Beranda blog Halaman 11

Pemkab Kukar Bidik Peningkatan Kualitas Pelayanan Lewat Beasiswa Perangkat Desa

0
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menjajaki pemberian beasiswa sarjana bagi perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri setelah menerima aspirasi dari asosiasi perangkat desa yang menginginkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana.

Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap penjajakan dan perumusan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Pemerintah daerah belum menetapkan skema maupun mekanisme pelaksanaannya.

Aulia mengatakan, kebutuhan beasiswa itu disampaikan langsung oleh perwakilan asosiasi perangkat desa dalam pertemuan dengan dirinya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan keinginan aparatur desa meningkatkan pendidikan formal tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan.

“Mereka menginginkan bahwa ada beasiswa untuk teman-teman perangkat desa biar bisa sarjana,” kata Aulia.

Rencana ini menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa. Perangkat desa merupakan unsur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Peningkatan kapasitas aparatur diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Namun, keberhasilan program nantinya tidak hanya ditentukan oleh kesempatan memperoleh gelar sarjana, tetapi juga oleh kemampuan perangkat desa menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk memperbaiki pelayanan.

Karena itu, perumusan program perlu mempertimbangkan kebutuhan aparatur, kesesuaian bidang pendidikan, serta penerapan kompetensi setelah mereka menyelesaikan studi.

Salah satu hal yang sedang dipertimbangkan Pemkab Kukar ialah skema perkuliahan yang memungkinkan perangkat desa tetap bekerja sembari menempuh pendidikan tinggi.

Pilihan yang dijajaki mencakup perkuliahan daring atau online dan kemungkinan penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui RPL, capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja dapat diakui sesuai ketentuan yang berlaku.

Skema tersebut berpotensi memberikan fleksibilitas bagi perangkat desa yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti perkuliahan reguler. Meski demikian, penerapannya tetap bergantung pada persyaratan perguruan tinggi dan ketentuan akademik yang berlaku.

Pemkab Kukar masih perlu merumuskan bentuk dukungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat desa. Kepastian mengenai penerima beasiswa, pembiayaan, perguruan tinggi tujuan, hingga jadwal pelaksanaan juga menjadi bagian penting dalam penyusunan program.

Aulia berharap peningkatan pendidikan perangkat desa dapat berkontribusi langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Sehingga mereka juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan mereka yang ada di desa,” jelas Aulia.

Bagi Aulia, peningkatan kualitas pemerintahan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat kabupaten. Kapasitas aparatur di kecamatan, desa, dan kelurahan juga perlu diperkuat karena menjadi bagian dari fondasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pandangan tersebut menjadi landasan bagi Pemkab Kukar dalam menjajaki program beasiswa sarjana bagi perangkat desa. Penguatan SDM di tingkat bawah diharapkan dapat menopang pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

Meski demikian, rencana beasiswa ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diwujudkan. Kejelasan mekanisme dan sasaran program akan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan perangkat desa.

Aulia menegaskan, pembangunan kabupaten yang kuat harus ditopang oleh pemerintahan di tingkat bawah yang juga memiliki kapasitas memadai.

“Jangan berharap kita memiliki kabupaten yang kuat kalau kita tidak memiliki kecamatan yang kuat. Jangan berharap kita memiliki kecamatan yang kuat kalau kita tidak memiliki desa dan kelurahan yang kuat. Jadi penguatannya dari bawah,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Antar Pasien ke RSUD Bontang Bisa Gratis Parkir, Batas Waktu 10–15 Menit Masih Dikaji

0
RSUD Taman Husada Bontang melakukan simulasi sistem parkir otomatis sebagai persiapan penerapan parkir berbayar di lingkungan rumah sakit. (Dwi S/Radar Bontang)

BONTANG – Pengunjung yang hanya mengantar atau menjemput pasien di RSUD Taman Husada Bontang berpeluang dibebaskan dari biaya parkir. Manajemen rumah sakit tengah mengkaji pemberian waktu gratis sekitar 10–15 menit untuk kendaraan yang sekadar menurunkan penumpang, termasuk pengemudi ojek online (ojol). Namun, skema tersebut belum diputuskan dan masih menjadi bagian dari persiapan penerapan sistem parkir berbayar.

