Foto: )j Bupati PPU Makmur Marbun saat penyerahan armada DPKP PPU, Rabu (10/7/2024). (Diskominfo PPU for MKN)
PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memimpin apel pasukan pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). Sekaligus penyerahan 6 unit mobil armada guna meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat, Rabu (10/07/2024).
Kegiatan digelar di Halaman Kantor Bupati PPU. Apel tersebut diikuti oleh seluruh personel DPKP PPU beserta jajaran.
Makmur mengatakan dukungan ini sebagai jawaban atas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Karena ia melihat ada banyak kejadian kebakaran lahan
dan hutan pada saat musim el Nino beberapa bulan lalu.
“Untuk itu, Pemkab PPU menambah enam unit mobil pemadam kebakaran melalui dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu juga melihat luas daerah dan kepadatan penduduk. Dalam perkiraan pihaknya juga akan menambah kembali armada mobil pemadam kebakaran di 2025.
“Itu untuk memudahkan penanggulangan jika ada terjadi kebakaran,” sebut Makmur.
Lebih lanjut, ia menekankan mobil pemadam kebakaran ini diharapkan stan-by 24 jam, bersama dengan orangnya (operator). Selain bertugas memadamkan api, namun juga sigap dalam menanggulangi bencana. Seperti kebanjiran masyarakat dan lainnya.
“Terima kasih kepada teman-teman rekan pemadam kebakaran dan penyelamatan selamat bekerja kalian adalah garda terdepan penyelamatan yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di PPU,” pungkas Makmur. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)
Kegiatan konsultasi publik terkait Raperda disabilitas.
BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Adrofdita, menyoroti perbedaan jumlah bonus yang diberikan kepada atlet disabilitas Kota Bontang dibandingkan dengan jumlah bonus yang diberikan kepada atlet biasa.
Ia menyebutkan bahwa atlet disabilitas juga mengikuti ajang olahraga bergengsi dalam National Paralympic Committee (NPC) yang tingkatannya sama dengan Porprov dan sama-sama membawa nama daerah. Namun, jumlah bonus yang diterima oleh mereka berada di bawah nominal atlet pada umumnya.
“Peraih medali juara satu yang disabilitas bonusnya bisa setengah dari yang biasa. Kenapa tidak sama atau paling tidak mendekati?” terangnya, Selasa (9/7/24).
Adrofdita membahas ini dalam konsultasi publik terkait Raperda Disabilitas. Oleh sebab itu, dengan konsultasi publik ini, diharapkan peran OPD untuk dapat menyetarakan dan memberdayakan para disabilitas.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Olahraga, Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), Andi Parenrengi, mengatakan bahwa pihaknya meminta maaf jika ada diskriminasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa anggaran mereka belum mencukupi.
Namun, ia mengungkapkan bahwa akan ada SK yang mengajukan pengadaan tambahan bonus di APBD perubahan dan itu telah disetujui dengan total anggaran Rp 1,5 miliar.
“Insya Allah di perubahan akan cair, sehingga tidak ada perbedaan di antara para atlet,” jelasnya. (ADV/KN)
BONTANG – Pembahasan terkait pembebasan lahan di Kelurahan Bontang Lestari menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris. Pasalnya, tanah warga Loktunggul, Kelurahan Bontang Lestari, sempat ditawar dengan harga Rp 10.000 per meter oleh perusahaan.
AH, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa penawaran tersebut sangatlah rendah dan merugikan masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh menyetujui hal tersebut.
“Keterlaluan kalau sampai ditawar segitu. Kalau saya pemerintah, saya akan menolak keras, harus!” tegasnya saat diskusi dengan Badan Pertanahan, Dinas Perkim, DPMPTSP, Lurah Bontang Lestari, dan Camat Bontang Selatan.
Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat di sana harus dijunjung tinggi. Pembelian tanah tersebut bukan hanya ganti rugi, tapi harus menjadi hak yang menguntungkan.
