JAKARTA – Pemerintah menghormati aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pemerintah menyatakan persoalan dampak krisis iklim dan tekanan biaya hidup masyarakat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pemerintah terus menjalankan kebijakan untuk menangani persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda dalam keterangan yang diterima, Selasa (20/10/2026).

Dalam penanganan krisis iklim, Syahganda menyebut pemerintah memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla serta mengarahkan tambahan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak.

Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Prabowo, kata Syahganda, meminta agar sanksi bagi pelaku diperberat, bahkan perbuatannya dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup. Salah satunya melalui paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.

Syahganda mengatakan paket tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026 serta menambah pasokan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” kata Syahganda.

Menurut pemerintah, bantuan beras ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Sementara itu, penambahan pasokan beras diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, sedangkan kebijakan harga BBM dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Syahganda menegaskan, penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli masyarakat membutuhkan upaya berkelanjutan. Ia juga menyebut pemerintah terbuka terhadap masukan dari Greenpeace, termasuk data dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi kementerian terkait.

“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melanjutkan program pembelian kembali saham (buyback) di tengah dinamika pasar modal. Aksi korporasi tersebut sebelumnya telah diumumkan melalui keterbukaan informasi pada Juli 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 26 Oktober 2026.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan pelaksanaan buyback dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasar, tata kelola perusahaan, serta kecukupan modal perseroan.

“Langkah ini mencerminkan keyakinan kami terhadap fundamental dan prospek bisnis BNI yang tetap kuat. Pelaksanaan buyback dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kecukupan permodalan perseroan, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik,” kata Okki dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut perseroan, program tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kebutuhan pengembangan bisnis. BNI menegaskan kecukupan permodalan tetap menjadi pertimbangan agar aksi korporasi tidak mengganggu rencana pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Di tengah pelaksanaan program buyback, BNI melaporkan total aset mencapai Rp1.434,1 triliun hingga Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Penyaluran kredit tumbuh 27,1 persen secara tahunan menjadi Rp977,2 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 29,4 persen menjadi Rp1.124,7 triliun.

Dari sisi profitabilitas, BNI membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp28,9 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan. Adapun laba bersih tercatat Rp14,33 triliun, meningkat 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perseroan menyatakan kinerja tersebut menjadi salah satu landasan untuk menjaga kapasitas pertumbuhan bisnis. Namun, pengembangan usaha tetap perlu diseimbangkan dengan kepentingan pemegang saham dan kecukupan modal.

Okki menegaskan BNI berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kebutuhan pengembangan bisnis perseroan.

“Dengan fundamental perseroan yang tetap kuat serta didukung kondisi makroekonomi yang kondusif, kami optimistis dapat terus menjaga pertumbuhan bisnis dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan, dengan semangat Melayani Sepenuh Hati,” ujar Okki. (ANT/KN)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat tetap memilih produk berlabel halal meskipun pemerintah menyesuaikan jadwal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk hingga 2028.

Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis mengatakan pihaknya menyesalkan penundaan tersebut karena menilai sertifikasi halal penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memilih produk yang dikonsumsi maupun digunakan, termasuk obat-obatan dan barang gunaan.

Saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/10/2026), Cholil menegaskan bahwa kewajiban memilih produk halal bagi umat Islam tidak semata-mata bergantung pada pemberlakuan peraturan pemerintah.

“Makanya kami tetap, meskipun pemerintah tidak menjalankan ini, masyarakat belilah yang ada label halalnya, karena itu kewajiban agama dan tidak ada ketergantungan dengan soal perundang-undangan,” kata Cholil.

Menurut dia, penundaan kewajiban sertifikasi halal berpotensi mengurangi kepastian konsumen karena pelaku usaha belum diwajibkan memenuhi ketentuan tersebut pada sejumlah kategori produk selama masa penahapan yang diperpanjang.

Cholil menilai persoalan sertifikasi halal bukan hanya berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tetapi juga menyangkut hak umat Islam untuk memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan.

Ia juga berpandangan bahwa instrumen pendukung sertifikasi halal, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah tersedia. Karena itu, ia mempertanyakan alasan penundaan dan menyebut keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, MUI menilai Indonesia semestinya terus memperkuat penerapan jaminan produk halal, terlebih jika ingin menjadi pusat industri halal dunia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal pada Jumat (16/10/2026).

