Beranda blog Halaman 13

Tiga Investor Berebut Kelola Driving Range Golf Samarinda

0
Foto: Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin. (Abdi/Media Kaltim)

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus mematangkan rencana pengoperasian Driving Range Golf di kawasan Gelora Kadrie Oening. Selain membidik peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Disporapar juga bersiap membuka lowongan kerja untuk mendukung operasional fasilitas olahraga tersebut.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan saat ini sudah ada sejumlah perusahaan yang menyatakan minat mengelola driving range melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah.

Salah satu perusahaan yang telah memaparkan proposal di hadapan Wali Kota Samarinda adalah PT Nawasena Kayun Langgeng.

“Pak Wali menerima paparan dari siapa pun yang ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota. Mereka wajib memaparkan proposal, termasuk rencana pengelolaan dan kontribusi PAD yang bisa diberikan,” ujar Muslimin, Rabu (2/7/2026).

Menurutnya, proses penentuan mitra pengelola masih berlangsung. Pemerintah Kota belum mengambil keputusan karena masih menunggu paparan dari perusahaan lain yang juga berminat.

“Ini baru satu perusahaan. Informasinya ada sampai tiga pihak yang berminat. Setelah seluruh paparan selesai, nanti Pak Wali akan memimpin rapat untuk menilai kelayakan proposal yang masuk. Jadi belum final,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi apabila proses kerja sama dengan pihak ketiga membutuhkan waktu lebih lama, Disporapar juga menyiapkan skenario pengelolaan sementara melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

“Dalam waktu dekat saya juga akan memaparkan kepada Pak Wali. Kalau diberikan kewenangan, UPTD siap mengelola sementara sambil mengevaluasi potensi pendapatan sebelum nantinya dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” katanya.

Untuk mendukung operasional fasilitas tersebut, Disporapar mulai mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia.

Muslimin memastikan pengumuman rekrutmen pegawai akan segera dibuka bagi masyarakat.

“Saya sedang mempersiapkan sumber daya manusianya. Dalam waktu dekat akan ada pengumuman lowongan pekerjaan untuk Driving Range Golf,” ungkapnya.

Ia menjelaskan kebutuhan tenaga kerja mencakup seluruh lini operasional, mulai dari manajemen hingga petugas lapangan.

“Mulai dari manajer operasional, supervisor, sampai petugas di tingkat paling bawah. Saat ini kami sedang menyusun kebutuhan jabatan beserta uraian tugasnya,” pungkasnya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

Palaran Dibanjiri Anggaran Air Bersih, Target 3.500 Sambungan Baru

0
Foto: Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharuddin. (Abdi/Media Kaltim)

SAMARINDA – Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memprioritaskan penyelesaian persoalan air bersih di Kecamatan Palaran sepanjang 2026. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Samarinda difokuskan untuk memperluas jaringan distribusi di kawasan tersebut.

Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharuddin, mengatakan sekitar 70 persen bantuan yang diterima tahun ini dialokasikan untuk pengembangan jaringan air bersih di Palaran.

“Palaran insyaallah tahun ini kita upayakan tuntaskan. Ada bantuan dari pemerintah pusat sekitar Rp22 miliar lebih, ditambah dari kota dan provinsi. Kalau saya bilang, hampir 70 persen bantuan yang masuk tahun 2026 diarahkan ke Palaran,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, proyek tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan dan ditargetkan mampu melayani sekitar 3.500 calon pelanggan baru.

“Targetnya sekitar 3.500 calon pelanggan. Proyeknya sudah dilelang di pusat. Pendanaannya tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah kota dan provinsi. Dari total anggaran sekitar Rp60 miliar, kurang lebih 70 persen sasarannya untuk Palaran,” jelas Kaharuddin.

Ia menambahkan, sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan bersama pemerintah kecamatan sebagai persiapan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Kami sudah melakukan sosialisasi di Kantor Camat Palaran terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan tahun ini,” katanya.

