Beranda blog Halaman 883

Tenis Terakhir Bu Any Joko

Penulis
redaksi2
-
0
Ibu Any Joko (ketiga dari kanan) bersama grup tenis Mandala Balikpapan.

Catatan Rizal Effendi

SAYA mendapat kabar duka dari Pak Rachmadi, Senin (8/7) petang. Dia pensiunan pegawai PLN. Sahabat saya bermain tenis. Pesan singkat yang dikirimkan ke saya berbunyi: “Telah meninggal dunia Bu Any Joko tadi sore, jatuh ketika bermain tenis di Stadion Tenis BJBJ. Ketika dilarikan ke RSUD Kanujoso nyawanya tidak bisa tertolong.”

Saya sangat sedih kehilangan wanita yang satu ini. Hidupnya dibaktikan benar-benar ke cabang tenis. Mulai jadi pemain sampai jadi pelatih. Mulai saya wartawan, ketika saya jadi wali kota sampai saat purnatugas sekarang ini, dia tetap di lapangan tenis tiap hari. Itu berarti pengabdiannya di cabor ini lebih dari 25 tahun.

Beberapa hari lalu Bu Any sempat WA saya. Ada dua hal yang dia sampaikan. Pertama urusan lapangan tenis di Gunung Pasir dan sewa pemakaian Tennis Stadium Indoor di Jl H Asnawi Arbain (BJBJ), Gunung Bahagia.

“Mat pagi, Pak, saya sedih lapangan tenis Manuntung, Gunung Pasir, yang banyak menyimpan kenangan kita bermain dan melatih tenis tidak bisa kita pertahankan. Mau demo tapi Pelti ngga ada respon,” kata Bu Any seraya mengirimi saya 3 foto.

Foto yang dia kirim adalah foto papan pengumuman larangan melakukan aktivitas apa pun di area lapangan dan foto lapangan yang dicantumkan tulisan “SMP di Balikpapan Tengah akan dibangun mulai bulan depan. Anggaran mencapai Rp28 M.” Satu lagi foto lapangan tenis indoor yang dalam keadaan sepi.

Lapangan tenis Manuntung sudah dipakai sejak puluhan tahun silam. Wali Kota Syarifuddin Yoes, Tjutjup Suparna, Imdaad Hamid pernah main di sini. Saya juga sering bermain di sana sampai sekarang. Begitu juga sejumlah pejabat Pemkot.

Menurut Ibu Parti, salah seorang pemain veteran putri, sekarang mereka bermain tenis di Lapangan Tenis Tanjungpura, milik Kodam VI Mulawarman. “Sudah tidak boleh dipakai sama sekali lapangan Manuntung,” katanya sedih.

Seperti jatuh ketimpa tangga, sudah lapangan tenis Manuntung tidak bisa digunakan lagi, Bu Any juga mengeluh soal sewa lapangan tenis di BJBJ. “Stadium Tenis terlalu komersial, Pak. Sewanya sekarang Rp100 ribu per jam, ngga mau disewa per bulan. Berat buat kita yang melatih anak-anak junior, bagaimana kita mau berprestasi. Padahal itu lapangan milik pemerintah,” begitu keluhnya.

WA terakhir Bu Any, dia meminta bantuan saya agar petenis junior Naila, putri Ibu Heldy (AURI) bisa masuk Institut Teknologi Kalimantan (ITK) lewat jalur prestasi. “Dia atlet kita, Pak, mudah-mudahan bisa diterima dan diperjuangkan, Pak,” begitu pesannya.

Semua pesan dan harapan Ibu Any belum bisa saya tindaklanjuti dan carikan solusinya. Saya sedih juga tidak bisa memperjuangkan secara maksimal. Meski saya mantan wali kota, posisi saya tidak seperti dulu lagi.

Soal sewa lapangan tenis di Stadion Tenis yang kaku dan mahal, saya mau titip dengan rekan-rekan saya dari Partai NasDem yang duduk di DPRD. Mungkin bisa diperjuangkan lewat jalur Dewan. Setidaknya Disporapar bisa meninjau atau mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Atau perlu dilakukan revisi Perda-nya untuk membantu anak-anak tenis yang berjuang untuk membawa nama baik Balikpapan.