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Hatta, mengatakan pihaknya masih membahas mekanisme untuk membedakan kendaraan yang benar-benar parkir dengan kendaraan yang hanya singgah sebentar.

Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan karena tidak semua kendaraan yang masuk ke lingkungan rumah sakit bertujuan untuk parkir dalam waktu lama.

Sebagian pengunjung hanya mengantar pasien, menjemput anggota keluarga, atau menggunakan layanan transportasi daring untuk menuju rumah sakit.

“Kami belum mengatur secara resmi bagaimana proses untuk ojol dan pengunjung yang hanya nge-drop-off, dalam artian mereka tidak lama untuk menurunkan penumpang. Kami belum mengatur secara khusus bagaimana mekanismenya,” ujar Hatta, Selasa (27/10/2026).

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemberian batas waktu tertentu sebelum kendaraan dikenakan tarif parkir.

Dalam skema tersebut, kendaraan yang masuk dan keluar dalam waktu singkat berpotensi dibebaskan dari pembayaran.

Hatta mencontohkan batas waktu gratis dapat ditetapkan sekitar 10 hingga 15 menit. Kendaraan yang melebihi durasi tersebut baru dikenakan tarif sesuai ketentuan.

“Mungkin kalau nantinya sudah kami tetapkan dan kami atur, nantinya akan kami batasi. Misalkan mereka hanya mengantarkan dengan waktu diatas 10–15 menit baru berbayar. Tapi ketika di bawah itu bisa gratis,” jelasnya.

Meski demikian, Hatta menegaskan ketentuan tersebut masih sebatas opsi yang sedang dibahas dan belum menjadi keputusan resmi manajemen rumah sakit.

Pengaturan lebih lanjut diperlukan agar sistem parkir dapat mengakomodasi kebutuhan pengunjung tanpa mengganggu ketertiban kendaraan di lingkungan pelayanan kesehatan.

Terlebih, kendaraan yang masuk ke RSUD memiliki kepentingan berbeda, mulai dari pasien yang membutuhkan pemeriksaan, keluarga yang mengantar, hingga pengemudi ojol yang hanya menurunkan atau menjemput penumpang.

Sebelumnya, RSUD Taman Husada Bontang mulai melakukan simulasi penggunaan portal parkir otomatis pada Senin (26/10/2026).

Simulasi tersebut berlangsung selama lima hari sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem parkir berbayar yang direncanakan mulai November 2026.

Selain memperkenalkan mekanisme keluar-masuk kendaraan, rumah sakit juga melakukan penataan lokasi parkir untuk memisahkan kendaraan pegawai dengan pasien dan pengunjung.

Langkah tersebut dilakukan menyusul keterbatasan kapasitas lahan parkir yang selama ini menyebabkan penumpukan kendaraan di sejumlah titik.

Dalam penerapannya, manajemen rumah sakit juga masih mempertimbangkan kemudahan akses kendaraan yang hanya melakukan aktivitas antar-jemput pasien.

Hatta mengatakan tarif parkir yang disiapkan belum menggunakan sistem progresif atau penghitungan biaya berdasarkan durasi kendaraan berada di lokasi.

Untuk sepeda motor, tarif yang disebutkan sebesar Rp2.000.

“Untuk tarifnya juga belum progresif, karena kami mengikuti persyaratan,” katanya.

