Beranda blog Halaman 23

Lima Desa di Muara Kaman Belum Punya Kopdes, Terkendala Akses dan Kondisi Wilayah

Penulis
redaksi
-
0
Camat Muara Kaman, Nadi Baswan. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), belum menjangkau seluruh desa.

Dari total 20 desa, lima desa masih terkendala akses dan kondisi geografis yang didominasi kawasan rawa serta wilayah tepian sungai.

Camat Muara Kaman, Nadi Baswan, menyebut lima desa tersebut adalah Bukit Jering, Muara Siran, Kupang Baru, Tunjungan, dan Liang Buaya.

Kondisi wilayah yang sulit dijangkau membuat pembangunan gedung koperasi membutuhkan penyesuaian konstruksi. Selain itu, kebutuhan fondasi khusus berpotensi meningkatkan biaya pembangunan.

“Yang lima ini daerah rawa semua Pak, daerah sungai,” kata Nadi Baswan, Selasa (20/10/2026).

Menurut Nadi, pembangunan di kawasan rawa tidak bisa disamakan dengan wilayah yang memiliki kondisi tanah lebih stabil. Pembangunan gedung beton di kawasan tersebut berpotensi membutuhkan konstruksi tambahan agar bangunan dapat berdiri dengan aman.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah penggunaan tiang pancang sebagai fondasi bangunan. Kebutuhan ini dapat menambah biaya, terlebih lokasi sejumlah desa berada jauh di pelosok dan memiliki keterbatasan akses.

Kondisi tersebut membuat pembangunan lima unit KDMP belum dapat dilanjutkan seperti desa lainnya. Pemerintah kecamatan masih menunggu kejelasan mengenai kebijakan dan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

“Karena kemarin kan kalau bangun beton, paling tidak kan menambah biaya,” ujarnya.

Nadi mengaku belum dapat memastikan kapan pembangunan di lima desa tersebut bisa dimulai. Keputusan selanjutnya masih bergantung pada situasi dan kebijakan dari pemerintah pusat, terutama terkait kebutuhan biaya yang diperkirakan lebih besar akibat kondisi geografis.

“Saya belum tahu nih, bagaimana situasi dari pusat itu seperti apa, karena biaya itu mungkin jauh lebihnya,” kata Nadi.

Kehadiran KDMP diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya besar.

Nadi mencontohkan kondisi warga Desa Kupang Baru yang menghadapi tantangan akses ketika hendak berbelanja. Biaya perjalanan menuju lokasi belanja dapat mencapai Rp3 juta, bahkan belum termasuk kebutuhan makan dan minum selama perjalanan.

Besarnya biaya transportasi tersebut membuat masyarakat harus memperhitungkan pengeluaran secara cermat. Belanja dalam jumlah terbatas bisa menjadi tidak sebanding dengan ongkos perjalanan yang dikeluarkan.

Karena itu, keberadaan koperasi di desa diharapkan dapat mendekatkan pasokan sembako kepada masyarakat sekaligus membantu menekan beban biaya untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

“Paling tidak masyarakat kami lebih mudah untuk mendapatkan berupa sembako,” tutup Nadi Baswan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor: Nicha R

Karhutla di Muara Kaman Mulai Terkendali, Tersisa Dua Titik Api

Penulis
redaksi
-
0
Camat Muara Kaman, Nadi Baswan. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), mulai terkendali setelah sempat meluas di kawasan lahan gambut.

Camat Muara Kaman, Nadi Baswan, menyebut saat ini hanya tersisa dua titik api yang berada di Desa Tunjungan dan Desa Sedulang.

Kondisi tersebut tidak lepas dari upaya penanganan yang melibatkan petugas, relawan, pemerintah daerah, serta dukungan sejumlah perusahaan.

Hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir juga membantu proses pengendalian kebakaran.

Meski demikian, karakteristik lahan gambut dan keterbatasan akses masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla di wilayah tersebut.

“Alhamdulillah, lokasi titik api sekarang tinggal dua titik, itu pun sudah tertangani dengan baik, di Desa Tunjungan sama Desa Sedulang,” kata Nadi Baswan, Selasa (20/10/26).

Nadi menjelaskan, kebakaran di Muara Kaman sempat meluas karena sebagian area yang terbakar merupakan lahan gambut.

Kawasan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap luas lahan yang terbakar, tetapi juga menjadi salah satu sumber asap akibat karhutla.

Kondisi gambut yang luas dan kedalaman lahan membuat upaya pemadaman tidak selalu berjalan mudah.

