Beranda blog Halaman 16

243 Orang dan 13 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, Kapolri Ungkap Penindakan Besar-besaran

Penulis
redaksi
-
0
JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer rampung pada akhir 2028. Proyek infrastruktur strategis tersebut diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan akses masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Pembangunan jalan perbatasan diharapkan memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyelesaian proyek ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia.

Koran Nusantara edisi ini juga mengulas peringatan potensi El Nino sangat kuat hingga 2027. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com
https://digital.koranusantara.com/kn23okt2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

Sering Nyeri Ulu Hati? RSUD Bontang Sediakan Endoskopi, Bisa Ditanggung BPJS Sesuai Ketentuan

Penulis
redaksi
-
0
Gedung RSUD Taman Husada Bontang yang kini menyediakan layanan pemeriksaan endoskopi untuk membantu diagnosis gangguan saluran pencernaan. (Dwi S)

BONTANG – Keluhan nyeri ulu hati yang terus berulang tidak boleh dianggap sepele. Meski tidak selalu menandakan penyakit serius, kondisi tersebut bisa memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya. Salah satu prosedur yang dapat direkomendasikan dokter adalah endoskopi, layanan pemeriksaan saluran pencernaan yang kini tersedia di RSUD Taman Husada Bontang.

Melalui pemeriksaan endoskopi, dokter dapat melihat kondisi bagian dalam saluran pencernaan menggunakan alat khusus berkamera. Namun, tidak semua pasien dengan keluhan nyeri ulu hati harus menjalani prosedur tersebut karena tindakan medis tetap ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Tri Rohana Indah Lestari, S.Kep., Ns., mengatakan pasien umumnya perlu menjalani pemeriksaan awal untuk mengetahui kondisi kesehatan dan menentukan kebutuhan penanganan.

Pemeriksaan dapat dimulai melalui dokter umum. Apabila ditemukan indikasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien dapat diarahkan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis sesuai prosedur pelayanan.

“Biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri ulu hati. Nanti bisa jadi dokter umum menyarankan untuk menjalani endoskopi, tergantung kondisi pasien,” ujarnya, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Tri, endoskopi menjadi salah satu pilihan pemeriksaan untuk membantu dokter mengetahui kondisi saluran pencernaan yang tidak selalu dapat dipastikan hanya melalui keluhan pasien.

Nyeri ulu hati sendiri dapat berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan, seperti peradangan lambung, penyakit refluks asam lambung, maupun tukak lambung. Namun, penyebab pastinya harus ditentukan melalui pemeriksaan medis.

Pada kondisi tertentu, keluhan nyeri ulu hati juga dapat disertai gejala yang memerlukan perhatian segera, seperti muntah darah, buang air besar berwarna hitam, kesulitan menelan, atau penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas.

Pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas atau gastroskopi dilakukan menggunakan alat berbentuk selang lentur yang dilengkapi kamera untuk melihat kondisi kerongkongan, lambung, dan bagian awal usus halus.

Melalui prosedur tersebut, dokter dapat mengidentifikasi kelainan pada saluran pencernaan dan menentukan apakah diperlukan pemeriksaan tambahan atau tindakan medis lainnya.

Meski demikian, keputusan melakukan endoskopi tetap mempertimbangkan kondisi pasien, hasil pemeriksaan awal, serta indikasi medis yang ditemukan dokter.

Selain memahami prosedur pemeriksaan, Tri mengingatkan masyarakat untuk memastikan ketentuan pembiayaan sebelum menjalani layanan endoskopi.

Khusus peserta BPJS Kesehatan, pasien disarankan terlebih dahulu memeriksa persyaratan penjaminan dan mengikuti alur pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku.

“Kalau kami memberikan pelayanan ini kepada masyarakat, tentunya kami menyarankan untuk mengurus dan memastikan ketentuannya melalui BPJS terlebih dahulu. Ada persyaratan yang harus diperhatikan, termasuk apakah pemeriksaannya bisa ditanggung atau tidak,” jelasnya.

Pada prinsipnya, pemeriksaan endoskopi dapat dijamin melalui program JKN apabila memenuhi indikasi medis dan ketentuan pelayanan BPJS Kesehatan.

Untuk pelayanan yang tidak bersifat darurat, peserta umumnya memulai pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), kemudian memperoleh rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila diperlukan.

