Beranda blog Halaman 20

RSUD Bontang Punya Layanan Kateterisasi Jantung, Perusahaan Diajak Kenali Fasilitas Medis

Penulis
redaksi
-
0
Tri Rohana Indah Lestari, S.Kep., Ns., dari Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi S)

BONTANG – Tidak semua pasien dengan gangguan jantung harus menjalani pemeriksaan dan penanganan di luar daerah. RSUD Taman Husada Bontang kini memiliki layanan kateterisasi jantung serta sejumlah fasilitas medis penunjang lainnya. Sayangnya, belum seluruh masyarakat mengetahui keberadaan layanan tersebut. Karena itu, manajemen rumah sakit mulai aktif mendatangi perusahaan dan instansi untuk memperkenalkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat, termasuk pekerja perusahaan di Kota Bontang, memiliki informasi lebih lengkap mengenai pilihan pelayanan medis tanpa harus selalu mencari fasilitas kesehatan di luar daerah.

Tri Rohana Indah Lestari, S.Kep., Ns., dari Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, mengatakan sosialisasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke sejumlah perusahaan di wilayah Bontang.

Menurutnya, masih diperlukan penyampaian informasi mengenai jenis pelayanan, ketersediaan dokter spesialis, serta fasilitas medis yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Jadi maksud kami kemarin mengadakan kunjungan ke perusahaan-perusahaan di wilayah Bontang, untuk memperkenalkan ada apa saja di RSUD,” jelasnya, Kamis (22/10/2026).

Lestari menjelaskan, RSUD Taman Husada tidak hanya menyediakan pemeriksaan kesehatan umum, tetapi juga memiliki sejumlah layanan spesialis dan peralatan medis untuk membantu diagnosis maupun penanganan berbagai penyakit.

Salah satu fasilitas yang diperkenalkan adalah layanan kateterisasi jantung. Prosedur ini dilakukan menggunakan kateter atau selang khusus yang dimasukkan melalui pembuluh darah menuju jantung untuk membantu pemeriksaan maupun tindakan medis tertentu.

Kateterisasi jantung dapat digunakan untuk melihat kondisi pembuluh darah koroner, termasuk mendeteksi penyempitan atau penyumbatan yang berpotensi menyebabkan gangguan aliran darah ke otot jantung.

Pada kondisi tertentu, tindakan kateterisasi juga dapat menjadi bagian dari penanganan penyakit jantung koroner, termasuk tindakan intervensi sesuai indikasi medis dan kemampuan fasilitas yang tersedia.

Keberadaan layanan tersebut menjadi penting karena penanganan gangguan jantung tertentu membutuhkan pemeriksaan dan tindakan dalam waktu cepat.

Terutama pada kasus serangan jantung akibat penyumbatan pembuluh darah koroner, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko kerusakan otot jantung dan komplikasi serius.

Karena itu, pasien yang mengalami gejala seperti nyeri dada berat, sesak napas, keringat dingin, atau penurunan kesadaran perlu segera mendapatkan pertolongan medis di instalasi gawat darurat (IGD).

Selain layanan kateterisasi jantung, RSUD Taman Husada Bontang juga memiliki fasilitas endoskopi yang digunakan untuk membantu pemeriksaan organ atau saluran tertentu di dalam tubuh menggunakan alat berkamera.

Layanan tersebut dapat membantu dokter melakukan pemeriksaan lebih mendalam sesuai keluhan dan kondisi pasien.

“Jangan sampai masyarakat belum mengetahui layanan yang tersedia di RSUD. Padahal, fasilitas dan peralatan medis yang kami miliki dapat membantu penanganan berbagai penyakit,” ujar Lestari.

Menurutnya, pengenalan fasilitas medis kepada perusahaan dan instansi pemerintahan juga bertujuan memperluas pemahaman mengenai layanan kesehatan yang dapat diakses pekerja maupun masyarakat umum.

Dengan mengetahui jenis pelayanan yang tersedia, masyarakat diharapkan dapat lebih cepat menentukan fasilitas kesehatan yang tepat ketika membutuhkan pemeriksaan atau penanganan medis.

