JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menerima Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan berlangsung di tengah perhatian terhadap kebijakan Indonesia mengurangi pasokan ekspor gas ke Singapura.

Arrmanatha menyambut kedatangan Vivian sebelum keduanya memasuki Gedung Pancasila. Setelah mengisi buku tamu dan berfoto bersama, kedua menteri melanjutkan pertemuan tertutup untuk membahas hubungan bilateral serta sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama.

Keduanya dijadwalkan menyampaikan pernyataan pers bersama setelah pertemuan.

Pertemuan tersebut berlangsung ketika kebijakan pengurangan ekspor gas Indonesia ke Singapura menjadi sorotan dalam hubungan kedua negara.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto sebelumnya mengumumkan pengurangan pasokan gas mulai Sabtu (24/10/2026).

“Kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam.

Dengan pengurangan tersebut, pasokan gas yang dikurangi mencapai total 31 BBTUD dari dua wilayah sumber tersebut.

Menanggapi kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tetap menghormati kontrak yang berlaku.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026), Bahlil menyatakan pengurangan pasokan itu masih berada dalam batas minimum yang diatur dalam kontrak sehingga, menurut pemerintah, belum terjadi pelanggaran kesepakatan.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menilai pengurangan ekspor gas tersebut tidak akan memicu konflik antara Indonesia dan Singapura.

“Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura, kan enggak ada juga,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Luhut mengatakan keputusan tersebut telah dipertimbangkan oleh Bahlil. Ia juga menekankan bahwa Indonesia perlu memiliki posisi yang jelas sebagai negara berdaulat dan memprioritaskan kepentingan nasional.

Hasil pertemuan Arrmanatha dan Vivian menjadi hal yang dinantikan untuk melihat perkembangan pembahasan bilateral kedua negara, termasuk apakah isu energi turut dibicarakan secara khusus. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap modus penyamaran sabu cair dalam kaleng cat akrilik pada laboratorium narkoba tersembunyi (clandestine laboratory) di Kabupaten Pidie, Aceh. Laboratorium tersebut diduga berkaitan dengan produksi 1,2 ton sabu-sabu.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Zulkarnain Harahap mengatakan, sabu cair disimpan dalam kaleng berkapasitas 20 kilogram yang menggunakan merek “Titan Pro”.

Menurut dia, kemasan tersebut diduga dibuat menyerupai produk cat akrilik, tetapi terdapat perbedaan pada penulisannya yang menjadi salah satu petunjuk pemalsuan.

“Merek ‘Titan Pro’ ini belum diproduksi, buatan di luar negeri, itu khususnya untuk cat akrilik. Namun, ada perbedaan di dalam embernya itu, yang seharusnya ‘akrilik’ diubah menjadi ‘akilik’. Di situ terlihat palsunya,” kata Zulkarnain di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Ia juga menjelaskan, jaringan tersebut menggunakan istilah blue ice untuk menyebut sabu dengan tingkat kemurnian yang dinilai tinggi.

“Blue ice itu nama penyebutan bagi jaringan bahwasanya tingkat kualitasnya cukup baik. Kualitasnya murni. Penyebutan di jaringan saja,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri memindahkan 10 tersangka beserta sejumlah barang bukti dari kasus laboratorium narkoba di kawasan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, ke Gedung Bareskrim Polri di Jakarta.

Zulkarnain menyebut barang bukti yang dibawa meliputi sabu cair dalam kaleng cat merek “Titan Pro”, sabu yang membeku, sabu yang telah mengkristal, serta 74 bungkus sabu dengan berat total 74 kilogram.

Sepuluh tersangka terdiri atas dua warga negara China dan delapan warga negara Indonesia. Dua warga negara China tersebut diduga berperan sebagai koki atau ahli kimia yang mengolah sabu cair menjadi kristal.

Penyidik juga masih memburu dua orang lainnya, yakni ES yang diduga berperan sebagai pendana dan JM yang disebut sebagai pengendali laboratorium.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 610 ayat (2) dan/atau Pasal 609 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempersiapkan teknis penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja pada kuartal IV-2026. Hingga Selasa (27/10/2026), pemerintah belum menyampaikan kepastian jadwal pencairan dalam keterangan terbaru Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

“Kita masih menyiapkan dan kita masih koordinasi dengan Kementerian Keuangan,” kata Yassierli saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Sebelumnya, pemerintah merencanakan pemberian BSU untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut direncanakan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga pekerja yang memenuhi ketentuan akan menerima total Rp900 ribu sekaligus.

Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Pemerintah menargetkan bantuan tersebut menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Program ini menjadi salah satu stimulus ekonomi yang disiapkan untuk kuartal IV-2026.

Pekerja dapat memantau informasi terkait BSU melalui kanal komunikasi resmi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id.

Apabila laman tersebut belum dapat diakses atau informasi terbaru belum tersedia, pekerja diimbau menunggu pengumuman resmi. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap tautan alternatif yang belum terverifikasi.

Kewaspadaan tersebut diperlukan untuk menghindari penipuan yang mengatasnamakan program BSU maupun Kementerian Ketenagakerjaan. (ANT/KN)

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengimbau mahasiswa dan elemen masyarakat yang akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (28/10/2026) agar menyampaikan aspirasi secara tertib, aman, dan damai. Massa aksi juga diminta tidak terprovokasi, melakukan tindakan anarkis, maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI, Jumhur Hidayat, mengatakan pihaknya menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“KSPSI menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Jumhur dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara bertanggung jawab, tanpa kekerasan, serta tidak merusak fasilitas publik atau mengganggu kepentingan masyarakat luas.

Menurut Jumhur, keterbukaan pemerintah terhadap masukan masyarakat merupakan ruang positif yang perlu dijaga bersama. Karena itu, ia mendorong semua pihak mengutamakan musyawarah dan dialog dalam menyampaikan kritik maupun tuntutan.

“Oleh karena itu, penyampaian aspirasi sebaiknya tetap mengedepankan cara-cara damai, musyawarah, dan dialog, bukan provokasi atau kekerasan,” ujarnya.

KSPSI juga meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengawal aksi. Masyarakat pun diingatkan agar tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang berpotensi memperkeruh situasi.

Imbauan serupa disampaikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.

Ia berharap masyarakat tetap berani menyampaikan aspirasi, tetapi melakukannya secara konstruktif dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai elemen masyarakat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (28/10/2026). Aksi BEM UI direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemangkasan ekspor gas Indonesia ke Singapura tidak akan memicu konflik antara kedua negara. Menurut dia, kebijakan tersebut telah dipertimbangkan dan tetap harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional.

Luhut mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengenai kebijakan tersebut.

“Enggak (konflik) juga. Saya kira karena Pak Bahlil juga, tadi saya bicara sama beliau, ya beliau menyampaikan ini aja concern-nya. Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura, kan enggak ada juga,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Di sisi lain, Luhut menekankan pentingnya Indonesia memiliki sikap yang jelas sebagai negara berdaulat. Ia menilai kepentingan nasional perlu menjadi prioritas, disertai evaluasi internal agar pengelolaan negara semakin baik.

“Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas dan kita sendiri juga ya tentu ke dalam kita melakukan introspeksi juga. Ya dalam banyak hal bagaimana negara kita ini bisa lebih bagus,” ujarnya.

Luhut juga berharap Indonesia tetap memiliki posisi yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia dinilai perlu menyampaikan sikap yang dapat menjadi pertimbangan negara-negara lain.

“Saya kira Presiden (Prabowo Subianto) sudah memberikan arahan yang jelas ya, dan Presiden sebagai kepala negara yang cukup senior di ASEAN ini saya kira juga perlu didengar pendapatnya oleh teman-teman dari negara-negara ASEAN,” tambahnya.

Terkait evaluasi teknis kebijakan pemangkasan ekspor gas tersebut, Luhut menyerahkannya kepada Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan pengurangan ekspor gas ke Singapura sebesar 31 juta British thermal unit per hari (MMBTUD) masih berada dalam batas minimum pasokan yang diatur dalam kontrak. Karena itu, menurut dia, kebijakan tersebut tidak melanggar kesepakatan dengan negara tetangga tersebut.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Ia menjelaskan, total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Dari jumlah tersebut, pengurangan pasokan sebesar 31 MMBTUD atau sekitar 8 persen.

Bahlil menyebut pengurangan itu masih berada dalam batas minimum pasokan yang diperbolehkan dalam kontrak. Ia mengatakan batas minimum tersebut berada di kisaran 91–92 persen dari volume yang menjadi acuan kontrak.

“31 MM(BTUD) yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91-92 (persen), dan kita baru sekitar 8 persen, kecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak,” ujarnya.