Dengan demikian, batas waktu gratis untuk kendaraan drop-off maupun pengemudi ojol masih menunggu keputusan resmi RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Mudah Marah hingga Menyakiti Diri Sendiri, Dokter RSUD Bontang: Jangan Abaikan Tanda Gangguan Kesehatan Mental

0
RSUD Taman Husada Bontang menggelar penyuluhan kesehatan mental untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengenali perubahan emosi dan perilaku yang membutuhkan pertolongan profesional. (Dwi S/Radar Bontang)

BONTANG – Perasaan sedih, kecewa, takut, hingga marah merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Namun, ketika emosi tersebut berlangsung berlebihan, sulit dikendalikan, bahkan mendorong seseorang membanting barang, menyakiti diri sendiri atau melukai orang lain, kondisi itu tidak boleh diabaikan. Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Taman Husada Bontang mengingatkan bahwa perubahan emosi dan perilaku yang mulai mengganggu kehidupan sehari-hari dapat menjadi tanda seseorang membutuhkan pertolongan profesional.

Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Taman Husada Bontang, dr. Dewi Maharni, M.Sc., Sp.KJ., mengatakan setiap orang memiliki respons emosional ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Rasa sedih, kecewa, marah, maupun takut tidak selalu menunjukkan adanya gangguan kesehatan mental. Emosi tersebut merupakan respons alami manusia terhadap situasi yang dihadapi.

“Semisal kita mengalami rasa sedih, kecewa, marah, dan takut, itu sesuatu hal yang biasa sebenarnya dan normal dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia,” ujar Dewi, Selasa (27/10/2026).

Namun, menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian ketika emosi yang muncul semakin intens, berlangsung berkepanjangan, atau mulai memengaruhi kemampuan seseorang menjalankan aktivitas sehari-hari.

Salah satu contohnya adalah kecemasan yang terus-menerus muncul hingga membuat seseorang merasa takut bertemu atau berinteraksi dengan orang lain.

Perubahan emosi juga dapat terlihat dari kemarahan yang semakin sulit dikendalikan.

Dewi menjelaskan, seseorang yang mengalami kesulitan mengendalikan kemarahan dapat menunjukkan perilaku seperti membanting barang ketika menghadapi persoalan.

Dalam kondisi yang lebih serius, perilaku tersebut bahkan dapat berkembang menjadi tindakan menyakiti diri sendiri maupun melukai orang lain.

“Kalau muncul gejala yang seperti itu, itulah tanda sepertinya kita sudah membutuhkan pertolongan,” jelasnya.

Meski demikian, Dewi menekankan bahwa munculnya emosi negatif tidak serta-merta berarti seseorang mengalami gangguan kejiwaan.

Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, terutama seberapa kuat emosi tersebut dirasakan, berapa lama berlangsung, dan sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Perubahan emosi yang mulai mengganggu pekerjaan, pendidikan, hubungan keluarga, maupun interaksi sosial menjadi alasan penting untuk mencari bantuan.

Karena itu, masyarakat perlu lebih peka terhadap kondisi mental diri sendiri, termasuk mengenali perubahan perilaku yang sebelumnya tidak biasa terjadi.

Dewi mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut, terutama ketika seseorang mulai mengalami kesulitan mengendalikan respons emosionalnya.

Menurutnya, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dapat membantu seseorang memahami persoalan yang sedang dialami.

Melalui pemeriksaan dan konsultasi, tenaga profesional dapat melakukan penilaian terhadap kondisi mental sekaligus menentukan bentuk pendampingan atau penanganan yang diperlukan.

“Berkonsultasi dengan tenaga profesional dapat menjadi langkah untuk memahami kondisi yang dialami, sekaligus memperoleh penanganan yang sesuai,” tambahnya.

Selain kesadaran individu, dukungan keluarga dan lingkungan terdekat juga memiliki peran penting.

Seseorang yang sedang menghadapi tekanan emosional membutuhkan ruang untuk menyampaikan perasaan dan persoalan tanpa langsung mendapatkan penilaian negatif.

Sikap mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu menciptakan rasa aman sehingga orang yang mengalami kesulitan emosional lebih terbuka mencari pertolongan.

Sebaliknya, mengabaikan perubahan perilaku atau menganggap persoalan kesehatan mental sebagai sesuatu yang memalukan dapat membuat seseorang enggan menyampaikan kondisi yang dialaminya.