Terlebih, dalam kondisi kegawatdaruratan, kecepatan mendapatkan pertolongan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi hasil penanganan pasien.

Lestari menyinggung pentingnya golden period atau periode emas dalam penanganan kondisi medis tertentu, termasuk serangan jantung.

Pada kasus serangan jantung, semakin cepat aliran darah ke otot jantung yang mengalami penyumbatan dapat dipulihkan melalui tindakan yang sesuai, semakin besar peluang untuk mengurangi kerusakan jaringan jantung.

Namun, tidak semua pasien dengan keluhan jantung membutuhkan tindakan kateterisasi. Keputusan pemeriksaan maupun tindakan tetap ditentukan dokter berdasarkan kondisi klinis, hasil pemeriksaan, serta indikasi medis.

Karena itu, masyarakat tetap perlu menjalani pemeriksaan awal agar penanganan yang diberikan sesuai dengan penyakit dan tingkat kegawatdaruratan yang dialami.

Selain memperkenalkan layanan jantung dan endoskopi, RSUD Taman Husada juga terus mengembangkan sejumlah pelayanan spesialis lainnya.

Sebelumnya, manajemen rumah sakit menyampaikan bahwa layanan urologi telah tersedia dan dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

RSUD Taman Husada juga memiliki Laboratorium Patologi Anatomi untuk membantu memastikan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan sel dan jaringan tubuh, serta pelayanan rehabilitasi medik bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi tubuh.

Berbagai layanan tersebut menjadi bagian dari pengembangan fasilitas kesehatan rumah sakit seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data manajemen RSUD, jumlah kunjungan pada 2024 tercatat sekitar 414 ribu dan meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025.

Sementara itu, jumlah pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan setiap hari mencapai sekitar 400 hingga 500 orang.

Melalui kunjungan ke perusahaan dan instansi, RSUD Taman Husada berharap informasi mengenai fasilitas medis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk pekerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus.

Lestari menegaskan, keberadaan layanan medis di Bontang diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan dan penanganan lebih dekat, terutama pada kondisi yang membutuhkan tindakan segera.

“Karena itu, ketersediaan fasilitas dan layanan medis di daerah menjadi hal penting untuk mendukung penanganan pasien secara lebih cepat, termasuk dengan fasilitas dan pelayanan di RSUD sendiri,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Tak Perlu Bingung Cari Layanan Medis, RSUD Bontang Perluas Informasi Dokter dan Fasilitas Kesehatan

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka. (Dwi S)

BONTANG – Masyarakat Bontang yang membutuhkan pemeriksaan dokter spesialis maupun penanganan penyakit tertentu diharapkan tidak lagi kesulitan mencari informasi layanan kesehatan. RSUD Taman Husada Bontang terus memperluas sosialisasi mengenai jenis pelayanan, ketersediaan dokter, hingga fasilitas medis yang dapat dimanfaatkan pasien sesuai kebutuhan.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mengenal pelayanan kesehatan yang tersedia di daerah sendiri, sekaligus memahami prosedur pemeriksaan sebelum mendapatkan tindakan medis.

Kepala Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka, mengatakan penyebarluasan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Menurutnya, masih diperlukan edukasi agar masyarakat mengetahui jenis pemeriksaan dan penanganan yang tersedia di rumah sakit, termasuk pelayanan dokter spesialis dan fasilitas penunjang medis.

“Dengan informasi yang memadai, pasien dapat mengetahui layanan yang sesuai dengan kebutuhan, serta berkonsultasi dengan tenaga medis untuk menentukan langkah penanganan,” katanya, Kamis (22/10/2026).

Romy menjelaskan, pengenalan layanan tidak hanya bertujuan memberikan informasi mengenai fasilitas rumah sakit, tetapi juga membantu masyarakat memahami pentingnya pemeriksaan medis sebelum menjalani tindakan tertentu.

Pasalnya, setiap penyakit memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Karena itu, jenis pemeriksaan maupun terapi harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan hasil penilaian dokter.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua keluhan kesehatan membutuhkan pemeriksaan atau tindakan medis yang sama.

