga perkembangan saat ini menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat yang perlu dijaga.

Karena itu, ia berharap karya-karya yang dipamerkan tidak hanya menjadi pajangan, tetapi juga mampu menyampaikan cerita, nilai, dan pesan kepada masyarakat yang melihatnya.

Selain menjadi sarana dokumentasi, Sri Juniarsih melihat pameran foto tersebut sebagai peluang untuk memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Berau kepada masyarakat yang lebih luas.

Keberagaman objek yang ditampilkan, termasuk budaya lokal dan destinasi wisata, diharapkan mampu menumbuhkan ketertarikan pengunjung untuk mengenal lebih jauh kekayaan daerah berjuluk Bumi Batiwakkal tersebut.

Menurutnya, fotografi memiliki kekuatan untuk menyampaikan keindahan suatu daerah secara visual. Melalui karya yang menarik dan memiliki cerita, potensi wisata Berau dapat dipromosikan secara lebih luas, terutama melalui pemanfaatan platform digital.

Ia pun mendorong para fotografer, khususnya generasi muda, agar terus meningkatkan kualitas karya dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperkenalkan Berau kepada khalayak luas.

Namun, Sri Juniarsih menekankan bahwa foto yang baik tidak semata-mata dinilai dari keindahan visual. Lebih dari itu, sebuah karya diharapkan memiliki makna dan pesan yang dapat meninggalkan kesan bagi penikmatnya.

Sejalan dengan tema Merawat Memori, Menginspirasi Generasi, ia ingin pameran tersebut menjadi ruang bagi para pegiat fotografi untuk menghasilkan karya yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga memiliki nilai dokumentasi dan inspirasi.

Lebih lanjut, Sri Juniarsih menilai pameran foto merupakan salah satu bentuk kegiatan positif yang dapat mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Berau.

Ia menyebut Berau memiliki banyak masyarakat kreatif yang perlu mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuan, menunjukkan karya, serta membangun jejaring dengan berbagai komunitas dan sektor lainnya.

Menurutnya, kreativitas masyarakat merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi bernilai tambah apabila dikelola secara berkelanjutan.

Karena itu, pengembangan ekonomi kreatif tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Dukungan komunitas, pelaku usaha, serta berbagai kelompok masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mampu mendorong lahirnya inovasi.

Sri Juniarsih juga menyambut baik penyelenggaraan dialog bersama sejumlah tokoh inspiratif Kabupaten Berau yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pameran tersebut.

Ia berharap dialog itu dapat memperkaya wawasan pengunjung sekaligus memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan mengambil peran dalam pembangunan daerah.

Ia mengajak masyarakat, pelajar, serta organisasi lintas sektor untuk turut mengunjungi pameran dan mengikuti kegiatan dialog yang diselenggarakan.

Partisipasi berbagai kalangan dinilai penting agar pameran tidak hanya menjadi ruang apresiasi bagi fotografer, tetapi juga menjadi sarana edukasi, pertukaran gagasan, dan penguatan kecintaan terhadap daerah.

Sri Juniarsih turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontributor yang telah menyumbangkan karya foto dalam pameran tersebut.

Penghargaan juga diberikan kepada jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang turut berperan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Ia menilai pameran tersebut menjadi persembahan bermakna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-73 Kota Sanggam.

Melalui kegiatan ini, ia berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk mendokumentasikan potensi, kebudayaan, serta perjalanan pembangunan Kabupaten Berau melalui berbagai bentuk karya kreatif.

“Pada akhirnya, pameran Berau dalam Gambar diharapkan mampu membangkitkan semangat berkarya generasi muda, memperkuat kebanggaan dan rasa memiliki terhadap daerah, serta mendorong terciptanya iklim ekonomi kreatif yang kompetitif,” harapnya.

Menurutnya, Dengan dukungan berbagai pihak, kreativitas masyarakat diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan baru yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus tetap berpijak pada kearifan lokal,

“Dengan demikian, setiap karya yang lahir tidak hanya menjadi rekaman perjalanan Berau hari ini, tetapi juga warisan visual yang dapat dikenang dan menginspirasi generasi mendatang,” pungkasnya. (adv)

1...678...1,246Halaman 7 dari 1,246