TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), mendorong peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program ASN Ku Terbaik. Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pengembangan kualitas ASN dilakukan melalui sejumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan. Salah satu program yang telah berjalan adalah pemberian beasiswa bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana.

Menurut Aulia, peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan seiring dengan dinamika pelayanan publik yang terus berkembang.

Pemerintah daerah perlu memastikan ASN memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan masyarakat.

“Pemberian beasiswa untuk para guru-guru yang belum sarjana, kemudian ada beberapa kegiatan pendidikan untuk menunjang atau meningkatkan kualitas ASN kita,” ujar Aulia, Senin (26/10/2026).

Program ASN Ku Terbaik mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan kegiatan pelatihan.

Beasiswa bagi guru yang belum bergelar sarjana menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Selain sektor pendidikan, program ini juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Aulia menyebut pelaksanaan program sudah berjalan, termasuk pemberian beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana.

Adapun rincian alokasi anggaran, jumlah penerima, serta teknis pelaksanaan program dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.

Peningkatan kapasitas tersebut dinilai penting agar aparatur tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan standar dan kebutuhan pelayanan.

“Karena kita memahami proses pelayanan ini sangat dinamis. Oleh karenanya teman-teman ASN harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, tentunya dengan meningkatkan kualitasnya,” kata Aulia.

Selain pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, Pemkab Kukar juga merencanakan pemindahan kantor BKPSDM ke kawasan pusat pelatihan di Tenggarong Seberang.

Rencana tersebut berkaitan dengan upaya mendukung pengembangan kapasitas aparatur melalui fasilitas yang menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Namun, informasi mengenai jadwal pemindahan, kesiapan fasilitas, serta tahapan pelaksanaannya belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan Aulia.

Keberadaan fasilitas pelatihan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kompetensi ASN.

Sebab, peningkatan kualitas aparatur membutuhkan dukungan program pembelajaran sekaligus sarana yang memadai.

Aulia menegaskan peningkatan kompetensi ASN harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurut dia, tuntutan pelayanan publik yang terus berubah mengharuskan aparatur memperbarui kemampuan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Program ASN Ku Terbaik menjadi salah satu instrumen yang disiapkan Pemkab Kukar untuk mendukung kebutuhan tersebut, mulai dari peningkatan kualifikasi pendidikan guru hingga kegiatan pengembangan kemampuan aparatur.

Meski demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan beasiswa dan pelatihan.

Peningkatan kompetensi juga perlu tercermin dalam kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan berharap kita bisa memberikan pelayanan yang baik dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, program ini kita luncurkan dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Beasiswa guru sarjana itu sudah jalan,” tutup Aulia. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menargetkan warga program bantuan sebesar Rp25 juta untuk setiap majelis taklim mulai direalisasikan pada 2027. Saat ini, pemerintah daerah masih menyiapkan regulasi dan memfinalisasi data calon penerima sebelum program tersebut dijalankan.

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang diarahkan untuk mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat pembinaan majelis taklim di tengah masyarakat.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Fathul Alamin, menjelaskan bahwa rencana bantuan tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, pelaksanaannya membutuhkan sejumlah persiapan, terutama terkait kelembagaan dan aturan penyaluran.

“Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan insentif sebesar Rp25 juta per majelis taklim,” ujar Fathul, Senin (26/10/2026).

Pemkab Kukar memprioritaskan penyusunan regulasi sepanjang 2026 agar bantuan dapat disalurkan sesuai ketentuan. Salah satu tahapan yang masih berjalan ialah penyusunan peraturan bupati yang akan menjadi dasar pelaksanaan program.

Pemerintah daerah juga belum menetapkan total anggaran yang dibutuhkan. Besaran bantuan per majelis taklim memang sudah direncanakan, tetapi jumlah kelompok yang akan menerima bantuan masih dalam proses pendataan dan finalisasi.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan anggaran keseluruhan belum dapat dipastikan. Penetapan jumlah penerima menjadi bagian penting sebelum pemerintah menentukan kebutuhan pembiayaan program secara menyeluruh.

Fathul mengatakan pemerintah masih mengkaji bentuk bantuan yang paling sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan penerima. Skema yang dipertimbangkan meliputi dukungan operasional kegiatan, bantuan dalam bentuk barang, hibah, maupun bentuk fasilitasi lainnya.

“Namun, berdasarkan perencanaan dalam RPJMD, bantuan yang direncanakan untuk setiap majelis taklim sebesar Rp25 juta,” ungkap Fathul.

Selain menentukan calon penerima, Pemkab Kukar perlu memastikan mekanisme penyaluran bantuan memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, penyusunan peraturan bupati menjadi salah satu tahapan yang menentukan sebelum program direalisasikan.

Regulasi tersebut diharapkan mengatur pelaksanaan program agar penyaluran bantuan dapat berlangsung tertib dan sesuai sasaran. Pemerintah juga perlu menyesuaikan mekanisme pemberian bantuan dengan kebutuhan majelis taklim serta ketentuan administrasi yang berlaku.

