JAKARTA – Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam merespons isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di TikTok-Tokopedia.

Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, mengatakan langkah DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan penting karena persoalan ketenagakerjaan menjadi perhatian publik sehingga pemerintah tidak dapat menunggu isu berkembang sebelum mengambil tindakan.

“Langkah Pak Dasco dan Menaker Yassierli ini bagus dan cepat dalam merespons ini. Mereka langsung memanggil pihak terkait, meminta penjelasan, dan tidak membiarkan isu PHK ini membesar liar begitu saja,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Hensa, pertemuan antara DPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak TikTok-Tokopedia menunjukkan kesadaran bahwa persoalan PHK bukan semata urusan internal perusahaan, melainkan juga menyangkut rasa aman pekerja, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan perlindungan negara terhadap warga.

“PHK itu bukan cuma urusan perusahaan dengan karyawan. Begitu isu ini ramai, apalagi menyangkut perusahaan besar, publik pasti bertanya negara ada di mana. Jadi, langkah cepat seperti ini memang perlu,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar respons pemerintah dan DPR tidak berhenti pada pertemuan maupun klarifikasi perusahaan. Menurut dia, pernyataan TikTok-Tokopedia yang membantah adanya PHK tetap perlu diverifikasi untuk memastikan tidak ada hak pekerja yang terabaikan.

“Kalau perusahaan bilang tidak ada PHK, ya bagus, tetapi jangan berhenti di situ. Pemerintah dan DPR tetap harus memastikan faktanya seperti apa. Jangan sampai istilahnya diganti menjadi penataan tenaga kerja, tetapi pekerjanya tetap merasa dirugikan,” ujarnya.

Hensa juga menilai Dasco dan Yassierli perlu memastikan negara tidak hanya menjadi tempat perusahaan memberikan penjelasan, tetapi juga aktif menjamin perlindungan terhadap pekerja.

“Perusahaan boleh transformasi, tetapi pekerja jangan dibuat ikut-ikutan tidak pasti. Nah, di situlah fungsi negara. Menenangkan publik boleh, tetapi melindungi pekerja tetap harus nomor satu,” katanya.

Ia menambahkan, respons cepat tersebut dapat menjadi sinyal bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap PHK dan masa depan pekerjaan.

Namun, menurut Hensa, apresiasi terhadap langkah cepat itu harus diiringi dengan pengawasan berkelanjutan agar publik tidak menilai proses tersebut hanya sebagai ajang klarifikasi.

“Jadi, saya memuji respons cepatnya, bukan berarti semua sudah selesai. Justru setelah ini harus dikawal. Kalau tidak dikawal, nanti publik melihatnya hanya sebagai panggung klarifikasi,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah dan DPR perlu memastikan setiap penataan tenaga kerja dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan. Publik, kata dia, membutuhkan kepastian, bukan hanya pernyataan bahwa tidak ada PHK.

“Yang dibutuhkan pekerja itu kepastian. Kalau memang tidak ada PHK, jelaskan dengan terang. Kalau ada penataan, jelaskan juga dampaknya ke pekerja. Jangan sampai bahasa perusahaan terdengar rapi, tetapi di bawah pekerja tetap bingung,” kata Hensa. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan dirinya dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani direncanakan akan menghadiri proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei.

“Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 (Juli), Kamis, kita berencana akan hadir. Ini kita masih menunggu jawaban, waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri acara pemakaman tersebut,” kata Menlu Sugiono ditemui usai penyambutan kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, Senin (6/7/2026).

“Rencananya yang akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI,” ujar Menlu Sugiono menambahkan.

Dia menyebut bahwa saat menerima pemberitahuan mengenai pemakaman tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa perwakilan yang akan hadir adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran.

Keputusan itu didasarkan karena berbagai pertimbangan teknis, mengingat saat itu juga tengah dilakukan persiapan berbagai kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki agenda penting yang tidak memungkinkan mereka untuk berangkat ke sana.

Namun, jelasnya, Pemerintah Indonesia kemudian mendapatkan konfirmasi bahwa Pemerintah Iran hanya akan memberikan akses kepada pejabat setingkat di atas Duta Besar.

