Beranda blog Halaman 12

Festival Tari Dunia di Jakarta Catat Lonjakan Peserta dan Pengunjung

redaksi2
-
0
Festival Tari Dunia di Jakarta Catat Lonjakan Peserta dan Pengunjung

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan Indonesia World Dance Festival (IWDF) 2026 menjadi salah satu strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di Ibu Kota.

Menurut Rano, kegiatan berbasis seni dan budaya kini memiliki dampak ekonomi yang nyata dan dapat menjadi solusi menghadapi tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

“Kondisi ekonomi dunia memang sedang menghadapi berbagai tantangan. Namun kita tidak boleh terjebak dalam situasi itu,” ujarnya saat membuka IWDF 2026 di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Ia mengatakan penguatan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada sektor bisnis konvensional, tetapi juga dapat didorong melalui kebudayaan, kreativitas, dan olahraga.

“Karena itu, kita harus melakukan pembiayaan kreatif, bukan hanya melalui sektor ekonomi, tetapi juga lewat kebudayaan, kreativitas, dan olahraga,” katanya.

IWDF 2026 digelar di Pos Bloc Jakarta Pusat sebagai bagian dari peringatan Hari Tari Sedunia sekaligus rangkaian menuju perayaan 500 tahun Kota Jakarta pada 2027.

Festival tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang tetap memiliki identitas budaya kuat.

Rano mengungkapkan jumlah peserta dan pengunjung IWDF tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

IWDF 2026 diikuti lebih dari 1.200 penari dari sekitar 80 sanggar tari dan diperkirakan dihadiri sekitar 10 ribu pengunjung.

“Kalau tahun 2025 pesertanya lebih dari 800 orang, sekarang sudah mencapai 1.200 orang. Hampir 80 sanggar terlibat, bahkan juga mengundang peserta dari Korea,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan seni tari kini semakin menjadi ruang kolaborasi budaya lintas negara dan generasi.

Rano juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan berbagai agenda internasional menuju perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027 mendatang.

“Kami ingin menjadikan Jakarta sebagai panggung budaya dunia. Untuk perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027, kami sedang menyiapkan berbagai agenda internasional yang melibatkan lebih banyak negara dan perwakilan dari berbagai benua,” katanya.

IWDF 2026 diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Rosmala Sari Dewi.

Festival menghadirkan berbagai kegiatan seperti parade tari, lokakarya, battle dance fusion, flashmob, kompetisi tari, hingga pertunjukan seniman nasional dan internasional di sejumlah lokasi di Jakarta.

Peningkatan jumlah peserta dan pengunjung pada tahun ini dinilai menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan seni budaya yang kini mulai dipandang sebagai bagian penting dari penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata kota. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Polri Tak Hanya Jaga Kamtibmas, Tapi Juga Dukung Pertanian

redaksi2
-
0
Polri Tak Hanya Jaga Kamtibmas, Tapi Juga Dukung Pertanian

PENAJAM PASER UTARA – Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan di lapangan. Salah satunya dilakukan Kapolsek Babulu IPTU Andi Fatahuddin, S.H., M.H., dengan melakukan pengecekan langsung terhadap empat lokasi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan lahan pertanian yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan pemerintah.

Pengecekan meliputi kondisi lahan, pertumbuhan tanaman, ketersediaan sarana pendukung pertanian, hingga berbagai kendala yang dihadapi para petani di lapangan.

Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Andreas Alek Danantara, S.I.K., M.M., M.Tr.SOU melalui Kapolsek Babulu IPTU Andi Fatahuddin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

“Kami hadir untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik. Melalui pengecekan langsung ke lapangan, kami dapat mengetahui perkembangan tanaman sekaligus memberikan motivasi kepada para petani agar terus meningkatkan produktivitas pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan pangan menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat kepolisian.

Ia menjelaskan, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian semata, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek juga berdialog langsung dengan para petani untuk mendengarkan berbagai masukan terkait kebutuhan pertanian, mulai dari kondisi lahan hingga upaya peningkatan hasil panen.