Melalui kegiatan penyuluhan kesehatan jiwa yang digelar RSUD Taman Husada Bontang, masyarakat didorong memahami pentingnya menjaga kesehatan mental sebagaimana menjaga kesehatan fisik.

Edukasi tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran bahwa gangguan kesehatan mental dapat dialami siapa saja dan membutuhkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Dewi mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu sampai perubahan emosi berkembang menjadi perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

“Kalau muncul gejala yang seperti itu, itulah tanda sepertinya kita sudah membutuhkan pertolongan,” tegasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Kesehatan Mental Tak Boleh Diabaikan, RSUD Bontang Ajak Warga Kenali Gangguan Kejiwaan sejak Dini

0
Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Taman Husada Bontang, dr. Dewi Maharni, M.Sc., Sp.KJ., memberikan penyuluhan kesehatan mental kepada pasien dan pengunjung rumah sakit. (Dwi S/Radar Bontang)

BONTANG – Persoalan kesehatan mental tidak boleh dipandang sebelah mata. Gangguan kondisi kejiwaan dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, hingga produktivitas seseorang apabila tidak mendapatkan perhatian. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, RSUD Taman Husada Bontang menggelar penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus mengajak warga lebih terbuka mengenali kondisi mental dan tidak ragu mencari pertolongan profesional.

Penyuluhan berlangsung di lobi pendaftaran Gedung A atau gedung utama RSUD Taman Husada Bontang, Senin (26/10/2026).

Kegiatan tersebut menyasar pasien dan pengunjung yang sedang berada di rumah sakit, termasuk sejumlah pasien dari ruang pelayanan serta Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa menjaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga keseimbangan mental dan emosional.

Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Taman Husada Bontang, dr. Dewi Maharni, M.Sc., Sp.KJ., hadir sebagai narasumber untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya mengenali kondisi kejiwaan.

Menurut Dewi, pemahaman masyarakat terhadap kesehatan mental perlu terus ditingkatkan agar persoalan yang dialami tidak diabaikan hingga mengganggu kehidupan sehari-hari.

“Melalui edukasi kesehatan jiwa, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenali kondisi mental, memahami pentingnya menjaga keseimbangan emosional, serta meningkatkan kesadaran untuk mencari bantuan profesional apabila mengalami masalah kejiwaan,” jelasnya.

Kesehatan mental memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Kondisi psikologis yang terganggu dapat memengaruhi kemampuan menjalankan aktivitas, berinteraksi dengan lingkungan, maupun mempertahankan produktivitas.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa persoalan kejiwaan merupakan bagian dari masalah kesehatan yang juga membutuhkan perhatian dan penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Penyuluhan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mendorong masyarakat lebih terbuka membicarakan kesehatan mental.

Selama ini, persoalan kejiwaan kerap menjadi hal yang sulit disampaikan karena adanya rasa malu, kekhawatiran, atau anggapan negatif terhadap orang yang membutuhkan layanan kesehatan mental.

Melalui edukasi langsung di lingkungan rumah sakit, RSUD Taman Husada berupaya meningkatkan kesadaran bahwa berkonsultasi mengenai kondisi psikologis merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan.

Pemilihan lobi pendaftaran sebagai lokasi penyuluhan juga memungkinkan informasi kesehatan jiwa menjangkau pasien dan pengunjung yang datang untuk mendapatkan berbagai layanan medis.

Dengan demikian, edukasi tidak hanya diterima masyarakat yang secara khusus mengakses layanan kesehatan jiwa, tetapi juga pengunjung rumah sakit secara umum.

Dewi mengingatkan pentingnya mengenali perubahan kondisi mental dan emosional, terutama apabila mulai memengaruhi aktivitas maupun hubungan sosial.

Masyarakat juga didorong mencari bantuan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi apabila menghadapi persoalan kejiwaan yang membutuhkan penanganan.

Menurutnya, kesadaran untuk berkonsultasi menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh informasi, pemeriksaan, serta pendampingan sesuai kebutuhan.