Sementara itu, keputusan mengenai kebutuhan endoskopi ditentukan dokter berdasarkan hasil pemeriksaan dan kondisi medis pasien.

Tri menjelaskan, kepastian penjaminan perlu diketahui sejak awal agar pasien memahami prosedur pelayanan sekaligus kemungkinan biaya yang harus dipersiapkan.

Pasalnya, apabila pemeriksaan dilakukan secara mandiri tanpa penjaminan, biaya tindakan endoskopi dapat tergolong cukup besar, bergantung pada jenis pemeriksaan dan tindakan tambahan yang diperlukan.

Karena itu, masyarakat diimbau mencari informasi mengenai persyaratan, alur pemeriksaan, dan pembiayaan sebelum menjalani tindakan.

Layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang sendiri telah beroperasi sekitar dua bulan. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan pelayanan kesehatan agar masyarakat tidak harus selalu menjalani pemeriksaan saluran pencernaan di luar daerah.

Sebelumnya, Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, juga menyampaikan bahwa layanan endoskopi telah tersedia dan dapat diakses peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan tersedianya fasilitas tersebut, masyarakat memiliki pilihan pemeriksaan yang lebih dekat, terutama untuk keluhan saluran pencernaan yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Tri mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keluhan pencernaan yang berlangsung lama atau berulang. Pemeriksaan dokter diperlukan untuk mengetahui penyebabnya dan menentukan penanganan yang tepat.

“RSUD Taman Husada Bontang mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan keluhan pencernaan yang berulang dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Agar mendapatkan pemeriksaan serta penanganan yang sesuai,” tutupnya. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Baru Dua Bulan Dibuka, Layanan Endoskopi RSUD Bontang Permudah Pemeriksaan Lambung dan Usus

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi layanan pemeriksaan endoskopi di RSUD Taman Husada Bontang. (Istimewa)

BONTANG – Warga Bontang yang mengalami gangguan lambung maupun saluran pencernaan kini memiliki akses pemeriksaan lebih dekat. Layanan endoskopi di RSUD Taman Husada Bontang yang baru beroperasi sekitar dua bulan memungkinkan dokter melihat langsung kondisi bagian dalam saluran pencernaan pasien tanpa harus selalu merujuk pemeriksaan ke luar daerah.

Fasilitas tersebut menjadi salah satu pengembangan layanan medis RSUD Taman Husada untuk membantu memastikan diagnosis penyakit, terutama pada pasien yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kondisi lambung dan saluran pencernaan.

Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Tri Rohana Indah Lestari, S.Kep., Ns., mengatakan kehadiran layanan endoskopi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya harus mencari fasilitas pemeriksaan serupa di luar kota.

Menurutnya, alat endoskopi memungkinkan dokter mengamati kondisi bagian dalam organ pencernaan melalui kamera khusus. Hasil pemeriksaan tersebut dapat membantu menemukan kelainan yang tidak selalu dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan fisik.

“Endoskopi ini sangat membantu karena bisa mendeteksi dan menampilkan kondisi bagian dalam perut, termasuk lambung dan usus. Dari pemeriksaan itu, dokter bisa melihat kondisi yang ada dan hasilnya akan diketahui setelah pemeriksaan,” ujarnya, Sabtu (24/10/2026).

Endoskopi merupakan prosedur medis menggunakan alat berbentuk selang lentur yang dilengkapi kamera dan sumber cahaya. Gambar dari kamera ditampilkan melalui monitor sehingga dokter dapat memeriksa permukaan bagian dalam saluran pencernaan.

Pemeriksaan ini dapat membantu dokter mengidentifikasi sejumlah kelainan, seperti peradangan, luka pada saluran pencernaan, perdarahan, maupun perubahan jaringan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada pemeriksaan saluran pencernaan bagian atas atau gastroskopi, dokter dapat melihat kondisi kerongkongan, lambung, dan bagian awal usus halus.

Sementara pemeriksaan usus besar dilakukan melalui prosedur kolonoskopi. Jenis pemeriksaan yang diberikan kepada pasien bergantung pada indikasi medis serta kemampuan layanan yang tersedia.

Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan endoskopi juga memungkinkan pengambilan sampel jaringan atau biopsi apabila dokter menemukan kelainan yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium.