Beberapa hari lalu saya bertemu dengan Direktur Eksekutif Universitas Mulia Balikpapan, Dr Agung Sakti Pribadi, SH, MH. Ternyata tokoh pendidikan yang satu ini peduli juga soal rencana dibongkarnya lapangan tenis Manuntung, yang kemudian akan dibangun gedung SMP.

Menurut Agung, membangun SMP di kawasan itu tidak terlalu tepat. Karena di daerah itu sudah ada sejumlah SMP Negeri dan swasta. Jadi tidak terlalu tepat dari aspek pemerataan. Selain juga lapangan Tenis Manuntung sangat bersejarah. “Saya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat tenis agar di situ tidak dibangun gedung sekolah,” kata Agung, yang juga penasihat Peradi Balikpapan.

SANGAT KEHILANGAN

Sejumlah rekan-rekan Ibu Any Joko mengaku kaget atas kejadian yang dialami almarhumah di lapangan tenis, sore kemarin. “Saya lagi di Jogya, saya kaget sekali dikabari Ibu Any Joko telah berpulang,” kata Ibu Parti.

Hampir dua tiga kali seminggu, Ibu Parti dan teman-temannya bermain bersama Ibu Ani Joko. “Ibu Ani  baik sekali, pintar bermain tenis, mau melatih anak-anak dan sangat kekeluargaan sekali dengan kita semua,” jelasnya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Dwita Salvery, psikolog yang juga rajin bermain tenis dengan Ibu Ani Joko. “Kita semua kaget dan sedih, kita kehilangan teman tenis yang baik. Bude Ani Joko kesayangan anak-anak yang dilatihnya tiap hari. Dia juga banyak mencetak petenis berprestasi,” jelasnya.

Ibu Ani Joko meninggal dalam usia 66 tahun. Meninggalkan seorang suami, Pak Joko dengan dua anak. Selama ini Pak Joko sangat mensuport kegiatan istrinya di lapangan tenis. Dia sering terlihat mengantarkan Ibu Ani atau mendampingi di lapangan.

Ibu Dwita juga sempat menyampaikan keluhannya soal sewa pemakaian lapangan tenis untuk cabor pickelball. Ini olahraga bola padel yang menggabungkan unsur tenis, bulu tangkis dan tenis meja. Sebagian pemain di Balikpapan adalah guru-guru olahraga.

“Kasihan Pak mereka tidak sanggup bayar. Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepertinya perlu ditinjau kembali,” kata Dwita.

Selamat jalan Ibu (Bude) Ani Joko. Kita berdoa Tuhan memberi tempat layak atas segala pengabdianmu. Berakhirnya masa pakai lapangan tenis Manuntung seperti mengiringi berakhirnya perjalanan hidup Ibu Ani Joko. Pelti Balikpapan sebaiknya mengusulkan Bude Ani mendapatkan penghargaan sebagai pelatih atau pengabdi olahraga terbaik di Balikpapan. (*)  

Kejagung Sita Aset Tanah dan Bangunan Milik Harvey Moeis

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip foto - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar (kanan) didampingi Kabid Hubungan Media dan Kehumasan Kejaksaan Agung Agus Kurniawan (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait pelimpahan tersangka dan berkas dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (13/6/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menyita lima bidang tanah dan bangunan di Jakarta milik Harvey Moeis (HM), tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi timah.

“Beberapa waktu yang lalu penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik dari tersangka HM dan yang terafiliasi dengan yang bersangkutan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Tindakan penyitaan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015 hingga 2022.

Ia mengatakan aset yang disita tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat serta empat bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

“Satu bidang di Jakarta Barat itu merupakan tanah dan bangunan seluas 161 meter persegi,” kata dia.

Sedangkan dari empat bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, tiga di antaranya berada di kawasan Kebayoran Baru dengan total luas sebesar 366 meter persegi.