Pemerintah menyatakan penyesuaian diperlukan karena penerapan kewajiban sertifikasi halal mencakup jutaan pelaku usaha dan berbagai sektor industri. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri serta kesiapan ekosistem sertifikasi halal.

Kewajiban sertifikasi halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan pelaksanaannya antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan penyesuaian yang diumumkan pemerintah, kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 diperpanjang hingga 2028.

Untuk produk jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, kewajiban bersertifikat halal dijadwalkan mulai 18 Oktober 2028.

Sementara itu, masa penahapan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Pemerintah juga menyesuaikan jadwal sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri. Kewajiban tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Penyesuaian juga mencakup sejumlah kelompok produk yang sebelumnya memiliki masa penahapan hingga 2026. Kelompok tersebut meliputi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan. Masa penahapannya diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Adapun jadwal untuk kategori obat lainnya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Obat bebas dan obat bebas terbatas memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2029, sedangkan obat keras, kecuali psikotropika, hingga 17 Oktober 2034.

Pemerintah menyatakan akan menyesuaikan aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 sejalan dengan perubahan ketentuan tersebut. Pemerintah juga mengumumkan pencabutan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Di tengah perubahan jadwal tersebut, MUI mengimbau masyarakat tetap memperhatikan label halal saat memilih produk. Bagi MUI, kepastian kehalalan produk tetap menjadi aspek penting bagi konsumen Muslim meskipun penerapan kewajiban sertifikasi untuk sejumlah kategori produk mengalami penyesuaian. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi dan memperketat standar operasional prosedur (SOP) penyemaian dry ice dalam operasi modifikasi cuaca. Langkah ini dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai material karbon dioksida padat tersebut yang jatuh di kawasan permukiman saat operasi berlangsung.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan penyesuaian teknis dilakukan dengan memasang saringan khusus pada corong penabur serta memperhalus butiran dry ice. Langkah tersebut ditujukan agar material menguap di udara sebelum mencapai permukaan tanah.

“Pengetatan prosedur ini dilakukan agar pelaksanaan operasi modifikasi cuaca menggunakan dry ice tetap berjalan aman,” kata Berton di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Teknologi modifikasi cuaca (OMC) berbasis dry ice atau karbon dioksida padat digunakan BNPB untuk membantu mengurai penumpukan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Material tersebut memiliki suhu sekitar minus 78,5 derajat Celsius.

Berton menjelaskan, operasi udara menggunakan dry ice dilakukan dengan menyemai material pada lapisan inversi atmosfer di ketinggian 5.000–7.000 kaki. Proses tersebut ditujukan untuk memicu pendinginan cepat di atmosfer sehingga asap karhutla yang terperangkap di lapisan bawah dapat terdorong naik dan menyebar.

BNPB menyebut uji coba teknologi tersebut menunjukkan peningkatan jarak pandang di sejumlah lokasi. Salah satunya di sekitar Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan.

Pada 16 Oktober 2026, penyemaian dry ice dengan ukuran butiran sekitar tiga milimeter dilaporkan membantu memperbaiki jarak pandang dibandingkan hari sebelumnya.

Operasi ini dilaksanakan melalui kolaborasi BNPB, TNI, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Sumatera Selatan sejak 16 Oktober 2026. Pelaksanaan awal menggunakan pesawat Casa 212 REG A-2117.

Operasi kemudian diperluas ke Kalimantan Tengah pada 19 Oktober 2026 dengan mengerahkan pesawat Casa 212-200/A-2107.

Penggunaan teknologi dry ice melengkapi pengerahan armada udara untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah. BNPB mencatat total 49 armada udara dikerahkan secara nasional, terdiri atas 32 unit untuk pengeboman air (water bombing) dan 17 unit pesawat patroli serta operasi modifikasi cuaca.

Upaya tersebut didukung lebih dari 60 ribu personel gabungan di darat yang bertugas di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Hingga 19 Oktober 2026, area terbakar yang berhasil dipadamkan dilaporkan mencapai 454,25 hektare dari total target penanganan 1.024,33 hektare di enam provinsi tersebut.

