Beranda blog Halaman 17

29 Ton Bawang Putih Impor asal China Dimusnahkan di Batam

Penulis
redaksi
-
0
Pemusnahan 29 ton bawang putih yang rusak di TPA Punggur, Batam, Kepri. ANTARA/HO-Karantina Kepri

BATAM – Sebanyak 29 ton bawang putih impor asal China dimusnahkan Balai Karantina Kepulauan Riau (Karantina Kepri) setelah seluruh muatan dalam satu kontainer ditemukan rusak. Kerusakan tersebut diduga terjadi akibat mesin pendingin kontainer yang tidak bekerja optimal selama pengangkutan.

Pemusnahan dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau. Seluruh bawang putih terlebih dahulu dihancurkan menggunakan ekskavator, kemudian dikubur dengan tanah.

Kepala Karantina Kepri, Hasim, mengatakan tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi persyaratan karantina dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.

“Bawang putih merupakan komoditas yang sangat penting karena digunakan dalam mengolah masakan. Karantina berkomitmen penuh dalam menjaga pangan segar asal tumbuhan yang dikonsumsi masyarakat dalam keadaan sehat dan aman,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Sabtu (24/10/2026).

Hasim menjelaskan, temuan tersebut bermula ketika pengguna jasa mengajukan permohonan impor bawang putih melalui aplikasi Permohonan Tindakan Karantina (PTK) Online.

Petugas kemudian memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pemeriksaan dilanjutkan terhadap kondisi fisik komoditas.

Saat kontainer dibuka di gudang pemilik, petugas mendapati seluruh muatan bawang putih dalam kondisi rusak.

“Saat kontainer dibuka di gudang pemilik, petugas menemukan bawang putih dalam kondisi rusak. Kerusakan ditemukan pada seluruh muatan dalam satu kontainer,” kata Hasim.

Berdasarkan penelusuran, kerusakan tersebut disebabkan mesin pendingin pada kontainer reefer yang mengangkut bawang putih tidak berfungsi secara optimal. Kondisi itu kemudian menjadi dasar dilakukannya pemusnahan.

Hasim menegaskan, proses pemusnahan telah dilaksanakan sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar lebih memperhatikan kondisi komoditas yang akan dikirim ke Batam, terutama produk yang membutuhkan penanganan khusus selama perjalanan.

Menurutnya, rantai pendingin harus dijaga selama proses pengangkutan karena gangguan pada sistem tersebut dapat memengaruhi kualitas komoditas ketika tiba di tempat tujuan.

Karantina Kepri turut mengimbau pengguna jasa dan masyarakat segera melaporkan apabila menemukan komoditas yang rusak, busuk, atau tidak layak dikonsumsi.

“Apabila ditemukan komoditas yang rusak, busuk, dan tidak layak konsumsi segera dilaporkan ke Karantina. Kita mau masyarakat tenang dan nyaman dalam menyantap makanan yang disajikan. Karena semua media pembawa yang dilalulintaskan telah melalui pemeriksaan Karantina,” ujar Hasim.

Karantina Kepri menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap komoditas yang dilalulintaskan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta prosedur yang berlaku. (ANT/KN)

SKK Migas Mulai Kurangi Ekspor Gas ke Singapura

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) pada Sabtu (24/10/2026). Pengurangan tersebut mencakup pasokan gas dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatera sebesar 16 BBTUD.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengatakan pengurangan ekspor tersebut hanya berlaku untuk Singapura karena jalur pipa gas yang dimaksud terhubung ke negara tersebut.

“Mulai besok (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko saat ditemui di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto 2026 di Jakarta, Jumat (23/10) malam.

Ia memastikan tidak ada negara lain yang terkena pengurangan ekspor melalui jalur tersebut.

“Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja,” kata Djoko.

Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyampaikan rencana evaluasi ekspor gas untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Pada Rabu (21/10), seusai mengikuti sidang kabinet, Bahlil mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga. Ia juga menyinggung perlunya mempertimbangkan kepentingan nasional dalam kebijakan ekspor energi.