Adapun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) wilayah tersebut mencapai Rp 100.000 per meter. Oleh karena itu, ia menegaskan agar pemerintah memperjuangkan harga tersebut. Meskipun wilayah itu sudah ditetapkan sebagai kawasan industri, bukan berarti harga tanah bisa ditawar sejauh itu.
“Ini beli tanah kayak beli kacang saja, masih mahal harga ikan bawis sekilo daripada tanah,” ujarnya.
Pemerintah Kota Bontang diminta untuk lebih peka dalam melindungi hak-hak masyarakat. Jangan sampai banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan sedikitnya kompensasi yang didapatkan.
“Kami minta pemerintah mengkaji ulang, masyarakat harus terlindungi dalam kajian tersebut,” tambahnya. (ADV/KN)
BONTANG – Komisi II DPRD Kota Bontang bersama dengan PT Bontang Migas dan Energi (BME) mengadakan rapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (8/7/2024) di Sekretariat DPRD Bontang.
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, mengatakan bahwa Raperda tentang PT BME tidak merinci beberapa hal penting. Dalam Raperda tersebut tidak dijelaskan dengan rinci siapa pemilik saham dari PT tersebut dan bagaimana pembagiannya. Kejelasan ini sangat penting untuk menghindari masalah jika ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tidak ada dasarnya. Kemudian, jika ingin masuk tentang persentase saham, mereka tidak dijelaskan anggaran dasarnya,” jelasnya.
Raperda yang diajukan juga merupakan perubahan dari Perda tahun 2012 dan 2019, dan pada saat itu PT BME juga tidak melampirkan Raperda. Oleh sebab itu, ia meminta penjelasan apakah itu dokumen lama atau perubahan dari yang sebelumnya.
Ia meminta agar Perda tersebut dapat disempurnakan karena ia ingin Perda tersebut dapat bertahan lama dan tidak terus-menerus melakukan perubahan. Jika perda ini berhasil, maka akan menjadi contoh bagi kota lain.
“Kalau berhasil, kita bisa menjadi contoh sehingga mereka dapat melakukan studi banding,” jelasnya.
Dalam Perda tersebut juga tidak dijelaskan apa tugas dari seorang direksi, bagaimana RUPS, tapi mereka menjelaskan bahwa itu nanti akan dibahas di anggaran dasar yang bersifat statis, berarti tergantung dari penguasa, dan bisa berubah-ubah.
Menanggapi hal tersebut, Supervisor Layanan Umum dan Legal PT BME, Bursan, mengatakan pihaknya akan segera memberikan lampiran baik secara langsung ataupun melalui soft copy kepada Komisi II.
“Nanti pembahasan selanjutnya kami akan lampirkan dengan detail sebagai perbaikan,” tambahnya. (ADV/KN)
Foto : Sekkab PPU Tohar saat Monitoring Terpadu Kebijakan KLA, Selasa (9/7/2024). (Diskominfo PPU for MKN)
PPU – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar memaparkan terkait capaian hasil kinerja dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pemaparan ini disampaikan dalam kegiatan monitoring terpadu kebijakan KLA di Kaltim.
Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia. Dipimpin oleh Deputi bidang Pemenuhan Hak Anak yang berlangsung di ruang rapat lantai III Pemkab PPU, Selasa (9/7/2024).
Dalam pemaparannya, Tohar menyampaikan berbagai program dan indikator yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten PPU dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Beberapa capain utama yang dipresentasikan meliputi; kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan kluster pelindungan khusus anak.
“Tentunya program dan indikator yang sudah kami implementasikan ini tidak semuanya bisa tercapai, masih ada kekurangan dan permasalahannya,” ungkapnya.
Ada beberapa hal yang mesti ditekankan dan sekaligus mengingatkan, pada saat bicara Kabupaten Layak Anak tidak hanya sekedar bicara pencapain indikator-indikator saja. Serta tidak hanya menunjukkan kluster yang sudah dilaksanakan, tetapi bagaimana sistem itu bisa dibangun untuk memastikan perlindungan anak itu bisa berjalan dengan baik.