Adapun satu bidang tanah dan bangunan lainnya terletak di Senayan Residence, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas 483 meter persegi.

Ia mengatakan penyitaan tersebut dilakukan tim penyidik untuk pembuktian di persidangan dan upaya pemulihan dari perbuatan tindak pidana korupsi dan TPPU yang dilakukan oleh tersangka Harvey.

Mengenai pemeriksaan terhadap tersangka, ia mengatakan bahwa saat ini penyidik sedang fokus melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara.

“Kita harapkan dalam waktu dekat penyidik bisa melimpahkan berkas perkara ini ke penuntut umum untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Diketahui, dalam penyidikan perkara yang merugikan keuangan negara akibat kerusakan ekologi secara masif dan luas senilai Rp271 triliun itu, total sudah 22 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Moeis.

Sebelumnya, Jampidsus Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan aset milik Harvey Moeis berupa kendaraan mewah.

Penyidik juga telah menyita sejumlah perusahaan smelter dari hasil penelusuran yang dilakukan sejak Jumat (19/4) hingga Sabtu (19/4) di Bangka Belitung.

Terdapat lima perusahaan smelter yang disita berupa pengambilalihan tanah, bangunan dan alat berat, yakni smelter CV Venus Inti Perkasa (VIP) beserta satu bidang tanah dengan luas 10.500 m2; smelter PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) beserta beberapa bidang tanah dengan total luas 85.863 m2; smelter PT Tinindo Internusa (TI) beserta bidang tanah dengan total luas 84.660 m2; dan smelter PT Sariwaguna Binasentosa (SBS) beserta beberapa bidang tanah dengan total luas 57.825 m2.

Selanjutnya, perusahaan PT Refined Bangka Tin (RBT) beserta asetnya, terkait dengan tersangka Suparta dan Harvey Moeis. Kemudian, turut disita 51 unit ekskavator serta tiga unit buldoser. (ANT/KN)

KPK Terlusuri Sejumlah Pegawainya Diduga Terlibat Judi Online

Penulis
redaksi2
-
0
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang menelusuri informasi mengenai sejumlah pegawainya yang diduga terlibat dalam permainan judi dalam jaringan atau online.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Tessa juga mengungkapkan lembaganya telah menerima daftar nama pegawai yang diduga terlibat judi online tersebut, namun dalam daftar tersebut ada beberapa nama yang bukan merupakan pegawai KPK.

Meski demikian, KPK akan terus menelusuri kebenaran soal daftar nama tersebut dan mengumpulkan informasi untuk ditindaklanjuti.

“Penelusuran awal oleh Inspektorat menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK. Inspektorat masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut, untuk tindak lanjut berikutnya,” ujarnya.

Penyidik KPK itu menegaskan komisi antirasuah sepakat untuk memberantas dan memitigasi agar praktik tercela ini tidak menjalar ke lebih banyak pihak.

“KPK dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan seluruh pegawainya mengenai dampak dan bahaya praktik judi online ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk tidak berjudi, baik secara offline maupun online karena judi tidak hanya mempertaruhkan uang, tetapi juga masa depan.

“Ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers soal bahaya judi online di Istana Merdeka, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden (12/6/2024).

Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online. Hingga kini, kata dia, sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online ditutup oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Presiden Jokowi juga telah menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

“Sampai saat ini sudah 2,1 juta situs judi online ditutup dan Satgas Judi Online dibentuk agar mempercepat pemberantasan judi online,” ucap Presiden RI Joko Widodo (12/6/2024). (ANT/KN)

Maraknya Peretasan, OJK Minta Perbankan Perkuat Sistem Keamanan Siber

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi - Peretas menggunakan perangkat untuk melakukan serangan siber. ANTARA/freepik.com/aa.

JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae meminta kepada masing-masing bank untuk memperkuat sistem keamanan siber di tengah maraknya peretasan siber.

Ia mengakui memang perbankan kerap menjadi sasaran dari serangan siber selain lembaga pemerintahan.