“Terutama dalam kondisi kegawatdaruratan, masyarakat diimbau tidak menunda mencari pertolongan medis. Salah satunya ketika mengalami gejala yang mengarah pada serangan jantung, yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin,” jelasnya.

Gejala serangan jantung dapat berupa nyeri atau rasa tertekan di dada, sesak napas, keringat dingin, mual, hingga nyeri yang menjalar ke lengan, punggung, atau rahang.

Apabila mengalami gejala yang mengarah pada kondisi tersebut, masyarakat dianjurkan segera mencari pertolongan medis melalui instalasi gawat darurat (IGD), bukan menunggu jadwal pelayanan poliklinik.

RSUD Taman Husada Bontang sendiri menyediakan pelayanan IGD selama 24 jam, termasuk pada akhir pekan dan hari libur nasional.

Sementara untuk pemeriksaan yang tidak bersifat darurat, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan poliklinik sesuai jadwal dokter dan prosedur pendaftaran yang berlaku.

Dalam beberapa waktu terakhir, RSUD Taman Husada juga mengembangkan sejumlah layanan medis untuk memperluas akses pemeriksaan dan penanganan penyakit.

Di antaranya layanan urologi yang menangani gangguan saluran kemih, serta endoskopi yang digunakan untuk membantu pemeriksaan kondisi organ atau saluran tertentu di dalam tubuh.

Manajemen rumah sakit sebelumnya menyampaikan bahwa kedua layanan tersebut telah tersedia dan dapat diakses menggunakan BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis serta ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, RSUD Taman Husada memiliki Laboratorium Patologi Anatomi yang membantu dokter memastikan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan sel dan jaringan tubuh.

Pemeriksaan tersebut dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi berbagai kelainan jaringan, termasuk membedakan tumor jinak dan ganas berdasarkan hasil pemeriksaan sampel.

Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Taman Husada mulai beroperasi sejak awal 2023 dan menjadi salah satu fasilitas penunjang diagnostik yang tersedia di Bontang.

Rumah sakit juga menyediakan pelayanan rehabilitasi medik bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi tubuh akibat penyakit atau cedera, termasuk pasien pascastroke yang membutuhkan terapi pemulihan.

Namun, akses terhadap layanan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan dokter dan mengikuti prosedur rujukan sesuai kondisi medis pasien.

Dengan semakin beragamnya jenis pelayanan, RSUD Taman Husada berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap sebelum menentukan fasilitas kesehatan yang akan dituju.

Hal tersebut menjadi penting mengingat aktivitas pelayanan rumah sakit cukup tinggi. Berdasarkan keterangan manajemen sebelumnya, jumlah pasien rawat jalan mencapai sekitar 400 hingga 500 orang setiap hari.

Karena itu, masyarakat juga diimbau memperhatikan jadwal praktik dokter, prosedur pendaftaran, serta ketentuan pelayanan yang berlaku agar proses pemeriksaan berjalan lebih tertib.

Romy menegaskan, informasi mengenai fasilitas dan jenis layanan kesehatan perlu terus disampaikan agar masyarakat mengetahui pilihan pemeriksaan yang tersedia.

Meski demikian, keputusan mengenai tindakan medis tetap harus berdasarkan pemeriksaan dokter, indikasi klinis, serta kondisi kesehatan masing-masing pasien. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Tak Perlu Lagi Booking Dini Hari, Antrean Poliklinik RSUD Bontang Dibuka Pukul 06.00 Wita

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka, saat memberikan keterangan kepada awak media. (Dwi S)

BONTANG – Pasien RSUD Taman Husada Bontang tak perlu lagi memesan antrean poliklinik sejak dini hari. Mulai 1 November 2026, jadwal pembukaan booking online melalui aplikasi Mobile JKN resmi diubah dari sebelumnya pukul 01.00 Wita menjadi pukul 06.00 Wita. Pemesanan tetap dilakukan sehari sebelum jadwal pemeriksaan atau H-1.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian sistem pelayanan rawat jalan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan yang memanfaatkan aplikasi Mobile JKN.