Meski demikian, tidak semua keluhan pencernaan harus ditangani menggunakan endoskopi. Dokter terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan menentukan apakah prosedur tersebut diperlukan sesuai kondisi pasien.

Tri menjelaskan, tersedianya fasilitas endoskopi di RSUD Taman Husada merupakan bagian dari upaya melengkapi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan keberadaan alat tersebut, pasien memiliki pilihan untuk menjalani pemeriksaan di Bontang sehingga tidak harus selalu bepergian ke Samarinda atau daerah lain.

Kemudahan ini juga dapat mengurangi kebutuhan perjalanan dan biaya pendukung yang harus dikeluarkan pasien maupun keluarga ketika membutuhkan pemeriksaan di luar kota.

Sebelumnya, Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, menyampaikan bahwa layanan endoskopi menjadi salah satu fasilitas baru yang telah dapat diakses peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan pasien yang memenuhi indikasi medis serta mengikuti prosedur pemeriksaan dan rujukan yang berlaku.

Pengembangan layanan endoskopi juga berlangsung seiring meningkatnya aktivitas pelayanan di RSUD Taman Husada Bontang.

Berdasarkan data yang sebelumnya disampaikan manajemen rumah sakit, jumlah kunjungan pada 2024 tercatat sekitar 414 ribu dan meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025.

Bertambahnya kebutuhan pelayanan tersebut menjadi salah satu perhatian rumah sakit dalam mengembangkan fasilitas pemeriksaan dan penanganan medis.

Meski baru berjalan sekitar dua bulan, kehadiran layanan endoskopi diharapkan dapat membantu dokter memberikan pemeriksaan yang lebih lengkap kepada pasien dengan keluhan saluran pencernaan.

Tri mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sesuai kebutuhan medis dan rekomendasi dokter.

“RSUD sudah memiliki alatnya. Semoga masyarakat bisa memanfaatkan dan merasakan manfaat dari layanan ini,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Periksa Lambung dan Usus Tak Perlu ke Samarinda, RSUD Bontang Kini Layani Endoskopi

Penulis
redaksi
-
0
Gedung RSUD Taman Husada Bontang yang kini menyediakan layanan pemeriksaan endoskopi untuk membantu diagnosis gangguan saluran pencernaan. (Dwi S)

BONTANG – Warga Bontang yang mengalami gangguan saluran pencernaan kini tidak harus selalu pergi ke luar kota untuk menjalani pemeriksaan endoskopi. RSUD Taman Husada Bontang telah menyediakan layanan tersebut untuk membantu dokter melihat kondisi bagian dalam saluran pencernaan, termasuk lambung dan usus, sehingga pasien dapat memperoleh pemeriksaan lebih dekat dari tempat tinggalnya.

Kehadiran fasilitas endoskopi menjadi salah satu pengembangan layanan kesehatan di RSUD Taman Husada Bontang. Sebelumnya, pasien yang membutuhkan pemeriksaan tertentu harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah, termasuk Samarinda.

Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Tri Rohana Indah Lestari, S.Kep., Ns., mengatakan tersedianya layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pasien yang selama ini harus mengeluarkan waktu dan biaya tambahan untuk mendapatkan pemeriksaan di luar kota.

Menurutnya, proses pemeriksaan di rumah sakit luar daerah terkadang membutuhkan waktu cukup panjang karena pasien harus menjalani sejumlah tahapan sebelum tindakan medis dilakukan.

Tri bahkan menceritakan pengalamannya ketika hendak menjalani pengobatan ke luar kota. Saat itu, proses pemeriksaan laboratorium hingga konsultasi dengan dokter anestesi membutuhkan waktu lebih dari dua minggu.

“Itu baru proses pemeriksaannya. Kita sebagai pekerja tentunya membutuhkan waktu yang cepat. Kalau harus berobat jauh dan bolak-balik, pastinya sangat melelahkan. Tapi sekarang layanan ini sudah ada di RSUD ini,” ujarnya, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Tri, tersedianya fasilitas endoskopi di Bontang dapat mengurangi kebutuhan pasien untuk bepergian ke daerah lain hanya untuk menjalani pemeriksaan saluran pencernaan.

Selain menghemat waktu perjalanan, pasien juga memiliki akses lebih dekat untuk berkonsultasi dengan dokter dan menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan medis.