Langkah itu disebut sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah berjalan efektif di tingkat lapangan.

Pengecekan di empat lokasi lahan pertanian tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat petani dalam mengelola lahan produktif sehingga dapat menghasilkan panen yang maksimal.

Selain mendukung ketahanan pangan daerah, peningkatan hasil pertanian juga diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Babulu.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Babulu menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan ketahanan pangan yang kuat demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. (MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S

Teguran Simpatik Diharapkan Tingkatkan Disiplin Pengendara

redaksi2
-
0
Teguran Simpatik Diharapkan Tingkatkan Disiplin Pengendara

PENAJAM PASER UTARA – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Penajam Paser Utara (PPU) terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Jumat (29/5/2026).

Kegiatan penertiban dilakukan di sejumlah titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, terutama pada jam-jam meningkatnya aktivitas masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan teguran persuasif kepada pengendara yang tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, maupun tidak melengkapi surat kendaraan.

Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara, S.I.K., M.M., M.Tr.SOU melalui Kasat Lantas AKP Dedik I. Prasetyo, S.H., M.H., mengatakan langkah edukatif menjadi prioritas sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

“Kami mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Teguran yang diberikan bertujuan untuk mengingatkan, bukan semata-mata menindak. Harapannya tumbuh kesadaran dari dalam diri pengendara untuk lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan,” ujarnya.

Selain memberikan teguran, personel Satlantas juga menyampaikan edukasi keselamatan kepada masyarakat agar tidak terburu-buru saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, serta tetap mengutamakan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya.

Pendekatan simpatik tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah pengendara mengaku lebih memahami pentingnya keselamatan berkendara setelah mendapat penjelasan langsung dari petugas di lapangan.

Satlantas Polres PPU menilai pendekatan humanis menjadi salah satu langkah efektif untuk membangun kesadaran masyarakat tanpa harus selalu mengedepankan penindakan hukum.

Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polres PPU berharap disiplin masyarakat dalam berlalu lintas terus meningkat sehingga tercipta situasi jalan raya yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. (MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S

Penguatan Dolar AS Bayangi Pergerakan Rupiah

redaksi2
-
0
Penguatan Dolar AS Bayangi Pergerakan Rupiah

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Jumat (29/5/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah 35 poin ke level Rp17.880 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.845.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah menguatnya dolar AS yang didorong sentimen global serta ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga Amerika Serikat.

Pengamat ekonomi dan mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan dolar AS dipicu membaiknya sentimen pasar setelah muncul laporan mengenai draf kesepakatan perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

“Sentimen pasar membaik setelah muncul laporan bahwa Washington dan Teheran telah mencapai draf kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari sementara negosiasi terus berlanjut mengenai program nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, perkembangan tersebut sedikit meredakan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, meski risiko geopolitik masih membayangi karena aktivitas pelayaran di Selat Hormuz belum sepenuhnya pulih.

Selain faktor geopolitik, pasar juga mencermati data inflasi Amerika Serikat yang masih berada di atas ekspektasi.

Kondisi tersebut memperkuat perkiraan bahwa Federal Reserve atau bank sentral AS masih akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

“Inflasi pengeluaran konsumsi pribadi yang lebih tinggi dari perkiraan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama,” ujarnya.

Ibrahim menambahkan, pelaku pasar turut merespons perlambatan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal pertama 2026 serta kenaikan klaim pengangguran mingguan yang melebihi perkiraan.

Faktor-faktor tersebut membuat pergerakan mata uang emerging market, termasuk rupiah, masih berada dalam tekanan.

“Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 35 poin, sebelumnya sempat melemah 55 poin di level Rp17.880 dari penutupan sebelumnya di level Rp17.845,” katanya.

Untuk perdagangan pekan depan, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah masih akan fluktuatif dengan kecenderungan melemah.