“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” ujar Bahlil.

Selain itu, pemerintah berencana mengevaluasi kebijakan ekspor gas seiring dengan pengembangan industri hilirisasi petrokimia di Indonesia. Gas merupakan salah satu bahan baku penting bagi industri tersebut sehingga kebutuhan domestik menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan ekspor.

Bahlil menjelaskan, selama ini sekitar 30 persen produksi gas Indonesia diekspor ke luar negeri, sedangkan 70 persen lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Komposisi tersebut akan dikaji kembali untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bagi industri domestik, termasuk mendukung pengembangan sektor petrokimia.

Evaluasi ekspor gas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan pemanfaatan sumber daya energi dengan kebutuhan industri nasional. Namun, rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan ekspor dan dampaknya terhadap pasokan gas di dalam negeri belum disampaikan dalam keterangan tersebut. (ANT/KN)

Program RT-KU Terbaik Kukar Rekrut Pendamping Tingkat RT, Tiga Kandidat Diusulkan Pengurus RT

Penulis
redaksi
-
0
Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menyiapkan pendamping di setiap Rukun Tetangga (RT) untuk membantu pelaksanaan program RT-KU Terbaik. Dalam proses perekrutan, setiap RT diminta mengusulkan tiga nama calon untuk diseleksi menjadi satu pendamping.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan pendamping tingkat RT dibutuhkan untuk memperkuat pendampingan program yang selama ini juga melibatkan pendekar di tingkat kecamatan serta desa dan kelurahan.

Pendamping tersebut akan membantu proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program di wilayah masing-masing. Mereka bekerja dengan skema ad hoc atau berdasarkan kebutuhan, bukan sebagai tenaga yang menerima gaji bulanan secara rutin.

Arianto mengatakan pendamping akan menjalankan tugas selama rangkaian proses program berlangsung. Setelah seluruh tahapan pendampingan selesai, masa tugas mereka berakhir dengan sendirinya.

“Jadi yang di tingkat RT nanti sifatnya ad hoc, jadi kerjanya itu bukan per bulan, tapi nanti dia akan mendampingi proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pertanggungjawaban,” kata Arianto.

Dalam mekanisme perekrutan, setiap RT diminta mengajukan tiga nama calon pendamping. Selanjutnya, pendekar di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan akan menyeleksi calon tersebut untuk menentukan satu orang yang bertugas di masing-masing RT.

Arianto menyebut pengajuan nama calon pendamping dijadwalkan hingga 25 Oktober 2026. Pemerintah daerah juga menetapkan kriteria usia dan domisili bagi calon yang mengikuti proses seleksi.

Calon pendamping disyaratkan berusia minimal 19 tahun. Selain itu, warga yang berdomisili di RT yang akan didampingi menjadi prioritas.

“Misalnya nanti sampai tanggal 25 Oktober itu RT mengajukan tiga orang nama untuk diseleksi nanti pendekar desa, kelurahan, dan kecamatan memilih satu orang pendamping di tiap RT masing-masing,” jelas Arianto.

Pemkab Kukar menargetkan pendamping yang telah terbentuk dapat mulai bekerja pada Oktober hingga Desember 2026. Mereka akan mendampingi pelaksanaan program RT-KU Terbaik sesuai tahapan dan kebutuhan di lingkungan masing-masing.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, pendamping RT akan menerima paket honorarium sebesar Rp3 juta yang bersumber dari anggaran program RT-KU Terbaik.

Arianto menjelaskan, nominal tersebut dialokasikan untuk keseluruhan proses pendampingan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembayaran bukan berupa gaji bulanan tetap.

Skema pendampingan ini disiapkan agar setiap RT mendapatkan bantuan dalam menjalankan tahapan program, termasuk proses administrasi dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan.

“Jadi nanti kita berikan paket Rp3 juta untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban,” tutup Arianto. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Pemkab Kukar Siapkan Pengisian 10 Jabatan Kosong pada November 2026

Penulis
redaksi
-
0
Kepala BKPSDM Kukar, Rendra Abadi. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menyiapkan pengisian sekitar 10 jabatan yang masih kosong di lingkungan pemerintahan daerah pada November 2026.

