Beranda blog Halaman 21

Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, Tiga di Antaranya Perusahaan Asing

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto menjawab pertanyaan wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026) ANTARA/Prisca Triferna

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga di antaranya merupakan perusahaan dengan status penanaman modal asing (PMA).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan penetapan tersebut seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10) malam.

“Kita sudah menetapkan 11 tersangka korporasi, tiga di antaranya adalah PMA,” kata Suyudi kepada wartawan.

Meski demikian, Kapolri belum mengungkap identitas perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung.

Ketika ditanya mengenai kendala dalam penanganan perkara tersebut, Suyudi menegaskan tidak ada tantangan berarti dalam proses penyidikan.

Sebelumnya, Suyudi mengungkapkan Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla ke tahap penyidikan.

Dalam keterangannya pada Senin (19/10), dia menjelaskan penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat penanganan perkara sebelum menetapkan tersangka.

Penetapan 11 korporasi tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Kapolri juga menegaskan pertanggungjawaban hukum dalam perkara karhutla tidak hanya berpotensi dikenakan kepada perusahaan sebagai badan usaha. Pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai keterlibatannya.

“Baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya, yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia,” ujar Suyudi.

Polri belum merinci identitas 11 korporasi tersebut maupun bentuk keterlibatan masing-masing perusahaan dalam perkara karhutla. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan masih menunggu keterangan resmi kepolisian. (ANT/KN)

Singgung MSCI, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Takut Hadapi Tekanan

Penulis
redaksi
-
0
Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi berbagai tekanan dan tantangan global, termasuk dinamika yang berkaitan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI), penyedia indeks pasar keuangan yang menjadi salah satu acuan investor dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Di hadapan jajaran menteri, Presiden menekankan pemerintah akan terus bekerja menjaga kepentingan nasional meski masih menghadapi berbagai persoalan.

“Macam-macam ya kan (tantangan). Dia (MSCI) mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” tegas Prabowo.

Presiden mengakui pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi negara. Namun, menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menjawab harapan masyarakat.

“Kita telah bekerja dengan baik, tapi kita tahu tantangan masih sangat besar. Rakyat kita berharap lebih banyak, kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak. Kita terus dihadang,” kata Prabowo.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya keberanian, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekuatan untuk melewati berbagai tantangan, termasuk tekanan yang berkembang di sektor keuangan.

Selain menegaskan sikap pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi, Prabowo juga membuka kemungkinan penerapan penghematan yang lebih besar apabila diperlukan.

Menurut dia, langkah penghematan dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat ketahanan keuangan negara di tengah berbagai tantangan.

“Kita punya keberanian, dan kita rela berkorban, dan kita tidak mengenal menyerah. Saudara-saudara sekalian, kalau perlu kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah bersiap mengambil langkah efisiensi apabila situasi mengharuskan. Meski demikian, dalam kesempatan itu Prabowo tidak merinci bentuk penghematan yang akan dilakukan maupun sektor yang berpotensi terdampak.

Sementara itu, MSCI merupakan penyedia indeks pasar keuangan global yang digunakan investor sebagai salah satu referensi dalam menilai pasar dan menentukan strategi investasi. Perkembangan terkait indeks tersebut dapat menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi keputusan investasi.

Pemerintah, melalui pernyataan Presiden, menegaskan komitmennya untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut sembari melanjutkan upaya memenuhi harapan masyarakat dan menjaga kepentingan nasional. (ANT/KN)

Bapanas Temukan Kandungan Zinc Berlebih pada Beras Fortifikasi

Penulis
redaksi
-
0
Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas RI Hermawan (tengah) berbicara dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menemukan kandungan zinc atau seng yang melebihi ketentuan pada salah satu merek beras fortifikasi berdasarkan hasil pengujian laboratorium. Temuan ini menjadi bagian dari pengusutan dugaan ketidaksesuaian kandungan gizi dengan informasi pada label kemasan beras yang beredar di pasaran.

Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, Hermawan, mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kandungan zinc pada salah satu produk beras fortifikasi mencapai 120 persen dari angka yang menjadi acuan pemeriksaan.

“Sedangkan batas normalnya harusnya hanya 40 miligram zinc yang harus dikonsumsi oleh manusia normal per hari, tapi, faktanya itu melebihi dari 120 persen,” kata Hermawan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Hermawan, konsumsi zinc secara berlebihan dapat menimbulkan dampak kesehatan, seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan pusing. Apabila dikonsumsi dalam dosis tinggi secara terus-menerus, kelebihan zinc juga dapat menghambat penyerapan tembaga dalam tubuh.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan anemia, kesemutan, kebas, hingga gangguan keseimbangan.

