Beranda blog Halaman 15

Tepis Isu Mundur dari Kabinet, Purbaya: Banyak Informasi yang Sudah Dipelintir

0

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatannya. Ia menegaskan tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan mengikuti arahan Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar yang beredar mengenai kemungkinan dirinya meninggalkan Kabinet.

“Saya orangnya tidak suka mundur. Saya sukanya maju,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Purbaya, informasi yang beredar luas di media maupun media sosial tidak sepenuhnya benar. Ia mengakui sebagian informasi yang beredar memang berkaitan dengan sejumlah rapat yang dihadirinya bersama Presiden, namun terdapat sejumlah bagian yang telah dipelintir sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru.

“Saya baca informasi yang beredar itu. Sebagian memang benar, tetapi sebagian juga salah. Ada informasi yang ditwist sehingga seolah-olah terlihat benar,” ujarnya.

Purbaya mengatakan dirinya mengetahui konteks pembahasan yang menjadi sumber informasi tersebut karena turut hadir dalam rapat bersama Presiden. Namun, ia menilai narasi yang berkembang tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang terjadi dalam forum tersebut.

Ia menduga penyebaran informasi yang tidak utuh tersebut dapat memicu spekulasi di pasar keuangan. Meski demikian, Purbaya menegaskan tidak ada rencana pengunduran diri maupun perubahan sikap dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan.

“Kalau ditanya apakah ada rencana mundur, tidak ada. Kami tetap menjalankan tugas dan mengikuti perintah Bapak Presiden,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi pemerintah terhadap berbagai spekulasi yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir terkait posisi Purbaya di kabinet. Pemerintah memastikan agenda pengelolaan fiskal dan pelaksanaan APBN tetap berjalan sesuai rencana.

Pewarta/ Editor : Nicha R

MAKI Soroti Lemahnya Pengawasan BGN, Sebut Prabowo Merasa Dikhianati

0

JAKARTA — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Boyamin, berbagai dugaan penyimpangan yang kini diusut Kejaksaan Agung seharusnya dapat dicegah apabila mekanisme pengawasan internal berjalan dengan baik.

“Yang mengawasi siapa ini? Kan katanya ada yang ngawasi ini itu tapi kan praktiknya nyatanya tidak ada gitu, dan sehingga kemudian ya sampai level tertinggi diduga ada SPPG-nya yang terafiliasi dengan yayasan pimpinannya gitu,” kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Ia menduga sebagian pihak merasa aman karena memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Namun, Boyamin menilai anggapan tersebut terbukti keliru setelah kasus ini justru berujung pada penetapan tersangka terhadap para petinggi BGN.

“Memang memprihatinkan dan karena merasa hebat tadi, merasa tidak tersentuh karena dekat dengan kekuasaan. Merasa diangkat oleh Pak Prabowo misalnya gitu,” ujarnya.

Boyamin meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.

“Padahal Pak Prabowo juga marah dalam kasus ini karena apa? Merasa dikhianati, merasa dicemarkan nama baiknya karena apa? Disuruh menjaga program yang dianggap unggulan tapi ternyata malah korupsi,” lanjutnya.

Karena itu, Boyamin mendorong pemerintah memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Ia juga kembali mengingatkan pentingnya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

“Tapi sisi lain memang tugasnya Pak Presiden harus melakukan pencegahan korupsi dalam bentuk apa? Tata kelola pemerintahan yang baik itu minimal dua, transparan dan kepastian,” tutupnya. (Fajri/MK/KN)

Jelang Akhir Pekan, Rupiah Ditutup Menguat Tipis ke Level Rp18.036

0

JAKARTA — Nilai tukar rupiah menutup perdagangan akhir pekan dengan penguatan terbatas terhadap dolar Amerika Serikat. Pada penutupan pasar Jumat (5/6/2026), mata uang Garuda berada di level Rp18.036 per dolar AS.

Berdasarkan data perdagangan, rupiah menguat 13 poin atau sekitar 0,07 persen dibandingkan posisi penutupan sebelumnya. Sejak sesi pagi, rupiah telah bergerak di zona positif dan sempat berada di level Rp18.027 per dolar AS.

Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang diterbitkan Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah berada di angka Rp18.039 per dolar AS. Posisi tersebut relatif tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya.

Analis pasar keuangan Ibrahim Assuaibi menilai penguatan rupiah dipengaruhi perkembangan situasi geopolitik global. Salah satunya terkait upaya mendorong perdamaian di Timur Tengah yang dinilai mampu meredakan kekhawatiran pelaku pasar.

“Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Kamis bahwa ia percaya kemajuan sedang dicapai antara Israel dan Lebanon dan bahwa Lebanon pantas mendapatkan perdamaian,” kata Ibrahim.

Dari dalam negeri, sentimen positif juga datang dari laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menilai perekonomian Indonesia memulai tahun 2026 dengan performa yang cukup kuat.

Pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,6 persen secara tahunan, didorong peningkatan konsumsi domestik serta kenaikan belanja pemerintah.

“Konsumsi rumah tangga dan investasi juga tetap solid setelah pelonggaran kebijakan moneter sepanjang 2025 mendorong penurunan biaya pinjaman,” tutur Ibrahim.

Meski demikian, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah masih akan dibayangi tekanan pada perdagangan pekan depan. Menurutnya, mata uang Indonesia berpotensi bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah.

“Sedangkan untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.030-18.100. Sedangkan untuk satu minggu di range Rp17.950-18.250,” kata Ibrahim.

Meski ditutup menguat pada akhir pekan, pergerakan rupiah ke depan masih akan dipengaruhi perkembangan ekonomi global, arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik internasional.

Pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah data ekonomi penting dalam beberapa hari mendatang yang berpotensi memengaruhi sentimen terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. (Fajri/MK/KN)

Dugaan Kejanggalan Medis di RSUD AWS Masuk Tahap Investigasi Internal

SAMARINDA – Kasus dugaan kejanggalan medis yang berujung pada meninggalnya seorang pasien di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda kini memasuki babak baru. Pihak keluarga korban mendesak manajemen rumah sakit terbesar di Kalimantan Timur tersebut untuk membuka fakta sebenarnya secara transparan dan akuntabel.

Suasana haru dan penuh ketegangan mewarnai pertemuan tertutup antara keluarga pasien dengan jajaran manajemen RSUD AWS pada Jumat (5/6/2026). Dalam pertemuan itu, keluarga menyampaikan berbagai keluhan sekaligus mempertanyakan prosedur medis yang dijalani korban sebelum meninggal dunia.

Kedatangan keluarga ke rumah sakit didasari belum adanya kepastian terkait penyebab pasti kematian korban. Hingga kini, pihak keluarga mengaku masih belum memperoleh diagnosis medis final lantaran hasil pemeriksaan laboratorium resmi belum juga keluar.

Perwakilan keluarga korban, Bambang Edy Dharma didampingi Hendrik Tandoh, menegaskan bahwa pihak keluarga membutuhkan penjelasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

“Hari ini kami sudah menyampaikan keluhan dan unek-unek keluarga besar terkait permasalahan kemarin. Kami mohon kawan-kawan media menahan diri sampai ada hasil dari komitmen pihak rumah sakit yang akan segera melakukan audit internal,” ujar Bambang usai pertemuan.

Keluarga memilih menempuh jalur dialogis terlebih dahulu dan memberi kesempatan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan evaluasi internal sebelum menentukan langkah hukum ataupun tindakan lanjutan lainnya.

Bagi keluarga, kepastian penyebab kematian sangat penting untuk memastikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau justru terdapat indikasi kelalaian medis.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Direktur RSUD AWS Samarinda, Mazniati, mengaku turut merasakan duka mendalam atas peristiwa tersebut.

“Kebetulan anak ini seumuran dengan anak saya yang kedua, jadi saya bisa merasakan bagaimana kehilangan seseorang yang menjadi kebanggaan keluarga. Dalam waktu dekat akan kami telusuri,” ungkap Mazniati.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak rumah sakit langsung menginstruksikan komite medik untuk melakukan audit internal secara menyeluruh. Audit tersebut akan mencakup pemeriksaan rekam medis, prosedur penanganan awal, hasil pemeriksaan penunjang, hingga tindakan medis terakhir yang diterima pasien.