Proses tersebut akan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dengan target seluruh jabatan dapat terisi sebelum akhir tahun.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi usai pelantikan 11 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Kukar di Pendopo Odah Etam pada Jumat (23/10/2026).

Ia mengatakan pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi pemerintahan. Selain posisi yang masih kosong, sejumlah pejabat juga akan memasuki masa pensiun pada November mendatang.

Rendra menyebut, Pemerintah daerah masih harus menyiapkan pengganti untuk sejumlah posisi agar pelaksanaan tugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berjalan.

“Untuk pengisian jabatan yang masih kosong, pada November nanti masih ada sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun. Selain itu, masih ada sekitar 10 jabatan yang perlu diisi,” kata Rendra.

Pemkab Kukar berencana menggunakan mekanisme manajemen talenta untuk proses pengisian jabatan berikutnya. Skema ini akan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menata kebutuhan sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan organisasi.

Rendra mengatakan tahapan pengisian jabatan direncanakan berlangsung pada November. Pemkab Kukar berharap proses tersebut dapat berjalan sesuai target sehingga tidak berlarut-larut hingga tahun berikutnya.

“Insyaallah, pada November nanti kita akan melaksanakan pengisian melalui mekanisme manajemen talenta,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyelesaian pengisian jabatan menjadi target yang ingin dicapai Pemkab Kukar pada tahun ini. Dengan demikian, posisi yang masih kosong maupun jabatan yang ditinggalkan pejabat karena pensiun dapat segera ditindaklanjuti.

Ia menegaskan bahwa kekosongan posisi pada organisasi perangkat daerah perlu ditangani agar pembagian tugas, koordinasi, dan pelaksanaan program pemerintahan tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

“Targetnya, pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan tahun ini,” tutup Rendra. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Bupati Kukar Lantik 11 Pejabat Pemkab, Minta Tingkatkan Inovasi dan Pelayanan Publik

Penulis
redaksi
-
0
Suasana pelantikan 11 pejabat di lingkungan Pemkab Kukar. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik 11 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kukar di Pendopo Odah Etam pada Jumat (23/10/2026).

Dalam kesempatan ini, Bupati meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing serta menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

“Harapan kami, para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kerja yang baru, serta melahirkan pemikiran dan ide-ide inovatif,” ujarnya.

Bupati mengatakan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pengisian sejumlah jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena memasuki masa pensiun.

Ia juga menegaskan, pergantian dan pengisian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Namun, proses tersebut tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap jalannya roda organisasi tidak terganggu sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Aulia.

Menurut dia, pejabat yang baru dilantik perlu segera memahami kondisi organisasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, serta mencari solusi atas berbagai persoalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ia berharap para pejabat tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga mampu menghasilkan gagasan yang berdampak terhadap efektivitas kerja organisasi perangkat daerah.

Selain menekankan pelayanan publik, Aulia meminta para pejabat memastikan target program Kukar Idaman Terbaik tetap berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah daerah untuk periode 2025–2030.

Program tersebut menjadi visi besar pembangunan Kukar yang perlu diterjemahkan ke dalam pelaksanaan tugas di setiap organisasi perangkat daerah.

“Karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjaga kinerja, memperkuat koordinasi, dan menghadirkan terobosan sesuai bidang masing-masing,0 serunya.

Aulia menekankan, hasil kerja birokrasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pencapaian target program pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kebutuhan warga.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kukar, Rendra Abadi, menyebutkan terdapat sembilan pejabat administrator dan dua pejabat pengawas yang dilantik dalam kesempatan tersebut.

“Jumlah pejabat yang dilantik hari ini sebanyak 11 orang, terdiri dari sembilan pejabat administrator dan dua pejabat pengawas,” sebut Rendra

Berikut daftar pejabat beserta jabatan barunya.