Kaharuddin juga meluruskan anggapan bahwa Perumdam tidak mengalokasikan anggaran pengembangan jaringan perpipaan pada 2026.

Menurutnya, setiap tahun perusahaan selalu menganggarkan pembangunan jaringan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga pengembangan infrastruktur tidak hanya bergantung pada dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

“Setiap tahun kami menyusun RKAP, termasuk target pembangunan jaringan pipa. Jadi bukan berarti kami hanya mengandalkan Pokir,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dana Pokir berfungsi membantu mengakomodasi aspirasi masyarakat, sedangkan program pengembangan jaringan tetap berjalan berdasarkan perencanaan internal perusahaan.

“Kami tetap memiliki target pemasangan jaringan setiap tahun. Pokir sifatnya membantu aspirasi masyarakat, tetapi pengembangan jaringan sudah menjadi program rutin Perumdam,” pungkasnya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

Gandeng Pemprov, ABPEDNAS Kaltim Genjot Peningkatan SDM Aparatur Desa

0
Foto: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kalimantan Timur saat audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, di Kantor Gubernur Kaltim. (Istimewa)

SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kalimantan Timur memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa.

Salah satu program yang dipersiapkan ialah pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengurus ABPEDNAS dan unsur pemerintahan desa di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi jajaran DPD ABPEDNAS Kaltim dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.

Audiensi dipimpin Ketua DPD ABPEDNAS Kalimantan Timur, H. Mugeni, didampingi Sekretaris Umum Samson Goerge dan Wakil Ketua H. Sapta Wijaya Halim, S.E. Pertemuan membahas persiapan pelaksanaan Bimtek sekaligus memperkuat koordinasi agar program berjalan sesuai regulasi dan mendukung pembangunan desa.

Mugeni mengatakan pihaknya terus membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas pemerintahan desa.

Menurutnya, audiensi bersama Sekda menjadi bagian dari tahapan koordinasi agar pelaksanaan Bimtek memperoleh dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia juga menyebut usulan kegiatan masih berproses di lingkungan Pemprov Kaltim, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut.

“ABPEDNAS Kalimantan Timur selalu berkomitmen menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah. Kami meyakini sinergi dengan kepala daerah beserta jajaran pemerintah merupakan langkah strategis agar seluruh program organisasi dapat berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Karena itu komunikasi dengan gubernur, wakil gubernur hingga sekda terus kami bangun dengan baik,” ujar Mugeni.

Ia menegaskan materi maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan disusun bersama DPMPD Kalimantan Timur agar pelaksanaannya sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan desa.

“Kami bekerja dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana. Seluruh proses dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah agar kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat bagi desa-desa di Kalimantan Timur. Karena itu kami mengajak seluruh pengurus untuk bersama-sama mendukung program-program DPD ABPEDNAS Kalimantan Timur,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPD ABPEDNAS Kaltim, Samson Goerge, mengatakan Bimtek menjadi salah satu program prioritas organisasi dalam meningkatkan kompetensi pengurus ABPEDNAS maupun aparatur pemerintah desa.

Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan regulasi, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Melalui Bimbingan Teknis ini, DPD ABPEDNAS Kaltim ingin memperkuat kapasitas SDM, baik di lingkungan internal pengurus ABPEDNAS se-kabupaten/kota maupun bagi pemerintah desa. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah peningkatan pengetahuan, kompetensi, serta pemahaman terhadap berbagai regulasi dan tata kelola pemerintahan desa sehingga mampu mendukung terwujudnya desa yang semakin maju, mandiri, dan profesional,” ujarnya.

DPD ABPEDNAS Kalimantan Timur berharap sinergi yang telah terjalin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memperlancar seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan Bimbingan Teknis.

