JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan atau perampingan hingga 700 badan usaha milik negara (BUMN) sampai Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengefisienkan pengelolaan perusahaan pelat merah, terutama entitas yang merugi dan tidak efisien.

Prabowo menyampaikan target itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10). Ia mengatakan pemerintah telah mengonsolidasikan ratusan entitas BUMN sejak awal masa pemerintahannya.

“Dari seribu BUMN, 1.074 kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurang lebih 360, 364 ya sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, penataan tersebut dilakukan untuk memusatkan pengelolaan pada perusahaan negara yang mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BUMN yang menjadi sasaran pembenahan, kata dia, meliputi perusahaan yang terus merugi, tidak efisien, hingga entitas yang diduga memanipulasi laporan keuangan.

“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” katanya.

Prabowo mengeklaim kebijakan konsolidasi mulai menunjukkan hasil. Sejumlah perusahaan negara yang sebelumnya tidak mampu membukukan keuntungan disebut telah mencatatkan laba, bahkan mengalami peningkatan keuntungan hingga ratusan persen.

“Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” ujarnya.

Ia menegaskan, konsolidasi dan efisiensi BUMN merupakan bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan ekonomi nasional. Pemerintah ingin perusahaan pelat merah dikelola lebih efektif sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi negara dan masyarakat.

Prabowo menyatakan pembenahan ekonomi akan terus dilanjutkan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan mengajak Singapura dan Malaysia bekerja sama dengan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menelusuri dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja.

Ajakan tersebut disampaikan Jonan melalui akun Instagram pribadinya, @ignasius.jonan, dalam unggahan pada Rabu (21/10) malam.

“Kalau ada unsur kesengajaan, coba dicari bersama, bekerja sama. Ayo tangani bersama,” kata Jonan, sebagaimana dikutip di Jakarta, Kamis (22/10).

Jonan menyebut kerja sama penanganan karhutla dapat dilakukan melalui kerangka regional yang telah disepakati negara-negara ASEAN, yakni ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

Perjanjian tersebut ditandatangani pada 10 Juni 2002 sebagai kerangka kerja sama negara-negara ASEAN dalam menangani pencemaran kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan.

“Kita sudah memiliki framework (kerangka kerja, red.) ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang diratifikasi atau ditandatangani di Malaysia oleh 10 negara. Semua negara ASEAN sepakat dalam framework ASEAN,” ujarnya.

Menurut Jonan, Indonesia, Singapura, dan Malaysia memiliki pengalaman bekerja sama dalam menghadapi persoalan lintas negara. Ia mencontohkan penanganan perdagangan manusia, terorisme, dan perdagangan narkotika sebagai bidang yang membutuhkan kolaborasi antarnegara.

“Kalau menangani human trafficking (perdagangan manusia, red.) bisa, menangani terorisme bisa, menangani perdagangan obat bius bisa bersama, kenapa ini tidak?” kata Jonan.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan setiap negara dalam mendukung penanganan karhutla. Kesiapan itu mencakup ketersediaan peralatan, teknologi, serta personel yang memadai agar upaya penanggulangan dapat berjalan efektif.

“Setiap negara, menurut saya, harus memiliki peralatan, harus memiliki teknologi, dan harus memiliki personel yang cukup,” ujarnya.

Jonan berharap kerja sama lintas negara dapat memperkuat penanganan karhutla, terutama ketika dampak kebakaran menimbulkan pencemaran udara yang melintasi batas wilayah negara. (ANT/KN)

JAKARTA – Fenomena El Nino kategori sangat kuat diperkirakan bertahan hingga awal 2027 dan berpotensi memperpanjang periode kekeringan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi mundurnya awal musim hujan sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca berdasarkan pembaruan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Kami terus memantau dan mengevaluasi setiap pemutakhiran data cuaca yang disampaikan BMKG terkait potensi kekeringan berkepanjangan,” kata Berton di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

BNPB bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyusun langkah penanganan harian hingga mingguan untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan karhutla. Salah satu upaya yang disiapkan ialah operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan.

“Misalnya, operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memperbesar potensi hujan dengan menyemai NaCl dan semacamnya. Satuan tugas udara masih terus bekerja sesuai analisisnya,” ujarnya.