“Adapun bagi masyarakat, untuk tidak ragu berkonsultasi dengan tenaga profesional ketika membutuhkan bantuan,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

RSUD Bontang Minta Alarm Kebakaran di Setiap Ruangan Diperiksa Ulang, Gedung Lama Jadi Perhatian

0
Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Hatta, saat memberikan keterangan seusai kegiatan simulasi di lingkungan rumah sakit. (Dwi S/Radar Bontang)

BONTANG – Sistem peringatan dini kebakaran di RSUD Taman Husada Bontang menjadi perhatian manajemen rumah sakit. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) diminta memeriksa ulang alarm kebakaran di setiap ruangan, terutama gedung utama atau gedung lama. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat berfungsi optimal sehingga potensi kebakaran dapat segera terdeteksi sebelum membahayakan pasien, tenaga kesehatan, maupun pengunjung.

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Hatta, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Disdamkartan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem alarm kebakaran di lingkungan rumah sakit.

Permintaan tersebut disampaikan pekan lalu sebagai bagian dari evaluasi kesiapan sarana keselamatan, khususnya pada bangunan yang telah lama digunakan untuk pelayanan kesehatan.

“Untuk minggu lalu memang pihak kami memanggil Disdamkartan untuk mengecek kondisi alarm kebakaran di setiap ruangan RSUD, khususnya di gedung utama. Kami meminta untuk bisa dicek ulang,” ujar Hatta, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, pemeriksaan ulang diperlukan untuk memastikan perangkat peringatan dini benar-benar dapat digunakan apabila terjadi keadaan darurat.

Terlebih, aktivitas pelayanan di rumah sakit berlangsung setiap hari dan melibatkan pasien dengan kondisi kesehatan berbeda, termasuk mereka yang membutuhkan bantuan petugas apabila harus dievakuasi.

Karena itu, kesiapan sistem proteksi kebakaran menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keselamatan seluruh penghuni dan pengguna layanan rumah sakit.

Menindaklanjuti koordinasi tersebut, Disdamkartan Bontang telah melakukan inspeksi sarana dan sistem proteksi kebakaran di RSUD Taman Husada pada Kamis (22/10/2026).

Pemeriksaan dipimpin Inspektur Kebakaran Nyoto Siswoyo bersama Penyuluh Kebakaran Rudi Kuncoro dan tim Seksi Pencegahan Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan sarana proteksi kebakaran aktif maupun pasif di lingkungan rumah sakit.

Proteksi aktif mencakup perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangani kebakaran, termasuk alarm serta peralatan pemadaman. Sementara proteksi pasif berkaitan dengan unsur keselamatan bangunan yang membantu membatasi penyebaran api dan mendukung proses evakuasi.

Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin, melalui Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat, Zainal, mengatakan inspeksi dilakukan untuk memastikan seluruh sarana keselamatan kebakaran tidak sekadar tersedia secara fisik, tetapi juga layak digunakan.

“Kami ingin memastikan sarana proteksi kebakaran tidak hanya tersedia, tetapi juga dalam kondisi layak dan siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat,” ujar Zainal.

Menurutnya, pemeriksaan menjadi bagian dari langkah pencegahan agar potensi gangguan pada sistem proteksi kebakaran dapat diketahui lebih awal.

Disdamkartan juga mendorong manajemen rumah sakit melakukan evaluasi dan pemeliharaan secara berkala terhadap seluruh perangkat keselamatan kebakaran.

Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut apabila ditemukan sarana yang memerlukan perawatan, perbaikan, maupun penyesuaian.

Namun, dalam keterangan yang disampaikan, belum dirinci apakah inspeksi tersebut menemukan alarm yang tidak berfungsi atau perangkat proteksi kebakaran yang harus segera diperbaiki.

Pemeriksaan ulang yang diminta manajemen RSUD terutama diarahkan untuk memastikan kesiapan sistem peringatan dini pada gedung utama, mengingat bangunan tersebut masih digunakan dalam aktivitas pelayanan kesehatan.