Organisasi juga mengajak seluruh pengurus ABPEDNAS di tingkat kabupaten dan kota menjaga soliditas serta mendukung setiap program yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kalimantan Timur.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

Ketua DPRD Bontang Ingatkan Izin Harus Didahulukan Sebelum Bangun di Atas Laut

0
Foto: Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Dwi S/Media Kaltim)

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan pembangunan bangunan di atas laut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, Pemerintah Kota Bontang tetap berupaya mengedukasi masyarakat agar mengurus perizinan sebelum memulai pembangunan.

Andi Faizal menjelaskan, berdasarkan pembagian kewenangan, pengelolaan dan perizinan bangunan di wilayah laut hingga 15 mil berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, Pemkot Bontang memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan langsung terhadap bangunan yang berdiri di kawasan tersebut.

“Yang pertama, untuk permasalahan ini sebenarnya bukan kewenangan Pemkot Bontang. Bangun-bangunan di atas laut itu seperti vila merupakan kewenangan provinsi. Cuma memang masyarakatnya adalah masyarakat Bontang,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).

Meski bukan menjadi kewenangan pemerintah kota, Andi Faizal mengapresiasi langkah yang telah dilakukan pemerintah, khususnya pihak kelurahan dan instansi terkait, dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan.

Menurutnya, edukasi kepada pelaku usaha maupun pemilik bangunan telah dilakukan berulang kali agar pembangunan tidak dilakukan tanpa mengantongi izin.

“Inilah yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemerintah, bagaimana mengingatkan supaya izin diurus terlebih dahulu baru membangun. Saya sudah beberapa kali melihat laporannya, dan pemerintah juga sudah beberapa kali turun ke sana untuk melakukan sosialisasi serta memberikan edukasi kepada para pelaku di sana,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi ketentuan perizinan sebelum membangun, khususnya di kawasan pesisir dan di atas laut.

Dengan kepatuhan terhadap aturan tersebut, pembangunan diharapkan memiliki kepastian hukum sekaligus dapat menghindari persoalan administrasi di kemudian hari.

Penulis: Dwi S.
Editor: Agus S.

Ketua DPRD Bontang: Bangunan di Atas Laut Harus Kantongi Izin

0
Foto: Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (Dwi S/Media Kaltim)

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar mengutamakan kelengkapan perizinan sebelum membangun vila maupun bangunan lain di kawasan pesisir dan di atas laut. Ia menegaskan pembangunan tanpa legalitas tidak boleh terus bertambah, sementara bangunan yang sudah terlanjur berdiri harus segera mengurus izin sesuai ketentuan.

Andi Faizal menjelaskan, pengelolaan dan perizinan bangunan di wilayah laut hingga 15 mil merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, Pemerintah Kota Bontang memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan langsung terhadap bangunan yang berdiri di kawasan tersebut.

“Permasalahan ini sebenarnya bukan kewenangan Pemkot Bontang. Bangunan di atas laut seperti vila merupakan kewenangan provinsi. Namun masyarakatnya adalah masyarakat Bontang,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya pihak kelurahan dan instansi terkait, yang terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mengurus perizinan sebelum memulai pembangunan.

Menurutnya, komunikasi dengan para pemilik vila juga telah beberapa kali dilakukan untuk mencari solusi terhadap bangunan yang telah berdiri tanpa izin.

“Saya juga sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak kelurahan. Mereka sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan para pemilik vila untuk mencari jalan keluar agar bangunan yang sudah ada dapat dilegalkan,” katanya.

Andi Faizal menegaskan bangunan yang belum memiliki izin tidak boleh dilanjutkan pembangunannya sebelum seluruh persyaratan administrasi dipenuhi, termasuk izin lokasi dan izin pembangunan dari pemerintah provinsi.

“Kalau yang belum ada izinnya, jangan dulu dibangun. Kalau mau membangun, pastikan izin lokasi dan izin membangun dari provinsi sudah sesuai, baru pembangunan dilakukan,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk bangunan yang sudah terlanjur berdiri, langkah yang harus ditempuh adalah segera mengajukan seluruh dokumen perizinan agar memiliki kepastian hukum.