Meski demikian, angka kandungan zinc yang ditemukan perlu dibaca berdasarkan satuan, hasil pengujian, dan batas yang berlaku untuk produk tersebut. Bapanas belum merinci nama merek yang memiliki kandungan zinc berlebih dalam keterangan yang disampaikan Hermawan.

Di sisi lain, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menyatakan pihaknya telah melaporkan 25 merek dagang dan 11 pelaku usaha kepada Polri. Laporan itu berkaitan dengan dugaan produksi beras fortifikasi yang kandungan gizinya tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan.

Bapanas juga telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap produk-produk yang dinilai tidak memenuhi persyaratan. Sanksi tersebut meliputi penghentian produksi, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin edar.

“Jadi, ke-25 merek beras fortifikasi itu semuanya sudah diberikan itu, dan hari ini seharusnya barang itu sudah tidak ada di pasaran karena tidak memenuhi syarat,” ujar Andriko.

Langkah tersebut ditempuh bersamaan dengan proses penegakan hukum yang berjalan di Bareskrim Polri. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) tengah mengusut dugaan pelanggaran terkait kandungan gizi beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan keterangan pada kemasan.

Dalam pengusutan tersebut, penyidik mengidentifikasi lima merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan label, yakni Idola Hijau Fortifikasi, Idola Merah Fortifikasi, Dewa Tunggal Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma.

Kelima produk tersebut diproduksi oleh PT DTA. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kandungan gizi pada produk-produk itu tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan pada label kemasan.

Penyidik mengungkapkan PT DTA memproduksi sekitar 2,5 juta kilogram beras fortifikasi selama periode April hingga Agustus 2026.

Dengan asumsi harga jual rata-rata berkisar Rp18.100 hingga Rp27.998 per kilogram, nilai ekonomis produksi tersebut diperkirakan mencapai Rp69,9 miliar.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hingga Rabu (21/10), belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena beras fortifikasi merupakan produk pangan yang diperkaya dengan zat gizi tertentu. Ketidaksesuaian antara kandungan aktual dan informasi pada kemasan tidak hanya menyangkut kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi produk yang benar. (ANT/KN)

KPK Kembangkan Kasus Fadia Arafiq ke Dugaan TPPU, Ajudan Diperiksa

Penulis
redaksi
-
0
Arsip Foto-Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan Fadia Arafiq berjalan untuk mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/9/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dengan pidana lima tahun penjara, denda Rp250 juta, kewajiban membayar uang pengganti Rp2,69 miliar, dan pencabutan hak politik selama lima tahun karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan dugaan TPPU itu masih berjalan. Hingga Rabu (21/10), lembaga antirasuah tersebut belum menetapkan tersangka dalam perkara pengembangan itu.

“Penyidik melakukan pengembangan TPPU,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK turut memeriksa seorang ajudan Bupati Pekalongan berinisial AJ sebagai saksi. Berdasarkan data KPK per pukul 15.04 WIB, AJ telah memenuhi panggilan dengan tiba di gedung KPK pada pukul 09.36 WIB.

Kasus yang menjerat Fadia bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 Maret 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa tenaga alih daya (outsourcing) dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2023–2026.

Dalam penyidikan perkara awal, KPK menduga Fadia terlibat konflik kepentingan karena perusahaan milik keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), memperoleh sejumlah kontrak pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

KPK menyebut Fadia dan keluarganya diduga menerima uang sebesar Rp19 miliar dari kontrak pengadaan tersebut.

Dari jumlah itu, sebesar Rp13,7 miliar disebut dinikmati Fadia bersama keluarganya. Sementara itu, Rp2,3 miliar dibagikan kepada Direktur PT RNB yang juga disebut bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), Rul Bayatun. Adapun Rp3 miliar lainnya merupakan hasil penarikan tunai yang menurut KPK belum dibagikan.

Pengembangan ke dugaan TPPU membuka ruang bagi penyidik untuk mendalami aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, KPK belum mengungkap secara terperinci aset atau transaksi yang menjadi fokus penyidikan maupun pihak-pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban.