Kasus ini pun menyedot perhatian masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur. Spekulasi yang berkembang membuat manajemen RSUD AWS bergerak cepat demi menjaga kredibilitas rumah sakit.

Di akhir pertemuan, manajemen RSUD AWS berkomitmen menyelesaikan audit internal dan akan memaparkan hasil investigasi secara terbuka pada Selasa pekan depan.

Komitmen tersebut disambut baik oleh pihak keluarga yang kini menunggu hasil audit sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya demi memperoleh kejelasan dan kepastian atas penyebab meninggalnya korban. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

Wanagama IKN Jadi Pusat Restorasi Hutan dan Habitat Satwa Liar

0

NUSANTARA – Ekosistem alam mulai kembali tumbuh dan berkembang di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran berbagai satwa liar seperti beruang madu, lutung merah, rusa sambar, hingga burung hutan menjadi penanda bahwa kawasan Nusantara mulai membentuk ekosistem yang sehat seiring konsep smart forest city yang terus dikembangkan.

Komitmen penghijauan kawasan IKN kembali ditegaskan melalui kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan Otorita Ibu Kota Nusantara bersama PT Pamapersada Nusantara dan Universitas Gadjah Mada di kawasan Wanagama IKN, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan bertema “Rooting for Future” tersebut dihadiri Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Rektor UGM Ova Emilia, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin.

Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengembalikan fungsi alami lingkungan agar manusia dan alam dapat hidup berdampingan.

“Hari Lingkungan Hidup tidak hanya kita peringati setahun sekali, tetapi kita jalankan setiap hari. Yang kita lakukan di IKN bukan sekadar menanam pohon, tetapi mengembalikan kehidupan alamnya. Karena itu, kita mulai melihat berbagai satwa seperti beruang madu dan lutung merah kembali terpantau di kawasan IKN. Ini menunjukkan bahwa ekosistem yang kita bangun mulai hidup dan memberikan ruang bagi keanekaragaman hayati untuk berkembang,” ujar Basuki.

Sementara itu, Ova Emilia menyebut kesehatan lingkungan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan manusia.

“Kesehatan bumi pada akhirnya akan menentukan kesehatan manusia. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan investasi untuk masa depan. Kami berharap pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh dan memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang. UGM siap mendukung pengembangan IKN sebagai smart forest city yang menjadi contoh pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Perwakilan PT Pamapersada Nusantara, Gunawan Setiadi, mengatakan keterlibatan perusahaan menjadi bagian dari komitmen mendukung konservasi lingkungan sekaligus pengembangan kawasan edukasi berbasis alam.

“Komitmen ini merupakan pengembangan dari konsep Eco Edu Forest yang mengintegrasikan konservasi, pendidikan, dan penelitian dalam satu kawasan. Kami berharap kawasan ini dapat menjadi laboratorium alam sekaligus pusat edukasi lingkungan yang memberikan manfaat bagi generasi masa depan,” katanya.

Melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, IKN terus memperkuat transformasi sebagai kota masa depan yang menempatkan keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam sebagai prioritas utama.

Wanagama IKN sendiri merupakan kawasan hutan seluas 621 hektare yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dan dikembangkan sebagai pusat pendidikan, penelitian, serta restorasi ekosistem hutan hujan tropis. (MK)

Penyunting: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Bontang Kuala Diusulkan Ada Agenda Pentas Seni untuk Tarik Wisatawan

BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mendorong adanya pertunjukan rutin yang melibatkan pelaku seni lokal, untuk meningkatkan daya tarik kawasan wisata Bontang Kuala

Menurutnya, kunjungan wisatawan ke Bontang Kuala selama ini cenderung meningkat pada akhir pekan. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan dengan menghadirkan berbagai atraksi yang membuat wisatawan memiliki alasan lebih untuk datang dan berlama-lama di kawasan tersebut.

Winardi mengusulkan, agar pemerintah menyediakan ruang pertunjukan dan fasilitas pendukung bagi komunitas seni untuk menampilkan karya mereka secara bergantian setiap pekan.

Menurutnya, konsep tersebut dapat dimulai dari kegiatan sederhana seperti pameran seni rupa, pertunjukan musik, hingga pentas budaya khas masyarakat pesisir Bontang Kuala.