Petugas dapat menjangkau api yang berada di dekat sungai, tetapi kesulitan ketika kebakaran menjalar ke bagian tengah kawasan.

Keterbatasan akses tersebut membuat penanganan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk relawan yang berada di lapangan.

“Kalau untuk karhutla cukup luas, karena yang paling besar ini adalah lahan gambut yang ada di Muara Kaman. Termasuk penyumbang yang paling besar untuk asapnya juga,” ujar Nadi.

Ia menambahkan, jangkauan petugas menjadi persoalan ketika api bergerak menjauh dari akses sungai.

Kondisi ini membatasi upaya pemadaman secara langsung, terutama di kawasan yang sulit ditembus melalui jalur darat.

“Ketika dia di tepi sungai kita bisa tangani, tapi kalau sudah ke tengah kita tidak bisa menjangkaunya sama sekali,” katanya.

Untuk memperkuat penanganan karhutla, pemerintah kecamatan mendapat dukungan dari relawan, Pemerintah Kabupaten Kukar, serta sejumlah pihak perusahaan.

Bantuan helikopter dari dua perusahaan di sekitar kawasan tersebut turut mendukung upaya penanganan kebakaran di wilayah Muara Kaman.

Dukungan lintas pihak diperlukan mengingat kondisi geografis kecamatan tersebut cukup menantang.

Muara Kaman memiliki 20 desa dengan jaringan sungai dan akses jalan darat yang tersebar di wilayah yang luas.

Situasi itu menuntut koordinasi agar penanganan kebakaran dapat menjangkau kawasan terdampak secara lebih efektif.

Selain mengendalikan api, petugas juga harus memperhatikan kawasan konservasi dan hutan lindung yang berpotensi terdampak.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Desa Kupang Baru. Kawasan ini memiliki habitat bekantan yang perlu dilindungi dari dampak kebakaran hutan dan lahan.

Nadi mengatakan, perlindungan habitat satwa menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla di wilayahnya.

“Kita menjaga cagar alam dan juga hutan lindung. Kemarin seperti di Desa Kupang Baru itu kita ditegur, karena di sana ada bekantan yang harus kita jaga,” jelasnya.

Untuk mendukung koordinasi di lapangan, posko relawan dibagi menjadi empat bagian.

Pembagian tersebut dilakukan agar pengawasan dan penanganan dapat menjangkau sejumlah kawasan yang menjadi perhatian.

Wilayah bagian bawah menjadi salah satu fokus, meliputi Desa Bukit Jering, Desa Muara Siran, Desa Kupang Baru, Desa Tunjungan, dan Desa Sedulang.

Keterlibatan relawan dan dukungan berbagai pihak menjadi bagian dari upaya mengendalikan kebakaran yang sempat meluas di kawasan gambut tersebut.

Kini, dengan tersisanya dua titik api yang telah mendapat penanganan serta bantuan hujan dalam beberapa hari terakhir, kondisi karhutla di Muara Kaman berangsur terkendali.

Meski begitu, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan titik api tidak kembali meluas, terutama di kawasan gambut yang sulit dijangkau.

“Alhamdulillah, lokasi titik api sekarang tinggal dua titik, itu pun sudah tertangani dengan baik, di Desa Tunjungan sama Desa Sedulang,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Relawan Karhutla di Muara Kaman Terima Bantuan Oksigen hingga APD dari Karang Taruna Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
Siasana penyaluran bantuan bagi relawan Karhutla di Kecamatan Muara Kaman. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat dukungan tambahan.

Karang Taruna Kaltim menyalurkan bantuan berupa oksigen, sembako, Alat Pelindung Diri (APD), dan vitamin untuk membantu relawan yang bertugas di lapangan.

Camat Muara Kaman, Nadi Baswan, mengatakan bantuan tersebut akan didistribusikan ke sejumlah posko relawan di wilayahnya. Dukungan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla.

“Atas nama Muara Kaman, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dalam penanganan karhutla. Alhamdulillah, dengan kegiatan ini akan kami sampaikan ke beberapa posko yang ada di Kecamatan Muara Kaman,” ucap Nadi Baswan, Selasa (20/10/26).

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) bersama Karang Taruna Kaltim. Bantuan tersebut menyasar relawan yang membutuhkan dukungan logistik dan perlengkapan selama menjalankan tugas di lapangan.

Ketua Karang Taruna Kaltim, Hendra, mengatakan Muara Kaman menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena aktivitas titik api yang cukup menonjol sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam penyaluran bantuan ke posko relawan.