“Terkait dengan keamanan siber ya, ini memang kalau perbankan itu sebetulnya kita sudah agak cukup lama menetapkan standar ya,” kata Dian saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dian mengatakan bahwa sebenarnya OJK telah menetapkan standar manajemen risiko penggunaan sistem Informasi Teknologi (IT) di bank melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.

OJK menekankan pentingnya bank untuk benar-benar memperhatikan ketahanan siber mereka. Dian menambahkan bahwa bank harus melakukan review sistem secara berkala dan memastikan penggunaan sistem IT yang paling mutakhir dengan perlindungan maksimal.

Dalam aturan tersebut, telah dijelaskan terkait standar-standar serta kewajiban pihak perbankan untuk melakukan pengujian terhadap ketahanan siber perusahaan.

Selain itu, salah satu isu penting yang ditekankan OJK adalah waktu pemulihan (recovery time) jika terjadi serangan siber. Dian menyebutkan bahwa OJK mengimbau untuk penetapan target pemulihan yang singkat untuk pelayanan utama yang diperlukan oleh nasabah, dengan harapan bahwa waktu pemulihan bisa selesai dalam 1-2 jam.

“Kalau perlu mungkin 1-2 jam sudah harus selesai gitu, untuk pelayanan-pelayanan utama yang diperlukan oleh nasabah. Itu yang mungkin yang sudah kita sampaikan dan kita memang dengan adanya serangan cyber ke pusat data nasional,” kata Dian pula.

Lebih lanjut, ia menilai program pelatihan dan kesadaran digital (digital awareness) harus terus dilakukan, dan bank harus melakukan penilaian serta pengujian penetrasi keamanan secara berkala.

OJK berharap bahwa dengan adanya langkah-langkah ini, perbankan di Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan serangan siber dan memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah.

“Tentu kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita, agar masalah ini tidak terjadi lagi mungkin di sektor-sektor lain kemudian juga program pelatihan dan kesadaran nih kesadaran digital atau digital awareness juga terus dilakukan dan kita juga melakukan penilaian secara berkala,” ujarnya lagi. (ANT/KN)

Jaksa Nilai Pembelaan SYL Tidak Konsisten

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menunggu sidang pembacaan replik Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/7/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Meyer Simanjuntak menilai nota pembelaan (pleidoi) Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan penasihat hukum tidak konsisten sejak awal dibacakan.

Ia menjelaskan sikap tidak konsisten itu tercermin dari SYL maupun penasihat hukum yang mengaku dengan sadar adanya penerimaan uang dan fasilitas pembayaran yang diterima SYL, namun pengakuan tersebut bertolak belakang dengan pembelaan yang meminta SYL dibebaskan.

“Bagaimana mungkin bisa? Di satu sisi ada pengakuan penerimaan suap, tetapi di sisi lain meminta penerima suap itu dibebaskan dari jerat hukum,” ujar Meyer dalam sidang pembacaan tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa (replik) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dalam keadaan sadar, Meyer mengatakan penasihat hukum SYL mengaku adanya penerimaan uang oleh SYL dari para anak buahnya sehingga meminta seharusnya pemberi uang juga diproses secara hukum dengan menggunakan pasal suap.

Selain itu, penasihat hukum SYL juga menjadi penyambung lidah dari keluarga SYL yang menyatakan siap dan bersedia mengembalikan uang yang dinikmati oleh keluarga SYL.

Kesiapan tersebut ditindaklanjuti oleh pengembalian sebagian dari hasil korupsi yang dinikmati keluarga SYL.

Namun, anehnya, ia menuturkan pada nota pembelaan, penasihat hukum meminta agar uang yang sudah disetorkan keluarga ke rekening penampungan KPK itu dikembalikan lagi kepada keluarga SYL.

“Agak lain memang penasihat hukum dan keluarga terdakwa ini, tetapi begitulah faktanya,” tuturnya.

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) pada rentang waktu 2020-2023.

Selain itu, SYL dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp44,27 miliar dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat (AS), dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa menuntut agar SYL dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus tersebut, SYL menjadi terdakwa lantaran diduga melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar.