Endoskopi merupakan prosedur pemeriksaan menggunakan alat khusus berbentuk selang lentur yang dilengkapi kamera. Alat tersebut memungkinkan dokter melihat kondisi bagian dalam saluran pencernaan secara langsung melalui layar monitor.

Pada pemeriksaan saluran pencernaan bagian atas atau gastroskopi, alat dimasukkan melalui mulut untuk memeriksa kerongkongan, lambung, dan bagian awal usus halus.

Sementara pemeriksaan saluran pencernaan bagian bawah atau kolonoskopi dilakukan melalui anus untuk melihat kondisi usus besar dan rektum.

Jenis pemeriksaan yang diberikan kepada pasien ditentukan berdasarkan keluhan, hasil pemeriksaan dokter, serta fasilitas dan tindakan yang tersedia di rumah sakit.

Pemeriksaan endoskopi dapat membantu dokter menelusuri penyebab sejumlah keluhan, seperti nyeri perut berkepanjangan, kesulitan menelan, muntah darah, perdarahan saluran pencernaan, maupun perubahan pola buang air besar yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kondisi tertentu, endoskopi juga memungkinkan dokter mengambil sampel jaringan atau biopsi untuk diperiksa di laboratorium apabila ditemukan kelainan yang membutuhkan kepastian diagnosis.

Namun, tidak semua keluhan pencernaan memerlukan tindakan endoskopi. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan indikasi medis setelah dokter menilai kondisi pasien.

Tri menjelaskan, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan lebih mudah tanpa harus selalu menjalani proses rujukan ke luar daerah.

Apalagi, kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Taman Husada terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kunjungan pasien.

Berdasarkan data yang sebelumnya disampaikan manajemen rumah sakit, jumlah kunjungan sepanjang 2024 tercatat sekitar 414 ribu dan meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025.

Peningkatan tersebut turut mendorong pengembangan berbagai layanan medis, termasuk pemeriksaan penunjang yang sebelumnya belum tersedia di Bontang.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, sebelumnya juga menyampaikan bahwa layanan endoskopi telah dapat diakses peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan demikian, pasien yang memenuhi indikasi medis dan mengikuti prosedur pelayanan serta rujukan yang berlaku dapat memanfaatkan layanan tersebut melalui BPJS Kesehatan.

Selain memperkenalkan layanan endoskopi, Tri turut mengingatkan masyarakat agar lebih memperhatikan kesehatan saluran pencernaan melalui pola makan dan kebiasaan hidup sehari-hari.

Menurutnya, konsumsi makanan berminyak secara berlebihan dan pola makan yang kurang teratur perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kesehatan tubuh.

“Kadang kita tidak menyadari apa yang kita konsumsi setiap hari. Karena itu, penting untuk menjaga pola makan dan memperhatikan kondisi tubuh,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat tidak mengabaikan keluhan pencernaan yang berlangsung lama atau berulang. Pemeriksaan dokter diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan dan menentukan apakah pasien membutuhkan pemeriksaan lanjutan.

Melalui layanan endoskopi yang kini tersedia, RSUD Taman Husada Bontang memberikan pilihan pemeriksaan saluran pencernaan yang lebih dekat bagi masyarakat, dengan pelaksanaan tindakan tetap mengikuti penilaian dan kebutuhan medis masing-masing pasien. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Hari Dokter Nasional, RSUD Bontang Tekankan Pelayanan dengan Empati dan Keselamatan Pasien

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Menjadi dokter bukan sekadar memeriksa penyakit dan memberikan pengobatan. Di balik pelayanan kesehatan, ada tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan pasien, memberikan rasa aman, serta mendampingi masyarakat menghadapi berbagai persoalan kesehatan. Semangat inilah yang ditekankan RSUD Taman Husada Bontang dalam memperingati Hari Dokter Nasional, Sabtu (24/10/2026).

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, menyampaikan apresiasi kepada seluruh dokter yang terus menjalankan tugas dan pengabdiannya, khususnya tenaga medis di lingkungan RSUD Taman Husada.

Menurutnya, dedikasi dokter memiliki peran penting dalam menjaga dan memulihkan kesehatan masyarakat. Terlebih, pelayanan rumah sakit menuntut kesiapan tenaga medis dalam menghadapi berbagai kondisi pasien, mulai dari pemeriksaan rutin hingga penanganan kegawatdaruratan.