BNPB mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara terdampak asap. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

“Masyarakat diimbau untuk tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta tidak melakukan aktivitas pemicu kebakaran hutan demi menjaga keselamatan bersama,” ujar Berton. (ANT/KN)

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Pusat bersama unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevakuasi enam aktivis Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk di atas Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Seorang aktivis perempuan dilaporkan lemas saat turun dari monumen dan dibawa untuk mendapatkan penanganan medis.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengatakan enam aktivis tersebut terdiri atas dua perempuan dan empat laki-laki. Mereka membentangkan spanduk sekitar pukul 06.05–06.15 WIB.

Menurut Reynold, seluruh aktivis berhasil dievakuasi. Saat proses evakuasi berlangsung, seorang aktivis perempuan terlihat lemas sehingga dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan di klinik Biddokkes Polda Metro Jaya.

“Keenam orang itu dapat kita evakuasi dan tidak satu pun yang tertinggal di atas. Kami harapkan penanganan yang cepat dari Dokkes Polda Metro Jaya dapat memberikan keselamatan yang utama kepada keenam orang tersebut. Kami mengutamakan keselamatan jiwa raga kepada saudara-saudara kita yang sedang mengekspresikan pendapatnya di atas Patung Selamat Datang,” kata Reynold di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Proses evakuasi melibatkan personel kepolisian, Kodim 0501 Jakarta Pusat, serta Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat. Kepolisian juga menyiagakan enam ambulans untuk mendukung penanganan di lokasi.

Reynold mengatakan kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap memperhatikan keselamatan, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap cagar budaya.

Ia menjelaskan Bundaran HI telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 271 Tahun 2024. Perlindungan terhadap cagar budaya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Kami mengimbau kepada saudara-saudara kami yang akan menyampaikan pendapat agar tidak mencederai perjuangan dalam ekspresi ataupun penyampaian pendapat di muka umum,” ujarnya.

Terkait cara para aktivis mencapai bagian atas monumen, Reynold mengatakan polisi akan mendalami kejadian tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memeriksa rekaman kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) untuk mengetahui waktu dan proses mereka naik ke monumen.

Sebelumnya, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia memanjat Monumen Selamat Datang dan membentangkan spanduk berukuran besar berlatar kuning dari bagian atas monumen hingga area kolam.

Spanduk tersebut memuat pesan mengenai dampak bencana, biaya hidup, serta seruan penanganan krisis iklim. (ANT/KNO)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menghormati aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan dua spanduk berukuran besar berisi kritik terhadap penanganan krisis iklim dan kenaikan biaya hidup di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak mengganggu ketertiban umum.

“Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi. Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi. Tetapi yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum,” kata Pramono saat ditemui di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Pramono berharap spanduk yang dibentangkan aktivis Greenpeace tersebut segera diturunkan agar tidak mengganggu ketertiban di Ibu Kota.

“Sekarang ini saya dengar mereka mudah-mudahan untuk segera turunkan (spanduknya). Jangan sampai ketertiban kita terganggu,” ujarnya.

Spanduk tersebut diketahui telah diturunkan petugas kepolisian bersama personel pemadam kebakaran sekitar pukul 08.00 WIB.

Aksi Greenpeace Indonesia berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pesan pada spanduk menyoroti dampak bencana, krisis iklim, dan tekanan biaya hidup masyarakat.

Pada hari yang sama, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil juga dijadwalkan menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Aksi di kawasan Tugu Tani diperkirakan melibatkan sekitar 500 orang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), BEM Seluruh Indonesia, serta kelompok yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat).

Massa dijadwalkan menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait krisis lingkungan, korupsi, kebebasan berpendapat, dan mahalnya biaya layanan publik. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 454,25 hektare lahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berhasil dipadamkan di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan hingga 19 Oktober 2026. Namun, sebanyak 570,08 hektare lainnya masih dalam proses pemadaman dan pendinginan.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan total target penanganan karhutla di enam provinsi tersebut mencapai 1.024,33 hektare.

“BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus mengintensifkan pengerahan personel dan sumber daya guna menuntaskan sisa titik api di wilayah-wilayah tersebut,” kata Berton di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan laporan Direktorat Pengendalian Operasi BNPB, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan luasan lahan yang masih perlu ditangani terbesar. Dari target penanganan 452,49 hektare, baru 63,10 hektare yang berhasil dipadamkan. Sementara itu, 389,39 hektare lainnya masih belum padam.