Menurut Hendra, bantuan itu merupakan bagian dari kegiatan berkelanjutan atas arahan Ketua Umum PNKT, G. Budisatrio Djiwandono. Dukungan diberikan untuk membantu relawan menghadapi kebutuhan selama proses penanganan kebakaran.

“Hari ini kita memberikan bantuan ke posko relawan di Muara Kaman, di mana kemaren di sini titik api lumayan, sehingga kita butuh memberikan bantuan ke posko relawan,” kata Hendra.

Bantuan yang disalurkan mencakup sejumlah kebutuhan dasar dan perlengkapan pendukung keselamatan. Oksigen dan vitamin ditujukan untuk menunjang kondisi relawan, sedangkan sembako membantu memenuhi kebutuhan konsumsi selama bertugas.

Dukungan terhadap relawan dinilai penting karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk petugas dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Karang Taruna Kaltim berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban relawan yang menjalankan tugas di lapangan. Penyaluran melalui posko juga diharapkan memudahkan distribusi kebutuhan kepada pihak yang memerlukan.

“Semoga bantuan dari PNKT, bantuan dari Pak Budisatrio selaku Ketua Umum, bisa membantu dan meringankan beban tugas kepada teman-teman relawan,” ujar Hendra.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, Syaiful Muhamadi. Ia menyambut baik kepedulian Karang Taruna Kaltim yang memberikan bantuan kepada relawan di Kecamatan Muara Kaman.

Menurut Syaiful, dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap para relawan yang ikut terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ia berharap kontribusi serupa dapat terus berlanjut untuk memperkuat kegiatan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di daerah.

“Kami dari BPBD mengucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan Karang Taruna Provinsi Kalimantan Timur atas sumbangsih kepada kawan-kawan relawan Kecamatan Muara Kaman. Semoga ke depannya Karang Taruna lebih maju dan lebih berjaya,” tutup Syaiful. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Gamalis: Jangan Tunggu Masalah, Aparatur Kampung Harus Pahami Aturan Hukum

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Bupati Berau, Gamalis saat menghadiri kegiatan Penyuluhan Hukum bertema Jaksa Garda Desa di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Daerah (Setda) Berau, Selasa (20/10/2026).

BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengingatkan aparatur kampung agar lebih cermat dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program pembangunan.

Pemahaman terhadap aturan hukum dinilai menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Gamalis saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum bertema Jaksa Garda Desa di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Daerah (Setda) Berau, Selasa (20/10/2026).

Menurut Gamalis, aparatur kampung memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Karena itu, setiap kebijakan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menegaskan, pengelolaan anggaran tidak cukup hanya berorientasi pada terselesaikannya program atau pembangunan fisik. Lebih dari itu, seluruh proses harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan didukung administrasi yang tertib.

“Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai pelaksanaan program yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan hukum,” tegasnya.

Gamalis menilai, pemahaman hukum yang memadai akan membantu aparatur kampung mengambil keputusan secara tepat, terutama ketika menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dengan memahami aturan sejak awal, potensi kesalahan administrasi maupun kekeliruan dalam penggunaan anggaran diharapkan dapat diminimalkan. Langkah pencegahan tersebut juga penting agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat akibat persoalan hukum yang sebenarnya bisa diantisipasi.

Gamalis menyebutkan, program Jaksa Garda Desa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur kampung. Melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan, pemerintah kampung diharapkan memiliki ruang untuk mempelajari ketentuan yang berlaku sekaligus berkonsultasi mengenai potensi persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia meminta aparatur kampung tidak ragu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pengetahuan, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

“Jangan menunggu masalah muncul baru mencari solusi. Manfaatkan kegiatan ini untuk menggali pemahaman dan berkonsultasi dengan pihak kejaksaan, sehingga setiap program dapat dijalankan dengan lebih baik dan sesuai aturan,” ujarnya.

Menurutnya, upaya pencegahan perlu menjadi perhatian utama. Aparatur kampung harus mampu mengenali risiko sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan agar setiap program berjalan sesuai tujuan dan ketentuan hukum.

Pendampingan hukum juga diharapkan dapat membantu aparatur kampung membedakan langkah administratif yang tepat serta memahami kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Lebih lanjut, Gamalis menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Kejaksaan Negeri Berau dalam membangun tata kelola pemerintahan kampung yang baik.

Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan diperlukan agar aparatur kampung tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Ia berharap kegiatan Penyuluhan Hukum Jaksa Garda Desa dapat meningkatkan profesionalisme aparatur kampung, memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, serta mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Gamalis juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan kampung pada akhirnya harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap anggaran yang dikelola perlu diarahkan pada program yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan warga, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“Kami berharap pemerintah kampung mampu menjalankan pemerintahan secara profesional, meminimalkan risiko hukum, serta mewujudkan pembangunan yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Keluhan hingga Penilaian Layanan RSUD Bontang Kini Bisa Lewat QR Code, Tersedia Empat Kanal

Penulis
redaksi
-
0
Ruang pendaftaran pasien di RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi S)

BONTANG – Pasien dan keluarga kini tak perlu repot datang kembali ke RSUD Taman Husada Bontang hanya untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun penilaian terhadap pelayanan rumah sakit. Melalui empat kanal digital berbasis kode QR atau QR Code, masyarakat dapat memberikan masukan secara lebih mudah tanpa harus mendatangi petugas secara langsung.

Fasilitas tersebut disediakan RSUD Taman Husada Bontang untuk memperluas akses pengaduan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut menilai kualitas pelayanan kesehatan yang mereka terima.

Petugas Informasi dan Pelayanan Publik (PIPP) RSUD Taman Husada Bontang, Renanthera Vidya Dara, mengatakan keempat kanal digital tersebut memiliki fungsi berbeda sesuai kebutuhan pasien maupun keluarga.

Mulai dari menyampaikan keluhan terhadap pelayanan, memberikan kritik dan saran, mengisi survei kepuasan, hingga menyampaikan pengalaman selama menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

“Setidaknya terdapat empat kanal yang dapat digunakan masyarakat. Pertama, Pengaduan Pelanggan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan pelayanan RSUD Taman Husada,” jelasnya, Selasa (20/10/2026).

Menurut Renanthera, kanal Pengaduan Pelanggan disediakan bagi masyarakat yang ingin melaporkan persoalan pelayanan yang dinilai belum sesuai harapan.

Melalui sarana tersebut, pasien maupun keluarga dapat menyampaikan keluhan, kritik, dan saran sebagai bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit.

Selain pengaduan, RSUD Taman Husada juga menyediakan Kuesioner Kepuasan Pelanggan yang dapat digunakan untuk memberikan penilaian setelah menerima pelayanan kesehatan.

Kuesioner ini membantu pihak rumah sakit mengetahui pengalaman pasien selama menjalani proses pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga mendapatkan penanganan medis.

Hasil penilaian masyarakat dapat menjadi salah satu bahan untuk mengetahui aspek pelayanan yang sudah berjalan baik maupun bagian yang masih memerlukan perbaikan.

Kanal ketiga adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Melalui survei tersebut, masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan RSUD Taman Husada.

“Selanjutnya ada Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM. Kanal ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan publik yang diberikan RS,” jelasnya.

SKM merupakan salah satu instrumen evaluasi pelayanan publik yang digunakan instansi penyelenggara layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan survei tersebut mengacu pada pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Melalui penilaian masyarakat, penyelenggara pelayanan publik dapat memperoleh gambaran mengenai kualitas layanan, termasuk prosedur, waktu pelayanan, perilaku petugas, serta sarana dan prasarana.

Sementara itu, kanal keempat yang tersedia adalah KESSAN BPJS Kesehatan. Fasilitas ini diperuntukkan bagi pasien yang ingin menyampaikan kesan dan pesan mengenai pengalaman mereka selama memperoleh pelayanan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keberadaan kanal tersebut memberikan ruang bagi peserta BPJS Kesehatan untuk menyampaikan pengalaman pelayanan sebagai bagian dari umpan balik terhadap fasilitas kesehatan.

Renanthera menegaskan, penyediaan empat kanal digital itu bukan sekadar mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan. Setiap masukan juga menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kebutuhan pasien dan aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu memberikan penilaian secara objektif, baik berupa keluhan terhadap pelayanan yang belum memuaskan maupun apresiasi terhadap petugas yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

“Kritik, saran, maupun apresiasi dari pasien dan keluarga pasien dapat menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kami di RS semakin baik, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Kemudahan penyampaian masukan secara digital juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan pelayanan publik di lingkungan rumah sakit.

Pasien dan keluarga dapat memanfaatkan kanal yang tersedia dengan memindai kode QR menggunakan telepon seluler, kemudian mengakses formulir atau layanan sesuai kebutuhan.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak harus datang kembali ke rumah sakit hanya untuk memberikan penilaian atau menyampaikan masukan yang dapat dilakukan secara daring.