Mengusung semangat “Mengabdi dengan Hati, Menyembuhkan dengan Empati”, Suhardi menilai profesi dokter tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keterampilan medis, tetapi juga kepedulian serta tanggung jawab terhadap pasien.

Kemampuan memberikan pelayanan secara profesional harus berjalan seiring dengan sikap empati, komunikasi yang baik, dan komitmen menjaga keselamatan setiap pasien.

“Melalui momentum Hari Dokter Nasional, saya mengajak masyarakat untuk turut mengapresiasi perjuangan para dokter yang terus menjalankan tugas di tengah berbagai tantangan pelayanan kesehatan,” ucapnya, Sabtu (24/10/2026).

Hari Dokter Nasional diperingati setiap 24 Oktober, bertepatan dengan hari berdirinya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 1950. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk menghargai kontribusi dokter dalam pembangunan kesehatan sekaligus memperkuat profesionalisme dan etika kedokteran.

Di lingkungan rumah sakit, dokter memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Selain memberikan pemeriksaan dan tindakan medis, mereka juga harus memastikan setiap keputusan penanganan didasarkan pada kebutuhan serta kondisi kesehatan pasien.

Pelayanan tersebut membutuhkan kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya, termasuk perawat, tenaga farmasi, analis laboratorium, dan petugas penunjang yang terlibat dalam proses perawatan.

Suhardi menilai semangat pengabdian perlu terus dijaga seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Terlebih, aktivitas pelayanan di RSUD Taman Husada Bontang terus berkembang. Berdasarkan data yang sebelumnya disampaikan manajemen rumah sakit, jumlah kunjungan pada 2024 tercatat sekitar 414 ribu dan meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025.

Sementara itu, jumlah pasien rawat jalan yang datang setiap hari mencapai sekitar 400 hingga 500 orang, belum termasuk pasien rawat inap.

Tingginya aktivitas tersebut menuntut kesiapan dokter dan seluruh tenaga kesehatan untuk menjaga mutu pelayanan, termasuk ketepatan pemeriksaan, pemberian terapi, serta komunikasi dengan pasien dan keluarga.

RSUD Taman Husada juga terus mengembangkan sejumlah layanan spesialis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penanganan medis.

Beberapa layanan yang telah tersedia antara lain urologi, endoskopi, rehabilitasi medik, serta pemeriksaan patologi anatomi yang membantu dokter memastikan diagnosis penyakit melalui analisis sel dan jaringan tubuh.

Pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat tidak selalu harus mendapatkan pemeriksaan atau penanganan medis di luar daerah.

Namun, menurut Suhardi, peningkatan fasilitas dan teknologi kesehatan tetap harus diimbangi dengan sikap profesional serta kepedulian tenaga medis terhadap pasien.

Karena itu, peringatan Hari Dokter Nasional juga menjadi penyemangat bagi para dokter untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga etika profesi, serta mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap tindakan medis.

Ia berharap pengabdian para dokter dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan warga Kota Bontang.

“Selamat Hari Dokter Nasional. Mari bersama-sama kita apresiasi perjuangan para insan medis yang tak kenal lelah, demi Bontang yang lebih sehat dan sejahtera,” tambahnya.

RSUD Taman Husada Bontang terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang mengedepankan kepedulian, profesionalisme, dan keselamatan pasien sesuai semangat pengabdian yang menjadi bagian dari peringatan Hari Dokter Nasional. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Kapolri Ungkap 243 Orang dan 13 Korporasi Jadi Tersangka Kasus Karhutla

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 243 orang dan 13 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan laporan kepolisian, luas area terbakar dalam perkara yang melibatkan perorangan mencapai 5.856 hektare, sedangkan perkara korporasi mencakup 29.534,99 hektare.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan data tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Laporan itu disampaikan berdasarkan perkembangan penegakan hukum karhutla yang diterima hingga Oktober 2026.

Untuk perkara yang melibatkan perorangan, penegakan hukum dilakukan oleh 13 kepolisian daerah (Polda). Polri mencatat 286 laporan polisi dengan luas area terbakar mencapai 5.856 hektare.