1. Ersyanli sebagai Sekretaris Dinas Sosial.
2. Lucy Yulidasari sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Nurlely Tri Wahyuni sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
4. Arif Rusdi Anto sebagai Wakil Direktur Penunjang dan Keuangan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
5. Aspiady Yuspian Handani sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah.
6. Rindang Lesnana sebagai Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD.
7. Ismail Effendi sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM.
8. Muhammad Saidar sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Akhmad Supriyadi sebagai Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10. Yoga Jati Nugraha sebagai Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
11. Hariyo Santoso sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik pada Dinas Kesehatan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Kampung Nelayan Berpotensi Dongkrak PAD, Pemkab Berau Siapkan Pengembangan

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Bupati Berau, Gamalis.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mendorong pengembangan kampung nelayan agar tidak hanya menjadi tempat produksi ikan, tetapi juga berkembang sebagai sentra komoditas perikanan yang mampu menembus pasar lebih luas.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyebut Kampung Buyung-Buyung, Payung-Payung, dan kawasan Talisayan sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

“Hasil perikanan di wilayah tersebut selama ini mampu memenuhi kebutuhan lokal hingga dipasarkan ke luar daerah,” ujarnya.

Gamalis mengatakan, potensi itu perlu dimaksimalkan agar komoditas perikanan Berau memiliki nilai ekonomi yang lebih besar. Salah satu peluang yang bisa dijajaki ialah menjadikan kampung nelayan sebagai sentra perdagangan perikanan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

“Kalau itu bisa dijadikan sebuah komoditas sentra dari ekspor-impor, misalnya terkait dengan perikanan, kita tentu sambut baik itu,” ujarnya.

Gamalis mengatakan, pengembangan kampung nelayan masih perlu dievaluasi untuk melihat kondisi dan peluang yang bisa dikembangkan di masing-masing wilayah.

Pemkab Berau juga berharap jumlah kampung nelayan terus bertambah sehingga potensi perikanan pesisir bisa dimanfaatkan secara lebih luas.

Ia menilai, pengembangan sektor perikanan menjadi salah satu peluang untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih di tengah tekanan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.

“Kita berharap kampung nelayan itu bisa tumbuh lebih banyak lagi. Karena dengan seperti itu, tentu PAD kita akan bisa lebih naik lagi dan membantu sekali terhadap postur anggaran kita,” pungkasnya. (adv)

Lobster hingga Kerapu Diminati Pasar Global, Berau Siapkan Strategi Dongkrak PAD

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Bupati Berau, Gamalis.

BERAU – Tingginya permintaan lobster dan kerapu di pasar internasional menjadi peluang bagi Kabupaten Berau untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perikanan.

Peluang tersebut ingin dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di tengah kondisi anggaran yang terbatas. Tak hanya mengandalkan sektor lain, potensi perikanan dinilai bisa menjadi salah satu penopang ekonomi daerah jika dikelola dan dikembangkan secara optimal.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu hal yang perlu didorong pemerintah daerah saat ini. Sebab, PAD merupakan sumber pendanaan penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pertama kita hari ini tentu harus menggiatkan yang namanya PAD, di mana PAD ini merupakan sumber daya atau sumber keuangan untuk bagian dari APBD kita,” ujarnya.

Menurut Gamalis, peluang pasar tidak hanya terbuka untuk lobster. Sejumlah komoditas perikanan lain, seperti kerapu, udang, dan kepiting, juga memiliki peminat di luar negeri.

Kondisi ini, kata dia, dapat memberikan ruang bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal untuk meningkatkan produksi sekaligus memperluas pemasaran hasil tangkapan mereka.

Pemkab Berau pun mendorong masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya lobster, agar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan menjaga produktivitas dan ketersediaan pasokan.

“Kita akan dorong agar supaya masyarakat nelayan atau penghasil lobster terus melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk mengisi suplai lobster yang ada di internasional, di luar sana,” jelasnya.

Namun, peluang pasar yang besar perlu diikuti dengan dukungan agar aktivitas usaha masyarakat bisa berjalan lancar. Karena itu, Pemkab Berau menyatakan siap memberikan pendampingan serta membantu mempermudah proses usaha yang berkaitan dengan sektor perikanan.

