KUPANG – Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pengemudi kendaraan eksportir yang melintas menuju Timor Leste melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu. Total pungutan diperkirakan mencapai Rp104 juta per bulan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Yosua P. Karbeka, mengatakan dugaan pungutan itu terungkap saat dirinya bersama tim melakukan inspeksi mendadak di Terminal Barang Internasional (TBI) Motaain pada Jumat (23/10/2026).

“Total pungutan diperkirakan mencapai Rp104 juta per bulan jika dihitung berdasarkan rata-rata 20 kendaraan per hari kerja,” kata Yosua kepada wartawan di Kupang, Minggu (25/10/2026) malam.

Ia menjelaskan, temuan tersebut berawal dari keluhan sejumlah eksportir mengenai pungutan yang harus dibayar pengemudi kendaraan saat melintas menuju Timor Leste.

Berdasarkan keterangan para eksportir yang diterima Ombudsman, pengemudi dikenai pungutan Rp100.000 di pos pengamanan perbatasan dan Rp50.000 di pos lalu lintas untuk registrasi kendaraan. Setelah memasuki kawasan PLBN, pengemudi kembali diminta membayar Rp50.000 di pos TNI.

Pungutan terakhir disebut berkaitan dengan penerbitan surat tanda registrasi penomoran (STRP) kendaraan bermotor Indonesia yang masuk ke Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Dokumen tersebut digunakan sebagai pengganti STNK yang dititipkan di pos polisi.

Menurut Yosua, seluruh pungutan yang dikeluhkan itu tidak disertai bukti pembayaran atau kuitansi resmi.

Dengan demikian, setiap kendaraan harus mengeluarkan biaya tambahan sedikitnya Rp200.000 untuk sekali melintas. Jika rata-rata 20 kendaraan melintas setiap hari selama 26 hari kerja, total pungutan diperkirakan mencapai Rp4 juta per hari atau Rp104 juta per bulan.

Ombudsman menilai dugaan pungutan tersebut perlu ditelusuri karena, berdasarkan hasil penelusuran awal, biaya yang dikeluhkan tidak termasuk dalam tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Polri maupun TNI.

“Namun, dugaan pungutan tidak resmi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang,” ujar Yosua.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ombudsman NTT berkoordinasi melalui sambungan telepon pada Minggu (25/10/2026) dengan Bupati Belu, Kapolres Belu, Kepala PLBN Motaain, Kepala Bea Cukai Atambua, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi NTT.

Yosua meminta para pejabat terkait berkoordinasi dengan seluruh instansi penyelenggara layanan di PLBN Motaain untuk menyelesaikan keluhan eksportir dan importir. Ia juga menekankan pentingnya transparansi biaya dan kepastian prosedur pelayanan.

“Sebagai pintu masuk ekspor-impor Indonesia–Timor Leste, TBI menjadi wajah negara di mata negara lain. Oleh karena itu, pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan transparan harus menjadi hal utama,” katanya.

TBI Motaain yang berada di Desa Silawan, Kabupaten Belu, diresmikan pada September 2023 dan mulai beroperasi pada Juli 2026. Fasilitas tersebut menjadi pusat pelayanan dan pengendalian logistik ekspor-impor Indonesia–Timor Leste melalui sistem pelayanan satu atap.

TBI melayani kegiatan bongkar muat, konsolidasi barang, perpindahan moda transportasi, serta parkir angkutan barang. Fasilitas ini juga mengintegrasikan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, perizinan, dan perpajakan untuk menyederhanakan pengurusan dokumen serta memastikan arus barang lintas negara tercatat secara resmi.

Ombudsman berharap seluruh instansi di kawasan perbatasan memberikan pelayanan sesuai ketentuan. Setiap pungutan, kata Yosua, harus memiliki dasar hukum, tarif yang jelas, dan bukti pembayaran resmi. (ANT/KN)

JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Singapura di Jakarta membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai dugaan kunjungan Profesor Saiful Mujani dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal ke kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026.

Dalam pernyataan pada Minggu (25/10/2026), Kedubes Singapura menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak pernah terjadi dan menyebut informasi yang beredar sebagai disinformasi.

“Kedutaan mengetahui adanya unggahan di media sosial yang memuat pernyataan tidak benar yang mengklaim bahwa Profesor Saiful Mujani dan Dr. Dino Patti Djalal telah mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026,” demikian pernyataan Kedubes Singapura.

“Tidak ada kunjungan semacam itu. Hal ini jelas merupakan disinformasi. Kedutaan akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk menanganinya,” lanjut pernyataan tersebut.

Dino Patti Djalal secara terpisah juga membantah kabar tersebut. Ia menyatakan informasi mengenai kunjungannya ke kediaman Duta Besar Singapura sepenuhnya tidak benar.

Dino menjelaskan bahwa pada 18 Oktober 2026, dirinya berada di Perth, Australia, untuk menghadiri sejumlah kegiatan selama tiga hari. Ia baru kembali ke Indonesia pada Selasa malam.

