JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala lembaga tersebut.

Pengumuman pergantian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

“Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Selain Dadan Hindayana, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Brigjen Pol Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dari jabatannya.

Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN untuk memimpin lembaga tersebut.

Menurut Prasetyo, keputusan pergantian pimpinan diambil setelah Presiden menerima berbagai masukan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait, maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Dadan Hindayana merupakan kepala pertama BGN sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2024. Ia pertama kali dilantik melalui Keputusan Presiden Nomor 94P Tahun 2024 sebelum kembali dipercaya menduduki jabatan yang sama saat pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024.

Sebelum memimpin BGN, Dadan dikenal sebagai akademisi dan pakar entomologi dari IPB University. Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Hama dan Penyakit Tumbuhan di IPB, kemudian melanjutkan studi magister di University of Bonn, Jerman, serta meraih gelar doktor dari Leibniz Universität Hannover.

Dengan pergantian kepemimpinan ini, Nanik S Deyang kini mengemban tugas memimpin Badan Gizi Nasional sekaligus melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim berharap majelis hakim bisa menjatuhkan putusan bebas murni terhadap dirinya dari kasus dugaan korupsi Chromebook.

“Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain,” ujar Nadiem saat memberikan keterangan kepada media di sela sidang pembacaan pleidoi alias nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Dia menilai berbagai fakta dalam persidangan secara serentak telah membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah sehingga secara hukum wajib dibebaskan.

Ia meminta adanya kejujuran dan hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan.
Secara hukum, menurutnya, semua unsur dakwaan sudah dipatahkan.

Dirinya menyebut dalam hukum korupsi, jika satu saja dari empat unsur korupsi tidak terpenuhi, maka terdakwa wajib dibebaskan secara murni.

Nadiem mengungkapkan keempat unsur dimaksud, yakni unsur kerugian negara; unsur perlawanan hukum; unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, maupun korporasi; dan unsur mens rea atau niat jahat.

“Ini empat-empatnya unsur korupsinya patah, tidak terbukti,” katanya.

Nadiem terseret sebagai salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

Sebelumnya, ia dituntut dengan pidana penjara selama 18 tahun, pidana denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara, serta uang pengganti Rp5,67 triliun subsider 9 tahun penjara.

Dalam kasus itu, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.
Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Perbuatan pendiri salah satu perusahaan teknologi itu didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.

Secara rinci, kerugian negara yang disebabkan meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.

Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.
Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, eks Mendikbudristek itu terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengingatkan sejumlah aturan yang wajib diikuti jamaah haji selama masa pemulangan, salah satunya larangan membawa air zamzam di dalam koper bagasi maupun koper kabin.

“Kami menegaskan kembali kepada seluruh jamaah agar tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin,” ujar Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff di Jakarta, Selasa.

Maria menekankan larangan memasukkan air zamzam ke dalam koper tersebut merupakan aturan penerbangan yang wajib dipatuhi jamaah.

“Memasukkan air zamzam ke dalam koper merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara. Petugas bandara bakal membuka paksa koper yang kedapatan menyimpan air zamzam,” katanya.

Jamaah tidak perlu membawa air zamzam secara mandiri dari Arab Saudi. Setiap anggota jamaah haji Indonesia akan menerima air zamzam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air, sesuai mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

“Air zamzam sudah disiapkan melalui mekanisme resmi. Setiap jamaah akan menerima 1 galon berisi 5 liter di debarkasi masing-masing. Jadi, tidak perlu membawa zamzam di koper,” ujarnya.

Pada fase kepulangan, sebanyak 17 kloter jamaah haji Indonesia pulang ke tanah air pada Senin (1/6). Pemulangan dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Kemenhaj mengapresiasi jamaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap arahan petugas selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci.

“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji,” kata dia.

Pemerintah juga mengimbau jamaah yang masuk dalam jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan dengan baik. Jamaah diminta mengikuti jadwal pergerakan yang telah ditetapkan serta mematuhi seluruh arahan petugas, baik di hotel, saat menuju bandara, maupun selama proses penerbangan ke tanah air.

“Pastikan paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, dokumen penting, serta barang-barang yang diperlukan selama perjalanan tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memfasilitasi sebanyak 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan program Magang Nasional atau MagangHub Kemnaker.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026), mengatakan sertifikasi kompetensi berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” kata Menaker Yassierli.

Adapun program Magang Nasional sendiri dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memberikan pengakuan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Yassierli menambahkan, berbagai skema yang disiapkan disusun berdasarkan kebutuhan industri saat ini, mulai dari bidang administrasi perkantoran, teknologi informasi, pelayanan, keuangan, SDM, pengelolaan data, hingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sebanyak 15 skema sertifikasi yang disiapkan, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, dan Supervisor Sumber Daya Manusia.

Lebih lanjut, skema sertifikasi kompetensi lainnya adalah Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.

Melalui berbagai skema tersebut, Menaker mengatakan lulusan Magang Nasional diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, mulai dari pengelolaan administrasi dan pelayanan, penguasaan teknologi digital, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, hingga kemampuan analisis data dan penerapan keselamatan kerja.

Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh BNSP melalui jejaring lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah.

Untuk mendukung program tersebut, Kemnaker telah memetakan kesiapan balai pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan, BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta masing-masing menyelenggarakan 15 skema sertifikasi. BBPVP Bekasi sebanyak 11 skema.

BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing sebanyak 10 skema sertifikasi. BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate masing-masing sebanyak 9 skema, sedangkan BPVP Bantaeng sebanyak 8 skema.

Adapun BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing sebanyak 7 skema sertifikasi. BBPVP Serang sebanyak 6 skema. BPVP Lombok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing sebanyak 4 skema. Sementara BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo masing-masing sebanyak 3 skema sertifikasi.

Secara keseluruhan, hasil pemetaan menunjukkan kapasitas penyelenggaraan mencapai 180 skema sertifikasi kompetensi di seluruh balai pelatihan vokasi Kemnaker. (ANT/KN)