Di Sumatera Selatan, dari target penanganan 401,67 hektare, sebanyak 293,17 hektare telah padam dan 108,50 hektare masih dalam penanganan.

Sementara itu, di Jambi, dari target 96,50 hektare, sebanyak 32 hektare telah padam dan 64,50 hektare belum padam.

Di Kalimantan Selatan, 50,95 hektare dari target 58,45 hektare telah berhasil dipadamkan. Adapun 7,50 hektare sisanya masih belum padam.

Kalimantan Barat mencatat 11,73 hektare lahan telah padam dari target 11,92 hektare, dengan 0,19 hektare masih dalam penanganan. Sementara itu, di Riau, seluruh lahan seluas 3,30 hektare yang menjadi target penanganan dilaporkan telah berhasil dipadamkan.

Berton memperkirakan beban operasi penanganan karhutla berangsur berkurang seiring masuknya musim hujan. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim hujan diperkirakan berlangsung bertahap di enam provinsi prioritas tersebut.

“Mulai dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Barat, pada Oktober hingga November, hingga Kalimantan Selatan pada November hingga Desember,” ujar Berton.

Meski demikian, BNPB bersama tim gabungan masih mengintensifkan pemadaman dan pendinginan di wilayah yang belum tuntas ditangani. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan penanganan lahan terdampak karhutla di enam provinsi prioritas. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, merespons pernyataan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menduga adanya campur tangan Singapura terkait potensi penurunan status pasar modal Indonesia menjadi Standalone Market.

Friderica, yang akrab disapa Kiki, menegaskan OJK akan tetap berfokus menjalankan tugas sebagai regulator, termasuk melanjutkan reformasi dan memperkuat penegakan hukum di pasar modal.

“Kita kerja aja. Silakan orang lain mengomentari. Silakan orang berpikir sendiri. Tapi kita kerja aja,” ujar Kiki saat ditemui seusai acara Ijtima’ Sanawi di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Ia mengatakan, pembenahan pasar modal dan penegakan ketentuan akan terus dilakukan. Menurutnya, komitmen tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kemarin saya sampaikan juga, setelah kita menyampaikan laporan kepada Bapak Presiden, beliau menyampaikan teruskan reformasi yang sangat baik. Kemudian tegakkan ketentuan dan enforcement terus,” imbuhnya.

Kiki juga menyambut positif penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (20/10/2026). IHSG ditutup naik 5,65 persen ke level 5.278,8, atau menguat 282,27 poin.

“Alhamdulillah sudah rebound. Sudah pada buyback, berarti market kita confident lah,” jelasnya.

Sebelumnya, Muhammad Lutfi menyampaikan dugaan adanya campur tangan Singapura dalam potensi penurunan status pasar modal Indonesia. Ia menyinggung Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC), dua institusi investasi yang menurutnya memiliki pengaruh besar terhadap MSCI.

Lutfi bahkan mengklaim memperoleh informasi bahwa Rachel Goh dari GIC menekan MSCI agar menurunkan status pasar modal Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memicu kepanikan di pasar saham sehingga investor asing dapat kembali membeli saham Indonesia dengan harga lebih rendah.

Pernyataan itu disampaikan Lutfi melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (20/10/2026). Namun, dugaan mengenai tekanan terhadap MSCI tersebut merupakan klaim Lutfi yang belum disertai bukti dalam keterangan yang tersedia.

Lutfi juga mempertanyakan kemungkinan penetapan status Standalone Market bagi Indonesia. Ia berpendapat status tersebut diperuntukkan bagi negara yang menerapkan capital control atau pembatasan arus modal, sementara menurutnya Indonesia tidak menerapkan kebijakan tersebut.

“Apakah Indonesia menerapkan capital control? Sama sekali tidak. Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia?” ujar Lutfi.

Ia kemudian menyebut nama Rachel Goh dan mengklaim bahwa pihak tersebut menekan MSCI agar status pasar modal Indonesia diturunkan.

Hingga berita ini disusun, keterangan dalam naskah sumber belum memuat tanggapan dari Temasek, GIC, Rachel Goh, maupun MSCI atas tuduhan tersebut. (ANT/KN)