Pemerasan dilakukan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga SYL. (ANT/KN)

Soal Rencana Berkantor di IKN, Presiden Jokowi : Kalau Infrastruktur Siap, Pindah !

Penulis
redaksi2
-
0
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (08/07/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

JAKARTA – Presiden Joko Widodo masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024.

“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati.

Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan.

“Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum,” kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.

“Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli,” kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, pada awal Juni lalu.

Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, yang telah diresmikan pada Selasa (4/6).

“Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden Jokowi.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

“Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada,” kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, akhir Juni lalu.

Beberapa infrastruktur yang masih terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan bandara IKN, yang akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Meskipun pembangunan bandara ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan masih diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional bandara tersebut. (ANT/KN)

Prabowo Hadiri Rapat Internal di Istana Pasca Operasi Kaki

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

JAKARTA – Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto menunjukkan kepada wartawan Istana Kepresidenan bahwa dirinya sehat dan bugar setelah menjalani operasi kaki kiri beberapa waktu lalu.

Saat Prabowo tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) siang, untuk menghadiri rapat internal dengan Presiden Joko Widodo, wartawan bertanya kepada Prabowo terkait kondisi kesehatannya saat ini.

“Siang pak, sudah sehat pak?” tanya wartawan kepada Prabowo.

Prabowo lalu mengacungkan dua jempol tangannya, lalu menunjukkan gaya kuda-kuda pencak silat sembari tersenyum.

Ia lantas melakukan aksi berlari kecil sembari hendak masuk ke Istana Merdeka Jakarta.

Aksi Prabowo membuat wartawan Istana Kepresidenan tertawa.

Prabowo pun melayani wawancara singkat sambil lalu, terkait arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Senin, yang meyakini Prabowo pada pemerintahan berikutnya akan memberi perhatian serius pada setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan uang negara.

Ia meminta pengawasan BPK ke depan dapat lebih ketat. “BPK ke depan harus lebih ketat,” tegasnya.

Sebelumnya Prabowo Subianto menjalani operasi kaki kiri pada akhir Juni 2024 lalu. Operasi dilakukan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), terhadap kaki kirinya yang cedera karena kecelakaan saat bertugas sebagai tentara tahun 1980-an. (ANT/KN)

Sambut HUT ke-79 RI, Pemprov Kaltim Tanam 1 Juta Pohon di Kawasan Mangrove

Penulis
redaksi2
-
0
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik. ANTARA/Adpim Pemprov Kaltim

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadwalkan penanaman satu juta pohon di kawasan mangrove dalam menyambut dan memeriahkan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Senin (8/7/2024), menjelaskan, selain penanaman pohon, kemeriahan pesta kemerdekaan pada Agustus juga diwarnai konser musik dengan menghadirkan artis-artis dari Jakarta.

“Dua kegiatan ini didanai corporate social responsibility (CSR) dari PT Pertamina dalam rangka mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan RI,” jelas Akmal Malik

Menurut Akmal Malik kegiatan penanaman pohon dengan target satu juta mangrove akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta siswa-siswi SMP dan SMA sederajat di seluruh Kaltim.

Ia berharap kedua ajang itu terlaksana dengan baik didukung seluruh stakeholders, termasuk keterlibatan perusahaan di Kaltim.

“Penanaman pohon akan serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Kaltim,” ujarnya.

Bagi daerah yang tidak memiliki wilayah pesisir seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, diharapkan menanam pohon di pinggiran sungai.

Akmal meminta kepada PT Forceldea Communications dalam rangkaian Symphony Merah Putih 2024 di Balikpapan untuk segera mempersiapkan venue konser musik tersebut.

“Kita berharap kedua ajang di Agustus mendatang berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan di Kaltim,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Muhammad Kurniawan mengemukakan pihaknya segera menginventarisasi siswa-siswi SMP maupun SMA sederajat yang ikut menanam pohon memeriahkan HUT Kemerdekaan RI tahun ini.

“Kita agendakan kerja sama dengan Dinas Kehutanan untuk menanam pohon. Selain siswa-siswi SMP dan SMA, kita juga libatkan anak-anak MAN dan MTs,” bebernya.

