JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan penyidikan terhadap tiga perkara dugaan korupsi yang ditangani bersama Kortastipidkor Polri masih terus berlangsung. Hingga kini, penyidik belum mengumumkan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka karena proses pendalaman masih dilakukan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan penyidik masih melengkapi seluruh alat bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.

“Kami akan menyampaikan untuk tersangka perkara ini di tahap berikutnya,” kata Budi dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, penyidikan saat ini difokuskan pada pendalaman seluruh fakta dan barang bukti agar penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh.

“Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman. Kita sama-sama menghormati, memberi ruang kepada teman-teman penyidik untuk menyelesaikan tugasnya secara komprehensif dan paripurna,” ujarnya.

Budi menambahkan perkembangan terbaru akan disampaikan kepada publik setelah penyidik menyelesaikan tahapan yang sedang berjalan.

“Ini akan kami sampaikan ke teman-teman sekalian dalam waktu dekat,” lanjutnya.

Ketiga perkara yang sedang diusut meliputi dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan batu bara untuk PLTU periode 2018–2026 yang diduga berkaitan dengan peristiwa blackout, dugaan korupsi pengelolaan PT Asabri periode 2020–2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau National Industrial (KNI) pada periode 2020–2022.

Untuk kepentingan penyidikan, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menggeledah 13 lokasi di Jakarta dan Bogor. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti dengan nilai mencapai sekitar Rp543,2 miliar.

Barang bukti itu meliputi uang tunai Rp476 miliar yang ditemukan di sebuah rumah di kawasan Sentul, uang tunai valuta asing senilai sekitar Rp60 miliar dari sebuah kafe di Cipete, serta Rp7,2 miliar yang diamankan dari sebuah money changer di Cipete Selatan.

Selain itu, polisi juga menyita 74 kilogram emas batangan, puluhan dokumen transaksi, komputer, telepon seluler, laptop, serta sejumlah media penyimpanan elektronik yang kini masih dianalisis untuk kepentingan penyidikan. (Fajri/MK/KN)

JAKARTA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membenarkan bahwa rumah yang menjadi lokasi penggeledahan penyidik di kawasan Sentul, Bogor, merupakan kediaman pribadinya. Meski demikian, ia memastikan seluruh aset maupun uang yang ditemukan di lokasi tersebut memiliki dasar kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme hukum.

Dalam keterangannya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (10/7/2026), Febrie mengatakan rumah tersebut telah lama menjadi miliknya dan proses kepemilikannya dapat ditelusuri secara jelas.

“Itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikannya sejak awal,” ujar Febrie.

Menanggapi temuan uang, emas hingga aset saat penggeledahan, Febrie menegaskan seluruhnya memiliki pemilik dan asal-usul yang dapat dijelaskan. Namun, ia menyebut penjelasan rinci tidak tepat disampaikan melalui konferensi pers karena harus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

“Mengenai uang tadi sudah saya jelaskan bahwa itu ada pemilik, ada kegiatan, ada orang-orang yang bisa ditanya. Ada juga beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar,” katanya.

Ia menambahkan, klarifikasi mengenai aset tersebut akan disampaikan melalui forum yang sesuai dengan ketentuan hukum, bukan di ruang publik.

“Tentunya tidak melalui forum seperti ini, melainkan melalui forum yang sesuai prosedur hukum,” lanjutnya.

Febrie juga mengajak masyarakat menghormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Menurutnya, seluruh fakta akan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga setiap pihak memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan secara utuh. (Fajri/MK/KN)

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mengajukan permohonan pembukaan sementara akses Jalan Tol Prosiwangi (Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi) untuk mengurangi kemacetan dan antrean kendaraan di jalur Pantura Probolinggo-Situbondo.

Bupati Bondowoso Abd Hamid Wahid mengaku telah berkirim surat ke Kementerian Pekerjaan Umum mengenai usulan pembukaan akses tol Prosiwangi seiring dengan adanya pelaksanaan pekerjaan perbaikan gorong-gorong pada ruas jalan Pantura atau jalan nasional di Kecamatan Paiton (Probolinggo) dan di jalan Pantura Kecamatan Banyuglugur (Situbondo).

“Oleh karena itu kami mengajukan permohonan pembukaan sementara akses Jalan Tol Prosiwangi sebagai jalur alternatif selama masa pelaksanaan pekerjaan,” katanya dalam keterangannya di Bondowoso, Jumat (10/7/2026).