Hingga saat ini, belum ada tersangka yang diumumkan dalam penyidikan TPPU tersebut. Proses hukum masih berjalan untuk menelusuri dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Fadia Arafiq. (ANT/KN)

IKA PMII Kukar Resmi Dilantik, Pemkab Minta Tetap Kritis dan Beri Masukan Konstruktif untuk Pembangun Daerah

Penulis
redaksi
-
0
Suasana pelantikan IKA PMII Kukar (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Taufik Hidayat, meminta Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kukar mempertahankan sikap kritis dalam mengawal pembangunan daerah.

Kritik tersebut diharapkan disertai saran dan masukan konstruktif yang dapat membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan.

Pesan itu disampaikan Taufik saat menghadiri pelantikan pengurus IKA PMII Kukar periode 2026–2031 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (21/10/2026).

Menurut Taufik, sikap kritis merupakan bagian dari karakter dan sejarah panjang PMII. Karena itu, tradisi tersebut perlu dipertahankan dan diarahkan untuk mendorong perbaikan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan di Kutai Kartanegara.

“Yang jelas, pengurusan PMII ke depan punya nilai strategis berkaitan dengan sejarah mereka. Mereka ini orang-orang yang kritis. Jadi, dengan kekritisan ini jangan sampai hilang,” kata Taufik.

Ia menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk alumni PMII. Kritik yang disampaikan secara konstruktif dinilai dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Dalam rangka membangun secara konstruktif, saran dan masukan itu memang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Taufik juga berharap pengurus IKA PMII Kukar yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi sekaligus membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan ikut mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua IKA PMII Kukar, Al Hifni, menegaskan organisasinya akan tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pembangunan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Al Hifni mengatakan, sebelum pelantikan, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dan menyusun sikap terkait kondisi daerah. Salah satu perhatian utama adalah mencari solusi agar kondisi fiskal Kukar dapat kembali lebih leluasa.

“Kita akan terus kritis memantau proses pembangunan di Kutai Kartanegara agar pembangunan itu bisa termanfaatkan dengan baik dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat,” kata Al Hifni.

Ia menjelaskan, sikap kritis yang dibangun IKA PMII tidak semata-mata berupa kritik, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai hambatan pembangunan.

Sebagai organisasi alumni, IKA PMII Kukar memiliki anggota yang tersebar di berbagai bidang dan profesi. Potensi tersebut, menurut Al Hifni, akan dimanfaatkan untuk memperkuat kontribusi organisasi terhadap pembangunan daerah.

“Kita sebagai organisasi kemahasiswaan yang sudah menjadi alumni, di samping kritis, bentuknya transformatif. Artinya, kritis yang mentransformasi kebaikan, memberikan solusi terhadap hambatan dan ketidaklancaran,” ujarnya.

Al Hifni menambahkan, IKA PMII Kukar siap berkolaborasi dengan Pemkab Kukar untuk mendukung program Kukar Idaman Terbaik. Namun, dukungan tersebut tetap berjalan beriringan dengan komitmen organisasi dalam mengawasi pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 60 pengurus harian IKA PMII Kukar dilantik untuk masa bakti 2026–2031, di luar Dewan Pakar dan Dewan Pertimbangan. Seluruh pengurus berasal dari Kukar. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Jelang Porprov Kaltim 2026, Kukar Minta Atlet Maksimalkan Latihan

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta seluruh atlet memaksimalkan latihan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026.

Kompetisi yang dijadwalkan berlangsung pada 14-27 November 2026 di Kabupaten Paser itu membuat setiap cabang olahraga harus memastikan kesiapan atlet sebelum pertandingan dimulai.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, mengatakan persiapan kontingen sejauh ini berjalan intensif. Para atlet telah menjalani latihan dan menyusun target masing-masing cabang olahraga berdasarkan hasil babak kualifikasi yang sebelumnya diikuti.

“Teman-teman atlet sejauh ini sudah melakukan persiapan yang sangat luar biasa,” ujar Aji Ali, Rabu (21/10/26).

Menurut Aji Ali, waktu menuju pertandingan perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Setiap cabang olahraga diharapkan terus meningkatkan kesiapan agar atlet dapat tampil optimal saat menghadapi pesaing dari kabupaten dan kota lain di Kaltim.

Pematangan kontingen dilakukan melalui latihan rutin hingga pemusatan latihan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing cabang olahraga. Pola persiapan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan program latihan setiap tim.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, latihan juga menjadi kesempatan bagi atlet untuk memantapkan strategi sesuai nomor pertandingan yang diikuti. Target yang telah disusun berdasarkan hasil kualifikasi menjadi acuan bagi setiap cabang olahraga dalam mempersiapkan diri.