Gamalis berharap dukungan tersebut dapat membantu nelayan mengembangkan usaha mereka, sehingga potensi komoditas laut Berau tidak hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir, tetapi juga memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah.

“Kita akan lakukan pendampingan, kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memudahkan usaha, untuk melancarkan usaha mereka,” pungkasnya. (adv)

Jalan Perbatasan Kalimantan 2.300 Km Ditargetkan Rampung 2028, Akses Wilayah Terpencil Dibuka

Penulis
redaksi
-
0
JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer rampung pada akhir 2028. Proyek strategis ini diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar transportasi, dan memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi kebutuhan pokok, serta menekan biaya logistik. Jalan perbatasan juga menjadi penopang aktivitas ekonomi dan penguatan akses pelayanan publik di wilayah terdepan Indonesia.

Koran Nusantara edisi ini juga mengulas ancaman El Nino sangat kuat hingga 2027. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com

https://digital.koranusantara.com/kn23okt2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

Tak Harus Berobat ke Jakarta atau Surabaya, RSUD Bontang Tawarkan Layanan Lebih Terjangkau

Penulis
redaksi
-
0
RSUD Taman Husada Bontang terus memperkenalkan fasilitas dan layanan kesehatan kepada masyarakat, instansi pemerintah, serta perusahaan. (Dwi S)

BONTANG – Karyawan perusahaan maupun masyarakat Bontang yang membutuhkan pelayanan medis tidak harus selalu mencari rumah sakit di Jakarta, Surabaya, atau kota besar lainnya. Sejumlah layanan spesialis dan fasilitas penunjang kesehatan kini telah tersedia di RSUD Taman Husada Bontang dengan biaya yang dinilai lebih terjangkau. Namun, belum semua masyarakat mengetahui layanan tersebut.

Untuk memperluas informasi, manajemen RSUD Taman Husada aktif mendatangi perusahaan, instansi pemerintah, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan agar warga mengetahui pilihan pelayanan kesehatan yang tersedia di daerah sendiri sebelum memutuskan berobat ke luar kota.

Staf Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Tri Rohana Indah Lestari, S.Kep., Ns., mengatakan sosialisasi tersebut tidak hanya memperkenalkan fasilitas medis dan dokter spesialis, tetapi juga memberikan informasi mengenai biaya pelayanan.

Menurutnya, masih ada masyarakat, termasuk karyawan perusahaan, yang kemungkinan belum mengetahui bahwa sejumlah pemeriksaan dan tindakan medis dapat dilakukan di RSUD Taman Husada.

“Selain memperkenalkan pelayanan, kami juga ingin menjaring informasi bahwa harga pelayanan di RSUD jauh lebih murah. Wali Kota Bontang menginginkan pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).

Tri menjelaskan, pengenalan layanan dilakukan secara langsung agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai jenis pemeriksaan, fasilitas penunjang, serta pilihan pelayanan sesuai kebutuhan medis.

Sosialisasi juga menyasar perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan oleh dokter spesialis maupun tindakan medis tertentu.

Selama ini, sebagian pasien mungkin memilih berobat ke luar daerah karena belum mengetahui perkembangan fasilitas rumah sakit di Bontang.

Padahal, keputusan menjalani pemeriksaan di luar kota juga perlu mempertimbangkan biaya tambahan, mulai dari transportasi, penginapan, hingga kebutuhan pendamping pasien selama menjalani pengobatan.

Karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan di daerah sendiri dapat menjadi pilihan yang lebih praktis apabila jenis pelayanan dan kemampuan penanganannya sesuai dengan kondisi pasien.

“Siapa tahu selama ini karyawan perusahaan di Bontang melakukan rujukan ke Jakarta, Surabaya, dan daerah lainnya. Dengan mengetahui informasi pelayanan yang lengkap, tentu bisa memberikan citra positif bagi Kota Bontang,” jelasnya.

RSUD Taman Husada sendiri telah mengembangkan sejumlah layanan medis, termasuk urologi, endoskopi, ortopedi, kateterisasi jantung, serta pelayanan rehabilitasi medik.