RSUD Taman Husada Bontang berharap penggunaan empat kanal tersebut semakin meningkat sehingga evaluasi pelayanan tidak hanya berasal dari penilaian internal, tetapi juga berdasarkan pengalaman langsung masyarakat.

Renanthera mengajak pasien dan keluarga memanfaatkan fasilitas pengaduan dan survei yang telah disediakan agar berbagai masukan dapat menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Antisipasi Kebakaran, RSUD Bontang Siagakan Dua APAR di Setiap Ruangan

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi alat pemadam api ringan (APAR) yang disediakan di setiap ruangan RSUD Taman Husada Bontang. (Istimewa)

BONTANG – Keselamatan pasien dan tenaga kesehatan menjadi perhatian RSUD Taman Husada Bontang dalam mengantisipasi risiko kebakaran. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut menyiagakan dua alat pemadam api ringan (APAR) di setiap ruangan. Bahkan, setiap alat yang telah digunakan langsung diganti dengan unit cadangan agar kesiapan penanganan darurat tetap terjaga.

Langkah tersebut merupakan bagian dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) rumah sakit, terutama untuk memastikan peralatan pemadam selalu tersedia dan dapat digunakan sewaktu-waktu ketika muncul potensi kebakaran.

Kepala Bagian Humas, Komunikasi dan Kesekretariatan (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka, mengatakan penyediaan APAR dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya api di lingkungan rumah sakit.

“Untuk satu ruangan di RSUD Taman Husada Bontang, terdapat dua APAR yang telah kami sediakan,” katanya, Selasa (20/10/2026).

Menurut Romy, keberadaan alat pemadam menjadi salah satu bagian penting dalam sistem penanganan awal kebakaran. APAR dapat digunakan untuk mengendalikan api pada tahap awal, sepanjang kondisi masih memungkinkan dan penggunaannya dilakukan secara aman.

Ketersediaan peralatan tersebut menjadi semakin penting mengingat aktivitas rumah sakit berlangsung sepanjang hari, dengan keberadaan pasien, tenaga medis, pegawai, serta pengunjung yang silih berganti.

Terlebih, sejumlah pasien yang menjalani perawatan memiliki keterbatasan mobilitas sehingga membutuhkan penanganan dan prosedur keselamatan khusus apabila terjadi keadaan darurat.

Namun, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan alat pemadam. RSUD Taman Husada juga menerapkan mekanisme pelaporan dan penggantian APAR setelah digunakan dalam suatu insiden.

Romy menjelaskan, setiap unit atau ruangan yang menggunakan APAR diwajibkan membuat laporan kejadian melalui sistem CMRS.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) rumah sakit untuk melakukan investigasi terhadap insiden yang terjadi.

“Ketika terjadi insiden kebakaran lalu menggunakan APAR, tiap ruangan akan membuat laporan insiden yang di-upload melalui CMRS. Nanti Tim K3 RS langsung melakukan investigasi,” ujarnya.

Setelah proses pelaporan dan investigasi, APAR yang telah digunakan akan ditarik dari ruangan untuk menjalani pemeriksaan di workshop.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi peralatan, termasuk kebutuhan pengisian ulang bahan pemadam sebelum alat dinyatakan layak digunakan kembali.

Selama proses pemeriksaan dan pengisian ulang berlangsung, ruangan yang bersangkutan tidak dibiarkan tanpa perlengkapan pemadam.

Pihak rumah sakit langsung menyediakan APAR pengganti sehingga ketersediaan peralatan keselamatan tetap terjaga.

“Untuk menjaga ketersediaan alat pemadam, APAR yang telah digunakan akan digantikan dengan unit pengganti,” jelas Romy.

Mekanisme tersebut memungkinkan setiap ruangan tetap memiliki peralatan pemadam meskipun salah satu unit sedang menjalani pemeliharaan.

Dalam penanganan kebakaran, APAR merupakan sarana pengendalian awal yang digunakan untuk menghadapi api berskala kecil sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis kebakaran dan kondisi keselamatan di lokasi. Apabila api sudah membesar atau membahayakan pengguna, tindakan penyelamatan dan evakuasi harus menjadi prioritas.

Di lingkungan rumah sakit, kesiapan peralatan pemadam juga perlu didukung prosedur tanggap darurat, jalur evakuasi, serta koordinasi petugas untuk melindungi pasien yang membutuhkan bantuan khusus.

Melalui sistem pelaporan, investigasi, pemeriksaan, dan penggantian APAR tersebut, RSUD Taman Husada Bontang berupaya memastikan sarana keselamatan kebakaran tetap tersedia di setiap ruangan.