“Terkait dengan penegakan hukum karhutla yang kami laksanakan, yang pertama terkait dengan perorangan. Ada 13 Polda yang melakukan penegakan hukum. 286 LP, luas yang terbakar adalah 5.856 hektare, jumlah tersangka 243,” kata Suyudi.

Ia merinci, dari penanganan perkara perorangan tersebut, 32 perkara masih dalam penyelidikan, sembilan dihentikan pada tahap penyelidikan, 189 masih dalam proses penyidikan, dan 56 perkara telah selesai.

Sementara itu, penanganan perkara yang melibatkan korporasi mencakup 100 laporan polisi dengan luas area terbakar mencapai 29.534,99 hektare. Penanganan dilakukan oleh 10 Polda bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Berdasarkan laporan per 20 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB, sebanyak 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 100 laporan polisi tersebut, enam dihentikan pada tahap penyelidikan, sedangkan 94 lainnya berada dalam proses penyidikan.

“Kemudian untuk korporasi, berdasarkan laporan terakhir tanggal 20 Oktober kemarin, pukul 18, penegakan hukum yang kami lakukan, 10 Polda dan satu Direktorat Tipiter Bareskrim, itu ada 100 LP, luas yang terbakar itu 29.534,99. Jumlah tersangka 13, henti lidik enam, proses penyidikan 94 kasus,” ujarnya.

Dalam perkembangan penanganan perkara korporasi, Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 laporan polisi yang telah memasuki tahap penyidikan. Dari kelompok tersebut, 11 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 12 lainnya belum berstatus tersangka.

Suyudi juga menyebut terdapat 71 laporan polisi yang proses penyidikannya belum direkomendasikan untuk pencabutan izin. Dari jumlah tersebut, dua perkara telah menetapkan tersangka, sementara 69 lainnya belum.

Ia turut menyinggung 22 korporasi yang terafiliasi dengan penanaman modal asing (PMA) atau pihak asing dalam laporan penanganan tersebut.
“Untuk 71 laporan polisi, proses penyidikan belum direkomendasikan untuk cabut izin. Namun, dua di antaranya sudah naik tersangka, 69 belum naik. Ini adalah korporasi yang terafiliasi PMA atau asing, ada 22 korporasi,” kata Suyudi.

Kapolri kemudian memaparkan luas konsesi dan area terbakar pada korporasi yang menjadi bagian dari penanganan hukum. Sebelas korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka memiliki luas konsesi 209.933 hektare, dengan area terbakar 11.105,39 hektare.

Sementara itu, 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka memiliki luas konsesi 166.756 hektare, dengan area terbakar mencapai 8.849 hektare.

Dari 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rincian tersebut, delapan berada di Kalimantan Barat, dua di Kalimantan Tengah, dan satu di Kalimantan Selatan.

“Dari 11 korporasi ini, delapan korporasi itu di Kalimantan Barat, Bapak, dua korporasi di wilayah Kalimantan Tengah, satu korporasi di Kalimantan Selatan,” ucap Kapolri. (ANT/KN)

Dicari Prabowo saat Rakornas, Ternyata KDM Padamkan Karhutla Ciremai

Penulis
redaksi
-
0
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan dirinya tidak hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ketidakhadirannya sempat disorot Presiden Prabowo Subianto yang mencari keberadaan Dedi di hadapan para kepala daerah.

Dedi, yang akrab disapa KDM, mengatakan dirinya memilih memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Dalam keterangan melalui akun media sosialnya yang dikonfirmasi di Bandung, Jumat (23/10/2026), Dedi menyebut keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan prioritas penanganan kebakaran di lapangan.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan arahan prioritas yang disarankan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dedi juga mengaku telah melaporkan keputusannya kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Saya sampaikan bahwa penanganan kebakaran Ciremai itu merupakan fokus prioritas yang disarankan oleh Pak Mensesneg. Saya juga sudah lapor ke Pak Seskab,” ujar Dedi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat menanyakan keberadaan Dedi saat memberikan pengarahan dalam Rakornas TPAKD di JIExpo Jakarta.

“Ke mana KDM? Yang paling dekat enggak hadir malah. Pasti sibuk,” tutur Prabowo saat menyapa peserta rapat koordinasi tersebut.