“Jadi misalnya terjadi anak stunting, sistemnya bergerak atau tidak dalam identifikasi, kemudian bagaimana penangananya dan siapa pihak yang harus dilibatkan, ini sistemnya harus bergerak dan jelas,” tegas Tohar.
Tampak hadir dalam kegiatan ini Deputi PMK Sekretariat kabinet, Kasubdit pada Dirjen Bina Kementerian Dalam Negeri, Tenaga Ahli Utama KSP dari kantor staf kepresidenan, dan unsur organisasi pimpinan daerah Kab. PPU beserta staf dan pemangku kepentingan lainnya, yang ikut bersama-sama berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan KLA serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Sementara Deputi bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring tersebut dilakukan di berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan implementasi kebijakan KLA berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta sejauh mana program-program KLA dijalankan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak di daerah tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan KLA benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak di daerah ini. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan aman,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menhadiri Peluncuran Nasional Program USAID SELARAS ini di Jakarta. (Prokopim PPU for MKN)
PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama 18 kabupaten/kota se-Indonesia ditetapkan sebagai lokasi dampingan program USAID SELARAS. Menjadi satu-satunya wilayah di Kalimantan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia.
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun ditemui usai menghadiri Peluncuran Nasional Program USAID SELARAS ini di Jakarta mengatakan bahwa dirinya bersyukur. Menjadi daerah yang dinilai telah siap menjalankan inovasi ini.
“Ya, pertama memang pertimbangannya PPU saat ini sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN). Kemudian karena saya orang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jadi memang saya minta PPU agar diprioritaskan karena menyongsong hadirnya IKN, dan PPU sebagai penyangga IKN,” kata Makmur Marbun, Selasa, (9/7/2024).
Diakui, sebelumnya PPU dianggap belum siap. Namun, karena kehadiran jumlah penduduk di IKN dapat dipastikan volume sampah yang ada di daerah bakal meningkat drastis.
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Buluminung saat ini, sambungnya, hanya dikelola untuk wilayah PPU. Belum lagi sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa bangunan pengerjaan IKN. Sehingga pengelolaan sampah di PPU ini memang harus diprioritaskan.
“Kita bersyukur Bappenas setuju itu. Sehingga kedepan pengelolaannya tidak lagi manual dan saya minta pendanaan itu harus dibantu. Kita tidak mungkin sanggup karena PPU penyangga IKN, sementara kita juga tidak boleh menolak sampah yang berasal dari IKN,” jelas Makmur.
Seperti diketahui, USAID SELARAS merupakan program yang digagas Kementerian Bappenas untuk memajukan tujuan pembangunan Indonesia dengan mengurangi sumber polusi plastik laut dan emisi gas metana di daratan dengan mendorong sistem pengelolaan sampah dan daur ulang yang berkelanjutan serta terintegrasi di perkotaan.
Program ini digagas sekaligus mewujudkan komitmen kabupaten/kota terhadap aksi menuju reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia.
Kegiatan ini mencakup tata kelola, pembiayaan, perluasan layanan, dan perubahan perilaku sosial di sektor persampahan melalui kemitraan dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah kota. USAID SELARAS ini juga akan bekerja di 18 kabupaten/kota salah satunya adalah di kabupaten PPU, Kalimantan Timur (Kaltim).
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan Deklarasi dukungan pemerintah daerah untuk percepatan pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan sebagai komitmen kepala daerah dari 18 Kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya tampak Pj Bupati PPU, Makmur Marbun.
Sementara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ervan Maksum saat peluncuran program ini mengatakan bahwa sampah saat ini tidak hanya menjadi masalah di kota-kota besar di Indonesia. Tetapi juga menjadi masalah global. Baik terkait dengan tata kelola maupun dampak yang ditimbulkan.