Menurut dia, kegiatan menanam pohon merupakan hal yang bagus untuk membalas budi pada bumi sekaligus melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu, menanam pohon menjadi satu porsi pembelajaran dan pembentukan karakter siswa-siswi untuk mencintai bumi.  “Pada intinya, kita sangat mendukung penanaman pohon yang melibatkan siswa-siswi sekolah,” jelasnya. (ANT/KN)

Lanjutan Kasus Vina, Kini Pegi Setiawan Dibebaskan dari Rutan Polda Jabar

Penulis
redaksi2
-
0
Pegi Setiawan saat keluar dari Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar, Kota Bandung, Senin (8/7/2024). (ANTARA/Rubby Jovan)

BANDUNG – Pegi Setiawan bebas dari Rumah Tahanan Polda Jawa Barat usai gugatan praperadilan yang diajukan olehnya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Dari pantauan ANTARA, Pegi Setiawan tampak keluar dari Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Barat pada pukul 21.39 WIB bersama keluarga dan ke-22 kuasa hukumnya.

“Saya Pegi Setiawan bersama keluarga dan kuasa hukum terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang mendoakan dan mendukung saya,” kata dia di Bandung, Senin (8/7/2024).

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta netizen Indonesia yang telah mendukung dirinya.

“Allah mengabulkan doa-doa saya dan saya ucapkan terima kasih banyak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua,” kata dia.

Setelah bebas, ia mengaku akan pulang, beristirahat, dan kembali melanjutkan pekerjaan nya sebagai kuli bangunan.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh pihak pemohon yakni Pegi Setiawan terhadap Polda Jabar.

“Mengadili mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum,” kata Eman dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung (PN) Bandung.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

“Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” kata dia. (ANT/KN)

Struktur Bangunan Pasar Tamrin Kurang Tepat, BW Usulkan Jadi Pusat Pengembangan UMKM

Penulis
redaksi2
-
0
Bakhtiar Wakkang, Anggota DPRD Kota Bontang (ist)

BONTANG – Permasalahan Gedung Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) Kota Bontang tak kunjung selesai. Kini, setelah sekian tahun pasar tersebut tetap dinilai sepi meski telah memiliki lift dan eskalator.

Melihat struktur bangunan yang bertingkat hingga empat lantai tidak cocok digunakan sebagai pasar dengan konsep semi modern di Kota Bontang, hal itu tidak sesuai dengan karateristik dan kebutuhan masyarakat. Sehingga pemerintah Kota Bontang harus menemukan formulasi dan kembali mendekatkan diri pada masyarakat untuk membicarakan bersama masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mengatakan bahwa gedung tersebut ada baiknya dialihfungsikan seperti menjadikannya sebagai pusat pengembangan UMKM. Karena dari tahun ke tahun permasalahan selalu sama sehingga itu harus ditanyakan kepada pemerintah.

“Lantai satu bisa jadi tetap jadi pasar karena memang pasar itu cukup satu lantai saja, kemudian diatasnya digunakan sebagai pengembangan UMKM,” ujarnya, Senin (1/7/2024).

Pria yang akrab disapa BW ini mengatakan, memang tidak ada jalan lain selain dialihfungsikan. Karena sejak tahun kemarin pemerintah telah mengajak secara tidak langsung dengan adanya MPP dan kegiatan lainnya tetap saja pasar tersebut sepi oleh pengunjung.

Adapun opsi lain dengan menjadikan Pasar Tamrin sebagai pusat perbelanjaan modern dengan memasukkan merek-merek pakaian seperti Ramayana dan Matahari, ataupun membuat arena bermain yang mendampingi adanya pusat perbelanjaan tersebut.

Ia berharap ada titik baik untuk melakukan pemanfaatan gedung Pasar Tamrin tersebut dan segera dilakukan pembahas dengan pemerintah Kota Bontang untuk pengoptimalan layanan. (ADV/KN)

1...882883884...1,257Halaman 883 dari 1,257