Zainal menegaskan pentingnya memastikan seluruh sarana proteksi kebakaran selalu dalam kondisi siap digunakan, bukan hanya ketika dilakukan pemeriksaan.

“Kami ingin memastikan sarana proteksi kebakaran tidak hanya tersedia, tetapi juga dalam kondisi layak dan siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat,” tegasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Bahlil Bongkar Dugaan Tambang di Kebun Sawit, Sejumlah Perusahaan Mulai Diperiksa

0

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap dugaan aktivitas pertambangan di kawasan perkebunan kelapa sawit. Sejumlah perusahaan kini menjalani pemeriksaan untuk memastikan legalitas kegiatan dan kepatuhan terhadap aturan pertambangan.

Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan lahan perkebunan untuk aktivitas pertambangan. Pemerintah perlu memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai perizinan serta menelusuri kemungkinan pelanggaran yang dapat menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan.

Koran Nusantara edisi ini juga mengulas peluang pengembangan bahan bakar E50 untuk memperkuat industri dalam negeri. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong perguruan tinggi meningkatkan riset guna mendukung inovasi energi nasional.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com
https://digital.koranusantara.com/kn27okt2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

Temui Warga saat Dini Hari, Bupati Sri Juniarsih Desak PLN Segera Perbaiki Aliran Listrik

0
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat menemui masyarakat di halaman rumah jabatannya.

BERAU – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kabupaten Berau memicu aksi protes masyarakat. Setelah mendatangi kantor PLN UP3 Berau, sejumlah warga kembali mendatangi rumah jabatan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, pada dini hari untuk menyampaikan keluhan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Sri Juniarsih menjelaskan bahwa gangguan listrik terjadi akibat kerusakan pada sistem interkoneksi setelah sebuah pohon menimpa tower jaringan listrik.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan musibah di luar dugaan. Saat ini, pihak PLN tengah berupaya memulihkan pasokan listrik dengan memanfaatkan jaringan yang tersedia.

Bupati mengaku telah menghubungi pihak PLN untuk mendorong percepatan penanganan gangguan tersebut. Ia juga meminta masyarakat bersabar dan memahami situasi yang sedang terjadi.

“Bukan hanya teman-teman saja yang merasa terganggu, saya juga merasakan dampak dari pemadaman listrik ini,” ujarnya.

Meski demikian, Sri Juniarsih meminta PLN Berau tidak berlama-lama dalam melakukan perbaikan. Ia menilai estimasi waktu hingga tujuh hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut terlalu lama.

“Kalau bisa lebih cepat dari 7 hari,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terpancing hingga menimbulkan gesekan.

“Saya tidak ingin terjadi gesekan-gesekan. Tolong pahami keadaan ini, karena ini terjadi di luar dugaan kita,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Berau, Erwinton Naibaho, menjelaskan bahwa estimasi tujuh hari merupakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan perbaikan tower yang roboh.

“Tower yang rubuh ini merupakan jalur utama sistem interkoneksi yang memasok listrik ke Berau,” ujarnya.

Ia mengatakan, tim pertama telah berada di lokasi untuk melakukan investigasi terhadap tower yang patah. Sementara tim kedua dan ketiga sedang dalam perjalanan dari Samarinda dan Balikpapan dengan membawa tower darurat atau tower emergency.

Menurut Erwinton, tower darurat tersebut dirancang untuk membantu memulihkan jaringan ketika tower utama mengalami kerusakan atau roboh.

“Untuk sementara, kita akan menggunakan tower emergency sampai sistemnya pulih kembali. Setelah itu, baru kita bangun tower permanen,” jelasnya.

Pihaknya pun berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan perbaikan dalam beberapa hari ke depan agar pasokan listrik di Kabupaten Berau dapat kembali normal.