Menurut Ra Hamid, sapaannya, pembukaan sementara akses tol Prosiwangi dipandang perlu sebagai bagian dari strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menjaga tingkat pelayanan jalan, menjamin kelancaran, distribusi logistik, menekan potensi antrean dan penundaan perjalanan.

“Juga untuk meningkatkan aspek keselamatan bagi pengguna jalan maupun pekerja konstruksi melalui pemisahan arus lalu lintas dari zona kerja, dan meminimalkan dampak kemacetan yang ditimbulkan akibat penyempitan maupun penutupan sebagian jalur di lokasi pekerjaan,” ujarnya.

Pengajuan pembukaan sementara Jalan Tol Prosiwangi oleh Bupati Bondowoso Abd Hamid Wahid juga ditujukan ke Kementerian Perhubungan, Gubernur Jawa Timur dan Direktur Utama PT Jasa Marga.

Informasi yang dihimpun, perbaikan gorong-gorong di jalur Pantura Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, telah dimulai sejak tanggal 6 Juli 2026 dan diberlakukan buka tutup hingga pekerjaan selesai diperkirakan sampai akhir Agustus 2026. (ANT/KN)

LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak beres dan menargetkan jumlah perusahaan yang ditutup mencapai 800 BUMN hingga akhir 2026.

“Sampai hari ini, kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup,” kata Prabowo dalam peresmian lima bendungan yang berpusat di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

“Desember 31, 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup,” imbuhnya.

Prabowo menuturkan penutupan tersebut dilakukan terhadap BUMN yang tidak efisien, tidak pernah mencatatkan keuntungan, serta terus mengalami kerugian.

Ia mengungkapkan langkah penertiban tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran yang mendekati Rp70 triliun, terutama dari komponen gaji direksi dan biaya operasional (overhead).

Prabowo mengaku terkejut mengetahui banyaknya jumlah BUMN di Indonesia setelah dilantik sebagai Presiden. Sebelumnya, ia memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga maksimal 400 perusahaan.

“Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberi tahu BUMN kita 1.077,” ucapnya.

Kepala Negara menilai jumlah tersebut kemungkinan masih dapat bertambah apabila memperhitungkan keberadaan anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan.

Menurut Prabowo, struktur perusahaan tersebut selama ini digunakan untuk menyembunyikan uang negara dan uang rakyat sehingga pemerintah melakukan langkah penertiban terhadap BUMN.

“Jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan, dan itu adalah cara mereka sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan,” katanya dengan tegas.

Presiden juga mengungkapkan beberapa BUMN yang selama puluhan tahun mengalami kerugian kini mulai mencatatkan keuntungan. Terlebih saat ini Indonesia telah memiliki Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Sekarang sudah terbukti, pelan-pelan kita perbaiki. Garuda (Indonesia) tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi,” kata Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA -Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak seluruh satuan pendidikan, termasuk Taman Kanak-kanak (TK), untuk menghadirkan rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang aman dan nyaman bagi murid baru.

Mendikdasmen Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (10/7/2026), mengatakan lingkungan belajar yang positif dapat menjadi pengalaman pertama yang berkesan bagi setiap anak dalam memasuki dunia sekolah.

“Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden tentang membangun gerakan budaya yang ASRI: Aman, Sehat, Resik, dan Indah, maka kami mengajak semua pihak yang menyelenggarakan pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan spiritual, dan lingkungan intelektual,” katanya.

Guna mewujudkan hal itu, sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sangat diharapkan agar setiap anak memperoleh pengalaman belajar pertama yang aman, nyaman, dan menyenangkan sebagai bekal untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya.

Bagi peserta didik, khususnya anak usia dini, ia mengatakan hari-hari pertama di sekolah merupakan masa transisi yang penting.

Pada fase ini, lanjutnya, anak tidak hanya mulai mengenal lingkungan baru, tetapi juga membangun rasa aman, percaya diri, serta kedekatan dengan guru dan teman sebaya.
Oleh karena itu, ia mengatakan pelaksanaan MPLS perlu dirancang sebagai proses adaptasi yang ramah anak dan berorientasi pada kebutuhan perkembangan mereka.

