JAKARTA — Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menyatakan menerima vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Usai persidangan, Noel mengaku menerima putusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya selama menjabat sebagai pejabat negara.

“Hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya,” kata Noel kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Noel mengakui perkara yang menjeratnya menjadi pelajaran pahit dalam perjalanan hidup dan karier politiknya. Ia menilai kasus tersebut lahir dari kelengahan dirinya sebagai pejabat publik yang seharusnya menjaga amanah.

“Ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah. Menjadi pejabat yang membuat banyak publik kecewa. Saya tidak punya kata-kata lain selain memohon maaf kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

Permintaan maaf itu juga ditujukan kepada Prabowo Subianto, kalangan buruh yang selama ini menjadi basis perjuangannya, hingga keluarganya yang turut merasakan dampak dari perkara tersebut.

“Kepada Presiden Prabowo, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan, saya mohon maaf sekali telah mengecewakan mereka. Dan khusus juga untuk keluarga saya, istri saya, dan anak saya,” ucap Noel.

Meski harus menjalani hukuman penjara, Noel menegaskan tidak akan menghindari tanggung jawab hukum. Menurutnya, seorang pejabat negara harus berani menerima konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan.

“Ini hukuman yang harus saya terima. Jangan juga kita menjadi pejabat kemudian mengelak atau menghindari tanggung jawab itu. Ini bentuk tanggung jawab saya,” tegasnya.

Noel juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum, serta tim kuasa hukumnya yang telah menjalankan tugas masing-masing selama proses persidangan berlangsung.

Ia menutup pernyataannya dengan mengaku menyesali peristiwa yang menimpanya.

“Tidak ada kata-kata lain selain ucapan terima kasih dan penyesalan saya terhadap peristiwa yang menimpa saya,” tutup Noel. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merealisasikan janji bonus senilai Rp1 miliar untuk Persib Bandung setelah hattrick juara Super League dan bonus ini berasdal dari hasil penjualan sapi pribadi miliknya.

Uang tunai Rp1 miliar di dalam tas hitam tersebut diserahkan langsung oleh gubernur yang akrab disapa KDM kepada Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Glenn Sugita, di tengah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu (3/6/2026).

KDM menegaskan bonus bernilai fantastis itu murni berasal dari keuntungan bisnis peternakan sapi yang ia kelola, bukan dari anggaran dinas.

“Sudah saya bilang, dari hasil jual sapi saya. Harga sapi ada yang Rp50 juta, ada yang Rp60 juta, ada juga yang paling murah Rp40 juta. Tinggal dihitung saja, Rp 1 miliar itu berapa ekor sapi,” kata KDM.

KDM membakar semangat Maung Bandung agar tidak cepat puas dan kembali membidik tahta tertinggi Super League musim depan.

Dia berjanji melipatgandakan nilai apresiasi jika Persib  memperpanjang dominasinya dalam sepak bola nasional.

“Ya, kalau juara lagi, saya kasih bonus Rp2 Miliar,” ujar Dedi.

Keberhasilan Persib merengkuh trofi juara Indonesia Super League musim ini terasa sangat istimewa bagi publik Jawa Barat lantaran Maung Bandung sukses mencatatkan rekor tiga gelar secara beruntun alias hattrick.

Merespons guyuran bonus spontan tersebut, Komisaris PT PBB Umuh Muchtar menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian besar dari KDM.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Gubernur yang sangat memperhatikan Persib. Alhamdulillah, insya Allah tahun depan Persib juara lagi. Bonus tersebut tentu saya terima dengan senang hati. Hatur nuhun Pak Gubernur,” kata Umuh.

Umuh menambahkan, manajemen PT PBB kemungkinan besar akan mengalokasikan seluruh dana segar tersebut khusus bagi para pemain Maung Bandung.

“Tadi juga saya sudah berbicara dengan Pak Glenn. Mungkin bonus itu akan diberikan khusus untuk para pemain,” jelas Umuh.

Mengenai transfer pemain demi mempertahankan gelar musim depan, Umuh enggan berkomentar, tapi  memberi sinyal bahwa manajemen siap berinvestasi besar mendatangkan pemain baru berkualitas tinggi.

“Tunggu saja sebentar lagi. Pokoknya supaya Persib bisa juara lagi. Insya Allah, Pak Glenn juga sudah bicara akan mendatangkan pemain baru yang berkualitas,” tutur Umuh. (ANT/KN)

BANDA ACEH – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melakukan pendataan kerusakan hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang hancur akibat diterjang angin kencang pada Selasa (2/6) sore.