Menurut Bahlil, pengurangan pasokan dilakukan karena kegiatan pemeliharaan dan meningkatnya kebutuhan gas di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan kebutuhan domestik terpenuhi sebelum mengalokasikan pasokan untuk ekspor.

Selain gas pipa, Indonesia juga memasok gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke Singapura sebanyak sekitar 146 kargo.

Bahlil menegaskan pemerintah tetap berpegang pada ketentuan kontrak yang berlaku. Berdasarkan perhitungan pemerintah, pengurangan pasokan tersebut belum melewati batas minimum yang diwajibkan.

“Saya mau sampaikan bahwa di dalam kontrak yang ada, itu ada batas minimum yang harus disuplai. Dari apa yang terjadi ini kita belum melewati batas minimum. Belum ada. Jadi belum ada pelanggaran di situ,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Konser Ye Live in Jakarta pada Sabtu (24/10/2026) diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp600 miliar. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut konser tersebut menunjukkan potensi acara musik internasional dalam menggerakkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Inilah kekuatan sesungguhnya dari pariwisata berbasis event. Satu konser internasional dapat menghidupkan banyak sektor ekonomi sekaligus, dari hotel, restoran, transportasi, UMKM, hingga membuka kesempatan kerja bagi ribuan orang. Kami ingin manfaat seperti ini terus tumbuh dan semakin luas dirasakan masyarakat Indonesia,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Mengutip data promotor Raw Vision Collective dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Kementerian Pariwisata menyebut perputaran ekonomi dari konser tersebut diperkirakan mencapai Rp600 miliar.

Nilai itu mencakup berbagai aktivitas ekonomi, antara lain penjualan tiket, transaksi kuliner, pembelian merchandise, serta belanja di kalangan pelaku UMKM.

Dampak terhadap sektor akomodasi juga terlihat dari tingkat keterisian hotel di sekitar lokasi konser yang dilaporkan mendekati 100 persen. Tingginya okupansi tersebut sejalan dengan kedatangan penonton dari berbagai daerah dan negara.

Menurut data yang disampaikan Kementerian Pariwisata, konser tersebut dihadiri sekitar 70 ribu penonton. Dari jumlah itu, sekitar 25 ribu orang berasal dari luar negeri, dengan asal penonton tercatat dari 80 negara.

Tujuh negara yang disebut menjadi penyumbang penonton terbanyak ialah Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Tiongkok.

Penyelenggaraan konser ini juga melibatkan sekitar 5.000 pekerja. Mereka mencakup tenaga produksi, kru operasional belakang panggung, serta pekerja pendukung lainnya.

Kementerian Pariwisata turut memberikan dukungan dalam persiapan penyelenggaraan, antara lain melalui penerbitan surat rekomendasi untuk pengajuan perizinan, rekomendasi terkait visa dan kemudahan keimigrasian, serta rekomendasi kepabeanan untuk kebutuhan peralatan konser.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor untuk memfasilitasi penyelenggaraan acara internasional sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Sebelumnya, pada 15 September 2026, Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak penyelenggara menggelar konferensi pers untuk memperkenalkan kontribusi konser Ye terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Indonesia.

Widiyanti mengatakan, acara musik berskala internasional berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata musik sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sepanjang 2026, Kementerian Pariwisata mengaku telah mendukung lebih dari 25 acara internasional untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik penyelenggaraan kegiatan berskala global.

Pemerintah berharap pengembangan wisata musik tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai lokasi pertunjukan musisi internasional, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang menawarkan pengalaman berkualitas dan menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan.

“Penyelenggaraan event internasional membutuhkan kesiapan, kolaborasi, dan koordinasi yang kuat. Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya ekosistem yang kondusif agar semakin banyak penyelenggara internasional memilih Indonesia sebagai destinasi konser dan pertunjukan musik kelas dunia,” kata Widiyanti. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk sementara menghindari penerbangan transit di Malaysia dan Singapura. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat penerbangan nasional sekaligus mendorong agar perputaran ekonomi dari perjalanan ibadah umrah lebih banyak dinikmati industri dalam negeri.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, jumlah jemaah umrah asal Indonesia yang transit di kedua negara tersebut sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi masih cukup besar.

“Jadi sementara ini untuk memastikan ekosistem ekonomi kita itu bisa berjalan dengan baik, memperkuat penerbangan nasional kita,” ujar Dahnil di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah jemaah umrah yang melakukan transit di luar negeri mencapai sekitar 70 ribu orang. Menurut Dahnil, potensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung perekonomian nasional jika lebih banyak perjalanan dilayani maskapai Indonesia.