“Kalau sudah terlanjur seperti ini, ya yang harus dilakukan adalah mengajukan izinnya. Mudah-mudahan seluruh proses perizinannya bisa diselesaikan,” ujarnya.

Andi Faizal berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi aturan perizinan sehingga pembangunan di kawasan pesisir dapat berjalan tertib, memberikan kepastian hukum bagi pemilik bangunan, serta mencegah munculnya persoalan serupa di masa mendatang.

Pewarta: Dwi S.
Editor: Agus S.

Anggota TAGUPP Kaltim Polisikan Dugaan Intimidasi dan Fitnah di Medsos

0
Foto: Sudarno (kedua dari kanan) bersama tim kuasa hukumnya usai membuat laporan di Polda Kalimantan Timur. (Istimewa)

SAMARINDA – Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur, Sudarno, resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan intimidasi, percobaan pemerasan, serta pencemaran nama baik ke Polda Kalimantan Timur, Jumat (3/7/2026).

Laporan tersebut diajukan melalui Tim Kuasa Hukum Kantor Advokat & Auditor Hukum Agus Amri & Affiliates (Triple A). Menurut kuasa hukum, langkah tersebut diambil setelah kliennya mengaku mengalami intimidasi di kediaman pribadinya serta menjadi sasaran penyebaran informasi yang dinilai mencemarkan nama baik di media sosial.

Kuasa hukum menjelaskan terdapat dua laporan yang telah disampaikan kepada Polda Kaltim. Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana memasuki rumah dan pekarangan tanpa hak yang tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor STPL/330/VII/2026/SPKT tertanggal 3 Juli 2026.

Dalam laporan tersebut, Erli Sopiansyah bersama sejumlah pihak lainnya dilaporkan terkait peristiwa yang terjadi di kediaman Sudarno di Samarinda pada Senin (29/6/2026).

Pihak pelapor menduga kedatangan sejumlah orang ke rumah Sudarno bukan sekadar untuk melakukan klarifikasi, melainkan merupakan bentuk tekanan yang diduga berkaitan dengan permintaan dana operasional sebesar Rp2 miliar dalam proses kemitraan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dugaan tersebut kini telah diserahkan kepada penyidik untuk didalami.

Selain itu, Sudarno juga melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim.

Sejumlah akun media sosial, di antaranya infoCrewet, lambetimur, lambekaltim, serta beberapa akun lainnya, disebut dalam laporan karena diduga menyebarkan informasi yang menurut pelapor tidak benar dan merugikan nama baik Sudarno.

Perwakilan Tim Kuasa Hukum Agus Amri & Affiliates menyatakan seluruh bukti yang dimiliki telah diserahkan kepada penyidik, mulai dari rekaman komunikasi, bukti digital, hingga keterangan saksi.

“Kami menegaskan bahwa tindakan pengepungan rumah pribadi dan serangan fitnah di media sosial adalah bentuk premanisme berkedok aktivisme yang tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kliennya menolak segala bentuk pemerasan maupun praktik koruptif, sehingga seluruh bukti yang dimiliki telah diserahkan kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

“Klien kami menolak keras segala bentuk pemerasan dan praktik koruptif dalam bentuk apa pun. Seluruh bukti, mulai dari rekaman komunikasi, bukti digital, hingga keterangan saksi telah kami serahkan kepada pihak kepolisian,” katanya.

Kuasa hukum menyatakan pihaknya mempercayakan sepenuhnya proses penyidikan kepada Polda Kalimantan Timur dan berharap perkara tersebut dapat diusut secara profesional hingga tuntas.

“Kami mempercayakan sepenuhnya proses penyidikan kepada Polda Kalimantan Timur dan berharap seluruh aktor di balik dugaan pemerasan serta intimidasi ini dapat diungkap sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Tim kuasa hukum juga mengimbau masyarakat dan media untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut belum memberikan tanggapan resmi.

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.