Dispora Kukar berharap seluruh atlet dapat menjaga konsistensi latihan hingga hari pertandingan. Persiapan yang maksimal diperlukan agar target yang ditetapkan masing-masing cabang olahraga dapat diperjuangkan secara optimal.

“Insyaallah, seluruh atlet sudah mempersiapkan diri dan menetapkan target masing-masing cabor,” katanya.

Di luar persiapan teknis, Dispora Kukar juga menuntaskan tahapan pendaftaran nama atlet atau entry by name. Proses tersebut sempat menghadapi sejumlah kendala, tetapi seluruh pendaftaran berhasil diselesaikan dan kini memasuki tahap verifikasi.

Tahapan ini penting untuk memastikan setiap atlet tercatat secara resmi dan memenuhi persyaratan pertandingan. Pemeriksaan mencakup kesesuaian data atlet, mata lomba, serta kategori yang akan diikuti dalam Porprov VIII Kaltim 2026.

Dispora Kukar terus berkoordinasi dengan seluruh cabang olahraga untuk memastikan kelengkapan administrasi. Pendaftaran melalui aplikasi juga menjadi perhatian agar tidak ada persoalan data yang menghambat keikutsertaan atlet saat kompetisi berlangsung.

“Kami terus menjalin komunikasi internal dengan seluruh cabor untuk memastikan administrasi terpenuhi dan seluruh atlet terdaftar melalui aplikasi,” jelas Aji Ali.

Dengan persiapan teknis yang terus berjalan dan administrasi yang memasuki tahap verifikasi, Dispora Kukar menilai kontingen telah memiliki bekal untuk menghadapi kompetisi di Kabupaten Paser.

Meski demikian, sisa waktu sebelum pertandingan tetap perlu dimanfaatkan untuk memastikan kesiapan seluruh cabang olahraga. Koordinasi dengan tim dan pemenuhan persyaratan administrasi menjadi bagian dari upaya menghindari kendala menjelang pelaksanaan.

Dispora Kukar berharap seluruh rangkaian persiapan berjalan lancar sehingga para atlet dapat mencurahkan perhatian pada pertandingan dan memberikan hasil terbaik bagi daerah.

“Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, kontingen saat ini sudah cukup siap menghadapi pertandingan,” tegas Aji Ali. (Adv)

 

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Distransnaker Kukar Susun Strategi Gaet Perusahaan Untuk Magang Nasional Batch 3

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), menyusun strategi untuk memperluas keterlibatan perusahaan dalam Program Magang Nasional Batch 3.

Langkah ini ditempuh agar lulusan baru memiliki lebih banyak pilihan tempat magang dan bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.

Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan persiapan program telah berjalan lebih dari tiga minggu.

Salah satu langkah awal yang dilakukan ialah mengirimkan surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar kepada 220 perusahaan untuk mendorong partisipasi dunia usaha.

“Sudah tiga minggu lebih kami melakukan persiapan. Pertama, kami sudah mengeluarkan surat Sekda kepada 220 perusahaan terkait dukungan penyelenggaraan Program Magang Nasional Batch 3,” ujar Dendy, Rabu (21/10/2026).

Penjaringan perusahaan tidak hanya dilakukan melalui surat resmi. Distransnaker Kukar juga membangun koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor usaha.

Instansi yang dilibatkan antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Koordinasi lintas instansi tersebut diharapkan membantu penyebaran informasi program kepada perusahaan sesuai bidang usaha masing-masing. Dengan cara ini, penjaringan calon mitra magang dapat menjangkau sektor yang lebih beragam.

Distransnaker juga melakukan pemetaan perusahaan dengan mengacu pada data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Data tersebut menjadi salah satu persyaratan yang diperhatikan dalam proses keikutsertaan perusahaan pada program magang.

Dendy menjelaskan, koordinasi dengan sejumlah OPD merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan keterlibatan perusahaan.

“Kami juga berkoordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perkebunan, DPMPTSP, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,” katanya.

Setelah melakukan penjaringan awal dan pemetaan perusahaan, Distransnaker Kukar berencana mengundang perusahaan untuk mengikuti sosialisasi Program Magang Nasional Batch 3.