Hal itu menjadikan terjadi perubahan rencana terkait perwakilan Indonesia yang akan terbang ke Iran.

“Dari komunikasi yang terus kita lakukan bahwa karena penghormatan terhadap beliau sangat besar, kemudian massa juga sangat besar di sana, pihak Iran mesti mencoba untuk mencari titik atau spot yang tepat untuk menerima kunjungan kita,” ujar Menlu Sugiono.

Prosesi pemakaman Ali Khamenei dilakukan di Kota Tehran pada hari ini. Proses serupa juga akan digelar di Kota Qom, Selasa (7/7).

Kemudian, Rabu (8/7), jenazah Ali Khamenei akan dibawa ke kota-kota di Irak, Baghdad, Najaf, dan Karbala, untuk kemudian dikembalikan ke tempat kelahirannya di Mashhad untuk dimakamkan pada Kamis (9/7). (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura.

Dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026), Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pertemuan antara kedua negara tersebut menghasilkan 26 kesepakatan atau nota kesepahaman (MoU) pada berbagai sektor, terdiri atas 18 kesepakatan antarpemerintah dan delapan kesepakatan antarbisnis.

“Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan selanjutnya,” kata Presiden Prabowo.

Implementasi itu dilakukan untuk mewujudkan proyek perdagangan listrik komersial berkapasitas 3,4 giga watt atau lebih pada 2035, mendukung investasi kedua negara dan potensi energi baru terbarukan di Indonesia.

Proyek tersebut diumumkan dalam pertemuan Leaders’ Retreat yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara pada tahun lalu.

Presiden Prabowo juga menyampaikan kerja sama kedua negara dilakukan untuk bidang ekonomi digital, ekosistem digital dan keamanan siber, selain kolaborasi di dalam bidang pangan dan rantai pasok serta di sektor keamanan, konektivitas, wisata, pendidikan dan kepemudaan.

“Kerja sama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara,” ujar Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, dalam rangka Pertemuan Tahunan Pemimpin Singapura-Indonesia (Leaders’ Retreat).

Pertemuan itu membahas isu mulai dari kerja sama sejumlah sektor termasuk ekonomi, energi dan pendidikan serta sejumlah isu regional dan global. (ANT/KN)

JAKARTA – Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyatakan tidak mempermasalahkan apabila Kejaksaan Agung menindaklanjuti rekomendasi majelis hakim untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp4,8 triliun. Menurut mereka, langkah tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya tidak memiliki kekhawatiran jika penyidik memutuskan melakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut.

“Silakan saja dilakukan penelusuran karena tidak ada yang perlu kami khawatirkan dalam proses ini,” kata Ari di Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ari menegaskan keluarga maupun tim penasihat hukum tetap meyakini kliennya tidak melakukan tindak pidana. Karena itu, mereka tidak melihat alasan untuk merasa cemas terhadap kemungkinan adanya proses hukum lanjutan.

“Kami bersama pihak keluarga tidak mengkhawatirkan apa pun dalam proses ini karena kami berkeyakinan tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Nadiem Anwar Makarim,” ujarnya.

Ia juga menyatakan seluruh langkah yang ditempuh Nadiem selama menjalani proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami meyakini semua proses sudah dilakukan secara benar,” katanya.

Dengan keyakinan tersebut, Ari memastikan pihaknya siap menghadapi setiap perkembangan perkara yang mungkin muncul ke depan.

“Apa pun upaya-upaya yang dilakukan, kami tidak merasa khawatir menghadapinya,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook, majelis hakim merekomendasikan agar Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dugaan TPPU terkait aset yang nilainya diperkirakan mencapai Rp4,8 triliun.

Rekomendasi itu disampaikan setelah hakim menolak permintaan jaksa agar Nadiem dibebani pembayaran uang pengganti lebih dari Rp4 triliun dalam perkara yang sama.

Hakim anggota Eryusman menjelaskan, dugaan kepemilikan harta yang tidak sebanding dengan penghasilan terdakwa lebih tepat ditelusuri melalui mekanisme penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Majelis Hakim merekomendasikan agar penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini,” ujar Eryusman saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Menurut majelis, penolakan terhadap tuntutan uang pengganti senilai Rp4,8 triliun bukan berarti hakim menafikan dugaan adanya harta yang tidak seimbang.

