JAKARTA – TNI Angkatan Udara berencana menempatkan radar-radar baru buatan Thales dan Retia di beberapa lokasi di Indonesia, diantaranya di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) dan di wilayah Papua seperti di Sorong dan Jayapura.

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra saat ditemui di kompleks Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (10/7/2024), menjelaskan radar-radar buatan Thales, Perancis, nantinya ditempatkan di kawasan yang berbeda dengan radar-radar buatan Retia, Ceko.

“Kami ada dua (pengadaan, red.), ada pengadaan dari Thales, satu lagi dari Eropa Timur sehingga nanti kita bagi yang di Eropa Timur di mana dan sebagian dari Eropa (Barat, red.) sehingga nanti semua terkelompok,” kata Andyawan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara Kasau Awards 2024.

Dia menyebutkan beberapa tempat yang direncanakan menjadi lokasi radar, diantaranya di Sorong, Papua Barat Daya; Jayapura, Papua; dan Tambolaka, Nusa Tenggara Timur.

“Ada daerah Sumatera, ada lengkap semuanya,“ kata Wakil KSAU.

Dia menambahkan beberapa radar baru yang dibeli Indonesia dari Perancis dan Ceko juga akan menggantikan radar-radar lama yang saat ini memperkuat pertahanan udara Indonesia.

“Ada beberapa yang nanti mengganti radar-radar kita yang lama. Radar kita yang lama teknologinya dari 1970-an, 1980-an, kita ganti,” kata Andyawan.

Sementara itu, terkait penempatan radar untuk pertahanan udara di IKN, Wakil KSAU menyatakan radar untuk IKN tidak ditempatkan di Ibu Kota Nusantara, melainkan di sekitar IKN.

“Penempatannya, sudah kami rapatkan, tentunya tidak di IKN, tetapi sekitar IKN sehingga nanti bisa mem-back up wilayah udara sekitar IKN. Kami juga sudah punya perspektif pertahanan udara di sekitar IKN. Tidak hanya radar, tetapi ada penugasan pesawat di sana, air defense weapon ada di sana,” kata Wakil KSAU.

Kementerian Pertahanan RI membeli 13 radar GCI dari Thales dan 12 radar dari Retia Ceko untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Dalam pengadaan radar GCI, Thales bekerja sama dengan PT Len Industri untuk memproduksi 13 radar tersebut.

Direktur Utama PT Len Industri Bobby Rasyidin dalam sesi jumpa pers bersama jajaran direksi Defend ID di Jakarta, awal Juli 2024, menjelaskan pengadaan radar GCI pesanan Indonesia saat ini masuk tahap produksi. “Progress-nya bisa dibilang 70–80 persen,” kata Bobby.

Dia melanjutkan dalam kerja sama produksi radar GCI, PT Len juga memproduksi komponen utama radar yang disebut octopath.

“Octopath itu kita produksi sendiri. Jadi, komponen utamanya radar itu produksi dalam negeri,” kata dia.

Tidak hanya itu, perakitan akhir (final assembly) dari 13 radar Ground Control Interception (GCI) GM-403 pesanan Indonesia dari Thales juga berlangsung di fasilitas milik PT Len Industri di Len Technopark, Subang, Jawa Barat. (ANT/KN)

JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI Eko Margiyono mengatakan pihaknya tengah memetakan daerah-daerah yang rawan konflik atau gangguan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

“Terkait pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bulan November nanti kami sudah memotret mana daerah-daerah yang rawan. Kami petakan,” kata Eko usai menghadiri acara Kuliah Umum Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI dan LXVII 2024, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Eko, Lemhannas memiliki laboratorium pengukuran ketahanan nasional, untuk mengukur ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan.

Dia menyampaikan hasil pemetaan Lemhannas terkait daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan pilkada, tidak untuk konsumsi atau dipublikasi ke publik, melainkan hanya disampaikan langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.

“Sekarang kita belum (serahkan ke Presiden dan Wakil Presiden). Karena ini kan kita masih belum selesai melakukan kajian-kajiannya dan pengukuran-nya, karena itu kan harus up to date, karena sebagai contoh nanti kita akan coba melihat timing yang pas kapan kita bisa ukur secara pasti,” jelas dia.

Dia juga menekankan bahwa dinamika di masing-masing daerah sangat dinamis. Tingkat kerawanan yang terjadi di suatu daerah hari ini, belum tentu sama pada keesokan hari.

Selain itu, pasangan calon yang berkompetisi hingga terpilih di masing-masing daerah juga akan mempengaruhi tingkat kerawanan.

“Oleh karena itu kita juga memotretnya harus secara komprehensif,” ucapnya.

Lebih jauh Eko menyampaikan pihaknya juga telah bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan melaksanakan MoU. Menurutnya, terkait pemilu legislatif Lemhannas mendapatkan tugas untuk memberikan pembekalan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI dan DPD RI terpilih.

“Lima tahun yang lalu kami hanya memberikan kepada anggota DPR RI yang terpilih. Namun, di tahun ini DPD RI juga ikut diprogramkan meskipun kegiatannya terpisah,” ujarnya.

Pembekalan untuk anggota DPR RI terpilih akan dilaksanakan September 2024, sementara bagi anggota DPD RI terpilih pada Oktober 2024 usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengawasan untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada taksi online.

“Kemarin kalau nggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM subsidi), tapi pengawasannya itu,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai proses revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Meskipun pemerintah mengelompokkan kendaraan yang berhak mendapat BBM subsidi berdasarkan ukuran volume silinder mesin (CC) dan jenisnya, ia tidak ingin penyaluran BBM bersubsidi berjalan tanpa pengawasan.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang menggodok mekanisme untuk pengawasan. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah BPH Migas.

Agus menambahkan, taksi online dengan kelas luxury atau mewah tidak berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi.

“Siapa sih pengguna yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan untuk yang kendaraan masyarakat menengah,” kata Agus.

Agus mengatakan bahwa hingga saat ini, revisi dari Perpres 191 Tahun 2014 belum terbit, meskipun pemerintah memiliki rencana untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran mulai 17 Agustus 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap, aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

“Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah zona integritas. Parekraf ini bisa maju kalau ada kepercayaan kepada para pelakunya oleh para wisatawan,” ujar Sandiaga saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dengan reputasi sebuah destinasi wisata yang dijaga dengan baik, ia meyakini pariwisata Indonesia akan senantiasa menarik minat dan kunjungan wisata. Sehingga pada ujungnya masyarakat sekitar destinasi yang akan turut merasakan dampak positif yang dihasilkan.

Sandiaga pun mencontohkan Bali sebagai destinasi yang telah menjadi pilihan utama (top of mind) karena masyarakatnya mampu menghadirkan dan menjaga pariwisata dengan narasi positif.

“Sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal yang menjadi destinasi unggulan,” ujarnya pula.

Namun demikian, soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengendus adanya pungli di Kabupaten Raja Ampat, Sandiaga meyakini hal itu hanya dilakukan oleh segelintir oknum nakal. Ia meyakini pungli bukanlah budaya masyarakat setempat.

“Jadi teman-teman di Raja Ampat, saya yakin ini cuma satu atau dua oknum, bukan budaya masyarakat di Raja Ampat yang saya kenal. Saya cukup rutin ke Raja Ampat, saya berharap ini segera secara tegas ditindaklanjuti,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menjelaskan KPK telah menerima laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan, meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.

“Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, oknum masyarakat meminta Rp100 ribu hingga Rp1 juta per kapal. Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal yang datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun,” kata Dian.

Dia menilai, pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel. (ANT/KN)