Rumah sakit tipe B tersebut juga memiliki fasilitas CT Scan 128-slice untuk membantu pemeriksaan kondisi organ tubuh secara lebih rinci.

Selain itu, Laboratorium Patologi Anatomi yang telah beroperasi sejak awal 2023 memungkinkan pemeriksaan sel dan jaringan tubuh untuk membantu dokter memastikan diagnosis penyakit, termasuk mengetahui karakteristik tumor jinak atau ganas.

Keberadaan fasilitas tersebut memberikan pilihan pemeriksaan lebih dekat bagi masyarakat Bontang maupun pasien dari daerah sekitar, seperti Muara Badak dan Kutai Timur.

Meski demikian, tidak semua penyakit dapat ditangani sepenuhnya di RSUD Taman Husada. Pasien yang membutuhkan tindakan atau pemeriksaan di luar kemampuan fasilitas rumah sakit tetap dapat dirujuk sesuai indikasi medis.

Tri menilai informasi mengenai jenis pelayanan dan biaya perlu terus disampaikan agar masyarakat dapat mempertimbangkan pilihan fasilitas kesehatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan layanan yang tersedia.

Untuk pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sejumlah pelayanan dapat diakses menggunakan BPJS Kesehatan sepanjang memenuhi indikasi medis dan ketentuan pelayanan yang berlaku.

Sementara itu, biaya pelayanan pasien umum maupun kerja sama perusahaan mengikuti tarif dan ketentuan rumah sakit sesuai jenis pemeriksaan atau tindakan medis yang diberikan.

Pihak RSUD belum merinci perbandingan tarif setiap layanan dengan rumah sakit di luar daerah. Karena itu, masyarakat tetap perlu memperoleh informasi biaya sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.

Sosialisasi yang dilakukan manajemen RSUD Taman Husada juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Sebelumnya, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa jumlah kunjungan pasien sepanjang 2024 tercatat sekitar 414 ribu dan meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025.

Sementara jumlah pasien rawat jalan setiap hari mencapai sekitar 400 hingga 500 orang, belum termasuk pasien rawat inap.

Tri mengatakan pengenalan fasilitas dan pelayanan akan terus dilakukan kepada masyarakat maupun perusahaan agar informasi mengenai perkembangan RSUD Taman Husada semakin luas.

“Yang pastinya, kami tetap berbenah selalu untuk suatu kebaikan,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Tak Hanya Warga Bontang, Pasien Muara Badak hingga Kutim Berobat ke RSUD Taman Husada

Penulis
redaksi
-
0
Staf Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Tri Rohana Indah Lestari, S.Kep., Ns. (Dwi S)

BONTANG – Layanan kesehatan RSUD Taman Husada Bontang kini tidak hanya dimanfaatkan warga setempat. Pasien dari Muara Badak, Kutai Kartanegara, hingga sejumlah wilayah Kutai Timur juga datang untuk mendapatkan penanganan medis. Keberadaan dokter spesialis dan fasilitas penunjang yang semakin lengkap menjadi salah satu daya tarik rumah sakit tipe B tersebut.

RSUD Taman Husada terus mengembangkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasien, termasuk menghadirkan layanan urologi yang sebelumnya belum tersedia, ortopedi, hingga sejumlah pelayanan spesialis gigi.

Staf Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Tri Rohana Indah Lestari, S.Kep., Ns., mengatakan pengembangan fasilitas dan tenaga dokter spesialis dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pasien yang datang tidak hanya berasal dari Kota Bontang, tetapi juga daerah sekitar yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan medis sesuai kondisi kesehatannya.

“RSUD di sini hanya satu-satunya, dan tipe B juga satu-satunya yang ada di Bontang. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada pasien dari luar kota maupun daerah berobat ke sini,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).

Sebagai rumah sakit tipe B, RSUD Taman Husada memiliki peran dalam memberikan pelayanan spesialistik sekaligus menerima pasien rujukan sesuai kemampuan fasilitas dan tenaga medis yang tersedia.

