Beranda blog Halaman 12

TKA SMA Hari Kedua Terkendala Jaringan, Kemendikdasmen Siapkan Ujian Ulang 30 Oktober

Penulis
redaksi
-
0
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK sederajat berlangsung pada 26–27 Oktober 2026. Gangguan jaringan terjadi pada sesi pertama hari kedua. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Gangguan jaringan mewarnai pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/MA/MAK pada hari kedua, Selasa (27/10/2026). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan sesi khusus pada Jumat (30/10/2026) bagi murid yang terdampak dan memerlukan penjadwalan ulang.

Melalui siaran pers Nomor 906/sipers/A6/X/2026, Kemendikdasmen menyatakan pelaksanaan TKA selama dua hari, yakni 26–27 Oktober 2026, secara umum berjalan lancar. Kendala jaringan terjadi pada sesi pertama hari kedua dan berdampak pada sebagian murid, sedangkan sesi kedua dilaporkan berlangsung lancar.

Kemendikdasmen menyatakan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pihak terkait untuk menangani kendala tersebut. Langkah ini dilakukan agar asesmen tetap berjalan sesuai prosedur dan seluruh murid memperoleh kesempatan yang adil.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, mengatakan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan setiap kendala dapat ditangani dengan baik.

“Kami terus memantau pelaksanaan TKA dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap kendala ditangani dengan sebaik-baiknya,” ujar Toni dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).

Ia juga mengapresiasi kesigapan satuan pendidikan dan petugas di lapangan dalam menjaga pelaksanaan asesmen tetap berjalan.

Sebagai tindak lanjut gangguan jaringan, Kemendikdasmen menyediakan sesi khusus bagi murid yang mengalami kendala saat mengikuti TKA dan memerlukan penjadwalan ulang.

Sesi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/10/2026), mulai pukul 07.00 WIB.

“Bagi murid yang mengalami kendala dalam pelaksanaan TKA dan memerlukan penjadwalan ulang, Kemendikdasmen akan menyediakan sesi khusus pada Jumat, 30 Oktober 2026, mulai pukul 07.00 WIB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan murid yang terdampak tetap memperoleh kesempatan mengikuti asesmen,” jelas Toni.

Kemendikdasmen menyatakan koordinasi dan pemantauan akan terus dilakukan agar kendala dalam penyelenggaraan TKA dapat direspons secara cepat dan tepat. Kementerian juga mengapresiasi dukungan satuan pendidikan, proktor, pengawas, dinas pendidikan, serta pihak terkait lainnya.

Penyelenggaraan TKA, menurut kementerian, tetap mengedepankan prinsip objektivitas, kejujuran, dan keadilan bagi seluruh murid.

Kemendikdasmen mengimbau murid tetap tenang dan percaya pada kemampuan diri dalam mengikuti setiap tahapan asesmen. Pelaksanaan TKA diharapkan berlangsung tertib dengan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak. (MK)

Editor : Nicha R

Evaluasi APBDes 2026, Kecamatan Sepaku Tekankan Anggaran Tepat Sasaran

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kasi PMDK) Kecamatan Sepaku, Herry Nurdiansyah, saat menyampaikan materi evaluasi APBDes Sepaku 2026. (Ist)

PENAJAM PASER UTARA — Pemerintah Kecamatan Sepaku mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 desa. Evaluasi yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober hingga 3 November 2026 ini tidak hanya menyoroti ketertiban pengelolaan keuangan desa, tetapi juga kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dukungan pelayanan Posyandu dalam pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Camat Sepaku, G. Abimanyu Arliandito, melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kasi PMDK) Kecamatan Sepaku, Herry Nurdiansyah, menyampaikan bahwa evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan anggaran desa sesuai kebutuhan masyarakat, ketentuan yang berlaku, dan prioritas pembangunan.

Sebanyak 11 desa yang mengikuti evaluasi tersebut meliputi Desa Wonosari, Karang Jinawi, Tengin Baru, Semoi Dua, Telemow, Binuang, Argo Mulyo, Bukit Raya, Sukaraja, Suko Mulyo, dan Bumi Harapan.

Menurutnya, pemerintah desa perlu memastikan setiap perubahan anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas. Keselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan pelaksanaan kegiatan menjadi perhatian dalam proses evaluasi.

“Perubahan APBDes harus disusun berdasarkan kebutuhan riil desa dan tetap mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan perlu memiliki dasar yang jelas agar pelaksanaannya terarah serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kesesuaian spesifikasi teknis juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Sebagai contoh, apabila pekerjaan semenisasi jalan direncanakan menggunakan beton ready mix dengan mutu K-250, spesifikasi tersebut harus konsisten antara dokumen anggaran dan pelaksanaan pekerjaan.