Pertemuan tersebut akan digunakan untuk menjelaskan mekanisme penyelenggaraan, persyaratan, serta manfaat program bagi perusahaan. Pemerintah daerah berharap pemahaman yang lebih baik dapat mendorong dunia usaha untuk ikut menyediakan tempat magang bagi lulusan baru.

Upaya memperluas partisipasi perusahaan ini juga berkaitan dengan capaian pelaksanaan program pada periode sebelumnya. Menurut Dendy, jumlah peserta dari kalangan perusahaan dan instansi pada Batch 2 di Kukar masih terbatas.

Pada pelaksanaan tersebut, baru lima instansi atau perusahaan yang terlibat, dengan sekitar 20 jabatan yang tersedia. Kondisi itu menjadi perhatian dalam persiapan Batch 3, terutama untuk memperluas pilihan bidang magang bagi pencari kerja lokal.

Keterlibatan perusahaan yang lebih banyak dinilai penting agar kesempatan magang tidak hanya tersedia pada bidang tertentu. Keragaman sektor dan jabatan juga diharapkan membantu lulusan baru memperoleh pengalaman yang relevan dengan kompetensi masing-masing.

Program Magang Nasional menjadi salah satu jalur bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman sebelum memasuki dunia kerja profesional. Melalui program ini, peserta diharapkan dapat mengenal lingkungan kerja sekaligus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Namun, ketersediaan kesempatan magang turut bergantung pada kesediaan perusahaan untuk berpartisipasi. Karena itu, Distransnaker Kukar berupaya memperluas jaringan mitra melalui pendekatan langsung, koordinasi lintas OPD, dan sosialisasi kepada calon perusahaan peserta.

Surat yang dikirimkan kepada 220 perusahaan menjadi langkah awal dalam penjaringan tersebut. Selanjutnya, pemerintah daerah berharap semakin banyak perusahaan bersedia bergabung sehingga jumlah tempat dan bidang magang pada Batch 3 dapat meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

“Karena itu, pada Batch 3 kami berupaya memperluas keterlibatan perusahaan. Harapannya, semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi sehingga pilihan bidang magang bagi lulusan baru juga semakin beragam dan sesuai dengan kompetensi mereka,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Pasien TBC Resistan Obat Dirujuk ke RSUD Bontang, Pengobatan Harus Dikawal hingga Tuntas

Penulis
redaksi
-
0
Gedung RSUD Taman Husada Bontang yang menjadi salah satu fasilitas rujukan penanganan pasien tuberkulosis, termasuk TBC resistan obat dan pasien dengan penyakit penyerta. (Dwi S)

BONTANG – Pengobatan tuberkulosis (TBC) tidak cukup hanya dilakukan di rumah sakit. Pasien harus menjalani pengobatan secara teratur hingga tuntas, sementara pemantauan kondisi kesehatan dan pendampingan tetap diperlukan untuk mencegah putus obat. Karena itu, RSUD Taman Husada Bontang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, terutama dalam menangani pasien TBC resistan obat (TBC RO) dan pasien yang mengalami komplikasi penyakit penyerta.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., mengatakan rumah sakit tetap memiliki peran penting sebagai fasilitas rujukan bagi pasien TBC yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut.

Terutama pasien yang mengalami resistansi terhadap obat tertentu maupun pasien TBC dengan penyakit penyerta yang memerlukan penanganan dokter spesialis.

“Karena RSUD Bontang terkait pengobatan TBC tetap menjadi rujukan. Terutama bagi pasien TBC dengan Resisten Obat, pasien TBC dengan komplikasi dengan penyakit lainnya yang harus dirujuk ke sini,” jelasnya, Rabu (21/10/2026).

TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru, meskipun juga dapat mengenai organ tubuh lainnya.

Penularannya terjadi melalui udara ketika penderita TBC aktif mengeluarkan bakteri, antara lain saat batuk, berbicara, atau bernyanyi. Risiko penularan meningkat terutama pada kontak dekat dan berkepanjangan di ruangan dengan ventilasi buruk.

Sementara itu, TBC resistan obat merupakan kondisi ketika bakteri penyebab TBC tidak lagi dapat diatasi dengan satu atau lebih obat antituberkulosis tertentu.

Kondisi tersebut membutuhkan pemeriksaan dan tata laksana khusus karena pilihan pengobatan harus disesuaikan dengan pola resistansi obat serta kondisi kesehatan pasien.