Keberadaan rumah sakit tersebut menjadi salah satu pilihan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah sekitar Bontang, terutama Muara Badak dan sejumlah kecamatan di Kutai Timur.

Tri menjelaskan, pengembangan layanan spesialis terus dilakukan secara bertahap. Salah satu yang kini tersedia adalah pelayanan urologi untuk menangani gangguan pada saluran kemih serta penyakit tertentu yang berkaitan dengan organ reproduksi pria.

Sebelumnya, RSUD Taman Husada belum memiliki layanan tersebut sehingga pasien yang membutuhkan penanganan tertentu harus memanfaatkan fasilitas kesehatan di luar daerah.

Kini, pelayanan urologi telah tersedia dengan dukungan dokter spesialis. Menurut Tri, dokter yang menangani bidang tersebut memiliki latar belakang pendidikan dari Jerman.

“Dulu urologi kami belum punya, sekarang sudah ada. Dokternya pun pendidikannya dari Jerman. Ortopedi kami juga sudah ada, bahkan untuk spesialis gigi sudah lengkap, seperti konservasi dan ortodonti,” jelasnya.

Selain urologi, RSUD Taman Husada menyediakan pelayanan ortopedi yang menangani gangguan pada tulang, sendi, otot, dan sistem gerak tubuh.

Layanan tersebut dapat dimanfaatkan pasien yang mengalami cedera, patah tulang, maupun gangguan sistem muskuloskeletal lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

Di bidang kesehatan gigi, RSUD Taman Husada juga mengembangkan pelayanan spesialistik, termasuk konservasi gigi dan ortodonti.

Konservasi gigi berfokus pada perawatan untuk mempertahankan gigi asli yang mengalami kerusakan, antara lain melalui perawatan saluran akar dan tindakan restorasi.

Sementara ortodonti menangani kelainan susunan gigi dan hubungan rahang yang membutuhkan perawatan khusus.

Kehadiran berbagai layanan tersebut memberikan pilihan pemeriksaan yang lebih luas bagi masyarakat tanpa harus selalu mencari dokter spesialis di luar Bontang.

Sebelumnya, manajemen RSUD Taman Husada juga menyampaikan bahwa pelayanan urologi dan endoskopi telah dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis dan ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, rumah sakit memiliki layanan kateterisasi jantung, CT Scan 128-slice, serta Laboratorium Patologi Anatomi untuk membantu pemeriksaan sel dan jaringan tubuh, termasuk dalam penegakan diagnosis penyakit tertentu.

Laboratorium Patologi Anatomi tersebut telah beroperasi sejak awal 2023 dan menjadi salah satu fasilitas penunjang pemeriksaan medis di Kota Bontang.

Dengan bertambahnya jenis pelayanan, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan RSUD Taman Husada juga terus meningkat.

Berdasarkan data yang sebelumnya disampaikan manajemen rumah sakit, jumlah kunjungan pada 2024 tercatat sekitar 414 ribu dan meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025.

Sementara itu, jumlah pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan setiap hari mencapai sekitar 400 hingga 500 orang.

Tri mengakui, meskipun fasilitas dan pelayanan medis terus berkembang, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis layanan yang tersedia.

“Kami melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa RSUD sudah memiliki fasilitas yang memadai,” bebernya.

Karena itu, RSUD Taman Husada terus melakukan sosialisasi melalui kunjungan langsung ke sekolah, perusahaan, dan sejumlah instansi di Kota Bontang.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan jenis pelayanan, ketersediaan dokter spesialis, serta fasilitas medis yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Informasi mengenai layanan juga penting bagi pasien dari luar daerah agar dapat mengetahui pilihan pemeriksaan sebelum datang berobat atau menjalani proses rujukan.

Tri berharap masyarakat Bontang maupun daerah sekitar semakin mengenal perkembangan fasilitas RSUD Taman Husada sehingga dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis.

“Dengan demikian, RS daerah dapat menjadi salah satu pilihan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

1...161718...1,248Halaman 17 dari 1,248