Di tengah perhatian terhadap ketidakhadirannya, Dedi menyampaikan perkembangan penanganan karhutla di Gunung Ciremai. Ia mengatakan kobaran api di kawasan gunung tertinggi di Jawa Barat itu telah berhasil diisolasi agar tidak meluas ke wilayah sekitarnya.

Untuk mempercepat pemadaman, terutama di medan terjal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) guna mengerahkan helikopter pemadam.

“Hari ini heli akan segera turun dari Bogor, satu ke Kertajati, dua ke Pangkalan Sukani Majalengka. Dari situ heli akan menggunakan water bombing melakukan penanganan kebakaran agar apinya padam dan tidak lagi menjalar ke berbagai tempat,” kata Dedi.

Selain dukungan udara, sebanyak 1.000 personel gabungan yang terdiri atas unsur TNI, Polri, dan relawan masyarakat dikerahkan untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran. Mereka bertugas mengoptimalkan sekat dan kanal alami di lereng gunung untuk mencegah api merambat ke area lain.

“Hari ini ada 1.000 warga TNI, Polri, relawan yang kami kerahkan untuk memfungsikan kanal sebagai upaya melakukan penanganan kebakaran secara komprehensif. Ke depan kalau ada kebakaran lagi, kalau kanalnya sudah terbangun dengan baik, tapi kanal alamiahnya dioptimalkan, kebakaran tidak akan menjalar ke mana-mana,” ucapnya.

Dedi juga mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran serta ikut menjaga kelestarian lingkungan.

“Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, mari kita bersama-sama menjaga dan merawat alam kita. Karena kita adalah bagian dari alam, alam tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan alam,” tuturnya. (ANT/KN)

MSCI Soroti Pasar Modal RI, Airlangga Sebut Masalahnya pada Tata Kelola

Penulis
redaksi
-
0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/10/2026) ANTARA/Bayu Saputra

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia lebih berkaitan dengan tata kelola perdagangan saham daripada fundamental ekonomi nasional maupun kinerja perusahaan tercatat.

Menurut Airlangga, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemenuhan batas minimum saham beredar di publik atau free float sebesar 15 persen. Pemerintah, kata dia, masih melanjutkan reformasi pasar modal untuk menjawab berbagai catatan tersebut.

“Bagi Indonesia yang penting ini bukan kaitannya dengan fundamental ekonomi, bukan juga dengan fundamental emiten tetapi lebih kepada governance daripada trading market khusus untuk saham yang free float,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Airlangga mengatakan, kinerja perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunjukkan kondisi yang baik, terutama dari sisi laba rugi dan pembagian dividen. Karena itu, ia menilai perkembangan reformasi pasar modal perlu disampaikan secara terbuka kepada publik agar kemajuan pelaksanaannya dapat dipantau.

Meski demikian, Airlangga mengakui masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum memenuhi ketentuan free float sebesar 15 persen.

“Kita ada waktu sampai Juni tahun depan (2027). Dan tentu kemarin salah satu dalam roadmap kan kita juga mendorong adanya demutualisasi bursa. Jadi, itu tentu tahapan-tahapan itu yang perlu disampaikan ke publik dan juga progresnya disampaikan ke publik,” ujarnya.

Sementara itu, MSCI tengah membuka konsultasi dengan pelaku pasar mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Periode konsultasi dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan akhir ditargetkan diumumkan sebelum 30 Juni 2027.

MSCI menyatakan rencana reklasifikasi tersebut dapat berlanjut apabila belum terdapat bukti yang jelas mengenai perbaikan tata kelola dan fungsi pasar modal Indonesia.

Sejak Januari 2026, MSCI membekukan sebagian perubahan indeks saham Indonesia di tengah kekhawatiran investor terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi.

Sebagai respons, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama BEI mengumumkan sejumlah langkah reformasi. Upaya tersebut mencakup peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham dan penyusunan peta jalan untuk meningkatkan batas minimum free float menjadi 15 persen.

Perkembangan reformasi tersebut menjadi penting karena hasil evaluasi MSCI dapat memengaruhi klasifikasi pasar modal Indonesia dalam indeks global yang menjadi salah satu acuan investor internasional. (ANT/KN)

Menkeu Pastikan Gaji ASN, TNI, dan Polri Tetap Masuk Langsung ke Rekening

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

JAKARTA – Kementerian Keuangan memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap dibayarkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Penegasan ini disampaikan menyusul usulan Menteri Koperasi Ferry Juliantono agar gaji ASN disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, transfer langsung dari rekening kas umum negara ke rekening pegawai merupakan mekanisme yang dinilai ideal untuk menjaga efisiensi pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung inklusi keuangan.