Kepala Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka, mengatakan perubahan jadwal telah disampaikan melalui pengumuman resmi rumah sakit.

Menurutnya, masyarakat perlu memperhatikan ketentuan baru tersebut agar tidak keliru ketika melakukan pemesanan antrean poliklinik.

“Maka pasien diharapkan dapat menyesuaikan waktu pemesanan, agar tidak keliru mengikuti jadwal yang baru. Masyarakat juga diimbau memastikan jadwal kunjungan sebelum melakukan booking antrean,” ungkapnya, Kamis (22/10/2026).

Dengan ketentuan baru tersebut, pasien yang memiliki jadwal pemeriksaan pada 2 November, misalnya, dapat mulai melakukan pemesanan antrean pada 1 November pukul 06.00 Wita melalui aplikasi Mobile JKN.

Sebelumnya, sistem pemesanan antrean telah dibuka sejak pukul 01.00 Wita atau dini hari. Perubahan menjadi pukul 06.00 Wita diharapkan lebih memudahkan masyarakat karena pemesanan dapat dilakukan pada pagi hari.

Meski jam pembukaan berubah, mekanisme pemesanan tetap menggunakan sistem H-1 atau sehari sebelum tanggal pelayanan.

Karena itu, pasien diimbau memastikan jadwal praktik dokter dan poliklinik yang dituju sebelum melakukan pemesanan antrean.

Penggunaan aplikasi Mobile JKN sendiri menjadi salah satu fasilitas yang disediakan BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengakses pelayanan kesehatan.

Melalui fitur antrean online, peserta dapat memilih jadwal pelayanan yang tersedia sesuai ketentuan fasilitas kesehatan, sehingga tidak harus datang langsung hanya untuk mengambil nomor antrean.

Layanan tersebut juga membantu rumah sakit mengatur kedatangan pasien agar tidak terkonsentrasi pada waktu yang sama.

Sebelumnya, manajemen RSUD Taman Husada Bontang mengakui masih terjadi penumpukan pasien di ruang tunggu karena sebagian masyarakat datang jauh lebih awal dari jadwal pemeriksaan.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, pernah mencontohkan pasien yang memiliki jadwal pelayanan pukul 10.00 Wita terkadang sudah datang sejak pukul 07.00 Wita.

“Termasuk dengan sistem klaster yang seharusnya ditangani pukul 10.00 Wita, terkadang pasien sudah datang pukul 07.00 Wita. Akhirnya, pasien yang menunggu di ruang tunggu menjadi membludak,” jelas Suhardi dalam keterangannya sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian rumah sakit mengingat jumlah kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Taman Husada mencapai sekitar 400 hingga 500 orang setiap hari.

Dengan jumlah kunjungan yang cukup tinggi, pengaturan antrean dan jadwal kedatangan pasien menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pelayanan poliklinik.

Manajemen RSUD juga terus mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan pendaftaran online serta datang sesuai jadwal pemeriksaan yang telah diperoleh.

Selain membantu mengurangi kepadatan ruang tunggu, pengaturan kedatangan pasien diharapkan turut mengurangi penumpukan kendaraan di area parkir rumah sakit.

Romy kembali mengingatkan bahwa perubahan jam booking antrean mulai berlaku pada 1 November 2026. Pasien yang hendak berobat setelah tanggal tersebut diharapkan menyesuaikan waktu pemesanan melalui Mobile JKN.

“Jadi bagi pasien yang akan berobat, diharapkan dapat memanfaatkan layanan booking online sesuai jadwal. Sehingga kunjungan ke poliklinik bisa dipersiapkan dengan lebih baik,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Ribuan Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud Janji Bawa Aspirasi ke Pusat

Penulis
redaksi
-
0
SAMARINDA — Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (21/10/2026). Massa menyuarakan berbagai persoalan daerah, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mendesak pemerintah mengambil langkah nyata.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menemui massa aksi dan berjanji membawa aspirasi yang disampaikan ke pemerintah pusat. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menagih perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan serius.