Apabila terdapat perubahan spesifikasi, pemerintah desa perlu memastikan adanya pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan serta memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kewajaran harga barang dan jasa turut menjadi perhatian. Pemerintah desa diharapkan melakukan survei harga kepada toko atau penyedia, membandingkan informasi harga yang relevan, serta mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Penajam Paser Utara apabila tersedia dan sesuai ketentuan.

“Penganggaran harus dilakukan secara cermat. Harga yang digunakan perlu memiliki dasar yang jelas, sementara spesifikasi dan volume pekerjaan harus sesuai dengan kebutuhan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban,” jelasnya.

Pemerintah desa juga diminta memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa, kelengkapan dokumen, serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah desa juga diarahkan untuk memperhatikan kebutuhan kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanganan karhutla sesuai kewenangan desa serta ketentuan penggunaan anggaran.

Ia menekankan pentingnya identifikasi potensi kebakaran di masing-masing wilayah agar langkah pencegahan dapat direncanakan berdasarkan kondisi dan tingkat kerawanan desa.

“Setiap desa perlu mengenali potensi kerawanan karhutla di wilayahnya. Dengan pemetaan kondisi dan kebutuhan yang tepat, langkah pencegahan dapat dipersiapkan lebih awal, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait,” katanya.

Dukungan anggaran dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, sosialisasi pencegahan kebakaran, penguatan tim siaga desa, serta pemantauan wilayah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa.

Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini diperlukan untuk mempercepat respons awal ketika ditemukan titik api sekaligus meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat.

Namun, pengalokasian anggaran tetap harus didasarkan pada kebutuhan riil, tingkat risiko wilayah, prioritas penggunaan anggaran, serta sumber pendanaan yang diperbolehkan sesuai peraturan.

Selain karhutla, dukungan terhadap Posyandu juga menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi perubahan APBDes 2026. Pemerintah desa didorong mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Kebutuhan tersebut antara lain meja, kursi, lemari, rak, alat ukur tinggi badan, timbangan balita, dan perlengkapan pendukung lainnya sesuai kondisi serta kebutuhan pelayanan.

Ia menyampaikan, pengadaan sarana Posyandu perlu didasarkan pada inventarisasi barang yang telah tersedia agar anggaran benar-benar digunakan untuk memenuhi kekurangan yang dibutuhkan.

“Pemerintah desa perlu mengecek terlebih dahulu kondisi sarana Posyandu yang sudah ada. Dengan begitu, pengadaan dapat diprioritaskan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, sehingga anggaran lebih tepat guna dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mendorong pemerintah desa berkoordinasi dengan Puskesmas dan perangkat daerah terkait dalam menentukan kebutuhan prioritas, termasuk dukungan operasional serta peningkatan kapasitas kader sesuai kewenangan masing-masing.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi Posyandu dalam membantu pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung pemenuhan enam bidang SPM sesuai pembagian urusan pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, evaluasi perubahan APBDes 2026 diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga menjadi bahan perbaikan penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah desa diminta menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap, antara lain rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa 2026, rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes 2026, rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDes, Rencana Anggaran Biaya (RAB), notulen pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dokumen lain yang diperlukan.

Menurutnya, hasil evaluasi dapat menjadi bahan bagi pemerintah desa untuk memperbaiki penentuan prioritas, memperhitungkan kewajaran harga, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan, dan menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Sepaku mendorong pengelolaan keuangan desa yang semakin tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Perbaikan perencanaan diharapkan turut mendukung pembangunan desa, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui Posyandu.

“Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah desa dalam menyusun anggaran berikutnya. Perencanaan harus semakin matang, penggunaan anggaran harus sesuai ketentuan, dan setiap program perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)

Pewarta : Deddypz

Kukar Genjot Perputaran Uang, Pengendalian Inflasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), berupaya menjaga perputaran uang di masyarakat sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyebut pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dan pemantauan harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas ekonomi daerah.

Pemkab Kukar menilai perputaran uang penting untuk mendukung kegiatan usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, pergerakan harga kebutuhan pokok tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Dua hal tersebut menjadi bagian dari pendekatan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, efektivitasnya perlu dilihat dari perkembangan indikator ekonomi dan harga di lapangan.