Romy menegaskan, APAR yang telah digunakan tidak langsung dikembalikan ke ruangan sebelum melalui proses pemeriksaan dan pengisian ulang. Selama proses tersebut, unit pengganti disediakan agar kesiapan alat pemadam tetap terjaga. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Deteksi Penyakit hingga Kanker, RSUD Bontang Miliki Laboratorium Patologi Anatomi

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi pemeriksaan sampel jaringan dan sel tubuh di Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Taman Husada Bontang. (Istimewa)

BONTANG – Pemeriksaan jaringan tubuh untuk membantu memastikan diagnosis penyakit, termasuk dugaan kanker, kini dapat dilakukan di RSUD Taman Husada Bontang. Melalui Laboratorium Patologi Anatomi (PA), masyarakat tidak harus selalu pergi ke luar daerah untuk mendapatkan pemeriksaan sel dan jaringan yang dibutuhkan dokter dalam menentukan penanganan medis.

Layanan yang telah beroperasi sejak awal 2023 tersebut menjadi salah satu fasilitas penunjang diagnostik di RSUD Taman Husada. Bahkan, hingga kini laboratorium Patologi Anatomi tersebut disebut masih menjadi satu-satunya fasilitas sejenis di Kota Bontang.

Dokter Spesialis Patologi Anatomi RSUD Taman Husada Bontang, dr. Muhammad Rasyid Ridho, Sp.PA, menjelaskan pemeriksaan patologi anatomi berperan penting dalam mengidentifikasi perubahan atau kelainan pada sel dan jaringan tubuh.

Pemeriksaan tersebut membantu dokter memastikan jenis penyakit berdasarkan karakteristik jaringan yang diperiksa, sehingga penanganan medis dapat ditentukan secara lebih tepat.

“Jadi cara kerja di laboratorium patologi anatomi ini, sebagai memeriksa sel-sel tubuh untuk memastikan diagnosis pemeriksaan,” jelasnya, Selasa (20/10/2026).

Menurut Rasyid, pemeriksaan dilakukan melalui beberapa tahapan. Sampel jaringan atau sel yang diambil dari pasien terlebih dahulu diproses menggunakan prosedur laboratorium sebelum diamati melalui mikroskop.

Dari hasil pengamatan tersebut, dokter spesialis patologi anatomi dapat mengenali perubahan bentuk dan susunan sel maupun jaringan yang berkaitan dengan kondisi penyakit tertentu.

Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada dokter yang menangani pasien sebagai salah satu dasar untuk memastikan diagnosis dan menentukan langkah pengobatan berikutnya.

“Laboratorium PA tujuannya sendiri untuk memastikan penyakit,” katanya.

Pemeriksaan patologi anatomi memiliki peran penting dalam berbagai kasus medis, terutama ketika pemeriksaan klinis maupun pencitraan belum cukup untuk memastikan jenis penyakit yang dialami pasien.

Salah satu penerapannya adalah pemeriksaan jaringan hasil biopsi untuk mengetahui apakah suatu benjolan atau tumor bersifat jinak atau ganas.

Dalam penanganan kanker, pemeriksaan histopatologi juga dapat membantu menentukan jenis dan karakteristik tumor. Namun, kebutuhan pemeriksaan tambahan tetap bergantung pada kondisi pasien dan penilaian dokter.

Pada sejumlah penyakit, pemeriksaan jaringan melalui patologi anatomi bahkan menjadi standar rujukan utama atau gold standard dalam penegakan diagnosis.

Karena itu, keberadaan laboratorium tersebut memberikan dukungan penting bagi pelayanan dokter spesialis di rumah sakit, khususnya dalam menangani kasus yang membutuhkan kepastian diagnosis berdasarkan pemeriksaan jaringan.

Rasyid menjelaskan, tersedianya layanan Laboratorium Patologi Anatomi di RSUD Taman Husada juga memberikan kemudahan bagi masyarakat Bontang dan sekitarnya.

Sebelumnya, kebutuhan pemeriksaan tertentu harus dipenuhi melalui fasilitas kesehatan di luar daerah. Kini, sejumlah pemeriksaan dapat dilakukan langsung di Bontang sesuai kemampuan layanan dan jenis pemeriksaan yang tersedia.

Hal tersebut dapat membantu mengurangi kebutuhan pengiriman sampel maupun rujukan pemeriksaan ke kota lain, meskipun untuk kasus tertentu pemeriksaan lanjutan tetap mungkin diperlukan.

Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Taman Husada mulai beroperasi secara resmi pada awal 2023. Namun, proses persiapan fasilitas dan sumber daya manusia telah dilakukan sejak 2022.

Pengembangan layanan tersebut didukung tenaga dokter spesialis patologi anatomi dan analis laboratorium yang menjalankan proses pemeriksaan sampel.

“Ada dua dokter spesialis patologi anatomi dan satu analis di laboratoriumnya,” ujar Rasyid.

Rasyid sendiri telah mengabdi di RSUD Taman Husada Bontang sejak 2014. Ia kemudian melanjutkan pendidikan spesialis patologi anatomi pada 2022 untuk memperkuat kompetensinya dalam bidang pemeriksaan sel dan jaringan tubuh.

Menurutnya, kehadiran laboratorium tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan diagnostik rumah sakit, terutama untuk membantu dokter mendapatkan hasil pemeriksaan yang diperlukan dalam penanganan pasien.

“Pastinya, layanan di lab ini masih menjadi satu-satunya di Bontang,” ungkapnya.

Keberadaan Laboratorium Patologi Anatomi juga melengkapi pengembangan berbagai layanan spesialis di RSUD Taman Husada Bontang.

Sebelumnya, manajemen rumah sakit menyampaikan bahwa layanan urologi dan endoskopi telah tersedia serta dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan dukungan pemeriksaan patologi anatomi, dokter memiliki fasilitas penunjang untuk membantu memastikan diagnosis penyakit yang membutuhkan analisis sel maupun jaringan tubuh.

Masyarakat yang memerlukan pemeriksaan tersebut dapat memperoleh layanan berdasarkan indikasi dan rujukan dokter yang menangani, dengan jenis pemeriksaan menyesuaikan fasilitas yang tersedia di RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Gedung C RSUD Bontang Segera Masuk Tahap Perencanaan, Anggaran Masih Ditunggu

Penulis
redaksi
-
0
Gedung RSUD Taman Husada Bontang yang berencana menambah fasilitas pelayanan melalui pembangunan Gedung C. (Dwi S)

BONTANG – Rencana pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada Bontang mulai memasuki tahapan lanjutan. Setelah pengurusan Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin) rampung pada 2026, manajemen rumah sakit kini bersiap melanjutkan proses perencanaan. Namun, realisasi pembangunan fisik masih harus menunggu kepastian anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber pendanaan lainnya.

Gedung baru tersebut direncanakan berdiri di area bawah kawasan RSUD Taman Husada, tepatnya di sebelah Gedung Bengkirai. Kawasan rumah sakit yang menjadi lokasi pengembangan memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, mengatakan penyelesaian Amdalalin menjadi salah satu perkembangan penting dalam persiapan pembangunan Gedung C.

Saat ini, pihak rumah sakit melanjutkan tahapan perencanaan sekaligus mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi sebelum proyek dapat memasuki proses pembangunan fisik.

“Untuk Amdalalin sudah semua kami urus di tahun ini, sudah selesai. Sekarang tinggal tahapan selanjutnya, yakni tahapan perencanaan untuk pembangunan Gedung C,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).

Menurut Suhardi, rampungnya Amdalalin belum berarti seluruh persyaratan pembangunan telah terpenuhi. Manajemen rumah sakit masih harus menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sekaligus mematangkan perencanaan proyek.

Amdalalin merupakan kajian untuk mengetahui dan mengantisipasi dampak suatu pembangunan terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya. Kajian ini diperlukan terutama pada fasilitas pelayanan publik yang memiliki aktivitas keluar masuk kendaraan cukup tinggi, seperti rumah sakit.

Selain penyelesaian administrasi, persoalan pendanaan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kapan pembangunan Gedung C dapat dimulai.

Suhardi mengungkapkan, pihaknya masih menunggu kepastian sumber pembiayaan. Anggaran pembangunan berpeluang berasal dari APBD maupun sumber pendanaan lain yang memungkinkan sesuai ketentuan.

“Kedua, terkait anggaran pastinya sangat disiapkan secara matang. Kami masih menunggu terkait permasalahan anggaran, entah dari APBD atau sebagainya. Semoga cepat ada anggarannya,” katanya.

Hingga kini, pihak RSUD belum menyampaikan besaran kebutuhan anggaran pembangunan Gedung C maupun jadwal pasti dimulainya pekerjaan fisik.

Pengembangan fasilitas tersebut menjadi perhatian seiring meningkatnya aktivitas pelayanan kesehatan di RSUD Taman Husada Bontang.