“Tim Teknis Satker Prasarana Strategis Aceh bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor pelaksana telah melakukan pendataan kerusakan,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), angin kencang telah merusak sebanyak 58 unit huntara di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara. Tersebar di Gampong Rumoh Rayeuk 36 unit, Buket Linteung tujuh unit, Geudumbak 10 unit, dan Gampong Langkahan lima unit.

Selain pendataan, lanjut dia, juga telah diminta kepada tim teknis untuk membantu pembersihan material bangunan terdampak, serta menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat bagi warga.

“Keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga penanganan harus dilakukan secepat mungkin agar warga dapat kembali beraktivitas dengan normal,” ujarnya.

Dody mengatakan, juga telah menginstruksikan jajaran Kementerian PU melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis (PS) Aceh untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang mengalami kerusakan agar masyarakat dapat kembali menempati hunian tersebut dengan aman dan nyaman.

“Saya telah menginstruksikan jajaran Kementerian PU untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang terdampak cuaca ekstrem di Kecamatan Langkahan,” kata Dody Hanggodo.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendirikan tenda darurat sebagai tempat penampungan sementara apabila diperlukan selama proses perbaikan berlangsung.

Berdasarkan hasil identifikasi awal tim Teknis, terdapat kerusakan pada beberapa bagian bangunan, antara lain plafon dan atap pada blok A, kebocoran plafon pada blok B, kerusakan ringan pada nok atap blok C, serta kerusakan plafon area dapur blok D.

Tim teknis Kementerian PU saat ini tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan seluruh perbaikan dapat dilaksanakan secara tepat dengan target selesai 1 minggu.

Sebagai informasi, huntara di Kecamatan Langkahan merupakan salah satu fasilitas yang dibangun Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Pembangunan dilakukan di atas lahan yang disediakan pemerintah Aceh Utara seluas bangunan sekitar 1.440 m2, bangunan lima blok huntara di sana berkapasitas lebih kurang 60 kepala keluarga. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana setelah mengetahui adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6), Presiden menuturkan laporan tersebut diterimanya beberapa waktu lalu dan berkaitan dengan indikasi penyimpangan yang melibatkan unsur pimpinan di lembaga tersebut.

“Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan,” kata Prabowo.

“Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, ‘tolong saya mendapat laporan tentang BGN,” sambungnya.

Prabowo menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan para pejabat tersebut, dirinya meminta penelusuran lebih lanjut terkait laporan mengenai BGN.

Menurutnya, peran pemimpin sangat menentukan kualitas sebuah organisasi, sehingga persoalan pada tingkat pimpinan dapat berdampak besar terhadap kinerja lembaga.

Presiden menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN sangat penting bagi bangsa dan negara karena menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan serta mendukung peningkatan kualitas generasi penerus.

Program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, ucapnya, merupakan salah satu instrumen yang digunakan banyak negara maju untuk mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda.

Presiden juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum dalam menangani dugaan penyimpangan.

Kepala Negara meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas mereka.

“Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat,” tegas Presiden.

Menurut Prabowo, penguatan terhadap lembaga pengawasan dan penegak hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat serta menjaga wibawa pemerintah dan negara.

“Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegasnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat dan menjadi faktor utama yang menopang stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah saat ini fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan nasional terus berlanjut dan semakin kuat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) di DPR RI, Rabu (3/6/2026).

“Yang menjadi kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi agar terus berjalan dan semakin kuat. Pada akhirnya, kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya,” ujar Purbaya.

Menurutnya, kekuatan ekonomi domestik akan semakin didukung oleh implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Indonesia (DHE-SDI) yang mulai berjalan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri sehingga memperkuat likuiditas valuta asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pemerintah meyakini kombinasi antara fundamental ekonomi yang terjaga dan peningkatan devisa hasil ekspor yang masuk ke sistem keuangan nasional akan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia.

Selain berdampak pada stabilitas nilai tukar, kebijakan DHE-SDI juga dinilai mampu memperkuat sistem keuangan nasional melalui peningkatan likuiditas serta pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan devisa hasil ekspor.

“Seharusnya dalam waktu dekat dampak kebijakan DHE-SDI mulai terlihat. Ketika sentimen yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat,” katanya.

Pemerintah menilai pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek masih dapat dipengaruhi berbagai sentimen global maupun rumor yang berkembang di pasar keuangan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengubah fakta bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjadi penyangga utama stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, pemerintah memandang kebijakan DHE-SDI sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia sekaligus memastikan manfaat hasil ekspor sumber daya alam dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai otoritas terkait guna menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Dengan fundamental ekonomi yang solid, kebijakan yang konsisten, serta meningkatnya pasokan devisa dari implementasi DHE-SDI, pemerintah optimistis Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pewarta/ Editor: Nicha R