“Persoalan sampah di Indonesia ini memang merupakan isu global tetapi penanganannya harus dengan pendekatan lokal yang Intens dari hulu ke hilir,” tutup Ervan Maksum. (ADV/ProkopimPPU/SBK)
SIVITAS AKADEMIKA Universitas Mulawarman (Unmul) lagi berduka. Salah seorang guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) meninggal dunia. Dia adalah Prof Dr H Zamruddin Hasid, SE, SU bin H Muhammad Karim. Pernah mengemban jabatan rektor Unmul masa bakti 2010-2014.
Zamruddin meninggal dunia, Senin (8/7) pukul 20.00 Wita, ba’da Isya ketika menjalani perawatan di ruang Sakura RS A Wahab Sjahranie Samarinda. “Telah berpulang ayahanda kami Prof Zamruddin Hasid. Mohon maaf jika ada salah dari beliau,” kata pesan singkat dari anak-anaknya.
Rektor Unmul sekarang Prof Abdunnur juga merilis kabar duka yang sama. “Innalillahiwaina’ilaihirojiun. Rektor dan civitas akademika Universitas Mulawarman menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya ayahda Prof Dr H Zamruddin Hasid (Rektor Unmul periode 2010-2014). Insyaallah almarhum husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan keikhlasan. Aamiin YRA,” begitu yang disampaikan Rektor.
Abdunnur juga menyebut Almarhum semasa hidupnya sebagai pribadi yang layak diteladani. Penampilannya tenang dan ramah. Ketika menjadi rektor, dia menerapkan kepemimpinan yang sejuk dan teduh, jarang menampilkan kemarahan. Sosoknya khas, selalu tampil berkopiah.
Penampilan Prof Zamruddin yang selalu berkopiah. Prof Zamruddin memberi penghargaan kepada mahasiswa berprestasi.
Berkat motivasi dan dorongan Prof Zamruddin, Abdunnur berhasil memperoleh kenaikan pangkat fungsional dosen ke lektor kepala. Dengan status itu, dia memenuhi syarat dan terpilih menjadi dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) periode 2012-2016.
Prof Zamruddin kakak kelas saya. Dia memang sangat bersahaja, tekun dan pejuang kehidupan. Saya masih ingat pada tahun 80-an lalu. Sambil kuliah beliau membuka usaha jahitan di samping ruang senat mahasiswa Fakultas Ekonomi, ketika kampus pusatnya masih di Jl Flores.
Program S1 ditempuh Zamruddin di Fakultas Ekonomi Unmul tahun 1981. Lalu lanjut menyelesaikan program S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sedang program S3 dia tempuh kembali di Unmul. Dan gelar doktornya dia raih pada tahun 2011, sebelum dikukuhkan sebagai guru besar.
Pertemuan terakhir saya ketika berlangsung acara halalbihalal Idulfitri yang dilaksanakan Unmul, 16 April lalu. Saya menyapa Prof Zamruddin. Dia kaget melihat saya. “Eh, Pak Rizal jauh-jauh datang dari Balikpapan. Apa kabar? Semoga baik-baik saja,” katanya dengan tersenyum.
Saya tidak bisa datang melayat dan mengantar jenazahnya ke pemakaman. Kebetulan di Balikpapan saya juga melayat tokoh tenis wanita, Ibu Any Joko yang meninggal dunia ketika bermain tenis di Stadium Tennis Indoor.
Ketua Harian IKA FEB Unmul Apri Gunawan dan teman-teman yang datang ke rumah duka. “Kami dari Ikatan Alumni (IKA) FEB Unmul menyatakan duka cita yang mendalam, semoga Almarhum husnul khotimah,” kata Apri.
Mantan gubernur Kaltim, Dr Isran Noor, yang juga ketua umum IKA Unmul selain mengirim karangan bunga juga menyampaikan pesan duka cita. Dia lagi berada di Jakarta. “Kita kehilangan seorang profesor yang baik. Karena itu, keluarga besar IKA Unmul mendoakan beliau mendapat tempat sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan,” kata Isran.