Salah satu langkah yang ditempuh Pemkab Kukar ialah menggunakan pinjaman jangka pendek sebesar Rp820 miliar melalui Bankaltimtara untuk memenuhi kebutuhan arus kas, termasuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Aulia menjelaskan, pembayaran tersebut diharapkan mendorong uang kembali beredar di masyarakat. Pihak ketiga yang menerima pembayaran dapat menggunakan dana itu untuk membiayai kegiatan usaha, membayar pekerja, serta memenuhi kebutuhan operasional lainnya.

Menurut Aulia, aliran dana tersebut turut menjadi bagian dari upaya memperbaiki aktivitas perekonomian daerah.

“Kita pinjam uang di Bankaltimtara Rp820 miliar, kita kucurkan ke masyarakat melalui teman-teman para pihak ketiga kita,” jelas Aulia.

Meski demikian, dampak pembayaran kepada pihak ketiga terhadap perekonomian tidak bisa hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan. Perkembangan transaksi usaha, konsumsi masyarakat, dan indikator ekonomi lainnya diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan pengaruh.

Begitu pula dengan pengendalian inflasi. Perputaran uang yang meningkat tidak secara otomatis membuat harga terkendali karena inflasi juga dipengaruhi ketersediaan barang, distribusi, permintaan, serta faktor lain di luar kebijakan belanja pemerintah daerah.

Karena itu, evaluasi terhadap dampak kebijakan menjadi penting untuk memastikan langkah yang diambil sesuai dengan kondisi ekonomi Kukar.

Aulia juga menyinggung kondisi ekonomi Kukar pada awal Februari 2026 yang menurutnya mengalami deflasi sekitar 1,2 persen. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan terbatasnya uang yang beredar di masyarakat.

“Di posisi awal bulan Februari, di tempat kita bukan terjadinya inflasi, akan tetapi terjadi deflasi sekitar 1,2 persen,” ujar Aulia.

Dalam konteks ekonomi, deflasi merupakan penurunan tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Kondisi ini berbeda dengan penurunan harga pada satu atau beberapa komoditas saja.

Deflasi juga tidak selalu menunjukkan keadaan ekonomi yang lebih baik. Jika terjadi karena permintaan masyarakat melemah, penurunan harga dapat berjalan bersamaan dengan perlambatan aktivitas usaha dan pendapatan.

Namun, penyebab deflasi tidak dapat dipastikan hanya dari pergerakan uang yang beredar. Diperlukan data pendukung untuk mengetahui faktor yang memengaruhi perubahan harga di Kukar pada periode tersebut.

Karena itu, angka deflasi yang disampaikan bupati perlu dibaca bersama data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk periode pengukuran dan cakupan wilayahnya.

Aulia mengatakan, setelah pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan, pemerintah memperoleh evaluasi mengenai kondisi perekonomian daerah.

“Uang itu beredar, maka kita dievaluasi oleh BPS, situasi perekonomian menjadi baik kembali,” jelas Aulia.

Selain mendorong perputaran uang, Pemkab Kukar menjalankan pengendalian inflasi melalui koordinasi rutin TPID. Tim tersebut menggelar rapat setiap pekan untuk membahas perkembangan inflasi, memantau pergerakan harga, dan mengevaluasi langkah penanganan yang diperlukan.

Pemantauan harga menjadi penting untuk mengantisipasi gejolak pada kebutuhan pokok yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Jika harga komoditas tertentu meningkat, pemerintah daerah perlu melihat penyebabnya sebelum menentukan langkah penanganan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pemantauan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Dengan koordinasi lintas sektor, Pemkab Kukar berharap perkembangan harga dapat dipantau secara berkala dan respons kebijakan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Meski demikian, rapat rutin dan pemantauan harga perlu diikuti tindak lanjut yang terukur. Perkembangan harga komoditas utama, ketersediaan pasokan, serta perubahan daya beli masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai efektivitas kebijakan pengendalian inflasi.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari.

“Kita berusaha mengendalikan harga yang ada di tempat kita,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Pemkab Kukar Bidik Peningkatan Kualitas Pelayanan Lewat Beasiswa Perangkat Desa

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menjajaki pemberian beasiswa sarjana bagi perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri setelah menerima aspirasi dari asosiasi perangkat desa yang menginginkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana.

Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap penjajakan dan perumusan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Pemerintah daerah belum menetapkan skema maupun mekanisme pelaksanaannya.

Aulia mengatakan, kebutuhan beasiswa itu disampaikan langsung oleh perwakilan asosiasi perangkat desa dalam pertemuan dengan dirinya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan keinginan aparatur desa meningkatkan pendidikan formal tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan.

“Mereka menginginkan bahwa ada beasiswa untuk teman-teman perangkat desa biar bisa sarjana,” kata Aulia.