Ia memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp17.880 hingga Rp17.940 per dolar AS, dengan rentang perdagangan mingguan berada di level Rp17.800 sampai Rp18.100 per dolar AS. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Perpres MBG Wajibkan Pelibatan UMKM dan BUMDes dalam Rantai Pasok

redaksi2
-
0
Perpres MBG Wajibkan Pelibatan UMKM dan BUMDes dalam Rantai Pasok

SAMARINDA – Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah mulai menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Program yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu diminta benar-benar berpihak kepada pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr. Sani Bin Husain, menegaskan pengelola SPPG tidak boleh hanya bergantung pada supplier besar maupun produk pabrikan dalam memenuhi kebutuhan program MBG.

Menurutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sejak awal telah menekankan bahwa program MBG harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan melibatkan usaha lokal di daerah.

“Terkait adanya isu SPPG yang masih menggunakan produk dari supplier besar atau barang pabrikan, perintah Presiden sudah jelas, untuk memprioritaskan UMKM,” kata Dr. Sani, Jumat (29/5/2026).

Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah memberikan arahan tegas agar setiap SPPG tidak menolak produk UMKM maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari masyarakat kecil.

“Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak boleh menolak produk UMKM maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa para petani, peternak, dan nelayan kecil ke SPPG,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan SPPG di daerah seharusnya tidak hanya menjadi dapur penyedia makanan, tetapi juga berfungsi sebagai pembina dan penggerak ekosistem ekonomi masyarakat sekitar.

Ia menilai jika ada pelaku UMKM yang belum memenuhi standar kualitas atau kuantitas, maka tugas pengelola SPPG adalah melakukan pembinaan dan pendampingan, bukan justru menolak dan beralih ke distributor besar.

“Mereka justru harus dirangkul, dibina dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.

Dr. Sani juga menyinggung dasar hukum pelaksanaan program MBG yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Menurutnya, dalam Pasal 38 ayat 1 Perpres tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan MBG wajib memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan UMKM, koperasi, BUMDes, hingga usaha kecil lainnya.

“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDes,” jelasnya.

Ia menilai program MBG memiliki multiplier effect besar karena tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat bawah apabila rantai pasoknya melibatkan pelaku usaha lokal.

Karena itu, Komisi II DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan agar tetap sesuai dengan tujuan awal pemerintah pusat.

“Pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

IPN Kaltim Dorong Perubahan Skema Kontrak PPPK Hingga Pensiun

redaksi2
-
0
IPN Kaltim Dorong Perubahan Skema Kontrak PPPK Hingga Pensiun

SAMARINDA – Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak pemerintah memberikan kepastian masa kerja bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2022 dengan menerapkan SK hingga batas usia pensiun (BUP).

Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kaltim yang membahas perpanjangan SK PPPK Dikmen Kaltim, Selasa (26/5/2026).

Ketua IPN Kaltim, Ambo Alang, mengatakan para guru PPPK berharap pemerintah tidak lagi menerapkan sistem perpanjangan kontrak berkala yang dinilai menimbulkan ketidakpastian kerja.

“Usulan dari forum DPD IPN Provinsi Kalimantan Timur meminta kepada pihak pemerintah agar PPPK angkatan Ditjen tahun 2022 yang akan diperpanjang SK-nya Februari nanti supaya bisa dapat SK sampai batas usia pensiun,” kata Ambo.

Menurutnya, mayoritas pihak yang hadir dalam RDP mendukung aspirasi tersebut, mulai DPRD Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), PGRI hingga Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

“Alhamdulillah tadi dari peserta rapat mulai dari PGRI, DPR, pendidikan, BKD semua menyetujui termasuk tim TGUPP daripada Pak Gubernur,” ujarnya.

Meski demikian, Ambo menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya gubernur, terkait kebijakan perpanjangan SK PPPK hingga usia pensiun.

Ia menyebut beberapa daerah lain di Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan serupa, termasuk Jawa Timur dan sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu.

“Kaltim ini basisnya berada di sekitar IKN. Sangat disayangkan kalau Kaltim belum bisa memberikan penghargaan kepada PPPK supaya mereka merasa nyaman dan tenteram dalam bekerja,” katanya.