Selama di Perth, Dino mengisi sesi mengenai perubahan iklim yang diselenggarakan organisasi nirlaba Global Citizen. Ia menyebut dirinya merupakan anggota dewan kawasan Oseania organisasi tersebut.

Dino juga mengatakan sempat bertemu dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta selama berada di Perth.

Ia menambahkan bahwa sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura di Jakarta, meskipun memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan diplomat tersebut. Dino juga menegaskan tidak memiliki urusan dan belum pernah bertemu dengan Saiful Mujani.

“Berita itu 100 persen fiktif, totally fabricated,” kata Dino dalam pernyataannya.

Dino menyebut informasi tersebut beredar setelah dirinya menyampaikan pernyataan mengenai hubungan Indonesia dan Singapura. Ia menduga unggahan itu bertujuan membangun persepsi negatif terhadap dirinya, termasuk menimbulkan kesan bahwa dirinya tidak nasionalis dan memiliki kedekatan tertentu dengan Singapura.

Untuk menanggapi persepsi tersebut, Dino menyinggung pengabdiannya selama 28 tahun kepada negara serta penghargaan yang pernah diterimanya, termasuk tanda kehormatan dari negara.

Ia juga mengingatkan peran ayahnya dalam memperjuangkan gagasan Wawasan Nusantara, yang menjadi salah satu landasan penting dalam penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Lebih lanjut, Dino menyoroti dugaan pola penyebaran informasi palsu melalui sejumlah akun media sosial. Menurut dia, pola tersebut berpotensi dilakukan secara terkoordinasi oleh pihak-pihak yang identitasnya belum diketahui.

Ia menilai penyebaran informasi semacam itu perlu diwaspadai karena berpotensi mengintimidasi kebebasan berpendapat dan mengaburkan fakta di ruang publik.

Dino mengatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap penyebaran informasi fiktif yang berpotensi mengintimidasi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang aktif menyampaikan pandangan di ruang publik.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik serupa dapat menyasar pihak lain apabila tidak ditangani dengan baik.

Sementara itu, Kedubes Singapura menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menangani disinformasi mengenai dugaan kunjungan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur kewenangan negara untuk merampas aset penyelenggara negara yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Tanak mengatakan, ketentuan tersebut perlu mencakup pejabat yang melaporkan LHKPN, tetapi nilai kekayaan sebenarnya lebih besar daripada yang tercantum dalam laporan. Ia juga mengusulkan agar aset pejabat yang wajib melaporkan LHKPN, tetapi tidak memenuhi kewajiban tersebut, dapat dirampas negara.

“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak kepada jurnalis di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Menurut dia, mekanisme serupa juga perlu diberlakukan terhadap penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN meskipun diwajibkan.

“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan Aset,” ujarnya.

Tanak turut mengusulkan adanya mekanisme bagi penyelenggara negara yang keberatan terhadap upaya perampasan aset tersebut. Namun, ia tidak merinci bentuk mekanisme keberatan yang dimaksud.

Ia menilai, pengaturan tersebut dapat mendorong penyelenggara negara menyampaikan laporan kekayaan secara benar kepada KPK.

“Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” katanya.

Selain mengusulkan pengaturan terkait aset yang tidak dilaporkan, Tanak meminta agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah.

Menurut dia, istilah perampasan aset sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tanak merujuk pada Pasal 18 UU Tipikor yang memuat ketentuan mengenai pidana tambahan, termasuk perampasan barang tertentu dan pembayaran uang pengganti.

“Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mempertahankan langkah agresif dalam memberantas peredaran narkoba, termasuk membongkar jaringan hingga ke bandar besar.

Habiburokhman mengapresiasi langkah Suyudi yang disebutnya turun langsung ke lapangan dalam mengungkap berbagai kasus narkoba pada awal masa kepemimpinannya.

“Kami meminta Polri terus mempertahankan ritme ‘gas pol’ ini, menyikat habis seluruh jaringan hingga ke akar-akarnya dan para bandar besarnya,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Menurut dia, penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian tidak sekadar menjadi upaya penegakan hukum dan penangkapan pelaku kejahatan. Ia menilai pemberantasan narkoba juga merupakan misi kemanusiaan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak penyalahgunaan narkotika.

Habiburokhman menilai langkah kepolisian menyasar berbagai mata rantai peredaran narkoba, mulai dari produksi hingga distribusi. Sejumlah operasi yang disorotnya antara lain pengungkapan pabrik narkoba di Pidie, Aceh, serta penindakan terhadap pabrik produksi tramadol ilegal yang beroperasi lintas provinsi.

Ia juga menyoroti penggerebekan di sejumlah lokasi yang disebut sebagai kampung narkoba, yang menurutnya selama ini kerap dianggap sulit dijangkau aparat.

Habiburokhman menilai keterlibatan langsung Kapolri dalam memimpin operasi besar dapat menjadi sinyal bahwa negara hadir dalam upaya melawan sindikat narkoba.