Rencana ini menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa. Perangkat desa merupakan unsur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Peningkatan kapasitas aparatur diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Namun, keberhasilan program nantinya tidak hanya ditentukan oleh kesempatan memperoleh gelar sarjana, tetapi juga oleh kemampuan perangkat desa menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk memperbaiki pelayanan.

Karena itu, perumusan program perlu mempertimbangkan kebutuhan aparatur, kesesuaian bidang pendidikan, serta penerapan kompetensi setelah mereka menyelesaikan studi.

Salah satu hal yang sedang dipertimbangkan Pemkab Kukar ialah skema perkuliahan yang memungkinkan perangkat desa tetap bekerja sembari menempuh pendidikan tinggi.

Pilihan yang dijajaki mencakup perkuliahan daring atau online dan kemungkinan penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui RPL, capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja dapat diakui sesuai ketentuan yang berlaku.

Skema tersebut berpotensi memberikan fleksibilitas bagi perangkat desa yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti perkuliahan reguler. Meski demikian, penerapannya tetap bergantung pada persyaratan perguruan tinggi dan ketentuan akademik yang berlaku.

Pemkab Kukar masih perlu merumuskan bentuk dukungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat desa. Kepastian mengenai penerima beasiswa, pembiayaan, perguruan tinggi tujuan, hingga jadwal pelaksanaan juga menjadi bagian penting dalam penyusunan program.

Aulia berharap peningkatan pendidikan perangkat desa dapat berkontribusi langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Sehingga mereka juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan mereka yang ada di desa,” jelas Aulia.

Bagi Aulia, peningkatan kualitas pemerintahan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat kabupaten. Kapasitas aparatur di kecamatan, desa, dan kelurahan juga perlu diperkuat karena menjadi bagian dari fondasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pandangan tersebut menjadi landasan bagi Pemkab Kukar dalam menjajaki program beasiswa sarjana bagi perangkat desa. Penguatan SDM di tingkat bawah diharapkan dapat menopang pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

Meski demikian, rencana beasiswa ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diwujudkan. Kejelasan mekanisme dan sasaran program akan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan perangkat desa.

Aulia menegaskan, pembangunan kabupaten yang kuat harus ditopang oleh pemerintahan di tingkat bawah yang juga memiliki kapasitas memadai.

“Jangan berharap kita memiliki kabupaten yang kuat kalau kita tidak memiliki kecamatan yang kuat. Jangan berharap kita memiliki kecamatan yang kuat kalau kita tidak memiliki desa dan kelurahan yang kuat. Jadi penguatannya dari bawah,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Antar Pasien ke RSUD Bontang Bisa Gratis Parkir, Batas Waktu 10–15 Menit Masih Dikaji

Penulis
redaksi
-
0
RSUD Taman Husada Bontang melakukan simulasi sistem parkir otomatis sebagai persiapan penerapan parkir berbayar di lingkungan rumah sakit. (Dwi S/Radar Bontang)

BONTANG – Pengunjung yang hanya mengantar atau menjemput pasien di RSUD Taman Husada Bontang berpeluang dibebaskan dari biaya parkir. Manajemen rumah sakit tengah mengkaji pemberian waktu gratis sekitar 10–15 menit untuk kendaraan yang sekadar menurunkan penumpang, termasuk pengemudi ojek online (ojol). Namun, skema tersebut belum diputuskan dan masih menjadi bagian dari persiapan penerapan sistem parkir berbayar.

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Hatta, mengatakan pihaknya masih membahas mekanisme untuk membedakan kendaraan yang benar-benar parkir dengan kendaraan yang hanya singgah sebentar.

Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan karena tidak semua kendaraan yang masuk ke lingkungan rumah sakit bertujuan untuk parkir dalam waktu lama.

Sebagian pengunjung hanya mengantar pasien, menjemput anggota keluarga, atau menggunakan layanan transportasi daring untuk menuju rumah sakit.

“Kami belum mengatur secara resmi bagaimana proses untuk ojol dan pengunjung yang hanya nge-drop-off, dalam artian mereka tidak lama untuk menurunkan penumpang. Kami belum mengatur secara khusus bagaimana mekanismenya,” ujar Hatta, Selasa (27/10/2026).

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemberian batas waktu tertentu sebelum kendaraan dikenakan tarif parkir.

Dalam skema tersebut, kendaraan yang masuk dan keluar dalam waktu singkat berpotensi dibebaskan dari pembayaran.

Hatta mencontohkan batas waktu gratis dapat ditetapkan sekitar 10 hingga 15 menit. Kendaraan yang melebihi durasi tersebut baru dikenakan tarif sesuai ketentuan.