Koran Nusantara edisi ini juga mengulas pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafiq. KPK mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan melakukan pemeriksaan terhadap ajudannya.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com
https://digital.koranusantara.com/kn22okt2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

Pemkab Kukar Kucurkan Rp6,59 Miliar untuk Beasiswa 2.197 Santri

Penulis
redaksi
-
0
Sekda Kukar, Sunggono (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan anggaran Rp6,591 miliar untuk program beasiswa bagi 2.197 santri sepanjang 2026. Penyaluran bantuan pendidikan tersebut telah berjalan dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan ribuan santri telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Hingga saat ini, sebagian bantuan telah disalurkan kepada penerima.

Pemkab Kukar berharap proses penyaluran dapat diselesaikan sesuai target agar seluruh santri yang berhak menerima bantuan tersebut bisa memperoleh beasiswa pada tahun ini.

“Untuk beasiswa santri di Kukar tahun ini, ada 2.197 santri yang mendapat beasiswa dari pemerintah daerah, dengan total anggaran kurang lebih Rp6,591 miliar,” kata Sunggono, Kamis (22/10/2026).

Sunggono menjelaskan, penyaluran beasiswa santri masih berlangsung. Pemerintah daerah berharap tahapan yang belum selesai dapat segera dituntaskan sehingga seluruh penerima memperoleh bantuan sesuai program yang telah ditetapkan.

Beasiswa ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan santri di Kukar. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan sekaligus memperluas kesempatan bagi santri untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mereka.

Meski sebagian bantuan telah tersalurkan, penyelesaian seluruh penyaluran masih menjadi perhatian pemerintah daerah hingga penghujung tahun anggaran 2026.

Sunggono menyampaikan optimisme agar proses tersebut berjalan sesuai rencana. Ia berharap tidak ada kendala yang menghambat penyelesaian penyaluran kepada seluruh penerima yang telah ditetapkan.

“Insyaallah, sudah sebagian tersalurkan. Mudah-mudahan sampai akhir tahun semuanya bisa terselesaikan,” tutur Sunggono. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Peringati Hari Santri, Pemkab Kukar Perkuat Komitmen Pesantren Ramah Anak

Penulis
redaksi
-
0
Sekda Kukar, Sunggono saat memimpin apel peringatan Hari Santri di Kukar. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan pesantren yang ramah anak.

Hal tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam peringatan Hari Santri di Kukar, dengan menekankan pentingnya perlindungan bagi anak-anak yang menempuh pendidikan sekaligus tinggal di pesantren.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan komitmen tersebut telah dibacakan bersama oleh berbagai pihak yang hadir dalam kegiatan Hari Santri.

Ia berharap kesepakatan itu tidak berhenti sebagai pernyataan seremonial, tetapi menjadi pedoman bersama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan santri.

Menurut Sunggono, lingkungan pesantren harus mampu memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada di dalamnya.

Upaya tersebut membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pengelola pesantren dan masyarakat.

Sekda Kukar, Sunggono saat memimpin apel peringatan Hari Santri di Kukar. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

“Alhamdulillah, dalam kegiatan ini juga dibacakan komitmen kita bersama untuk menjadikan pesantren di Kukar sebagai pesantren yang ramah anak,” kata Sunggono usai memimpin apel di halaman kantor Bupati Kukar, Kamis (22/10/2026).

Sunggono berharap berbagai persoalan yang pernah terjadi di lingkungan pesantren di daerah lain tidak terulang di Kukar.

Karena itu, komitmen pesantren ramah anak perlu diterapkan secara nyata untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan selama menjalani pendidikan.

Ia menilai, anak-anak yang menuntut ilmu di pesantren merupakan bagian dari generasi penerus yang perlu dijaga.

Selain mendapatkan pendidikan agama, mereka berhak berada di lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya.

Sunggono juga menekankan pentingnya menjaga semangat bersama yang telah disampaikan dalam peringatan Hari Santri.

Komitmen tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap santri.

“Apa yang mungkin terjadi selama ini di pesantren di tempat lain, mudah-mudahan benar-benar tidak terjadi di Kukar,” ujar Sunggono.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa upaya mewujudkan pesantren ramah anak perlu mendapat perhatian berkelanjutan.