Penanganannya juga memerlukan pemantauan untuk memastikan obat bekerja secara efektif dan mendeteksi kemungkinan efek samping selama pengobatan.

Menurut Suhardi, keberhasilan penanganan TBC tidak hanya ditentukan oleh kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan medis.

Diperlukan kerja sama antara rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, serta pihak lain yang terlibat dalam edukasi dan pendampingan pasien.

Puskesmas memiliki peran penting dalam pelayanan TBC di tingkat masyarakat, termasuk membantu pemantauan pengobatan, memberikan edukasi, dan mendukung kepatuhan pasien menjalani terapi sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Di sisi lain, keluarga juga memiliki peran dalam mendampingi pasien agar tetap menjalani pengobatan sesuai jadwal dan tidak menghentikan konsumsi obat tanpa arahan dokter.

Hal tersebut penting karena pengobatan TBC membutuhkan waktu berbulan-bulan, dengan lama terapi bergantung pada jenis penyakit, pola resistansi obat, dan regimen yang digunakan.

Penghentian pengobatan sebelum waktunya dapat meningkatkan risiko kegagalan terapi, kekambuhan, dan berkembangnya resistansi obat.

“Walaupun kami menjadi RS rujukan, tetapi juga tetap harus melibatkan berbagai lintas sektor. Seperti di RSUD, Puskesmas untuk pengobatan dan perlu sisi lainnya, untuk edukasi dan rehabilitasi,” ujarnya.

Suhardi menjelaskan, edukasi menjadi bagian penting agar pasien dan keluarga memahami penyakit TBC, cara penularan, serta pentingnya mengikuti pengobatan secara teratur.

Pendampingan juga diperlukan untuk membantu pasien menghadapi kendala selama pengobatan, termasuk ketika mengalami efek samping obat atau membutuhkan pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, aspek rehabilitasi dan pemulihan kondisi kesehatan perlu diperhatikan, terutama bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi tubuh atau komplikasi akibat penyakit tersebut.

Dalam penanganan TBC, kolaborasi antara fasilitas kesehatan juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan. Pasien yang membutuhkan penanganan spesialis dapat dirujuk ke rumah sakit, sementara pemantauan lanjutan dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan program.

Upaya tersebut sejalan dengan strategi penanggulangan TBC nasional yang menekankan penemuan kasus, pengobatan hingga tuntas, pencegahan penularan, serta keterlibatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengatur percepatan penanggulangan tuberkulosis melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, yang menekankan keterlibatan lintas sektor dalam pengendalian penyakit tersebut.

Melalui penguatan kerja sama antara rumah sakit, puskesmas, dan berbagai pihak terkait, penanganan pasien TBC diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan, mulai dari pemeriksaan, pengobatan, hingga pemulihan.

Suhardi menegaskan, meskipun RSUD Taman Husada menjadi fasilitas rujukan bagi pasien dengan kondisi tertentu, keberhasilan penanganan TBC tetap membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, terutama dalam pengobatan, edukasi, dan rehabilitasi pasien. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Pasien Stroke Bisa Jalani Terapi Pemulihan di RSUD Bontang, Begini Alur Rujukannya

Penulis
redaksi
-
0
Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi RSUD Taman Husada Bontang, dr. Rahmawaty Dian, saat memberikan keterangan beberapa waktu lalu. (Dwi S)

BONTANG – Pasien stroke yang mengalami kesulitan berjalan, menggerakkan anggota tubuh, hingga berbicara dapat menjalani rehabilitasi medik di RSUD Taman Husada Bontang. Namun, untuk mendapatkan layanan tersebut, pasien perlu melalui pemeriksaan dokter terlebih dahulu agar program terapi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan tingkat gangguan fungsi tubuh yang dialami.

Layanan rehabilitasi medik menjadi salah satu bagian penting dalam proses pemulihan pasien setelah mengalami stroke. Penanganan ini bertujuan membantu pasien meningkatkan kembali kemampuan bergerak dan menjalankan aktivitas sehari-hari yang terganggu akibat penyakit tersebut.

Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi RSUD Taman Husada Bontang, dr. Rahmawaty Dian, menjelaskan pasien stroke yang ingin mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik harus mengikuti alur pemeriksaan dan rujukan sesuai ketentuan.

Khusus bagi peserta BPJS Kesehatan, pemeriksaan umumnya dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas, sebelum dirujuk ke dokter spesialis saraf apabila terdapat indikasi medis.