“Mungkin kalau nantinya sudah kami tetapkan dan kami atur, nantinya akan kami batasi. Misalkan mereka hanya mengantarkan dengan waktu diatas 10–15 menit baru berbayar. Tapi ketika di bawah itu bisa gratis,” jelasnya.

Meski demikian, Hatta menegaskan ketentuan tersebut masih sebatas opsi yang sedang dibahas dan belum menjadi keputusan resmi manajemen rumah sakit.

Pengaturan lebih lanjut diperlukan agar sistem parkir dapat mengakomodasi kebutuhan pengunjung tanpa mengganggu ketertiban kendaraan di lingkungan pelayanan kesehatan.

Terlebih, kendaraan yang masuk ke RSUD memiliki kepentingan berbeda, mulai dari pasien yang membutuhkan pemeriksaan, keluarga yang mengantar, hingga pengemudi ojol yang hanya menurunkan atau menjemput penumpang.

Sebelumnya, RSUD Taman Husada Bontang mulai melakukan simulasi penggunaan portal parkir otomatis pada Senin (26/10/2026).

Simulasi tersebut berlangsung selama lima hari sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem parkir berbayar yang direncanakan mulai November 2026.

Selain memperkenalkan mekanisme keluar-masuk kendaraan, rumah sakit juga melakukan penataan lokasi parkir untuk memisahkan kendaraan pegawai dengan pasien dan pengunjung.

Langkah tersebut dilakukan menyusul keterbatasan kapasitas lahan parkir yang selama ini menyebabkan penumpukan kendaraan di sejumlah titik.

Dalam penerapannya, manajemen rumah sakit juga masih mempertimbangkan kemudahan akses kendaraan yang hanya melakukan aktivitas antar-jemput pasien.

Hatta mengatakan tarif parkir yang disiapkan belum menggunakan sistem progresif atau penghitungan biaya berdasarkan durasi kendaraan berada di lokasi.

Untuk sepeda motor, tarif yang disebutkan sebesar Rp2.000.

“Untuk tarifnya juga belum progresif, karena kami mengikuti persyaratan,” katanya.

Dengan demikian, batas waktu gratis untuk kendaraan drop-off maupun pengemudi ojol masih menunggu keputusan resmi RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Mudah Marah hingga Menyakiti Diri Sendiri, Dokter RSUD Bontang: Jangan Abaikan Tanda Gangguan Kesehatan Mental

Penulis
redaksi
-
0
RSUD Taman Husada Bontang menggelar penyuluhan kesehatan mental untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengenali perubahan emosi dan perilaku yang membutuhkan pertolongan profesional. (Dwi S/Radar Bontang)

BONTANG – Perasaan sedih, kecewa, takut, hingga marah merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Namun, ketika emosi tersebut berlangsung berlebihan, sulit dikendalikan, bahkan mendorong seseorang membanting barang, menyakiti diri sendiri atau melukai orang lain, kondisi itu tidak boleh diabaikan. Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Taman Husada Bontang mengingatkan bahwa perubahan emosi dan perilaku yang mulai mengganggu kehidupan sehari-hari dapat menjadi tanda seseorang membutuhkan pertolongan profesional.

Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Taman Husada Bontang, dr. Dewi Maharni, M.Sc., Sp.KJ., mengatakan setiap orang memiliki respons emosional ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Rasa sedih, kecewa, marah, maupun takut tidak selalu menunjukkan adanya gangguan kesehatan mental. Emosi tersebut merupakan respons alami manusia terhadap situasi yang dihadapi.

“Semisal kita mengalami rasa sedih, kecewa, marah, dan takut, itu sesuatu hal yang biasa sebenarnya dan normal dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia,” ujar Dewi, Selasa (27/10/2026).

Namun, menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian ketika emosi yang muncul semakin intens, berlangsung berkepanjangan, atau mulai memengaruhi kemampuan seseorang menjalankan aktivitas sehari-hari.

Salah satu contohnya adalah kecemasan yang terus-menerus muncul hingga membuat seseorang merasa takut bertemu atau berinteraksi dengan orang lain.

Perubahan emosi juga dapat terlihat dari kemarahan yang semakin sulit dikendalikan.

Dewi menjelaskan, seseorang yang mengalami kesulitan mengendalikan kemarahan dapat menunjukkan perilaku seperti membanting barang ketika menghadapi persoalan.

Dalam kondisi yang lebih serius, perilaku tersebut bahkan dapat berkembang menjadi tindakan menyakiti diri sendiri maupun melukai orang lain.

“Kalau muncul gejala yang seperti itu, itulah tanda sepertinya kita sudah membutuhkan pertolongan,” jelasnya.