Menurut Ambo, ketidakpastian kontrak membuat sebagian guru PPPK belum merasa aman dalam bekerja sehingga berpotensi mengganggu fokus mengajar di sekolah.

“Bagaimana generasi muda bisa dicerdaskan kalau gurunya masih selalu berkotak-katik dengan perpanjangan SK,” tegasnya.

IPN Kaltim juga meminta pemerintah tidak membuka formasi CPNS atau PPPK baru sebelum persoalan status PPPK angkatan 2022 memperoleh kepastian.

“Kami berharap pemerintah jangan membuka kuota PNS atau CPNS tahun 2027 sebelum nasib PPPK di Kalimantan Timur terutama angkatan 2022 mendapat kejelasan SK batas usia pensiun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Agus Suwandy menilai pemerintah daerah perlu memberikan kepastian status kerja kepada para guru PPPK agar tidak terus dilanda keresahan.

“Karena kita ini punya mandatory spending, itu belanja wajib. Harusnya tidak ada persoalan,” kata Agus Suwandy.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengakomodasi seluruh kebutuhan tenaga guru PPPK, termasuk kepastian honorarium, kontrak kerja, hingga masa usia pensiun.

“Harus memang diakomodir semua kepentingan ini sehingga tahun depan tidak ada masalah lagi mengenai honor kewajibannya maupun kontraknya, perpanjangan kontraknya, masa usia pensiunnya harus sampai di sana semua,” ujarnya.

Agus juga meminta pemerintah menghitung secara pasti kebutuhan guru SMA dan SMK di Kaltim setiap tahun agar persoalan kekurangan tenaga pengajar tidak terus berulang.

Politikus Gerindra itu bahkan meminta pemerintah tidak lagi membuka formasi guru PPPK baru sebelum status PPPK yang ada saat ini diselesaikan.

“Pemerintah kita harapkan tidak lagi mengangkat pegawai guru PPPK untuk tahun ini maupun tahun depan sebelum persoalan status mereka ini selesai,” tegasnya.

DPRD Kaltim mendorong hasil RDP tersebut ditindaklanjuti melalui pembahasan regulasi dan penganggaran agar kepastian status PPPK guru di Kaltim dapat segera direalisasikan sebelum Februari 2027. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

Semangat Kurban Warga Kutim Tetap Tinggi Meski Ekonomi Tertekan

redaksi2
-
0
Semangat Kurban Warga Kutim Tetap Tinggi Meski Ekonomi Tertekan

SANGATTA – Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah menjadi momentum memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat Kutai Timur (Kutim), meski kondisi ekonomi masih memberi tekanan bagi sebagian warga.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban tahun ini. Menurutnya, semangat berbagi yang tetap terjaga menunjukkan kuatnya rasa empati dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Ini menunjukkan masyarakat kita memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Jimmi, Iduladha bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong di tengah kehidupan masyarakat.

Ia menilai kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi teladan penting tentang ketulusan menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh kesabaran dan keimanan.

“Keteladanan tersebut mengajarkan bahwa pengorbanan sejati lahir dari iman, kesabaran, dan ketulusan hati,” katanya.

Jimmi mengatakan gema takbir yang berkumandang saat Iduladha seharusnya juga menjadi pengingat untuk terus menjaga ukhuwah dan memperkuat rasa kebersamaan antarwarga.

“Gema takbir yang berkumandang mengingatkan kita untuk memperkuat ukhuwah, kebersamaan, dan kepedulian kepada sesama,” tuturnya.

Ia menilai semangat berbagi melalui ibadah kurban menjadi bukti masyarakat Kutim tetap memiliki solidaritas yang kuat meski dihadapkan pada tekanan ekonomi dan dampak inflasi.

Menurutnya, kondisi ekonomi yang tidak mudah justru harus dijadikan momentum untuk saling membantu dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Jimmi berharap nilai gotong royong dan kebersamaan yang tercermin dalam momentum Iduladha dapat terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.