Setelah menjalani pemeriksaan, dokter spesialis saraf dapat mengarahkan pasien ke layanan rehabilitasi medik apabila ditemukan gangguan fungsi yang membutuhkan penanganan lanjutan.

“Kalau untuk kasus pasien stroke, dari Puskesmas ke dokter saraf, baru ke kami. Yang jelas, untuk alurnya ke Puskesmas terlebih dahulu, lanjut ke dokternya. Kalau ada rujukan lanjutan, kami yang tangani,” katanya, Rabu (21/10/2026).

Menurut Rahmawaty, pemeriksaan oleh dokter yang menangani penyakit utama diperlukan untuk mengetahui kondisi pasien sebelum menjalani program rehabilitasi.

Pasalnya, dampak stroke pada setiap pasien dapat berbeda. Ada yang mengalami kelemahan pada salah satu sisi tubuh, kesulitan berjalan, gangguan keseimbangan, hingga kesulitan berbicara dan melakukan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, penanganan rehabilitasi tidak dapat disamakan antara satu pasien dengan pasien lainnya.

Rahmawaty menegaskan, prosedur pemeriksaan sebelum menjalani rehabilitasi juga berlaku bagi pasien yang menggunakan asuransi kesehatan lainnya.

Menurutnya, pasien tetap perlu menjalani pemeriksaan oleh dokter yang menangani penyakit utama sebelum mendapatkan konsultasi dan program terapi rehabilitasi medik.

“Jadi tidak bisa langsung kalau pakai asuransi. Rata-rata di sini pakai BPJS. Begitu juga dengan beberapa asuransi, tetap harus ke dokter utamanya atau ke dokter penyakitnya dulu untuk ditangani,” ungkapnya.

Setelah pasien mendapatkan rujukan, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan melakukan penilaian terhadap kemampuan fungsional tubuh.

Pemeriksaan tersebut meliputi kemampuan bergerak, berjalan, menjaga keseimbangan, melakukan aktivitas sehari-hari, serta kemampuan komunikasi apabila terdapat gangguan setelah stroke.

“Nanti diperiksa, adakah gangguan pada gerak, aktivitas pasien maupun bicaranya. Kalau ada, pastinya bakal dilanjutkan proses pemeriksaan ke kami,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar untuk menentukan jenis dan tahapan rehabilitasi yang dibutuhkan pasien.

Program penanganan dapat melibatkan fisioterapi untuk membantu meningkatkan kemampuan gerak dan keseimbangan, terapi okupasi untuk melatih aktivitas sehari-hari, maupun terapi wicara apabila pasien mengalami gangguan komunikasi atau menelan.

Jenis terapi tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan ketersediaan fasilitas pelayanan yang sesuai.

Dalam pemulihan pascastroke, rehabilitasi berperan penting untuk membantu pasien memperoleh kembali kemampuan fungsional semaksimal mungkin. Namun, tingkat pemulihan dapat berbeda-beda, bergantung pada kondisi medis, tingkat kerusakan akibat stroke, serta respons pasien terhadap terapi.

Penanganan rehabilitasi juga perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sesuai rekomendasi dokter.

Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan rehabilitasi medik dapat ditanggung BPJS Kesehatan sepanjang memenuhi indikasi medis serta mengikuti prosedur rujukan dan ketentuan pelayanan yang berlaku.

Meski demikian, pasien yang baru mengalami gejala stroke secara mendadak, seperti wajah mencong, kelemahan mendadak pada tangan atau kaki, maupun gangguan bicara, harus segera mendapatkan pertolongan di instalasi gawat darurat (IGD), bukan menunggu rujukan rehabilitasi.

Sementara bagi pasien yang telah melewati fase penanganan akut dan membutuhkan pemulihan fungsi tubuh, layanan rehabilitasi dapat diberikan berdasarkan hasil evaluasi dokter.

Rahmawaty mengingatkan masyarakat agar memahami alur tersebut sebelum mengakses pelayanan rehabilitasi medik di RSUD Taman Husada Bontang.