Delapan Paket Sabu Disita, Pengedar Dibekuk di Bontang Selatan

0
Foto: Barang bukti sabu dan sejumlah barang yang diamankan Satresnarkoba Polres Bontang dari tangan terduga pelaku. (Istimewa)

BONTANG – Satresnarkoba Polres Bontang kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu. Seorang pria berinisial S (45) diamankan di Jalan Letjen Urip Sumoharjo, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 22.00 Wita.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga menemukan seorang pria yang dicurigai berada di depan rumahnya menggunakan sepeda motor.

Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan dua paket diduga sabu yang disembunyikan di tangan kiri terduga. Berdasarkan hasil interogasi awal, petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan yang ditempati S.

Kasat Resnarkoba Polres Bontang, Iptu Larto, mengatakan dari penggeledahan di rumah kontrakan tersebut petugas kembali menemukan enam paket diduga sabu yang disimpan di bawah kasur di dalam sebuah dompet kecil.

“Di lokasi tersebut, kami menemukan enam poket diduga sabu yang disimpan di bawah kasur dalam sebuah dompet kecil. Total barang bukti yang diamankan sebanyak delapan poket dengan berat bruto 3,40 gram,” ujarnya.

Selain narkotika, polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp1 juta yang diduga hasil transaksi narkoba, satu unit telepon genggam, alat hisap (bong), pipet kaca, sedotan runcing, plastik pembungkus, serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut.

“Saat ini terduga bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Bontang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” tambah Iptu Larto.

Polisi juga masih mendalami asal-usul narkotika yang ditemukan serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dalam perkara tersebut.

Pewarta: Dwi S.
Editor: Agus S.

JPPI Nilai Masalah MBG Bukan pada Sosok Pimpinan, tetapi Desain Program

0
Foto: Nanik S. Deyang saat dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. (Dok. Setpres RI)

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program agar berbagai permasalahan yang muncul tidak terus berulang.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan pencopotan pimpinan BGN setelah muncul dugaan korupsi lebih bersifat meredam dampak politik daripada membenahi persoalan mendasar dalam tata kelola program.

“Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene merupakan program legacy utama Presiden. Namun, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/7/2026).

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada figur yang memimpin BGN, melainkan pada desain program yang sejak awal dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Besarnya anggaran yang dikelola tanpa sistem pengawasan yang kuat, kata dia, membuka ruang terjadinya penyimpangan.

JPPI juga menilai kasus hukum yang menyeret jajaran BGN berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG di lapangan.

“Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan,” katanya.

Karena itu, JPPI meminta pemerintah tidak berhenti pada pergantian pejabat semata. Organisasi tersebut mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain Program MBG, peningkatan transparansi tata kelola anggaran, serta penguatan sistem pencegahan korupsi agar program dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. (Fajri)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

Menag Resmikan Pembangunan Gedung Madrasah Ponpes Assalam di Kutai Barat

0
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar didampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Madrasah Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning di Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026). (Dok. Istimewa)

SENDAWAR – Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Madrasah Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026).

Pembangunan gedung madrasah tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Lahir ke-34 Pondok Pesantren Assalam. Kehadiran Menteri Agama bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah menandai dimulainya pembangunan fasilitas pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Kutai Barat.

Prosesi diawali dengan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar agar pembangunan berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi para santri serta masyarakat.

Pengasuh Pondok Pesantren Assalam, KH Arif Heri Setiawan, menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan gedung madrasah yang selama ini menjadi harapan besar keluarga pesantren.

“Semoga dengan iringan doa seluruh masyarakat, pembangunan gedung madrasah ini dapat segera terwujud dan selesai sesuai harapan,” ujarnya.

Ia juga berharap pembangunan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kami memohon doa dan dukungan dari Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bapak Gubernur, serta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kami berharap pembangunan ini dapat terus berlanjut hingga selesai dan segera dimanfaatkan para santri,” katanya.