“Anak-anak seni rupa bisa diberikan ruang untuk menampilkan karya mereka. Kemudian ditutup dengan pertunjukan budaya khas Bontang Kuala, sehingga wisatawan tidak hanya datang menikmati pemandangan, tetapi juga mendapatkan pengalaman budaya,” katanya.

Ia menilai keberadaan kegiatan rutin akan memberikan dampak ganda. Selain meningkatkan daya tarik wisata, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pelestarian budaya yang melibatkan generasi muda.

Menurutnya, pola tersebut akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

Keterbatasan APBD, OPD Diminta Proaktif Cari Dana ke Pusat

BONTANG – Di tengah tekanan fiskal, Anggota DPRD Kota Bontang, Rustam, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih proaktif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, berbagai program pembangunan yang belum dapat diakomodasi melalui APBD, tidak boleh terhenti begitu saja. Karena itu, OPD perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan kementerian terkait, untuk mengusulkan program-program prioritas daerah agar memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Marilah teman-teman OPD bawa aspirasi ini ke kementerian. Maka dengan berkurangnya kemampuan APBD, kita harus lebih kreatif menjemput program dari pusat, baik melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendikbud, maupun kementerian lainnya,” ucapnya, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, Rustam turut menegaskan untuk peluang memperoleh bantuan program dari pemerintah pusat, masih terbuka lebar apabila daerah mampu menyusun usulan yang matang, serta menjalin komunikasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait.

Dengan langkah tersebut, Rustam berharap berbagai kebutuhan pembangunan di Kota Bontang tetap dapat berjalan optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah. (al/Adv).

Editor: Yusva Alam

Tingkatkan Transparansi dan Cegah Kebocoran PAD, Legislatif Ini Dorong Penerapan Sistem Parkir Elektronik

BONTANG – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir, Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi mendorong penerapan sistem parkir elektronik.

Menurut Bonnie, petugas yang melakukan penarikan retribusi atau karcis parkir, identitas dan legalitas petugas tersebut harus jelas, sehingga masyarakat mengetahui bahwa penarikan dilakukan secara resmi.

“Kalau memang resmi, maunya ada tanda bahwa dia sebagai petugas penagih karcis atau petugas parkir. Kita juga tidak tahu sekarang sudah diberlakukan atau belum mengenai hal itu, tetapi harapan kami jangan sampai ada kebocoran data maupun kebocoran pendapatan,” ungkapnya, Kamis (4/6/2026).

Ia menilai penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS atau sistem elektronik lainnya, akan lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Selain memudahkan masyarakat, sistem tersebut juga dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi.

“Memang lebih baik menggunakan QRIS atau sistem elektronik karena itu sudah ada perdanya. Bahkan pada 2024 tarifnya sudah diatur di dalam perda tersebut. Mulai dari kendaraan kecil, hingga kendaraan besar,” katanya. (Al/Adv)

Editor: Yusva Alam

OPD Didorong Proaktif Cari Dana ke Pusat untuk Kembangkan Kawasan Wisata Bontang Kuala

BONTANG – Selain penguatan lembaga adat, Anggota DPRD Bontang, Rustam meminta OPD lebih proaktif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat di tengah keterbatasan anggaran daerah. Hal itu agar bisa meningkatkan pembangunan Bontang Kuala sebagai destinasi unggulan.

Ia mendorong setiap dinas untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, guna mengusulkan program-program prioritas yang belum dapat terakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan berbagai sektor, termasuk pengembangan kawasan wisata dan infrastruktur pendukung di Bontang Kuala.

“Jangan hanya bergantung pada APBD. OPD harus aktif membangun komunikasi dengan kementerian, agar program-program yang belum teranggarkan bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Rustam berharap sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan pemerintah pusat dapat memperkuat upaya pembangunan Bontang Kuala sehingga kawasan tersebut semakin berkembang sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus pusat pelestarian budaya di Kota Bontang. (Al/Adv)

Editor: Yusva Alam

Respons Soal Dadan Hindayana, Menkeu: Itu Hasil Evaluasi Presiden

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn5juni2026/mobile/