“Besok tim beserta peralatan pendukung akan tiba di lokasi,” pungkasnya. (adv)

Berupaya Menjaga Kelanjutan Pembangunan, Sri Juniarsih Jemput Anggaran ke Pusat

0
Bupati Berau, Sri Juniarsih.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Salah satu langkah yang ditempuh Bupati Berau, Sri Juniarsih, yakni melakukan pendekatan langsung ke sejumlah kementerian untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Upaya tersebut dilakukan agar program prioritas dan agenda pembangunan di Bumi Batiwakkal tetap berjalan, meskipun kemampuan keuangan daerah menghadapi keterbatasan.

Sri Juniarsih mengatakan, upaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa dilakukan secara instan. Ada sejumlah mekanisme dan tahapan yang harus dipenuhi agar usulan pembangunan daerah dapat diakomodasi.

Karena itu, Pemkab Berau terus mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, terutama untuk memperjuangkan program pembangunan yang dinilai penting bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan saja upaya saya ke kementerian ini bisa segera terealisasi dan segera membangun,” ujarnya, Senin (26/10/2026).

Di sisi lain, Sri mengakui, kondisi anggaran saat ini turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang telah direncanakan. Pemkab Berau harus melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.

Menurutnya, proyek yang telah memasuki tahap lelang dan mulai dikerjakan dipastikan tetap berlanjut. Namun, proyek yang masih dalam proses lelang tetapi belum menunjukkan progres pengerjaan berpotensi ditunda.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menyikapi keterbatasan anggaran, sekaligus memastikan belanja pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.

“Karena kami tidak mau berutang,” tegasnya.

Untuk memperbesar peluang mendapatkan tambahan dukungan pendanaan, Sri memastikan agenda kunjungan ke sejumlah kementerian masih akan berlanjut hingga akhir November mendatang.

Beberapa instansi yang masuk dalam agenda tersebut di antaranya Kementerian Ekonomi Kreatif, kementerian yang membidangi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) RI, serta sejumlah direktorat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kunjungan tersebut diarahkan untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan program masing-masing instansi.

Melalui langkah itu, Pemkab Berau berharap sejumlah usulan yang disampaikan dapat memperoleh dukungan konkret, sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sri menilai, upaya jemput bola menjadi penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas.

“Kita mengetuk pintu pemerintah kementerian di tengah efisiensi yang ada saat ini, karena kita berupaya agar Berau, tetap bisa membangun. Semoga upaya yang kita lakukan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Camat Sepaku Tekankan Kesiapsiagaan Dini dalam Pengurangan Risiko Bencana

0
Suasana Focus Group Discussion (FGD) Kecamatan Sepaku. (Ist)

PENAJAM PASER UTARA — Pemerintah Kecamatan Sepaku mendukung penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pengumpulan data tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memetakan potensi ancaman bencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah Sepaku.

FGD tersebut bertujuan menghimpun data dan informasi mengenai potensi ancaman bencana, tingkat kerentanan wilayah, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Data yang dikumpulkan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Camat Sepaku, G. Abimanyu Arliandito, menyampaikan bahwa pengumpulan data di tingkat desa dan kelurahan merupakan bagian penting dalam mengidentifikasi potensi risiko bencana. Menurutnya, informasi yang akurat akan membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi dan penanganan yang lebih tepat.

“Penyusunan kajian risiko bencana ini penting untuk mengetahui potensi ancaman dan kerawanan di wilayah kita. Dengan data yang akurat, langkah pencegahan dan penanganan dapat direncanakan lebih baik sesuai kondisi masing-masing desa dan kelurahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika bencana terjadi. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun kesiapsiagaan sejak dini, termasuk memahami potensi ancaman yang ada di lingkungan masing-masing.

“Kesiapsiagaan harus dimulai sebelum bencana terjadi. Karena itu, pemetaan risiko menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan kewaspadaan, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui langkah yang perlu dilakukan apabila terjadi keadaan darurat,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan sangat diperlukan karena mereka lebih memahami kondisi wilayah, karakteristik lingkungan, serta potensi kerawanan yang dihadapi masyarakat setempat.

