SANGATTA – Kecelakaan kerja fatal kembali terjadi di area operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan menewaskan seorang pekerja pada Jumat dini hari (29/5/2026).

Korban diketahui berinisial VA, operator alat berat dari PT Borneo Prima Jasa (BPJ), yang meninggal dunia saat insiden terjadi di kawasan Dumping Point Seluang.

Peristiwa tersebut memicu sorotan dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung di Kutai Timur, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sangatta dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutim.

Ketua Umum HMI Cabang Sangatta, Siswandi, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa di lingkungan operasional KPC maupun perusahaan kontraktor bukan pertama kali terjadi.

“Kami mendesak Polres Kutai Timur melalui Satreskrim melakukan penyelidikan secara profesional dan menyeluruh. Seluruh aspek harus diperiksa, mulai dari prosedur keselamatan kerja, pengawasan, kondisi alat hingga kondisi lokasi kejadian,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Ia menegaskan apabila ditemukan unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja, maka proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, HMI juga meminta perusahaan bersama BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh hak keluarga korban dipenuhi, termasuk santunan kecelakaan kerja dan hak pendidikan bagi anak korban.

Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Kutim, Andi Nur Ihsan Bahri, menilai insiden tersebut menjadi alarm serius bagi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor pertambangan.

Menurutnya, kecelakaan fatal di perusahaan tambang besar seperti KPC menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dan penerapan standar keselamatan di lapangan.

“Kecelakaan fatal ini menjadi gambaran adanya kekurangan dalam pengawasan aspek keselamatan. Apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai? Apakah aspek safety di lapangan sudah berjalan sebagaimana standar operasional?” katanya.

Ia menilai perusahaan sebesar KPC seharusnya mampu menjadi contoh penerapan keselamatan kerja di industri pertambangan Kalimantan Timur.

“Perusahaan sebesar KPC yang sudah menjadi acuan industri batu bara di Kalimantan Timur tentu diharapkan mampu menjadi contoh dalam penerapan keselamatan kerja,” ujarnya.

PMII berharap kejadian tersebut menjadi momentum evaluasi serius agar kecelakaan kerja fatal tidak terus berulang.

“Sampai kapan hal seperti ini terus berulang? Jika tidak ada perubahan nyata, berapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan?” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam memorandum internal yang ditandatangani Kepala Teknik Tambang KPC disebutkan kecelakaan terjadi sekitar pukul 01.28 Wita saat korban mengoperasikan Dump Truck CAT 789 unit T725.

Laporan awal perusahaan menyebut korban meninggal dunia setelah tertimpa ban depan kiri kendaraan saat proses dumping overburden berlangsung.

Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari pihak perusahaan maupun instansi terkait. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama Wakil Bupati Nanang Adriani menyambut kedatangan rombongan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Bandara Melalan, Sabtu (30/5/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi banjir yang masih merendam sejumlah wilayah di Kutai Barat, khususnya Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu.

Rombongan BNPB dipimpin Direktur Penanganan Darurat Wilayah II BNPB Brigjen TNI Djohan.

Turut hadir dalam rombongan Analis Kebencanaan Ahli Madya Erlangga, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Amansyah dan Martautan.

Bupati Frederick Edwin mengatakan kedatangan BNPB Pusat menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kutai Barat yang terdampak banjir.

Menurutnya, kunjungan tersebut penting agar pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi lapangan sekaligus memperkuat koordinasi penanganan bencana.

“Pemkab Kubar terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, TNI, Polri dan pihak terkait agar kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Penyambutan rombongan berlangsung di ruang VIP Bandara Melalan dan turut dihadiri Penjabat Sekda Kutai Barat Kamius Junaidi, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Dandim 0912/Kubar Letkol Inf Doni Fransisco, Kalaksa BPBD Yudianto Rihartono, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Rion.

Usai melakukan koordinasi singkat di bandara, rombongan BNPB bersama jajaran Pemkab Kubar langsung bergerak menuju Kampung Muara Beloan untuk melakukan peninjauan lapangan.

Hasil peninjauan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan, penyaluran bantuan, serta percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu memastikan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2026 mengalami keterlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Mahulu, Yohanes Belawan, mengatakan keterlambatan tersebut berdampak pada mundurnya proses pencairan anggaran yang menjadi sumber pendanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung.

“Kalau melihat kembali ke belakang memang agak terlambat tahun ini karena pengaruh kaitan dengan penetapan Perbup,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Yohanes, faktor utama keterlambatan berasal dari proses administrasi regulasi, khususnya penetapan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur pengalokasian dana kampung.

Peraturan tersebut menjadi dasar utama sebelum proses pencairan anggaran dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Mahulu disebut terus berupaya mempercepat penyelesaian seluruh tahapan administrasi agar penyaluran dana segera dilakukan.

DPMK Mahulu juga terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh persyaratan pencairan dapat terpenuhi sesuai aturan.

Yohanes menjelaskan, Dana Desa dan ADK memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan kampung, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, percepatan penyaluran menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan di kampung tidak terlalu lama mengalami hambatan.

“Kondisi ini disebabkan karena keterlambatan proses penetapan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengalokasian dana kampung. Setelah seluruh tahapan regulasi selesai, proses penyaluran akan segera dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Pemkab Mahulu berharap keterlambatan tersebut dapat segera diatasi sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kampung tetap berjalan optimal sepanjang tahun anggaran 2026. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SANGATTA – Kawasan pascatambang Pit J PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, kini berubah menjadi lahan pertanian produktif yang ditanami jagung melalui program ketahanan pangan yang dikembangkan Polres Kutai Timur.