“Dalam praktik, kita melihat bahwa idealnya pembayaran gaji dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Mereka masing-masing memiliki rekening. Kita bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, tetapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suahasil seusai pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran langsung tersebut telah diterapkan pemerintah untuk gaji PNS, TNI, dan Polri. Sistem serupa juga digunakan dalam penyaluran tunjangan profesi guru.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan memastikan data penerima dan nomor rekening telah diverifikasi agar pembayaran dapat disalurkan secara tepat sasaran.

“Hal yang penting dalam sistem tersebut adalah, pertama, kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri yang valid. Identitas orangnya jelas dan nomor rekeningnya juga jelas, termasuk di bank mana rekening tersebut berada,” ujarnya.

Selain pembayaran gaji dan tunjangan profesi guru, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima. Mekanisme tersebut dikenal sebagai government-to-person payment (G2P), yakni pembayaran pemerintah secara langsung kepada individu.

Menurut Suahasil, sistem pembayaran tersebut sejalan dengan rencana pemerintah menjalankan program Satu Orang Satu Rekening. Program ini direncanakan menyasar masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Melalui program tersebut, pemerintah berencana membukakan rekening bagi warga yang memenuhi kriteria, dengan saldo awal sebesar Rp50.000.

Suahasil menjelaskan, data calon penerima akan bersumber dari program bantuan sosial dan Kementerian Sosial untuk memastikan identitas serta kelayakan penerima dapat diverifikasi.

“Datanya itu datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial yang tahu siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya. Dia kasih tahu nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin. Kalau yang rekening gratis itu kan ada Rp50.000 saldo awal ya,” tutupnya. (MK)

Editor : Nicha R

9 Petugas dan Relawan Gugur Saat Tangani Karhutla, Puan Minta SOP Dievaluasi

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPR RI Puan Maharani.

JAKARTA – Gugurnya sembilan petugas dan relawan saat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendorong Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pemadaman, terutama terkait keselamatan personel di lapangan.

Puan menegaskan, petugas dan relawan yang berjuang memadamkan api perlu mendapat perlindungan keselamatan yang memadai. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah orang yang terlibat dalam penanganan karhutla.

“Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan karhutla,” kata Puan di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Menurut Puan, gugurnya para petugas dan relawan menjadi pengingat pentingnya mempercepat pengendalian karhutla sekaligus melindungi semua pihak yang menghadapi dampak kebakaran, termasuk masyarakat yang terpapar asap.

“Para petugas dan relawan yang membantu penanganan berangkat dengan harapan dapat menyelamatkan sesama dan kembali kepada keluarganya. Pengabdian itu perlu ditopang perlindungan yang dapat diandalkan,” ujarnya.

Puan menilai, jatuhnya korban jiwa dalam penanganan karhutla harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya dalam memastikan prosedur pemadaman memperhatikan keselamatan petugas dan relawan.

“Petugas dan relawan pemadaman karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi membantu keselamatan masyarakat. Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari negara,” katanya.

Selain menyampaikan penghargaan kepada petugas dan relawan, Puan juga memberikan apresiasi kepada perempuan yang turut terlibat dalam upaya pemadaman karhutla.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, sedikitnya sembilan petugas dan relawan dilaporkan gugur saat menjalankan tugas. Rinciannya, tiga orang di Kalimantan Tengah, lima petugas atau relawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, Jawa Timur, serta satu orang bernama Nurdin di Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Di Samarinda, Kalimantan Timur, seorang warga lanjut usia yang turut membantu memadamkan api untuk mencegah kebakaran menjalar ke permukiman juga dilaporkan meninggal dunia.

Rangkaian peristiwa tersebut menyoroti risiko yang dihadapi petugas, relawan, dan warga dalam upaya pengendalian karhutla. Evaluasi prosedur keselamatan dinilai penting agar penanganan kebakaran dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan perlindungan jiwa mereka yang berada di garis depan. (MK)

Editor : Nicha R

1...151617...1,248Halaman 16 dari 1,248