Melalui koordinasi lintas sektor, informasi dari tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat dihimpun secara menyeluruh. Dengan demikian, kajian risiko bencana yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas mitigasi.

“Peran pemerintah desa dan kelurahan sangat penting dalam memberikan informasi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Kolaborasi semua pihak diperlukan agar data yang dihimpun benar-benar menggambarkan potensi risiko dan kebutuhan penanganan di lapangan,”ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat dalam membangun wilayah yang tangguh terhadap bencana. Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan.

Pemerintah Kecamatan Sepaku pun mendorong masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan sekitar serta mendukung berbagai upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah.

Melalui kegiatan FGD tersebut, Pemerintah Kecamatan Sepaku berharap penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten PPU dapat menghasilkan data yang komprehensif dan menjadi landasan bagi perencanaan mitigasi yang lebih terarah, guna mewujudkan wilayah yang aman, tangguh, dan siap menghadapi potensi bencana.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat,” pungkasnya. (ADV)

Pewarta : Deddypz

E50 Jadi Peluang Industri Dalam Negeri, Mendiktisaintek Dorong Riset Kampus

0
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyoroti peluang pengembangan industri dalam negeri melalui pemanfaatan kebutuhan energi nasional, termasuk rencana pengembangan E50, dalam diskusi panel DTIIF 2026 di Jakarta.

JAKARTA – Rencana pengembangan bahan bakar campuran etanol 50 persen atau E50 membuka peluang bagi penguatan industri dalam negeri. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menilai kebutuhan energi nasional perlu dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan teknologi, memperkuat kapasitas produksi domestik, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pesan tersebut disampaikan Brian dalam diskusi panel Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, Senin (26/10/2026).

Ia menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghasilkan riset dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurut Brian, riset kampus tidak cukup hanya menghasilkan publikasi ilmiah. Hasil penelitian perlu dikembangkan menjadi teknologi, produk, dan proyek yang dapat diterapkan di sektor industri.

“Kami mendorong di kampus-kampus, penelitian dan riset tidak hanya berhenti sampai publikasi, tetapi lebih lanjut bagaimana kita bisa menghasilkan proyek-proyek dan karya-karya yang sinergis dengan industri,” tegas Brian.

Dalam konteks kemandirian energi, Brian mencontohkan peluang pengembangan industri yang muncul dari kebutuhan nasional, termasuk melalui program B50 dan E50. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pijakan untuk membangun kapasitas produksi di dalam negeri sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya industri baru.

Pemerintah sendiri tengah menyiapkan pengembangan E50 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Program ini diarahkan pada pencampuran etanol dengan bensin, dengan kesiapan pasokan bahan baku dan kapasitas industri domestik menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya.

Peluang tersebut juga berkaitan dengan potensi sumber daya alam Indonesia. Namun, potensi bahan baku perlu didukung teknologi pengolahan, riset, dan pengembangan kemampuan industri agar dapat menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Brian menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting untuk menjawab tantangan tersebut melalui pengembangan keahlian, riset terapan, serta penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku industri.

“Ini tugas besar para teknokrat kampus untuk bekerja keras, memastikan kesiapan perguruan tinggi untuk mendukung kebutuhan industri melalui pengembangan sumber daya manusia dan riset yang relevan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyoroti pentingnya inovasi teknologi untuk mengubah potensi dan keunggulan komparatif Indonesia menjadi nilai tambah ekonomi.

“Jadi, semuanya membutuhkan teknologi inovasi. Tanpa inovasi, kita hanya bisa menjual bahan asli,” ujar Rachmat.

Diskusi panel DTIIF 2026 tersebut juga menghadirkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri menjadi salah satu langkah untuk memastikan kebutuhan strategis nasional dapat mendorong tumbuhnya kemampuan teknologi di dalam negeri. Melalui riset yang relevan dan pengembangan SDM, kampus diharapkan berkontribusi dalam membangun industri bernilai tambah, termasuk industri pendukung kebutuhan energi nasional.

 

Pewarta/ Editor : Nicha R