Ia menyebut Garuda Indonesia dan Lion Air sebagai maskapai nasional yang perlu didorong agar mampu memperbesar pangsa pasar penerbangan umrah di dalam negeri.

“Kemudian yang kedua juga memperkuat national flight kita, misalnya Garuda, kemudian Lion. Ini kan dua national flight kita yang harus kita dorong supaya menjadi penguasa pasar umrah di tingkat nasional,” katanya.

Meski mendorong penggunaan maskapai nasional, Dahnil menegaskan bahwa perusahaan penerbangan dalam negeri juga harus meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan harga yang kompetitif.

Menurut dia, dukungan terhadap maskapai nasional perlu diimbangi dengan kemampuan bersaing dengan maskapai asing, terutama dalam hal tarif dan pelayanan kepada jemaah.

“Ketika kita ingin mendorong supaya mereka menjadi menguasai pasar umrah kita di dalam negeri, maka harus dipastikan mereka juga terus lebih kompetitif dibandingkan dengan maskapai luar negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Dahnil menggelar pertemuan dengan sejumlah PPIU di Kantor Kementerian Haji dan Umrah. Pertemuan tersebut membahas dorongan penggunaan penerbangan langsung menuju Arab Saudi serta perkembangan situasi di negara tujuan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kementerian Haji dan Umrah menyatakan pemerintah Arab Saudi masih memastikan situasi aman bagi pelaksanaan ibadah umrah di tengah eskalasi ketegangan kawasan.

“Sampai dengan detik ini, pihak Arab Saudi masih menyatakan semuanya baik-baik saja dalam konteks ibadah umrah,” kata Dahnil. (ANT/KN)

JAKARTA – Gangguan jaringan mewarnai pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/MA/MAK pada hari kedua, Selasa (27/10/2026). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan sesi khusus pada Jumat (30/10/2026) bagi murid yang terdampak dan memerlukan penjadwalan ulang.

Melalui siaran pers Nomor 906/sipers/A6/X/2026, Kemendikdasmen menyatakan pelaksanaan TKA selama dua hari, yakni 26–27 Oktober 2026, secara umum berjalan lancar. Kendala jaringan terjadi pada sesi pertama hari kedua dan berdampak pada sebagian murid, sedangkan sesi kedua dilaporkan berlangsung lancar.

Kemendikdasmen menyatakan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pihak terkait untuk menangani kendala tersebut. Langkah ini dilakukan agar asesmen tetap berjalan sesuai prosedur dan seluruh murid memperoleh kesempatan yang adil.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, mengatakan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan setiap kendala dapat ditangani dengan baik.

“Kami terus memantau pelaksanaan TKA dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap kendala ditangani dengan sebaik-baiknya,” ujar Toni dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).

Ia juga mengapresiasi kesigapan satuan pendidikan dan petugas di lapangan dalam menjaga pelaksanaan asesmen tetap berjalan.

Sebagai tindak lanjut gangguan jaringan, Kemendikdasmen menyediakan sesi khusus bagi murid yang mengalami kendala saat mengikuti TKA dan memerlukan penjadwalan ulang.

Sesi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/10/2026), mulai pukul 07.00 WIB.

“Bagi murid yang mengalami kendala dalam pelaksanaan TKA dan memerlukan penjadwalan ulang, Kemendikdasmen akan menyediakan sesi khusus pada Jumat, 30 Oktober 2026, mulai pukul 07.00 WIB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan murid yang terdampak tetap memperoleh kesempatan mengikuti asesmen,” jelas Toni.

Kemendikdasmen menyatakan koordinasi dan pemantauan akan terus dilakukan agar kendala dalam penyelenggaraan TKA dapat direspons secara cepat dan tepat. Kementerian juga mengapresiasi dukungan satuan pendidikan, proktor, pengawas, dinas pendidikan, serta pihak terkait lainnya.

Penyelenggaraan TKA, menurut kementerian, tetap mengedepankan prinsip objektivitas, kejujuran, dan keadilan bagi seluruh murid.

Kemendikdasmen mengimbau murid tetap tenang dan percaya pada kemampuan diri dalam mengikuti setiap tahapan asesmen. Pelaksanaan TKA diharapkan berlangsung tertib dengan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak. (MK)

Editor : Nicha R