Meski demikian, Dewi menekankan bahwa munculnya emosi negatif tidak serta-merta berarti seseorang mengalami gangguan kejiwaan.

Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, terutama seberapa kuat emosi tersebut dirasakan, berapa lama berlangsung, dan sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Perubahan emosi yang mulai mengganggu pekerjaan, pendidikan, hubungan keluarga, maupun interaksi sosial menjadi alasan penting untuk mencari bantuan.

Karena itu, masyarakat perlu lebih peka terhadap kondisi mental diri sendiri, termasuk mengenali perubahan perilaku yang sebelumnya tidak biasa terjadi.

Dewi mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut, terutama ketika seseorang mulai mengalami kesulitan mengendalikan respons emosionalnya.

Menurutnya, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dapat membantu seseorang memahami persoalan yang sedang dialami.

Melalui pemeriksaan dan konsultasi, tenaga profesional dapat melakukan penilaian terhadap kondisi mental sekaligus menentukan bentuk pendampingan atau penanganan yang diperlukan.

“Berkonsultasi dengan tenaga profesional dapat menjadi langkah untuk memahami kondisi yang dialami, sekaligus memperoleh penanganan yang sesuai,” tambahnya.

Selain kesadaran individu, dukungan keluarga dan lingkungan terdekat juga memiliki peran penting.

Seseorang yang sedang menghadapi tekanan emosional membutuhkan ruang untuk menyampaikan perasaan dan persoalan tanpa langsung mendapatkan penilaian negatif.

Sikap mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu menciptakan rasa aman sehingga orang yang mengalami kesulitan emosional lebih terbuka mencari pertolongan.

Sebaliknya, mengabaikan perubahan perilaku atau menganggap persoalan kesehatan mental sebagai sesuatu yang memalukan dapat membuat seseorang enggan menyampaikan kondisi yang dialaminya.

Melalui kegiatan penyuluhan kesehatan jiwa yang digelar RSUD Taman Husada Bontang, masyarakat didorong memahami pentingnya menjaga kesehatan mental sebagaimana menjaga kesehatan fisik.

Edukasi tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran bahwa gangguan kesehatan mental dapat dialami siapa saja dan membutuhkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Dewi mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu sampai perubahan emosi berkembang menjadi perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

“Kalau muncul gejala yang seperti itu, itulah tanda sepertinya kita sudah membutuhkan pertolongan,” tegasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Kesehatan Mental Tak Boleh Diabaikan, RSUD Bontang Ajak Warga Kenali Gangguan Kejiwaan sejak Dini

Penulis
redaksi
-
0
Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Taman Husada Bontang, dr. Dewi Maharni, M.Sc., Sp.KJ., memberikan penyuluhan kesehatan mental kepada pasien dan pengunjung rumah sakit. (Dwi S/Radar Bontang)

BONTANG – Persoalan kesehatan mental tidak boleh dipandang sebelah mata. Gangguan kondisi kejiwaan dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, hingga produktivitas seseorang apabila tidak mendapatkan perhatian. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, RSUD Taman Husada Bontang menggelar penyuluhan kesehatan jiwa sekaligus mengajak warga lebih terbuka mengenali kondisi mental dan tidak ragu mencari pertolongan profesional.

Penyuluhan berlangsung di lobi pendaftaran Gedung A atau gedung utama RSUD Taman Husada Bontang, Senin (26/10/2026).

Kegiatan tersebut menyasar pasien dan pengunjung yang sedang berada di rumah sakit, termasuk sejumlah pasien dari ruang pelayanan serta Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa menjaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga keseimbangan mental dan emosional.

Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Taman Husada Bontang, dr. Dewi Maharni, M.Sc., Sp.KJ., hadir sebagai narasumber untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya mengenali kondisi kejiwaan.

Menurut Dewi, pemahaman masyarakat terhadap kesehatan mental perlu terus ditingkatkan agar persoalan yang dialami tidak diabaikan hingga mengganggu kehidupan sehari-hari.

“Melalui edukasi kesehatan jiwa, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenali kondisi mental, memahami pentingnya menjaga keseimbangan emosional, serta meningkatkan kesadaran untuk mencari bantuan profesional apabila mengalami masalah kejiwaan,” jelasnya.

Kesehatan mental memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Kondisi psikologis yang terganggu dapat memengaruhi kemampuan menjalankan aktivitas, berinteraksi dengan lingkungan, maupun mempertahankan produktivitas.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa persoalan kejiwaan merupakan bagian dari masalah kesehatan yang juga membutuhkan perhatian dan penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Penyuluhan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mendorong masyarakat lebih terbuka membicarakan kesehatan mental.