Perlindungan santri tidak cukup hanya disampaikan melalui deklarasi, tetapi juga perlu diwujudkan dalam praktik pendidikan dan kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.

Selain menyoroti perlindungan anak, Sunggono menyampaikan harapan agar santri di Kukar mampu mengambil peran lebih luas dalam pembangunan bangsa.

Menurutnya, penguasaan ilmu agama perlu berjalan beriringan dengan kemampuan berinovasi dan membangun kemandirian.

Harapan itu sejalan dengan amanat Menteri Agama yang dibacakan dalam kegiatan tersebut.

Santri diharapkan tidak hanya menjadi generasi yang kuat dalam pemahaman keagamaan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan masyarakat.

“Mudah-mudahan, santri bukan hanya menguasai bidang agama, tetapi juga bisa menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa,” kata Sunggono.

Dalam rangkaian peringatan Hari Santri tersebut, panitia juga menyerahkan santunan kepada 10 perwakilan santri.

Bantuan itu bersumber dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Kegiatan kemudian direncanakan dilanjutkan dengan makan bersama para santri sebagai bagian dari kebersamaan dalam memperingati Hari Santri.

Bagi Pemkab Kukar, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap kehidupan santri, mulai dari perlindungan anak di lingkungan pesantren hingga pengembangan kapasitas mereka agar mampu berkontribusi bagi masyarakat.

Sunggono berharap komitmen yang telah disampaikan bersama seluruh peserta dan undangan dapat dijalankan secara konsisten demi menjaga anak-anak yang menempuh pendidikan di pesantren.

“Ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak-anak kita yang mondok di pesantren yang ada,” tutup Sunggono. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Lahan Sekolah Rakyat Dompu Tunggu Restu Gubernur NTB

Penulis
redaksi
-
0
Sejumlah alat berat mengeruk dan meratakan permukaan tanah di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, Kelurahan Rancamaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026). Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum membangun Sekolah Rakyat di lahan seluas lima hektare menggunakan dana APBN yang ditargetkan menampung 2.000 siswa SMP dan SMA dari keluarga prasejahtera, dengan prioritas warga Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/kye

DOMPU – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), belum dapat dilanjutkan karena masih menunggu persetujuan penggunaan lahan milik pemerintah provinsi seluas sekitar delapan hektare di Desa Bara, Kecamatan Woja.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan pemerintah daerah masih menanti keputusan Gubernur NTB terkait pemanfaatan aset tersebut sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ini soal waktu saja. Pemerintah provinsi masih memiliki sejumlah hal yang harus dituntaskan, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Sumbawa dan Bima,” kata Yani kepada ANTARA, Rabu (21/10).

Yani menjelaskan, informasi mengenai belum adanya persetujuan penggunaan lahan itu baru diterima secara lisan. Hingga kini, Pemkab Dompu belum menerima surat resmi mengenai keputusan pemerintah provinsi.

Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut belum dapat diartikan sebagai penolakan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Dompu. Pemerintah daerah masih berharap persetujuan penggunaan lahan segera diperoleh agar tahapan berikutnya dapat berjalan.

Sebelumnya, Pemkab Dompu telah mengajukan permohonan penggunaan lahan milik Pemprov NTB di Desa Bara. Dari dua alternatif lokasi yang diusulkan, lahan tersebut dinilai memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan pertimbangan luas.

Dinas Sosial Kabupaten Dompu bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum juga telah melakukan survei calon lokasi pada 24 Agustus 2026 untuk menilai kesiapan lahan.

Dalam survei tersebut, tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB melakukan pengukuran lahan, memeriksa batas aset yang direncanakan untuk dihibahkan, serta meninjau kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK).

Pemeriksaan juga meliputi akses jalan untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi, kontur tanah, sistem drainase, serta jalur aliran air. Seluruh aspek itu menjadi bagian dari penilaian kelayakan teknis lokasi pembangunan.

Hasil survei direncanakan menjadi bahan laporan kepada Kementerian Sosial untuk mendukung proses verifikasi calon lokasi Sekolah Rakyat.