“Nilai kebersamaan dan gotong royong inilah yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk tekanan ekonomi yang saat ini dirasakan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S

JATAM Kaitkan 44 Tahun Operasi KPC dengan Kerusakan Lingkungan Kaltim

redaksi2
-
0
JATAM Kaitkan 44 Tahun Operasi KPC dengan Kerusakan Lingkungan Kaltim

SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur menggelar aksi memperingati Hari Anti Tambang 2026 di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Jumat (29/5/2026).

Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang itu mengusung tema “44 Tahun KPC Merusak Kaltim”. Massa membawa poster dan berbagai tuntutan terkait dampak industri tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing, mengatakan Kantor Gubernur dipilih sebagai lokasi aksi karena dianggap menjadi simbol pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan ketegasan terhadap persoalan tambang.

“Kantor gubernur merupakan perwakilan pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Mustari di sela aksi.

Menurutnya, tema “44 dosa” yang diangkat JATAM menjadi pengingat atas panjangnya operasi PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kaltim beserta berbagai dampak yang ditinggalkan selama puluhan tahun.

“Tambang KPC ini sudah beroperasi selama 44 tahun di Provinsi Kalimantan Timur. Dan selama itu juga banyak sekali daya rusak yang diwariskan oleh PT Kaltim Prima Coal,” katanya.

JATAM juga mengaitkan momentum Hari Anti Tambang dengan tragedi lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, yang genap 20 tahun pada 29 Mei 2026.

Menurut Mustari, terdapat keterkaitan antara berbagai persoalan lingkungan di Kaltim dengan praktik industri ekstraktif yang dinilai lebih menguntungkan korporasi dibanding masyarakat.

“Pada akhirnya, yang dirugikan tetap masyarakat, sementara yang diuntungkan tetap pemilik perusahaan,” tegasnya.

Ia menyebut dugaan persoalan yang disorot JATAM meliputi konflik lahan, kerusakan lingkungan, kriminalisasi masyarakat, hingga pengusiran masyarakat adat di wilayah tambang.

“Mulai dari perampasan lahan, tunggakan pajak pada tahun 2011, kriminalisasi, perusakan ruang hidup masyarakat, hingga pengusiran masyarakat adat,” ujarnya.

Selain itu, JATAM kembali menyoroti kasus kematian anak di lubang bekas tambang di Kaltim yang hingga kini disebut telah mencapai 52 korban sejak 2011.

Menurut Mustari, hingga saat ini belum terlihat adanya sanksi tegas terhadap perusahaan tambang terkait kasus-kasus tersebut.

“Sampai hari ini juga belum ada sanksi tegas dari aparat penegak hukum terhadap para pemilik usaha tersebut,” katanya.

JATAM juga mengungkapkan pihaknya baru kembali melaporkan kasus kematian anak di lubang tambang pada 13 Mei 2026 lalu yang disebut terjadi di kawasan konsesi perusahaan Insani Bara Perkasa.

“Kalau dilihat dari sisi pelanggaran, ini jelas sudah menghilangkan nyawa orang akibat kelalaian yang disengaja,” tegasnya.

Meski laporan telah disampaikan ke aparat penegak hukum, JATAM mengaku belum menerima perkembangan signifikan terkait proses penanganan kasus tersebut.

Aksi Hari Anti Tambang 2026 berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan menjadi bagian dari rangkaian kampanye lingkungan yang rutin digelar aktivis tambang di Kalimantan Timur setiap akhir Mei. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

Operator PT Borneo Prima Jasa Dikabarkan Tewas di Area Tambang KPC

redaksi2
-
0
Operator PT Borneo Prima Jasa Dikabarkan Tewas di Area Tambang KPC

SANGATTA – Kabar duka datang dari area operasional tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC). Seorang operator dump truck dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada Jumat dini hari (29/5/2026).