Selama ini, persoalan kejiwaan kerap menjadi hal yang sulit disampaikan karena adanya rasa malu, kekhawatiran, atau anggapan negatif terhadap orang yang membutuhkan layanan kesehatan mental.

Melalui edukasi langsung di lingkungan rumah sakit, RSUD Taman Husada berupaya meningkatkan kesadaran bahwa berkonsultasi mengenai kondisi psikologis merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan.

Pemilihan lobi pendaftaran sebagai lokasi penyuluhan juga memungkinkan informasi kesehatan jiwa menjangkau pasien dan pengunjung yang datang untuk mendapatkan berbagai layanan medis.

Dengan demikian, edukasi tidak hanya diterima masyarakat yang secara khusus mengakses layanan kesehatan jiwa, tetapi juga pengunjung rumah sakit secara umum.

Dewi mengingatkan pentingnya mengenali perubahan kondisi mental dan emosional, terutama apabila mulai memengaruhi aktivitas maupun hubungan sosial.

Masyarakat juga didorong mencari bantuan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi apabila menghadapi persoalan kejiwaan yang membutuhkan penanganan.

Menurutnya, kesadaran untuk berkonsultasi menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh informasi, pemeriksaan, serta pendampingan sesuai kebutuhan.

“Adapun bagi masyarakat, untuk tidak ragu berkonsultasi dengan tenaga profesional ketika membutuhkan bantuan,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

RSUD Bontang Minta Alarm Kebakaran di Setiap Ruangan Diperiksa Ulang, Gedung Lama Jadi Perhatian

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Hatta, saat memberikan keterangan seusai kegiatan simulasi di lingkungan rumah sakit. (Dwi S/Radar Bontang)

BONTANG – Sistem peringatan dini kebakaran di RSUD Taman Husada Bontang menjadi perhatian manajemen rumah sakit. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) diminta memeriksa ulang alarm kebakaran di setiap ruangan, terutama gedung utama atau gedung lama. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat berfungsi optimal sehingga potensi kebakaran dapat segera terdeteksi sebelum membahayakan pasien, tenaga kesehatan, maupun pengunjung.

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Hatta, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Disdamkartan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem alarm kebakaran di lingkungan rumah sakit.

Permintaan tersebut disampaikan pekan lalu sebagai bagian dari evaluasi kesiapan sarana keselamatan, khususnya pada bangunan yang telah lama digunakan untuk pelayanan kesehatan.

“Untuk minggu lalu memang pihak kami memanggil Disdamkartan untuk mengecek kondisi alarm kebakaran di setiap ruangan RSUD, khususnya di gedung utama. Kami meminta untuk bisa dicek ulang,” ujar Hatta, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, pemeriksaan ulang diperlukan untuk memastikan perangkat peringatan dini benar-benar dapat digunakan apabila terjadi keadaan darurat.

Terlebih, aktivitas pelayanan di rumah sakit berlangsung setiap hari dan melibatkan pasien dengan kondisi kesehatan berbeda, termasuk mereka yang membutuhkan bantuan petugas apabila harus dievakuasi.

Karena itu, kesiapan sistem proteksi kebakaran menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keselamatan seluruh penghuni dan pengguna layanan rumah sakit.

Menindaklanjuti koordinasi tersebut, Disdamkartan Bontang telah melakukan inspeksi sarana dan sistem proteksi kebakaran di RSUD Taman Husada pada Kamis (22/10/2026).

Pemeriksaan dipimpin Inspektur Kebakaran Nyoto Siswoyo bersama Penyuluh Kebakaran Rudi Kuncoro dan tim Seksi Pencegahan Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan sarana proteksi kebakaran aktif maupun pasif di lingkungan rumah sakit.

Proteksi aktif mencakup perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangani kebakaran, termasuk alarm serta peralatan pemadaman. Sementara proteksi pasif berkaitan dengan unsur keselamatan bangunan yang membantu membatasi penyebaran api dan mendukung proses evakuasi.

Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin, melalui Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat, Zainal, mengatakan inspeksi dilakukan untuk memastikan seluruh sarana keselamatan kebakaran tidak sekadar tersedia secara fisik, tetapi juga layak digunakan.

“Kami ingin memastikan sarana proteksi kebakaran tidak hanya tersedia, tetapi juga dalam kondisi layak dan siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat,” ujar Zainal.

Menurutnya, pemeriksaan menjadi bagian dari langkah pencegahan agar potensi gangguan pada sistem proteksi kebakaran dapat diketahui lebih awal.