Yani tetap optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di Dompu dapat direalisasikan setelah persetujuan penggunaan lahan diperoleh.

Menurut dia, kepastian status lahan menjadi tahapan penting sebelum pemerintah dapat melanjutkan proses pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Dompu. Program ini juga diharapkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Namun, hingga saat ini, jadwal pembangunan belum dapat dipastikan karena pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi mengenai pemanfaatan aset milik Pemprov NTB tersebut. (ANT/KN)

Pemerintah Siapkan Rp31,8 Triliun untuk Bansos dan Diskon Nataru

Penulis
redaksi
-
0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan media terkait Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Prisca Triferna)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk mendukung berbagai program bantuan dan insentif hingga akhir 2026, termasuk bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rangkaian program tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun.

“Tadi kami sampaikan, plus program-program yang akan dilaksanakan, satu yang terkait dengan pembukaan rekening koran, yang kedua terkait dengan bantuan pangan yang 10 kilo untuk 3 bulan, yang ketiga bantuan subsidi upah,” ujar Airlangga seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).

Airlangga menjelaskan, bantuan pangan yang disiapkan berupa beras sebanyak 10 kilogram selama tiga bulan. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan subsidi upah kepada pekerja yang memenuhi kriteria penerima.

Selain bantuan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai program diskon untuk periode Natal dan Tahun Baru. Insentif ini diharapkan dapat meringankan pengeluaran masyarakat selama libur akhir tahun sekaligus mendorong pergerakan ekonomi.

“Diskon Natal Tahun Baru juga seluruhnya sudah disiapkan. Dananya sekitar Rp31,8 triliun,” kata Airlangga.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Airlangga turut melaporkan kondisi makroekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi, masih mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

Penyiapan bantuan dan insentif menjelang akhir tahun menjadi salah satu langkah pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global sekaligus menjaga konsumsi masyarakat.

Melalui bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon Nataru, pemerintah berharap tekanan pengeluaran rumah tangga dapat dikurangi dan aktivitas ekonomi tetap terjaga selama periode liburan.

Meski demikian, rincian alokasi anggaran untuk masing-masing program, jadwal penyaluran bantuan, serta mekanisme pelaksanaan diskon Nataru belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan tersebut. (ANT/KN)

Temui Ribuan Pendemo di Samarinda, Gubernur Kaltim Janji Bawa Aspirasi ke Pusat

Penulis
redaksi
-
0
Ribuan massa melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/10/2026). ANTARA/Ahmad Rifandi

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menemui massa aksi mahasiswa serta berkomitmen membawa seluruh poin aspirasi masyarakat daerah menuju tingkat pemerintah pusat.

“Kami akan mendatangi langsung pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy Mas’ud di hadapan sekira seribu demonstran di Samarinda, Rabu (21/10/2026).

Pernyataan tegas tersebut disampaikan kepala daerah saat menerima langsung aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di depan halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam dialog terbuka bersama para demonstran, pemerintah daerah memaparkan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terus dilakukan.

“Sebanyak 12.000 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, hingga Agni Manggala terus dikerahkan melakukan pemadaman karhutla di sepuluh kabupaten,” ujar Rudy.

Selain isu kelestarian lingkungan hidup, orang nomor satu di Kaltim tersebut merespons langsung keluhan massa mahasiswa mengenai antrean panjang bahan bakar minyak.

Kapasitas penyaluran SPBU di kawasan pusat kota yang rata-rata hanya 30 ton per hari dinilai tidak mencukupi akibat lonjakan permintaan warga.

“Kami akan mendiskusikan masalah kuota dan jam operasional distribusi BBM bersama Menteri ESDM serta Direktur Utama Pertamina,” tutur Rudy.

Terkait gangguan pasokan kelistrikan PLN, Pemprov Kaltim menyoroti kendala suplai gas di PLTU Senipah dan perbaikan jaringan Teluk Balikpapan.

Pemerintah daerah mengkritisi klaim rasio elektrifikasi daerah yang disebutkan telah mencapai 98 persen namun dalam kenyataannya masih kerap terjadi pemadaman.