Di tengah ancaman kekeringan, BNPB melaporkan penanganan karhutla di sejumlah provinsi prioritas. Luas lahan terbakar yang ditangani tercatat mencapai 7.938 hektare di Kalimantan Tengah, 1.974 hektare di Kalimantan Selatan, dan 1.290 hektare di Kalimantan Barat.

Di Sumatera, luas lahan terbakar yang ditangani mencapai 5.194 hektare di Sumatera Selatan dan 2.025 hektare di Jambi.

Selain pemadaman karhutla, BNPB bersama pemerintah daerah serta organisasi dan lembaga nirlaba juga menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan.

Berton mengatakan langkah kesiapsiagaan dan mitigasi akan terus dievaluasi agar penanganan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

“Kami akan melakukan evaluasi setiap saat untuk kesiapsiagaan dan mitigasi, termasuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik mencapai plus 2,63 derajat Celsius. Kondisi tersebut menunjukkan El Nino berada pada kategori sangat kuat dan diproyeksikan bertahan hingga awal 2027.

BMKG memprediksi awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan datang lebih lambat dari biasanya. Kondisi ini mencakup 529 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 61,08 persen dari luas daratan Indonesia.

Musim hujan diperkirakan mulai datang secara bertahap pada November 2026 di 185 ZOM, yang mencakup 24,66 persen daratan Indonesia. Selanjutnya, pada Desember 2026, hujan diperkirakan mulai memasuki 266 ZOM dengan cakupan 17,31 persen daratan.

Meski awal musim hujan diprediksi mundur, akumulasi curah hujan di 510 ZOM atau 69,76 persen luas daratan Indonesia diperkirakan tetap berada dalam kategori normal.

Adapun puncak musim hujan diprediksi berlangsung bertahap, mulai Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Ketiganya masing-masing mencakup 36,94 persen, 25,68 persen, dan 16,79 persen luas daratan Indonesia.

BMKG juga memperkirakan durasi musim hujan di 482 ZOM akan lebih pendek dibandingkan kondisi normal.

Dengan potensi mundurnya awal musim hujan dan periode kering yang lebih panjang, pemantauan cuaca, kesiapan pasokan air bersih, serta penanganan karhutla menjadi bagian penting dari upaya mitigasi pemerintah. (ANT/KN)

JAKARTA – Usulan penyesuaian definisi tindak pidana korupsi yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menuai tanggapan dari DPR. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai unsur kerugian keuangan negara harus tetap dipertahankan dalam pengaturan tindak pidana korupsi.

Menurut Soedeson, penghapusan unsur kerugian negara dan pembatasan definisi korupsi hanya pada penyuapan berisiko mengubah kedudukan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

“Kalau korupsi dianggap kejahatan biasa, saya khawatirnya nanti ada yang menuntut, ‘Kalau kejahatan biasa, bubarkan itu KPK.’ Menurut saya, ini bisa menjadi bencana nasional,” kata Soedeson dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons usulan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengenai penyesuaian definisi korupsi agar selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC).

Soedeson mengatakan, meskipun UNCAC mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, negara peserta tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan penerapannya dengan sistem hukum nasional masing-masing.

Ia menjelaskan, Indonesia telah memasukkan unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara dalam pengaturan tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan kondisi nasional, termasuk persoalan kebocoran keuangan negara.

Soedeson juga menilai kedudukan korupsi sebagai kejahatan luar biasa tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, khususnya Pasal 603 dan Pasal 604.

“Dalam hukum pidana kita, korupsi masuk delik materiil dengan kerugian negara adalah unsur pokok atau akibatnya. Kalau unsur kerugian negara itu dihilangkan, lalu

Meski menolak penghapusan unsur kerugian negara, Soedeson mengakui adanya kekhawatiran di kalangan birokrat, pelaku usaha, dan pejabat badan usaha milik negara (BUMN) ketika harus mengambil keputusan strategis. Mereka khawatir keputusan yang diambil berujung pada perkara hukum terkait kerugian negara.