Namun, majelis menilai jalur hukum yang ditempuh jaksa dalam perkara pokok tidak tepat untuk memulihkan dugaan aset tersebut, sehingga penelusurannya disarankan dilakukan melalui penyidikan TPPU secara terpisah. (Fajri)

JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan ruang publik yang lebih menghargai martabat perempuan serta mendorong terwujudnya kesetaraan gender.

Ajakan tersebut disampaikan sebagai respons atas perbincangan publik mengenai narasi yang mengangkat pengalaman biologis perempuan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan karya seni, budaya, maupun bentuk komunikasi publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Karena itu, setiap pesan yang disampaikan kepada publik diharapkan tidak memperkuat stigma maupun diskriminasi terhadap perempuan.

“Pengalaman biologis perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, maupun keguguran merupakan bagian dari kehidupan yang harus dipahami dengan empati dan penghormatan. Narasi yang menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan candaan atau penggambaran yang merendahkan berpotensi memperkuat stereotip gender yang menghambat terwujudnya kesetaraan perempuan dan laki-laki,” ujar Arifah dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, upaya mencegah kekerasan berbasis gender tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun budaya yang menghormati setiap individu. Penggunaan bahasa yang inklusif dan penyampaian pesan yang tidak menormalisasi diskriminasi dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara.

Arifah menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian. Namun, kebebasan tersebut perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama terhadap kelompok yang masih rentan mengalami ketidaksetaraan.

“Kemen PPPA menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut juga perlu disertai tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan dampak pesan yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya terhadap kelompok yang masih menghadapi berbagai bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi,” katanya.

Ia juga mengajak pelaku industri kreatif, media, tokoh masyarakat, hingga para pemimpin di berbagai tingkatan untuk bersama-sama membangun ruang publik yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kemen PPPA meyakini karya seni dan budaya memiliki kekuatan besar sebagai media edukasi, refleksi sosial, sekaligus penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan setara,” tutup Arifah.

Pernyataan Kemen PPPA disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terhadap narasi mengenai pengalaman biologis perempuan yang beredar di ruang publik.

Momentum tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa karya seni, budaya, maupun komunikasi publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai dan norma sosial, sehingga diharapkan dapat mendorong penghormatan terhadap martabat perempuan sekaligus memperkuat kesetaraan gender. (Fajri)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap praktik pemalsuan usia masih menjadi tantangan utama dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS tentang perlindungan anak di ruang digital.

Berdasarkan hasil survei yang menjadi acuan pemerintah, tiga dari lima anak mengaku memanipulasi usia agar tetap bisa membuat akun media sosial.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan persoalan tersebut muncul karena sistem verifikasi usia sepenuhnya berada di tangan masing-masing platform digital.

“Ada satu survei yang menunjukkan kalau ada lima anak, tiga anak dipastikan memalsukan usianya untuk bisa masuk ke media sosial. Ini sudah umum terjadi,” ujar Nezar Patria dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh platform memperkuat teknologi verifikasi usia tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi pengguna.

“Kita sudah sampaikan kepada platform karena yang bisa meregulasi ini adalah platform dengan solusi teknologi yang mereka miliki. Namun identifikasi usia juga harus tetap mematuhi prinsip pelindungan data pribadi,” katanya.

Nezar menjelaskan beberapa platform kini mulai memanfaatkan algoritma untuk mendeteksi akun yang diduga dimiliki anak di bawah umur sehingga aksesnya dapat dibatasi secara otomatis.

“Beberapa platform sudah mulai melakukan pembatasan. Ada anak yang sebelumnya memiliki akun, tetapi kemudian tidak dapat lagi mengakses akunnya karena teridentifikasi sebagai pengguna di bawah umur,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem teknologi, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan orang tua melalui pendampingan penggunaan media digital. Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan PP TUNAS dan pemerintah menegaskan implementasi aturan tersebut akan terus diperkuat bersama seluruh platform digital. (Fajri)