Di sisi lain, proses pendataan calon penerima dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agama. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh data yang menjadi dasar penentuan kelompok penerima bantuan pada tahun mendatang.

Dengan demikian, realisasi bantuan tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang direncanakan, tetapi juga pada kesiapan administrasi, kejelasan penerima, dan aturan penyalurannya.

Untuk mendukung pembinaan majelis taklim, Bagian Kesra Kukar bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah membentuk 20 badan koordinasi majelis taklim masjid yang tersebar di 20 kecamatan.

Badan koordinasi tersebut dipersiapkan untuk membantu pembinaan majelis taklim di masjid, musala, serta lingkungan masyarakat. Keberadaan lembaga ini diharapkan membuat koordinasi kegiatan keagamaan lebih terarah dan menjangkau kelompok majelis taklim di berbagai wilayah Kukar.

Pembentukan kelembagaan menjadi bagian dari persiapan yang dilakukan pemerintah daerah sebelum bantuan mulai dijalankan. Selain mendukung koordinasi, badan tersebut diharapkan berperan dalam memperkuat pembinaan kegiatan keagamaan di tingkat masyarakat.

Fathul mengatakan pembentukan kelembagaan menjadi fokus pemerintah pada 2026, bersamaan dengan persiapan regulasi dan pendataan penerima.

“Hal-hal tersebut akan kami rumuskan lebih lanjut dalam peraturan bupati yang sedang disusun. Mudah-mudahan, pada 2027 mendatang, program bantuan untuk majelis taklim sudah bisa berjalan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), mulai menyosialisasikan kewajiban satu tahun pendidikan prasekolah sebagai bagian dari penerapan wajib belajar 13 tahun.

Kebijakan ini menempatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai tahapan yang perlu dilalui anak sebelum memasuki Sekolah Dasar (SD).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan pendidikan prasekolah memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Menurut dia, perluasan wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun menegaskan pentingnya pendidikan sejak usia dini. Anak diharapkan mengikuti pendidikan PAUD selama satu tahun sebelum masuk SD.

“Bukan lagi 12 tahun, tapi sudah 13 tahun. Itu wajib anak-anak kita untuk mengikuti sebelum masuk SD itu satu tahun di PAUD,” kata Heriansyah, Senin (26/10/2026).

Ia menjelaskan, pendidikan prasekolah tidak hanya berfungsi sebagai pengenalan awal terhadap lingkungan belajar. Tahapan ini juga menjadi kesempatan untuk membentuk karakter anak sejak dini.

Pembentukan karakter dinilai penting agar anak memiliki bekal perilaku dan akhlak yang baik ketika memasuki sekolah dasar. Dengan persiapan tersebut, anak diharapkan lebih siap menjalani proses pendidikan pada jenjang berikutnya.

Disdikbud Kukar pun mendorong agar pendidikan anak usia dini dipahami sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia, bukan sekadar tahapan sebelum anak masuk SD.

“Yang memang kita harapkan dari sejak usia PAUD ini kita membentuk karakter anak-anak kita,” ujar Heriansyah.

Ia berharap pendidikan sejak usia dini dapat membantu mempersiapkan generasi yang memiliki karakter kuat dan mampu menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Untuk memperluas pemahaman mengenai kebijakan tersebut, Disdikbud Kukar melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Heriansyah menyebut kegiatan itu melibatkan mitra PAUD, organisasi yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, tokoh masyarakat, hingga kepala desa.

Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan membantu penyebaran informasi mengenai pentingnya pendidikan prasekolah, termasuk kepada masyarakat di wilayah pedesaan.

Pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan. Sosialisasi di tingkat desa menjadi salah satu upaya untuk menyampaikan pentingnya pendidikan sejak usia dini kepada masyarakat.

Pemerataan akses menjadi hal penting agar kebijakan wajib belajar tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga dapat menjangkau anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan prasekolah.

Heriansyah mengatakan, penguatan pendidikan sejak usia dini juga berkaitan dengan upaya menyiapkan sumber daya manusia Kukar untuk menghadapi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, daerah tidak bisa terus bergantung pada sumber daya alam yang terbatas. Karena itu, peningkatan kualitas manusia perlu menjadi perhatian, baik dari sisi kompetensi, keterampilan, maupun integritas.

Ia menjelaskan, arah pembangunan daerah perlu bergeser dari ketergantungan pada sumber daya alam yang bersifat ekstraktif menuju sektor non-ekstraktif. Dalam proses tersebut, pendidikan menjadi salah satu fondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Heriansyah menilai generasi yang dipersiapkan sejak dini akan memiliki peran dalam menentukan posisi Kukar di masa depan.

“Yang paling fundamental harus kita siapkan adalah sumber daya manusia kita. Karena kita tidak bisa bergantung kepada sumber daya alam kita yang terbatas,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R