Menurutnya, kehadiran Menteri Agama menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan pendidikan Islam di daerah. Sementara kehadiran Gubernur Kalimantan Timur, Bupati, Wakil Bupati, serta unsur Forkopimda mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan.

“Kehadiran Menag RI menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan pendidikan Islam di daerah. Sementara kehadiran Gubernur Kaltim, Bupati, Wabup, dan Forkopimda menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas,” ungkapnya.

Pembangunan gedung madrasah ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi kemajuan Pondok Pesantren Assalam dalam mencetak generasi yang unggul secara akademik, berakhlak mulia, serta memiliki karakter kebangsaan.

“Dengan tambahan fasilitas, pesantren ditargetkan mampu memperluas akses pendidikan dan menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam yang modern, berkualitas, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman di Kutai Barat dan Kalimantan Timur,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Timur Sarifah Suraidah Mas’ud, Ketua TP PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. (Ichal)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Harlah ke-34 Ponpes Assalam Jadi Ajang Silaturahmi Ribuan Jamaah

0
Pengasuh Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning KH Arif Heri Setiawan menyerahkan cendera mata kepada Ustadz Abdul Somad, didampingi Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari, Syahrie Ja'ang, Didiek Effendi, serta tokoh agama KH Achmad Asrori pada peringatan Harlah ke-34 Ponpes Assalam di Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026). (Dok. Ichal/Media Kaltim)

SENDAWAR – Ribuan jamaah memadati halaman Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026), untuk mengikuti Syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-34 pondok pesantren yang dirangkai dengan Tabligh Akbar.

Tabligh Akbar menghadirkan penceramah nasional Ustadz Abdul Somad (UAS). Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Pengasuh Ponpes Assalam KH Arif Heri Setiawan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta Bupati Kutai Barat Frederick Edwin.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kutai Barat Erik Victory, Wakil Bupati Nanang Adriani, mantan Wali Kota Samarinda Syahrie Ja’ang, mantan Wakil Bupati Kutai Barat Didiek Effendi, Dandim 0912/Kutai Barat Letkol Inf Doni Fransisco, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Wakapolres Kompol Subari, Ketua KONI Kutai Barat Alsiyus, Ketua TP PKK Kalimantan Timur Sarifah Suraidah Mas’ud, Ketua TP PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para santri.

Pengasuh Ponpes Assalam KH Arif Heri Setiawan menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 34 tahun pondok pesantren tersebut. Ia mengajak seluruh jamaah menjadikan momentum Harlah sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, persatuan, dan kerukunan.

“Semoga Harlah ini menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, serta mempererat kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.

Mewakili Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Nanang Adriani menyampaikan ucapan selamat atas Hari Lahir ke-34 Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning. Ia berharap pesantren terus berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang melahirkan generasi berilmu, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah.

“Selamat Hari Lahir ke-34 Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning. Semoga menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan generasi unggul, beriman, dan berakhlak mulia,” ujarnya.

Menurut Nanang, pesantren memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang religius, berkarakter, dan berdaya saing. Ia juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari peringatan Harlah, seperti khitan massal, nikah massal, bakti sosial, dan Tabligh Akbar yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Pemkab Kutai Barat berkomitmen mendukung kemajuan pendidikan pesantren. Sinergi pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Kutai Barat yang religius, harmonis, dan sejahtera,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nanang juga mengajak masyarakat terus menjaga persatuan, memperkuat kerukunan, serta menghidupkan semangat gotong royong. Menurutnya, Harlah ke-34 Ponpes Assalam harus menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

Sementara itu, dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad menekankan pentingnya menuntut ilmu, memperkuat keimanan, menjaga akhlak, serta memelihara persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari kedudukan dan harta, tetapi dari keimanan, amal saleh, serta manfaat yang diberikan kepada sesama,” tutur UAS.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan serta menanamkan pendidikan agama sejak usia dini sebagai bekal membangun generasi yang berakhlak.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keberkahan Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning agar terus berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia serta menjadi mitra pemerintah dalam membangun Kutai Barat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.