Pemakaman jenazah almarhum Prof Zamruddin Hasid dilakukan di pekuburan muslim, Jl A Wahab Sjahranie Samarinda, Selasa kemarin. Para pentakziah ramai berdatangan ke rumah duka, di kompleks P&K, Jl Pramuka, Gang Gemini No 118.
Meski berdarah Bugis, Prof Zamruddin dilahirkan di Kendari, Sulawesi Tenggara, 10 April 1955. Akhir usianya 69 tahun. Dia meninggalkan seorang istri, Hj Siti Umi Hanik dengan 4 anak dan 10 cucu. Keempat anaknya bernama Mardliya Pratiwi Zamruddin, Sabda Arief Zamruddin, Nur Masyitah Zamruddin dan Nur Hikmah Zamruddin.
Andi Burhanuddin, teman seangkatan saya kirim ucapan duka cita dari Makasaar. Dia juga sahabat Almarhum. “Selamat jalan sahabatku. Semoga lapang jalan menemui penciptamu. Sedih sekali, sahabat karibku mendahului. Semoga diampuni dosa dan khilaf dan diterima semua amalannya,” kata Andi, yang juga dikenal sebagai penulis sastra dan pensiunan staf Bank Indonesia.
TRANSFORMASI EKONOMI
Prof Zamruddin memiliki jam terbang sangat tinggi sebagai pengajar. Dia juga banyak membuat tulisan ilmiah dan menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan di daerah dan nasional berkaitan masalah ekonomi.
Dia juga sering menjadi promotor bagi mahasiswa S3. Di antaranya ketika Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh mengikuti ujian terbuka promosi doktor Ilmu Ekonomi FEB Unmul, 1 Juli 2024 lalu. Belawan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude.
Ketika Prof Zamruddin Hasid menjadi rektor Unmul, saya masih memangku jabatan wakil wali Kota Balikpapan. Wali kotanya adalah Pak Imdaad Hamid, juga alumnus FEB Unmul. Baru tahun 2011 saya menjadi wali kota periode pertama.
Karangan bunga dukacita dari IKA FEB Unmul.
Salah satu pandangan yang menarik dari Prof Zamruddin adalah soal struktur ekonomi Kaltim yang perlu dilakukan perubahan. Menurut dia, sudah saatnya melakukan transformasi menuju ekonomi pascamigas dan batu bara ke sektor lain di antaranya pariwisata guna meraih struktur ekonomi yang berkelanjutan.
Itu dikemukakannya lebih 11 tahun silam ketika dia menjadi pembicara pada Seminar Nasional dan Kuliah Umum bertemakan “Tranformasi Ekonomi Melalui Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kalimantan Timur.”
Menurut Prof Zamruddin, peran sektor pariwisata juga bisa menggantikan eksploitasi yang berlebihan pada sumber daya alam (SDA), yang sampai sekarang masih terus diambil. “Pemikiran akademisi meminta Kaltim tidak hanya mengandalkan sektor migas dan tambang saja,” ucapnya waktu itu.
Pada masa Prof Masjaya sebagai rektor Unmul, ada tujuh gedung di lingkungan Unmul diberi nama menggunakan nama-nama rektor. Di antaranya gedung Business Center FEB, yang diberi nama Gedung Prof Dr H Zamruddin Hasid, SE, SU. Dari sini kita selalu mengenang dia. Orang yang berilmu dan sangat agamis. Selamat jalan, Prof. Kita semua yakin Allah Swt pasti membukakan pintu surga bagi hamba-Nya yang berpulang dengan husnul khotimah. Aamiin. (*)
Foto : Kebakaran Jalan Cipto Mangunkusumo Loa Janan Ilir.(its)
SAMARINDA – Kebakaran yang terjadi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang Harapan, RT 20, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, pada Rabu(10/8/2024) pagi, telah menimbulkan kerugian besar bagi warga setempat.