Disdamkartan juga mendorong manajemen rumah sakit melakukan evaluasi dan pemeliharaan secara berkala terhadap seluruh perangkat keselamatan kebakaran.

Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut apabila ditemukan sarana yang memerlukan perawatan, perbaikan, maupun penyesuaian.

Namun, dalam keterangan yang disampaikan, belum dirinci apakah inspeksi tersebut menemukan alarm yang tidak berfungsi atau perangkat proteksi kebakaran yang harus segera diperbaiki.

Pemeriksaan ulang yang diminta manajemen RSUD terutama diarahkan untuk memastikan kesiapan sistem peringatan dini pada gedung utama, mengingat bangunan tersebut masih digunakan dalam aktivitas pelayanan kesehatan.

Zainal menegaskan pentingnya memastikan seluruh sarana proteksi kebakaran selalu dalam kondisi siap digunakan, bukan hanya ketika dilakukan pemeriksaan.

“Kami ingin memastikan sarana proteksi kebakaran tidak hanya tersedia, tetapi juga dalam kondisi layak dan siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat,” tegasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Bahlil Bongkar Dugaan Tambang di Kebun Sawit, Sejumlah Perusahaan Mulai Diperiksa

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap dugaan aktivitas pertambangan di kawasan perkebunan kelapa sawit. Sejumlah perusahaan kini menjalani pemeriksaan untuk memastikan legalitas kegiatan dan kepatuhan terhadap aturan pertambangan.

Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan lahan perkebunan untuk aktivitas pertambangan. Pemerintah perlu memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai perizinan serta menelusuri kemungkinan pelanggaran yang dapat menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan.

Koran Nusantara edisi ini juga mengulas peluang pengembangan bahan bakar E50 untuk memperkuat industri dalam negeri. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong perguruan tinggi meningkatkan riset guna mendukung inovasi energi nasional.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com
https://digital.koranusantara.com/kn27okt2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

Temui Warga saat Dini Hari, Bupati Sri Juniarsih Desak PLN Segera Perbaiki Aliran Listrik

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat menemui masyarakat di halaman rumah jabatannya.

BERAU – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kabupaten Berau memicu aksi protes masyarakat. Setelah mendatangi kantor PLN UP3 Berau, sejumlah warga kembali mendatangi rumah jabatan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, pada dini hari untuk menyampaikan keluhan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Sri Juniarsih menjelaskan bahwa gangguan listrik terjadi akibat kerusakan pada sistem interkoneksi setelah sebuah pohon menimpa tower jaringan listrik.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan musibah di luar dugaan. Saat ini, pihak PLN tengah berupaya memulihkan pasokan listrik dengan memanfaatkan jaringan yang tersedia.

Bupati mengaku telah menghubungi pihak PLN untuk mendorong percepatan penanganan gangguan tersebut. Ia juga meminta masyarakat bersabar dan memahami situasi yang sedang terjadi.

“Bukan hanya teman-teman saja yang merasa terganggu, saya juga merasakan dampak dari pemadaman listrik ini,” ujarnya.

Meski demikian, Sri Juniarsih meminta PLN Berau tidak berlama-lama dalam melakukan perbaikan. Ia menilai estimasi waktu hingga tujuh hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut terlalu lama.

“Kalau bisa lebih cepat dari 7 hari,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terpancing hingga menimbulkan gesekan.

“Saya tidak ingin terjadi gesekan-gesekan. Tolong pahami keadaan ini, karena ini terjadi di luar dugaan kita,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Berau, Erwinton Naibaho, menjelaskan bahwa estimasi tujuh hari merupakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan perbaikan tower yang roboh.

“Tower yang rubuh ini merupakan jalur utama sistem interkoneksi yang memasok listrik ke Berau,” ujarnya.

Ia mengatakan, tim pertama telah berada di lokasi untuk melakukan investigasi terhadap tower yang patah. Sementara tim kedua dan ketiga sedang dalam perjalanan dari Samarinda dan Balikpapan dengan membawa tower darurat atau tower emergency.

Menurut Erwinton, tower darurat tersebut dirancang untuk membantu memulihkan jaringan ketika tower utama mengalami kerusakan atau roboh.

“Untuk sementara, kita akan menggunakan tower emergency sampai sistemnya pulih kembali. Setelah itu, baru kita bangun tower permanen,” jelasnya.

Pihaknya pun berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan perbaikan dalam beberapa hari ke depan agar pasokan listrik di Kabupaten Berau dapat kembali normal.

“Besok tim beserta peralatan pendukung akan tiba di lokasi,” pungkasnya. (adv)

1...111213...1,247Halaman 12 dari 1,247