Korban diketahui bernama Viki Alpiansyah (ID: Z115339), karyawan PT Borneo Prima Jasa yang bertugas sebagai operator dump truck di bawah Departemen Bintang, Divisi Mining Operation PT KPC.

Informasi mengenai insiden tersebut beredar melalui memorandum internal yang disebut berasal dari Kepala Teknik Tambang. Dalam dokumen itu dijelaskan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 01.28 WITA saat korban mengoperasikan dump truck CAT789 unit T725 di area operasional tambang.

Meski penyebab pasti kecelakaan belum diungkap secara resmi, memorandum tersebut menyebut Operator Dozer E553 menjadi pihak pertama yang mengetahui kejadian dan segera melaporkannya kepada pengawas di lapangan.

Kabar terjadinya kecelakaan fatal itu juga dibenarkan salah seorang operator yang bekerja di area tambang. Namun, ia meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

“Ya benar ada kecelakaan kerja di area KPC. Kami pulang karena tidak ada operasional,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Menurut informasi yang beredar di internal pekerja, aktivitas operasional sempat dihentikan sementara usai kejadian. Para pekerja juga disebut dipulangkan lebih awal sambil menunggu penanganan dan investigasi berlangsung.

Penghentian sementara operasional diduga dilakukan untuk kepentingan sterilisasi lokasi kejadian sekaligus proses investigasi internal guna mengetahui penyebab pasti insiden.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen PT KPC maupun PT Borneo Prima Jasa terkait kronologi lengkap kejadian, penyebab kecelakaan, maupun hasil investigasi awal.

Peristiwa ini kembali menjadi perhatian serius terkait pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara ketat di lingkungan pertambangan yang memiliki risiko tinggi.

Pihak perusahaan diharapkan segera memberikan penjelasan resmi terkait insiden tersebut sekaligus memastikan proses investigasi berjalan transparan. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Disdikbud Kutai Barat Jadikan Audisi Budaya sebagai Wadah Kaderisasi

redaksi2
-
0
Disdikbud Kutai Barat Jadikan Audisi Budaya sebagai Wadah Kaderisasi

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Barat menggelar Audisi Duta Budaya Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 di Aula Disdikbud Kubar, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melestarikan, memperkenalkan, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda.

Audisi tahun ini diikuti sebanyak 44 peserta dari berbagai wilayah di Kutai Barat. Para peserta akan mengikuti serangkaian tahapan penilaian untuk mencari putra-putri terbaik yang dinilai mampu menjadi representasi budaya daerah.

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutai Barat, Nanzy Paskadalius, mengatakan pemilihan Duta Budaya bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah kaderisasi generasi muda agar memiliki kepedulian terhadap budaya daerah.

“Pemilihan ini adalah wadah kaderisasi bagi pemuda-pemudi Kutai Barat agar mampu menjadi benteng pertahanan budaya, sekaligus promotor kekayaan tradisi kita di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, peserta yang terpilih nantinya diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan komunikasi dan pengetahuan budaya, tetapi juga karakter serta rasa bangga terhadap identitas budaya Kutai Barat.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kutai Barat, Kamius Junaidi, mengapresiasi pelaksanaan audisi tersebut sebagai langkah nyata menjaga warisan budaya daerah agar tetap dikenal dan dicintai generasi muda.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya kita bersama dalam melestarikan, memperkenalkan, dan mengembangkan kekayaan budaya daerah yang kita miliki,” katanya.

Kamius menegaskan gelar Duta Budaya bukan hanya prestasi semata, tetapi juga membawa tanggung jawab moral dalam menjaga dan memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada masyarakat luas.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut lahir generasi muda yang mampu menjadi pelopor pelestarian budaya di Kabupaten Kutai Barat.

“Melalui audisi ini diharapkan lahir putra-putri terbaik daerah yang unggul dalam pengetahuan dan bakat, serta memiliki karakter, kepribadian, dan rasa bangga kuat terhadap budaya lokal Kutai Barat,” pungkasnya. (MK)

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

1...111213...1,070Halaman 12 dari 1,070