Berdasarkan data yang sebelumnya disampaikan manajemen rumah sakit, jumlah kunjungan sepanjang 2024 tercatat sekitar 414 ribu dan meningkat menjadi sekitar 505 ribu kunjungan pada 2025. Artinya, terdapat kenaikan sekitar 91 ribu kunjungan atau hampir 22 persen dalam setahun.

Sementara itu, jumlah pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan setiap hari mencapai sekitar 400 hingga 500 orang, belum termasuk pasien rawat inap dan keluarga pendamping.

Tingginya aktivitas tersebut turut meningkatkan kebutuhan fasilitas penunjang, mulai dari ruang pelayanan, ruang tunggu, hingga akses kendaraan dan area parkir.

Manajemen RSUD sebelumnya juga mengakui keterbatasan kapasitas parkir menjadi salah satu persoalan yang dihadapi rumah sakit. Pada waktu tertentu, kendaraan pengunjung bahkan terpaksa parkir di luar kawasan karena lahan yang tersedia sudah penuh.

Karena itu, pengembangan fasilitas rumah sakit perlu memperhatikan kebutuhan pelayanan medis sekaligus penataan sarana pendukung agar aktivitas pasien dan pengunjung dapat berlangsung lebih tertib.

Meski lokasi pengembangan Gedung C telah direncanakan di sebelah Gedung Bengkirai, pihak RSUD masih harus menuntaskan tahapan perencanaan dan memastikan ketersediaan anggaran sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.

Suhardi berharap proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga rencana penambahan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Taman Husada Bontang segera terealisasi. (Dwi/Adv)

Editor: Agus S

Polri Kantongi 97 Perusahaan Terkait Karhutla, Dudung Desak Dalang Kebakaran Diungkap

Penulis
redaksi
-
0
JAKARTA — Kepolisian mengidentifikasi 97 perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Temuan tersebut menjadi perhatian serius di tengah meluasnya dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi.

Dudung Abdurachman mendorong aparat penegak hukum mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik kebakaran tersebut. Penelusuran terhadap perusahaan yang teridentifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum serta menentukan pertanggungjawaban pihak terkait.

Koran Nusantara edisi ini juga mengulas kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Castro menilai agenda reformasi telah dikhianati dan ruang kritik semakin dibungkam, menjadi bagian dari sorotan terhadap perjalanan pemerintahan.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com
https://digital.koranusantara.com/kn20okt2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

Monev Pembangunan Desa, Kecamatan Sepaku Tekankan Perencanaan Partisipatif

Penulis
redaksi
-
0
Suasana Monev Pembangunan Desa Kecamatan Sepaku Bersama Bappelitbang dan DPMD PPU. (Ist)

PENAJAM PASER UTARA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat pengawasan pelaksanaan pembangunan desa melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan Sepaku. Kegiatan ini menyasar Desa Bukit Raya dan Desa Tengin Baru untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, penganggaran, serta ketentuan yang berlaku.

Monev tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) PPU bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU serta Kecamatan Sepaku. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan desa, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan peninjauan terhadap program dan kegiatan pembangunan desa, termasuk kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi kegiatan. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Camat Sepaku melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kasi PMDK) Kecamatan Sepaku, Herry Nurdiansyah, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga harus didukung perencanaan yang matang sejak awal.

Menurutnya, perencanaan pembangunan harus disusun secara terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, proses perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu dilaksanakan secara partisipatif.

“Pelaksanaan pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang baik. Melalui Musrenbang dan penyusunan RKP Desa, masyarakat perlu dilibatkan untuk menyampaikan kebutuhan serta menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menetapkan program prioritas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

“Jangan sampai program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, aspirasi warga harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penentuan prioritas pembangunan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurutnya, seluruh tahapan tersebut harus berjalan berkesinambungan agar pembangunan desa dapat terlaksana secara efektif dan memberikan hasil yang optimal.

“Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan harus saling berkaitan. Apa yang sudah direncanakan harus menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain memastikan kesesuaian pelaksanaan program, kegiatan Monev juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pembangunan.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi, memperkuat kualitas perencanaan, serta memastikan penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting agar pengelolaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, pembangunan desa harus berorientasi pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap program yang direncanakan memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan skala prioritas.

“Yang terpenting, pembangunan desa harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap program perlu direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai ketentuan, dan dievaluasi agar hasilnya benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Pewarta : Deddypz

1...222324...1,248Halaman 23 dari 1,248