JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset senilai Rp17,5 miliar dari tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Akumulasinya mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai bentuk barang, antara lain tujuh unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, kemudian saldo rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/6/2026).

Aset tersebut disita dari tiga tersangka, yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi, dan Staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Setyo menjelaskan aset yang disita dari Ronald berupa saldo rekening pribadi, 18 keping emas dengan total berat 200 gram, 14.500 dolar Amerika Serikat, 10.000 dolar Singapura, 30 riyal Arab Saudi, satu buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil, dua BPKB sepeda motor, dan satu sertifikat perhiasan cincin berlian.

Dari Juniadi, KPK menyita saldo rekening pribadi senilai Rp2,2 miliar, tiga bundel sertifikat hak milik tanah di Jakarta, tiga unit mobil, lima unit sepeda motor, dan dua unit sepeda.

Sementara itu, aset yang disita dari Gusti meliputi empat akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar, empat unit mobil, satu unit truk derek, tujuh unit sepeda motor, satu bundel BPKB sepeda motor, delapan unit sepeda, dan emas seberat 500 gram.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 2-3 Juni 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing, seperti Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara serta sembilan pihak swasta yang berperan sebagai perantara pengurusan dokumen keimigrasian.

Beberapa dari 17 orang tersebut adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra yang sempat menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian periode November 2024-Oktober 2025, hingga Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025 Saffar Muhammad Godam.

Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri dengan mendatangi KPK pada 3 Juni 2026.

Pada 4 Juni 2026, Silmy Karim (SK), Saffar Muhammad Godam (SMG), Jaya Saputra (JS), Ronald Arman Abdullah (RAA), serta empat orang lainnya resmi menjadi tersangka dan tahanan KPK setelah muncul dengan menggunakan rompi oranye lembaga antirasuah.

Empat orang lainnya tersebut adalah Kepala Subdirektorat pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji (TBS) dan Bagus Bramantyo (BGS), Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP), serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah (GST).

Mereka ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA selama 2022-2026, yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan berpindah pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun mereka diduga meraup Rp145,5 miliar pada periode tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial bahwa pertanggungjawaban hukum atas praktik korupsi akan terus mengejar pelaku hingga masa pensiun.

“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” kata dia dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Dia menegaskan bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi aparatur yang nekat mencederai integritas demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Peringatan keras ini disampaikan secara terbuka dalam rapat pimpinan di Kementerian Sosial, sebagai benteng pertahanan moral di internal guna menyongsong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.

Langkah tersebut sekaligus sebagai bentuk kepatuhan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menuntut pemberantasan korupsi secara total di tubuh birokrasi kementerian dan lembaga negara.

“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” kata dia.

Untuk itu, Saifullah menginstruksikan seluruh pimpinan unit dan kepala satuan kerja (satker) untuk memperketat sistem pengawasan ke jajaran bawah demi mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Dia juga menegaskan bakal menerapkan sanksi berlapis dan penegakan prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) bagi pimpinan satker yang terbukti abai atau sengaja mendiamkan adanya indikasi rasuah di lingkungan kerja mereka.

Diketahui sebelumnya viral di media sosial terkait adanya dugaan penggelembungan harga atau markup harga untuk sepatu yang diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat. Menyikapi hal ini, Kementerian Sosial membentuk tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan barang dan jasa menyusul adanya informasi yang menjadi polemik di media sosial.

Saifullah menunjuk Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos untuk memimpin tim khusus tersebut.

Tim tersebut selanjutnya membebaskan dua pejabat untuk menunjang kelancaran upaya evaluasi dan investigasi internal terkait pengadaan barang dan jasa untuk siswa Sekolah Rakyat.

Kementerian Sosial menargetkan hasil investigasi internal itu diumumkan awal bulan ini. (ANT/KN)

YOGYAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DIY melakukan kunjungan ke Sitimulyo, Piyungan, Bantul, yang merupakan lokasi rumah keluarga korban dugaan malpraktik salah satu RSUD di Yogyakarta hingga meninggal, untuk membantu korban agar bisa mendapatkan keadilan.