“Saya akan bertemu Direktur Utama PLN untuk mengevaluasi keandalan listrik agar masyarakat tidak terus mengalami pemadaman bergilir,” ucap Rudy.
Isu lain yang dibahas bersama elemen mahasiswa yakni mengenai penurunan persentase kepemilikan saham daerah di PT Cahaya Fajar Kaltim.

Kepemilikan saham milik pemerintah daerah di perusahaan pembangkit listrik tersebut tercatat merosot tajam dari 79 persen menjadi tinggal 17,6 persen.

“Mari bersama-sama kita kawal pengambilalihan kembali saham CFK agar sepenuhnya menjadi milik pemerintah daerah Kalimantan Timur,” kata Rudy.

Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi bertajuk Gerakan Rakyat Menggugat untuk menyuarakan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam pernyataan sikapnya, massa juga menuntut penetapan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Selain itu, mereka mendesak aparat berwenang menindak tegas korporasi yang terbukti membakar lahan dan perusahaan tambang yang abai terhadap kewajiban reklamasi pascatambang.

Tidak hanya persoalan lingkungan hidup, aksi ini turut menyoroti krisis kebutuhan dasar dan evaluasi program pemerintah.

Massa menuntut penyelesaian kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) serta penghentian pemadaman listrik bergilir yang merugikan masyarakat setempat. (ANT/KN)

BI: Ekonomi Global Masih Lemah, Ketidakpastian Masih Tinggi

Penulis
redaksi
-
0
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memaparkan materi konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, di Jakarta, Rabu (21/10/2026). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menilai prospek perekonomian global pada 2026 masih lemah di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Memanasnya konflik di Timur Tengah turut menekan prospek ekonomi melalui kenaikan harga minyak dan berbagai komoditas dunia.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan hanya sekitar 3 persen, sementara tekanan inflasi diperkirakan tetap tinggi di kisaran 4,6 persen.

“Kondisi ini dipengaruhi oleh makin kuatnya tensi perang di Timur Tengah, sehingga mendorong tetap tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia,” kata Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Destry, ketidakpastian global juga dipengaruhi oleh prospek kebijakan moneter negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS). Kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau higher for longer diperkirakan masih berlanjut.

Bahkan, peluang kenaikan kembali suku bunga acuan AS atau Fed Funds Rate (FFR) turut menjadi perhatian pelaku pasar.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury masih tinggi. Kondisi tersebut sejalan dengan meningkatnya ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter AS dan membesarnya defisit anggaran pemerintah negara tersebut.

Ketidakpastian global juga memengaruhi pergerakan modal di pasar keuangan. Menurut Destry, minat investor terhadap aset portofolio di negara-negara berkembang atau emerging markets masih terbatas.

Situasi tersebut turut menopang penguatan indeks dolar AS atau US Dollar Index (DXY) terhadap sejumlah mata uang utama, sekaligus memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

BI menilai kondisi tersebut membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kondisi ini mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar Destry.

Di tengah tekanan eksternal, Destry menyatakan perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, antara lain didukung oleh berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah dan membaiknya ekspektasi konsumen.

Kinerja investasi juga menunjukkan pertumbuhan positif. Investasi pemerintah menjadi salah satu penopang, sementara peran investasi swasta mulai menguat seiring meningkatnya keyakinan produsen.

Perkembangan tersebut tercermin pada indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di zona ekspansi.
Dari sisi eksternal, kinerja ekspor nonmigas juga meningkat. BI menilai momentum kenaikan harga komoditas ekspor perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen,” kata Destry.

Proyeksi tersebut menunjukkan BI masih melihat ruang bagi perekonomian domestik untuk tumbuh di tengah perlambatan global. Namun, ketidakpastian pasar keuangan, perkembangan konflik geopolitik, serta arah kebijakan suku bunga AS tetap menjadi faktor yang perlu dicermati.

BI menekankan pentingnya penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan sinergi kebijakan fiskal serta moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan nasional. (ANT/KN)

1...192021...1,248Halaman 20 dari 1,248