“Langkah ini juga otomatis membakar semangat seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk bergerak dengan frekuensi dan kecepatan yang sama,” katanya.

Ia berharap jajaran kepolisian di daerah menjaga konsistensi penindakan agar pemberantasan narkoba tidak berhenti pada pengungkapan kasus, tetapi juga menyasar jaringan dan bandar yang berada di balik peredarannya. (MK)

Editor : Nicha R

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menjalani sidang putusan sela dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Sidang tersebut juga mengagendakan pembacaan putusan sela terhadap dua terdakwa lainnya, yakni managing partner kantor hukum Don Ritto & Rekan, Don Ritto alias Idon, serta Komisaris PT Kantor Omzet Indonesia (Koin Money Changer), Nurman Herin.

“ Terdakwa Febrie Adriansyah, Don Ritto alias Idon, dan Nurman Herin, agenda pengucapan putusan sela,” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, kepada wartawan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB di Ruang Sidang Kusumaatmadja, dengan hakim ketua Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno.

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan hakim untuk menilai keberatan atau eksepsi terdakwa maupun penasihat hukumnya terhadap dakwaan penuntut umum. Keberatan tersebut dapat berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili perkara atau aspek formal surat dakwaan.

Apabila eksepsi dikabulkan, perkara dapat dihentikan atau dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dasar pertimbangan hakim. Sebaliknya, jika eksepsi ditolak, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Dalam perkara ini, Febrie bersama Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin didakwa terlibat dalam dugaan pemerasan terkait penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya pada 2020, serta tindak pidana pencucian uang dalam periode 2020–2026.

Dalam dakwaan pemerasan, Febrie disebut meminta uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari Tan Kian, saksi dalam perkara Jiwasraya. Ia diduga menekan Tan Kian melalui perantara bernama Ferry Yanto Hongkiriwang agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi Jiwasraya.

Dakwaan tersebut masih harus dibuktikan dalam persidangan dan belum merupakan putusan bersalah terhadap para terdakwa.

Selain dugaan pemerasan, Febrie juga didakwa melakukan TPPU senilai Rp354,62 miliar. Nilai tersebut terdiri atas Rp346,74 miliar dan 440.990 dolar Amerika Serikat yang dalam dakwaan disebut setara dengan sekitar Rp7,88 miliar.

Perbuatan tersebut diduga dilakukan ketika Febrie menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung periode 2019–2021 dan Jampidsus periode 2021–2026.

Dalam dakwaan, aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu disebut meliputi saham, tanah, dan bangunan. Penerimaan maupun pengelolaan aset tersebut diduga melibatkan Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto.

Jaksa juga menguraikan dugaan penempatan dan pemindahan uang melalui rekening atas nama orang lain, perusahaan yang didirikan, serta penyertaan modal pada perusahaan lain.

Selain itu, uang tersebut diduga digunakan untuk membeli atau membayar tanah dan bangunan, emas, serta satu unit mobil Toyota Fortuner atas nama Muhammad Agung Garisman. Jaksa juga menyebut dugaan penyimpanan uang di sejumlah brankas, kamar kos, serta kantor atau rumah Puspita Lasambu.

Atas dugaan perbuatannya, Febrie didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan TPPU sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Putusan sela dalam perkara ini akan menentukan apakah keberatan yang diajukan para terdakwa dapat diterima atau pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. (ANT/KN)

MAKASSAR – Sebanyak 68 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, Menteri UMKM Maman Abdurahman menilai jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak pelaku usaha lokal merasakan manfaat dari program nasional tersebut.

“ Saat ini sudah ada 68 ribu UMKM yang menjadi penyuplai untuk program MBG. Kami masih terus mendorong agar pelaku UMKM lainnya menjadi pemasok MBG,” ujar Maman di Makassar, Minggu (25/10/2026).

Maman mengatakan, pemerintah terus mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok program-program gizi nasional. Upaya tersebut dilakukan seiring konsolidasi kelembagaan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian UMKM.

Menurutnya, partisipasi UMKM tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap dalam pelaksanaan program MBG. Keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Maman juga menyebut BGN tengah melakukan penataan internal untuk memperkuat fondasi kelembagaan sebelum memperluas pelaksanaan program di lapangan.

Pembenahan tersebut mencakup tata kelola administrasi, penyusunan standar operasional prosedur, hingga sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih adaptif terhadap karakteristik pelaku usaha lokal.

“Di sinilah peran Kementerian UMKM menjadi sangat krusial. Kami tengah menggodok berbagai skema kolaborasi untuk memastikan bahwa UMKM tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek utama yang diuntungkan dari perputaran anggaran program gizi nasional,” katanya.

Melalui kolaborasi tersebut, Kementerian UMKM berharap semakin banyak pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan untuk memasok kebutuhan program MBG.

Maman berharap jumlah UMKM pemasok yang saat ini mencapai 68 ribu dapat terus bertambah secara signifikan dalam waktu dekat. (ANT/KN)