Pasien stroke yang menggunakan BPJS Kesehatan dapat memulai pemeriksaan melalui puskesmas atau FKTP terdaftar, kemudian memperoleh rujukan ke dokter spesialis sesuai indikasi medis.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan fungsi tubuh yang membutuhkan rehabilitasi, pasien selanjutnya dapat dikonsultasikan ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk mendapatkan program terapi yang sesuai. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Mau Terapi di RSUD Bontang? Pasien Rehab Medik Harus Jalani Pemeriksaan Dokter Lebih Dulu

Penulis
redaksi
-
0
Ruang pelayanan rehabilitasi medik di RSUD Taman Husada Bontang. (Istimewa)

BONTANG – Masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi medik di RSUD Taman Husada Bontang tidak bisa langsung menjalani terapi tanpa pemeriksaan. Pasien harus melalui tahapan konsultasi dan penilaian dokter untuk memastikan jenis gangguan yang dialami serta menentukan program terapi yang sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Ketentuan tersebut terutama perlu dipahami peserta BPJS Kesehatan yang ingin mengakses layanan rehabilitasi medik. Pasalnya, pasien harus mengikuti prosedur pemeriksaan dan rujukan agar penanganan dapat diberikan sesuai indikasi medis.

Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi RSUD Taman Husada Bontang, dr. Rahmawaty Dian, menjelaskan pemeriksaan awal dilakukan oleh dokter yang menangani penyakit atau kondisi utama pasien sebelum diarahkan ke layanan rehabilitasi medik.

Menurutnya, tahapan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien sekaligus memastikan apakah terdapat gangguan fungsi tubuh yang membutuhkan penanganan rehabilitasi.

Salah satu contohnya adalah pasien anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang. Sebelum menjalani terapi rehabilitasi, anak terlebih dahulu diperiksa oleh dokter spesialis anak untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan penanganannya.

“Semisalnya kasus anak, harus ke dokter anak terlebih dahulu, baru nanti dari dokter anak disarankan untuk konsultasi ke kami apabila ada pemeriksaan lanjutan,” ujar Rahmawaty, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, pasien yang berasal dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan tersebut.

Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan dokter spesialis, puskesmas dapat memberikan rujukan sesuai indikasi medis.

Untuk kasus gangguan tumbuh kembang anak, misalnya, pasien dapat dirujuk ke dokter spesialis anak sebelum mendapatkan konsultasi lanjutan dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.

“Jadi dari Puskesmas, ke dokter anak, baru ke kami yaitu di bagian rehab medik. Seperti itu alurnya,” jelasnya.

Namun, alur melalui dokter spesialis anak tersebut merupakan contoh untuk kasus pasien anak. Pada kondisi medis lainnya, dokter spesialis yang melakukan pemeriksaan awal dapat berbeda, bergantung pada penyakit dan kebutuhan pasien.

Layanan rehabilitasi medik sendiri merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang bertujuan membantu pasien mempertahankan, memulihkan, atau meningkatkan kemampuan fungsional tubuh yang terganggu akibat penyakit, cedera, maupun kondisi kesehatan tertentu.

Pelayanan ini dapat dibutuhkan oleh pasien dengan gangguan gerak, gangguan saraf, kondisi setelah cedera, maupun anak yang mengalami hambatan perkembangan sesuai hasil pemeriksaan dokter.

Dalam pelaksanaannya, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi melakukan penilaian terhadap kemampuan fungsional pasien sebelum menentukan program penanganan.

Program tersebut dapat mencakup fisioterapi maupun bentuk intervensi rehabilitasi lainnya sesuai kebutuhan medis dan fasilitas yang tersedia.

Karena itu, jenis terapi yang diberikan kepada setiap pasien tidak selalu sama. Penanganan disesuaikan dengan diagnosis, kondisi fisik, kemampuan fungsional, serta tujuan pemulihan yang ingin dicapai.

Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan rehabilitasi medik dapat dijamin BPJS Kesehatan sepanjang memenuhi indikasi medis dan mengikuti ketentuan pelayanan serta prosedur rujukan yang berlaku.

Pemeriksaan dokter sebelum menjalani terapi juga diperlukan agar pasien tidak mendapatkan tindakan yang kurang sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Rahmawaty mengingatkan masyarakat untuk memahami alur pelayanan tersebut, khususnya ketika membutuhkan rehabilitasi medik bagi anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang.

Pasien dapat memulai pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum memperoleh rujukan ke dokter spesialis sesuai kebutuhan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan perlunya penanganan rehabilitasi, pasien selanjutnya dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk menentukan program terapi yang tepat.

“Jadi dari Puskesmas, ke dokter anak, baru ke kami yaitu di bagian rehab medik. Seperti itu alurnya,” jelas Rahmawaty mengenai tahapan pelayanan bagi pasien anak. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

1...202122...1,248Halaman 21 dari 1,248