Transformasi lahan eks tambang tersebut mendapat perhatian langsung Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pilot project ketahanan pangan, Sabtu (30/5/2026).

Dalam kunjungan itu, Kapolda didampingi pejabat utama Polda Kaltim dan Forkopimda Kutai Timur untuk melihat langsung perkembangan lahan pertanian jagung hasil kolaborasi Polri, pemerintah daerah, perusahaan, dan kelompok tani.

Kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan sosial dan alat pertanian kepada Kelompok Tani Pit J binaan Polres Kutim, dilanjutkan penanaman jagung secara simbolis oleh Kapolda bersama jajaran.

Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

Menurut Endar, pemanfaatan lahan pascatambang menjadi kawasan pertanian produktif merupakan langkah inovatif yang perlu terus dikembangkan, terutama di Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik tanah cukup menantang untuk pertanian.

Karena itu, Polda Kaltim terus mendorong kerja sama dengan perusahaan tambang dan perkebunan agar lahan tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Polda Kaltim, sejak Januari hingga Mei 2026 telah dilakukan penanaman jagung di lahan seluas 928,25 hektare dengan hasil panen mencapai 479,43 ton.

Sementara di Kutai Timur, program percontohan tersebut dikembangkan di lahan seluas 65 hektare yang tersebar di area PT KPC dan Desa Tepian Baru.

Atas capaian itu, Kapolda memberikan apresiasi kepada Polres Kutai Timur yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam mendukung program ketahanan pangan.

“Berdasarkan hasil evaluasi, Polres Kutai Timur menjadi salah satu satuan wilayah dengan capaian terbaik di jajaran Polda Kalimantan Timur,” katanya.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengatakan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, perusahaan, dan kelompok tani.

Menurutnya, pemanfaatan lahan eks tambang menjadi area pertanian membuktikan bahwa kawasan pascatambang masih dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Lahan yang sebelumnya tidak produktif kini mampu menghasilkan komoditas pangan yang bernilai ekonomi. Ini membuktikan bahwa Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain meningkatkan produksi jagung, Polda Kaltim juga mulai mengarahkan pengembangan hilirisasi hasil panen agar dapat diolah menjadi pakan ternak bernilai tambah tinggi.

Program Industrial Farming di lahan eks tambang KPC tersebut kini menjadi salah satu contoh pemanfaatan kawasan pascatambang untuk mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SANGATTA – Dugaan praktik prostitusi online di wilayah Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, berhasil diungkap aparat kepolisian setelah adanya laporan masyarakat melalui layanan Hotline 110 Polres Kutim.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua wanita yang diduga menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi percakapan digital di sebuah penginapan di Desa Benua Baru Ilir.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas prostitusi daring di lokasi tersebut.

“Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui Hotline 110. Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian warga. Setiap informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Menerima laporan tersebut, personel Polsek Sangkulirang langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi penginapan yang dimaksud.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan dua wanita asal Sumatera Utara yang diduga terlibat dalam aktivitas prostitusi online untuk mencari penghasilan di wilayah Kutai Timur.

Berdasarkan keterangan sementara, keduanya diduga menggunakan satu akun aplikasi percakapan untuk menawarkan jasa kepada pelanggan sebelum melakukan transaksi secara langsung dengan pembayaran tunai.

Selain mengamankan kedua wanita tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi online.

Barang bukti yang diamankan di antaranya alat kontrasepsi, pelumas, dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi.

Kapolsek Sangkulirang IPTU Erik Bastian mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana yang dapat diproses lebih lanjut.

“Penyelidikan masih berlangsung. Kami akan melakukan gelar perkara dan mendalami seluruh keterangan serta barang bukti yang ada untuk menentukan langkah hukum berikutnya,” katanya.

Polres Kutim juga mengimbau masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan Hotline 110 apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum maupun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Layanan tersebut disebut dapat diakses selama 24 jam untuk mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kutai Timur. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan di lapangan. Salah satunya dilakukan Kapolsek Babulu IPTU Andi Fatahuddin, S.H., M.H., dengan melakukan pengecekan langsung terhadap empat lokasi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan lahan pertanian yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan pemerintah.

Pengecekan meliputi kondisi lahan, pertumbuhan tanaman, ketersediaan sarana pendukung pertanian, hingga berbagai kendala yang dihadapi para petani di lapangan.

Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Andreas Alek Danantara, S.I.K., M.M., M.Tr.SOU melalui Kapolsek Babulu IPTU Andi Fatahuddin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

“Kami hadir untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik. Melalui pengecekan langsung ke lapangan, kami dapat mengetahui perkembangan tanaman sekaligus memberikan motivasi kepada para petani agar terus meningkatkan produktivitas pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan pangan menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat kepolisian.

Ia menjelaskan, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian semata, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek juga berdialog langsung dengan para petani untuk mendengarkan berbagai masukan terkait kebutuhan pertanian, mulai dari kondisi lahan hingga upaya peningkatan hasil panen.

Langkah itu disebut sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah berjalan efektif di tingkat lapangan.

Pengecekan di empat lokasi lahan pertanian tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat petani dalam mengelola lahan produktif sehingga dapat menghasilkan panen yang maksimal.

Selain mendukung ketahanan pangan daerah, peningkatan hasil pertanian juga diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Babulu.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Babulu menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan ketahanan pangan yang kuat demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. (MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S