Namun, menurut dia, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui kejelasan batasan perbuatan melawan hukum, bukan dengan menghapus unsur kerugian negara dari definisi korupsi.

Ia juga mendorong kepastian hukum dalam penentuan kerugian keuangan negara. Soedeson berpandangan, penetapan kerugian perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan ditentukan secara sepihak oleh penyidik.

“Kita ingin mencegah kebocoran dana dan orang-orang yang merampok keuangan negara. Korupsi harus tetap masuk kejahatan luar biasa, jangan dikeluarkan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penanganan korupsi di Indonesia perlu mengacu pada standar internasional. Ia mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan UNCAC, konvensi yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam konferensi pers setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026), Luhut menjelaskan bahwa UNCAC menempatkan penyuapan sebagai salah satu bentuk utama tindak pidana korupsi, bukan semata-mata kerugian keuangan negara.

“Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara,” kata Luhut.

Luhut juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian DEN mengenai penyesuaian definisi korupsi tersebut.

Namun, dalam keterangan pers pada Rabu (21/10/2026), Luhut menegaskan usulan itu tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban atas kerugian negara.

Ia menyebut penyesuaian tersebut bertujuan memperjelas pembuktian agar pelaku korupsi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara pengambil keputusan yang bertindak dengan iktikad baik tidak dipidana tanpa dasar hukum yang jelas.

Perbedaan penekanan antara usulan DEN dan tanggapan anggota DPR tersebut menyoroti pentingnya merumuskan aturan yang mampu menjaga akuntabilitas keuangan negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak yang mengambil keputusan secara sah. (ANT/KN)

MALINAU – Pemerintah menargetkan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang sekitar 2.300 kilometer rampung pada akhir 2028. Proyek yang membentang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, hingga Kalimantan Barat itu ditujukan untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan target tersebut merupakan tindak lanjut arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beberapa saat lalu beliau menelepon saya untuk menuntaskan jalan di perbatasan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu sepanjang total kurang lebih 2.300 kilometer, bisa selesai di akhir 2028,” ujar Dody saat mengunjungi Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Kamis (22/10/2026).

Dalam kunjungan itu, Dody meninjau pembangunan ruas jalan dari Malinau menuju Krayan, Kabupaten Nunukan, yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dari hasil peninjauan, ia menilai sejumlah bagian jalan masih kurang lebar. Karena itu, ia meminta agar lebar jalan tersebut distandarkan menjadi tujuh meter sesuai standar jalan nasional.

“Saya lihat itu kurang lebar. Saya minta itu tadi distandarkan jalan nasional jadi lebar tujuh meter,” katanya.

Dody menegaskan pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Insya Allah, bismillah. Karena sudah arahan Bapak Presiden juga,” ujarnya.

Menurut Dody, pembangunan jalan perbatasan sepanjang 2.300 kilometer itu mencakup jalur dari bagian timur, utara, hingga barat Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Utara, wilayah yang masuk dalam perhatian pembangunan antara lain Krayan dan Apau Kayan.

“Itu kita sebut sebagai Kalimantan Border, total 2.300 kilometer dari Kalimantan Timur, Kaltara dan Kalimantan Barat,” ucapnya.

Pembangunan jalur tersebut diharapkan memperkuat akses menuju kawasan perbatasan yang selama ini menghadapi tantangan konektivitas. Namun, pencapaian target penyelesaian tetap bergantung pada pelaksanaan pembangunan di setiap ruas.

Dody mengaku optimistis target penyelesaian pada akhir 2028 dapat tercapai karena adanya dukungan dari sejumlah lembaga dan kementerian, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut dia, koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan jalan perbatasan tersebut.

“Kita saling support. Bappenas, Kementerian Keuangan juga support. Saya kok yakin 2028 akhir selesai. Pak Panglima TNI juga support untuk bisa membantu kita mempercepat proses pembangunannya,” kata Dody.

Dengan target tersebut, pembangunan jalan perbatasan Kalimantan menjadi salah satu pekerjaan infrastruktur yang dikejar pemerintah hingga 2028, terutama untuk menghubungkan kawasan perbatasan di tiga provinsi di Pulau Kalimantan. (ANT/KN)