Kebakaran yang berlangsung dari pukul 04.50 hingga 06.20 WITA tersebut menghanguskan dua bangsal dengan 83 pintu, memengaruhi 81 kepala keluarga yang terdiri dari 324 jiwa, serta menyebabkan luka pada seorang warga.
Dari data yang di sampaikan Ketua Info Taruna Samarinda (ITS) Joko Iswanto mengatakan penyebab awal kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik.
Namun, penyelidikan lebih lanjut oleh Polsekta Samarinda Seberang diperlukan untuk memastikan penyebab pastinya.
Insiden ini kembali menyoroti pentingnya pemeliharaan instalasi listrik yang memadai di kawasan padat penduduk.
Salah satu kendala utama yang dihadapi tim pemadam kebakaran adalah keterbatasan sumber air.
Kondisi ini memperburuk situasi dan memperlambat proses pemadaman.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah yang cukup untuk memastikan ketersediaan sumber air yang memadai di daerah rawan kebakaran seperti ini.
Dalam upaya pemadaman diturunkan berbagai unsur terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk Relawan Kota Samarinda, Relawan Loa Janan, Disdamkar Kota Samarinda, Disdamkar Kukar, BPBD Samarinda, BPBD Provinsi, Tim Medis Emergency Medical Team-ITS, Brimob Polda Kaltim, Babinsa. Bhabinkamtibmas, Polsekta Samarinda Seberang. NPD 112, PMI, dan Patroli Beat 110.
Sebanyak 9 unit tangki fire truck dari Disdamkar dan PMK swasta serta 21 mesin portable relawan dikerahkan untuk memadamkan api. Kerjasama ini menunjukkan respon cepat dari berbagai pihak.
Selain kerugian material, kebakaran ini juga menyebabkan luka pada seorang warga yang terkena seng.
Beruntung, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun, dengan 324 jiwa terdampak, kebutuhan akan tempat tinggal sementara dan bantuan logistik menjadi sangat mendesak.
“Diinformasikan untuk warga Samarinda perlu meningkatkan upaya untuk mencegah insiden serupa terjadi agar memperhatikan kondisi kabel dan kompor dirumah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar pria yang disapa Jokis ini.
Laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari Disdamkar Kota Samarinda, Satuan ITS-TRC, dan warga setempat. (*)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat ditemui, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024). ANTARA/Aria Cindyara
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai cuti melahirkan hingga maksimal enam bulan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) membutuhkan kesediaan semua pihak, terutama dunia usaha.
“Jadi, (hak cuti melahirkan) ini memang butuh kesediaan semua pihak, terutama pelaku dunia usaha untuk menerima dengan lapang dada,” kata Muhadjir saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Pernyataan Muhadjir tersebut menanggapi dunia usaha yang mempertimbangkan untuk mengurangi pegawai perempuan dalam proses rekrutmen perusahaan.
Wacana tersebut muncul, karena UU KIA dalam salah satu pasalnya memberikan fasilitas hak cuti melahirkan untuk ibu berstatus pekerja selama maksimal enam bulan, sehingga dapat mengurangi produktivitas kerja.
Menurut Muhadjir, kebijakan tersebut tentu tidak berpihak pada dunia usaha, namun pemerintah menilai hak cuti melahirkan untuk ibu pekerja bertujuan mempersiapkan generasi emas Indonesia.
Pada sisi lain, Muhadjir juga mengakui kebijakan tersebut tentu mengurangi produktivitas ibu pekerja di tempat perusahaannya bernaung.
“Ini kan ada tujuan lebih ‘urgent’ gitu ya daripada kepentingan jangka pendek. Saya tahu itu akan mengurangi produktivitas. Tapi kan produktivitas itu tidak hanya bisa diukur dari jam kerja kan, tapi juga tingkat intensitas dan kualitas ketika dia bekerja itu,” kata Muhadjir.