Ketua Satgas PPA DIY Yekti Utami, di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026), mengatakan dirinya bersama dengan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Bantul berniat membantu keluarga korban apabila memerlukan kebutuhan maupun bantuan yang belum didapat.

“Sedikit banyak dari kami yang di sini nanti, apa yang bisa kami bantu nanti kita akan bantu,” kata Yekti.

Ia bersedia untuk selalu mengingatkan pemerintah maupun aparat yang berwenang agar proses hukum maupun pendampingan dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, ibu korban dugaan malpraktik di salah satu RSUD di Yogyakarta, Anastasia Niken Purwandari, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat yang bersedia berkunjung untuk menawarkan bantuan dalam mencari keadilan bagi anaknya yang meninggal.

“Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil,” kata Niken.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa pihak rumah sakit yang dilaporkan sampai saat ini belum memberikan keterangan maupun komunikasi dengan pihak keluarga.

“Belum ada (penjelasan) sampai sekarang, belum ada,” tutupnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu kemajuan Indonesia di masa depan. Karena itu, pemerintah terus memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi melalui berbagai program strategis, salah satunya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Hal tersebut disampaikan Brian Yuliarto saat menghadiri Kick Off BSI Talenta KIP Kuliah yang digelar di Grha Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kamis (4/6/2026).

Menurut Brian, pendidikan tinggi, penguasaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi merupakan fondasi utama untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing global.

“Tentu ini bagian dari keinginan kuat seluruh bangsa kita, bagaimana Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju. Terlepas dari kekuatan pangan dan energi, yang paling utama adalah sumber daya manusia,” ujar Brian.

Ia menambahkan, penguatan SDM juga sejalan dengan arahan Presiden dalam mendorong pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Brian turut mengapresiasi dukungan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperluas kesempatan masyarakat mengakses pendidikan tinggi melalui program BSI Talenta KIP Kuliah.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu mahasiswa menempuh pendidikan, tetapi juga memberikan ruang pengembangan kapasitas diri agar siap menghadapi dunia kerja.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, program BSI Talenta KIP Kuliah merupakan bentuk sinergi antara BSI dan Kemdiktisaintek dalam memperkuat kualitas SDM nasional melalui pendidikan.

Program tersebut diberikan kepada 500 mahasiswa terpilih dari lebih dari 1.000 pendaftar yang berasal dari 172 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Selain dukungan pendidikan, peserta juga mendapatkan pembinaan khusus bagi mahasiswa tingkat akhir untuk mempersiapkan karier setelah lulus kuliah.

“Harapannya setelah akses pendidikan terbuka, tantangannya adalah bagaimana adik-adik mahasiswa bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, siap masuk lingkungan kerja, dan akhirnya mampu hidup mandiri,” kata Anggoro.

Melalui program ini, Kemdiktisaintek menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.

Pemerintah berharap semakin banyak generasi muda Indonesia yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala keterbatasan ekonomi, sekaligus memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia kerja dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar pencopotan dan penetapan status tersangka Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pejabat pemerintah merupakan kewenangan Presiden.

“Bapak Presiden telah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kita tidak ikut campur,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menyinggung alokasi anggaran yang saat ini mencapai Rp268 triliun. Namun, menurut dia, angka tersebut masih berpotensi berubah.

“Yang jelas memang angkanya sekarang berapa? Rp268 triliun. Ini akan berkurang karena ada pemotongan hari dan segala macam. Jadi akan berkurang sedikit di bawah itu mungkin,” katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan evaluasi lanjutan ke depan, Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan dan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Ya kita lihat saja. Kita cek itu harganya seperti apa,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses evaluasi tidak hanya mengandalkan laporan dari satu instansi. Sejumlah lembaga turut melakukan pemeriksaan dan pengawasan, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum.

“Mungkin salah satu laporannya juga dari kita. Bukan dari kita saja. BPKP memeriksa, kejaksaan memeriksa, semuanya memeriksa dan mengecek. Jadi kita tukar-tukar data,” kata Purbaya.

Pewarta/ Editor : Nicha R