BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Adrofdita mengatakan salah satu perusahaan terbesar di Kota Bontang, PT Pupuk Kaltim telah melakukan rekruitmen tenaga kerja (naker) penyandang disabilitas di Kota Bontang.

Ia mengungkapkan hal tersebut dalam kegiatan konsultasi publik Peraturan Daerah (Perda) perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Selasa (9/7/2024), di Kantor Sekretariat DPRD.

Ia mempertanyakan apakah hal tersebut dapat dilakukan juga oleh PT Badak NGL sebagai tindak lanjut perusahaan atas Perda yang akan ditetapkan tersebut.

“Kalau Raperda nanti diberlakukan apakah 1 persen dari jumlah karyawan itu dapat dipenuhi, apakah ada keberatan atau mudah saja ?,” tanyanya.

Menganggapi pernyataan itu, Ravito selaku HRD Department PT BADAK NGL mengatakan bahwa pihaknya dipastikan akan mematuhi peraturan yang berlaku di Kota Bontang.

Sehingga apabila nanti ada keputusan dari undang-undang maupun Perda yang sudah menetapkan suatu batasan, maka perusahaan akan berusaha untuk menyanggupi.

“InsyaAllah pihak perusahaan akan mengikuti Perda terbaru, dan akan berusaha untuk melakukan perekrutan itu,” jelasnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Komisi I DPRD Kota Bontang, menghadirkan Tim Raperda konsultasi publik Kota Bontang terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Selasa (9/7/2024).

Anggota Komisi I, Adrofdita mengatakan Raperda ini merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 8 tahun 2016, yang cakupannya cukup luas serta kurang mendetail.

Dijelaskan, tujuan Perda ini adalah penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusi serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Kemudian menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.

Selain itu, perda ini berfungsi sebagai  pelindung penyandang disabilitas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan segala bentuk tindak kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Sehingga ke depannya dapat memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wakil Ketua Komisi I, Tri Ismawati menyebutkan beberapa Penyandang Disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik

Pelindungan dari Bencana, Habilitasi dan Rehabilitasi, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan segala bentuk tindak kekerasan.

Kemudian penyelenggaraan dan fasilitas pendidikan juga ditetapkan, yakni program wajib belajar 12 tahun, fasilitasi mendapatkan ijazah kesetaraan, menyediakan beasiswa untuk disabilitas, fasilitasi pengadaan pelatihan guru pendamping disabilitas disekolah.

Kemudian pendampingan karier untuk disabilitas yakni mengikuti keterampilan pelatihan kerja di lembaga kerja pemerintah daerah atau swasta.

Adapun ditegaskan bahwa pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai yang bekerja,  lalu perusahaan swasta wajib memperkerjakan 1 persen disabilitas dari jumlah pegawai yang bekerja .

“Diharapkan dengan adanya Raperda ini mewujudkan kedudukan dan hak yang sama bagi penyandang disabilitas untuk hidup maju, sejahtera, dan berkembang secara bermartabat dan adil tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat lain,” pungkasnya.  (ADV)

Editor : Nicha R

BONTANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan bahwa berdasarkan UU ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024 untuk segera diangkat menjadi PPPK

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam selaku yang membidangi keuangan akan memproyeksikan terkait dana yang harus dikeluarkan dari pegawai yang dulunya honorer menjadi PPPK.

Mereka harus menghitung jika yang awalnya gaji honorer di kisaran Rp 3,5 juta, saat  menjadi PPPK maka gaji bisa mencapai Rp 9 juta atau lebih. Artinya, sudah ada selisih sekitar Rp 5 juta. Sedangkan saat ini gaji honorer masih berkisar Rp 1,8 juta.

“Kami akan mengkaji apakah mereka sama dengan PPPK yang melalui jalur tes itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu pengangkatan TKD diharapkan tidak dilakukan lagi, karena akan berisiko pembengkakan pada APBD Kota Bontang. (ADV/KN)

Editor : Nicha R