Muhadjir menambahkan cuti melahirkan untuk ibu menyusui juga akan membuat sang ibu bekerja lebih maksimal, karena anak tumbuh dalam pengasuhan orangtua langsung.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada 2 Juli 2024.
UU tersebut memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja, salah satunya berkaitan dengan hak cuti pascamelahirkan maksimal selama enam bulan.
Pasal 4 ayat 3 memuat hak cuti paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya jika sang ibu terdapat kondisi khusus, seperti mengalami masalah kesehatan, komplikasi pascapersalinan, atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan. (ANT/KN)
Ilustrasi ASN saat apel di halaman Kantor Gubernur Kaltim. ANTARA/Ahmad Rifandi
SAMARINDA – Kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipetakan seiring dengan perkembangan pembangunannya, mengingat Kalimantan Timur juga diberi kuota khusus sebesar 5 persen, kata Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.
Aba Subagja di Samarinda, Selasa (9/7/2024) mengatakan bahwa putra/putri Kaltim punya slot ASN untuk IKN sekitar 2.000 dari total 40.021 formasi yang disediakan pada tahun 2024.
“Ini jumlahnya cukup besar,” ujarnya.
Formasi ASN tersebut, kata dia, akan tersedia di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan pusat di IKN. Putra/putri Kaltim akan bersaing dengan pelamar lain dari seluruh Indonesia.
Pembukaan formasi ASN di IKN merupakan tahap awal dari rencana pemindahan sekitar 2.000.000 ASN.
“Fokus kami pada tahun 2024 ini dahulu karena perpindahannya secara bertahap,” ungkap Aba.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan kemampuan negara dalam menyiapkan hunian bagi ASN yang pindah ke IKN, baik ASN dari kementerian/lembaga negara maupun ASN baru.
Ia mengatakan bahwa pendaftaran untuk menjadi ASN di IKN akan mengikuti mekanisme yang sama dengan pendaftaran CPNS dan PPPK pada umumnya.
Informasi terkait dengan persyaratan dan mekanisme pendaftaran, kata Aba, akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Menjadi bagian dari sejarah awal IKN dan membangun karier di lingkungan pemerintahan modern merupakan kesempatan yang tak boleh dilewatkan,” ucap Aba.
Aba mengutarakan bahwa persaingan dengan pelamar lain dari seluruh Indonesia akan menjadi hal yang tak mudah. Selain itu, beradaptasi dengan lingkungan dan budaya kerja di IKN juga menjadi tantangan tersendiri.
“Ini adalah kesempatan bagi putra/putri Kaltim untuk menunjukkan kemampuan dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persiapkan diri dengan baik dan rebutlah peluang emas ini,” pesan Aba.
Anggota DPRD Kaltim Rusman Ya’qub angkat bicara terkait dengan kuota khusus CPNS dan PPPK untuk putra/putri Kaltim di IKN.
Rusman menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi agar terhindar dari kecurigaan dan kekecewaan.
“Kita harus bersyukur Kaltim diberi kuota khusus, tetapi harus terbuka dan transparan. Kuota ini bukan berarti kelulusan otomatis bagi pendaftar asal Kaltim. Tetap ada seleksi ketat berdasarkan poin penilaian dan standar kompetensi,” katanya.
Ia memandang perlu publikasi detail formasi, klasifikasi, dan persyaratan secara jelas.
“Kita harus hormati dan hargai upaya pemerintah pusat, tetapi substansi dan transparansi harus diutamakan,” tegasnya.
Kaltim dengan segala dedikasi dan kontribusi untuk negara, menurut Rusman, layak mendapatkan porsi khusus dalam rekrutmen ASN. Namun, dia mengingatkan kembali agar prosesnya dijalankan secara adil dan akuntabel.
“Kita jaga semangat persatuan dan kesatuan. Kuota ini peluang besar bagi putra/putri Kaltim,” demikian Rusman. (ANT/KN)