Salah satu implementasi pendekatan tersebut dapat dilihat di TK ABA Semesta, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY yang merancang pelaksanaan MPLS sebagai masa adaptasi yang berfokus pada kenyamanan anak sebelum memasuki proses pembelajaran secara penuh.

Kepala TK ABA Semesta Shofia Amalia menjelaskan sekolah menyiapkan masa adaptasi selama dua minggu.

Pada periode tersebut, ia menjelaskan anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, membangun kedekatan dengan guru, dan mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

“Selama dua minggu pertama belum ada pembelajaran yang terstruktur. Fokus kami adalah mengenalkan lingkungan sekolah, membangun kedekatan antara anak dan guru, serta menghadirkan berbagai kegiatan bermain dan eksplorasi agar anak merasa nyaman,” katanya.

Pada masa ini, kata dia, guru juga melakukan observasi awal untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik setiap anak sebagai dasar penyusunan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya.

Pendekatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan yang membantu anak beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan sekolah.

Selama masa pengenalan, ia menambahkan anak-anak mengikuti beragam aktivitas, seperti bermain bersama, kegiatan fisik motorik, mendengarkan dongeng, hingga membuat karya sederhana yang dapat dibawa pulang setiap hari. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dinilai mampu membangun fondasi baru konservasi gajah berbasis kolaborasi nasional dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Percepatan Perlindungan Gajah.

Member IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group (AsESG) Wahdi Azmi mengatakan, melalui Inpres tersebut, Menhut Raja Juli dinilai telah membangun tonggak penting dalam penguatan konservasi satwa liar di Indonesia dengan menghadirkan perubahan mendasar dalam pendekatan konservasi gajah di Indonesia.

“Melalui Inpres ini, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arah yang sangat jelas bahwa perlindungan populasi dan habitat gajah merupakan agenda pembangunan nasional yang memerlukan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Ini merupakan perubahan paradigma yang sangat mendasar bagi masa depan konservasi gajah di Indonesia,” kata Wahdi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Menurut Wahdi, perubahan paradigma tersebut selaras dengan visi yang selama ini dibangun Menhut Raja Juli dalam pengelolaan konservasi satwa liar, khususnya gajah. Konsistensi Raja Juli dalam mendorong pendekatan konservasi yang tidak lagi dilakukan secara parsial, tetapi berbasis bentang alam dan melibatkan berbagai pihak.

“Sejak awal beliau (Raja Juli Antoni) mendorong perlindungan kantong-kantong populasi gajah secara komprehensif, sistemik, dan berbasis bentang alam. Terbitnya Inpres ini merupakan refleksi nyata dari arah kebijakan tersebut, yaitu memastikan seluruh kantong populasi gajah memperoleh perlindungan secara terpadu melalui kerja sama lintas sektor,” ujar dia.

Wahdi menilai Inpres Nomor 8 Tahun 2026 hadir pada momentum yang tepat karena melengkapi berbagai instrumen kebijakan yang telah disiapkan pemerintah untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati.

Indonesia telah memiliki Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang memperkenalkan instrumen Areal Preservasi, serta kebijakan Presiden mengenai inovasi pembiayaan pengelolaan taman nasional.

“Seluruh instrumen tersebut membentuk fondasi kebijakan yang semakin kuat untuk melindungi habitat gajah, memperkuat konektivitas bentang alam, mendukung penataan kawasan hutan, mengoptimalkan pemulihan kawasan hasil penertiban, mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah satwa liar, serta mengembangkan pembiayaan konservasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Di sisi implementasi, lanjut Wahdi, Kemenhut bersama Forum Konservasi Gajah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan tengah menyelesaikan penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan sebagai pedoman pelaksanaan Inpres.

“Pada saat yang sama, kita juga memiliki pekerjaan besar dalam pengelolaan gajah ex-situ. Ke depan, strategi konservasi ex-situ harus dirancang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi in-situ (ex-situ linked to in-situ), sehingga seluruh komponen konservasi bekerja dalam satu sistem yang utuh dengan tujuan akhir memastikan populasi gajah tetap lestari di habitat alaminya,” tuturnya.

Wahdi optimistis sinergi antara pemerintah, dukungan Presiden melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2026, serta implementasi SRAK akan membawa Indonesia menjadi salah satu rujukan dunia dalam konservasi gajah berbasis bentang alam. (ANT/KN)