Beranda blog Halaman 702

Pemerintah Bentuk Satgas PHK Pasca Kenaikan UMP 6,5 Persen

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) seusai adanya kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

“Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP.

“Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ucap Airlangga.

Meski begitu, Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci kapan Satgas PHK akan dibentuk temasuk unsur-unsur yang akan dilibatkan. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan jumlah kemiskinan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat (29/11) sore.

“Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha. (ANT/KN)

Kurangnya Perhatian pada Pertanian Berpotensi Picu Alih Fungsi Lahan

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, menyoroti kurangnya perhatian terhadap sektor pertanian yang dianggap dapat memicu alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Kondisi ini dinilainya menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Kabupaten Berau.

“Alih fungsi lahan ini harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai lahan pertanian terus berkurang karena ini akan berdampak buruk bagi ketahanan pangan kita,” ujarnya.

Menurutnya, meski sektor pertambangan saat ini menjadi primadona, ketergantungan pada sektor tersebut tidak dapat berlangsung lama. Oleh karena itu, pertanian harus mendapat prioritas lebih dalam pembangunan daerah.

Ia juga mendorong pemerintah untuk menambah stimulan bagi petani, memperkenalkan inovasi baru di bidang pertanian, serta memastikan adanya regenerasi petani. Hal ini dinilai penting mengingat minat masyarakat untuk terjun ke sektor pertanian masih rendah.

“Sistemnya harus dibenahi. Kalau tidak ada generasi penerus, pertanian kita akan semakin tertinggal,” tegasnya.

Sujarwo turut mengkritik kebijakan yang mewajibkan ASN untuk mengonsumsi beras lokal. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor pertanian.

“Keberhasilan pemerintah daerah bisa dilihat dari sejahteranya para petani. Kalau banyak petani yang beralih ke sektor lain, itu menunjukkan mereka tidak nyaman dengan kondisinya saat ini,” katanya.

Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih serius memperhatikan kebutuhan petani, termasuk menyediakan bahan pokok bersubsidi dan menghadirkan kembali petugas penyuluh pertanian di setiap wilayah.

“Langkah-langkah ini bisa membuat para pelaku pertanian merasa diperhatikan dan diakui perannya dalam mendukung perekonomian daerah,” tutupnya. (ADV/KN)

PDIP Pecat Effendi Simbolon Akibat Berseberangan Prinsip

Penulis
redaksi2
-
0
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro (kanan) saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya

JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengungkap alasan partainya memecat politikus Effendi Simbolon karena yang bersangkutan berseberangan dengan cita-cita, gagasan, nilai, dan prinsip partai.

Menurut Seno, kader PDI Perjuangan semestinya menjalin komunikasi politik sejalan dengan prinsip yang dipegang partai. Akan tetapi, Effendi Simbolon tidak melakukan hal demikian.

“Maka dalam case (kasus) Pak Effendi Simbolon ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu,” kata Seno saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Seno menjelaskan bahwa Effendi Simbolon melakukan pertemuan dengan presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam masa Pilkada 2024. Diketahui bahwa Jokowi mendukung pasangan calon kepala daerah yang berbeda usungan dengan PDI Perjuangan, terutama di DKI Jakarta.

“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, dengan tokoh politik yang lain, tetapi ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Seno.

Ditemui terpisah, Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu termasuk salah satu partai paling disiplin di Indonesia. Oleh karena itu, kader mesti tegak lurus dengan prinsip partai.

Meski demikian, Chico memastikan bahwa pemecatan kader yang berseberangan prinsip melalui proses demokrasi di internal partai terlebih dahulu.

“Ada juga banyak kader kami kalau melakukan pelanggaran masih menempuh mediasi. Akan tetapi, rasa-rasanya Bung Effendi Simbolon itu bukan baru sekali juga. Ada semacam pembangkangan dari apa yang sudah menjadi keputusan partai dan gongnya adalah pada Pilkada Jakarta,” ujar dia.

Sebelumnya, PDI Perjuangan resmi memecat Effendi Simbolon karena memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang tidak didukung partainya, yakni pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

“Benar, yang bersangkutan sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024 yang diterima ANTARA, Effendi dipecat karena tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dengan rekomendasi pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 dari PDI Perjuangan. (ANT/KN)

Elita Herlina: Kualitas SDM Kesehatan di Berau Harus Ditingkatkan

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan, seiring dengan pembangunan rumah sakit baru yang dimulai sejak 2023.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga medis, tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di layanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

“Kualitas SDM sangat penting. Tidak hanya di rumah sakit, tapi harus merata hingga ke puskesmas dan layanan kesehatan lainnya, agar penanganan awal terhadap pasien bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah untuk segera menyusun program beasiswa bagi dokter muda agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis. Dengan begitu, mereka dapat mengabdikan ilmunya di Kabupaten Berau dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

“Langkah ini akan memastikan kita memiliki tenaga medis yang mumpuni dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Elita juga mengungkapkan keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Berau, seperti terbatasnya jam operasional layanan pada akhir pekan serta banyaknya pasien yang harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan perawatan intensif.

“Hal-hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya tentang fasilitas fisik, tetapi juga tentang bagaimana tenaga medis memberikan pelayanan yang terbaik,” jelas politisi dari Partai Golkar itu.

Ia berharap, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan, tetapi juga memberikan perhatian yang sama terhadap pengembangan SDM kesehatan.

“Percuma jika kita memiliki fasilitas dan peralatan yang canggih tetapi tidak didukung oleh tenaga medis yang berkualitas. Semua itu harus berjalan seimbang agar pelayanan kesehatan di Berau benar-benar maksimal,” pungkasnya. (ADV/KN)

Oktavia Dorong Pengembangan Fasilitas Olahraga di Lapangan Batiwakkal

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Oktavia.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Oktavia, mengajak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk merancang konsep inovatif dalam pengembangan Lapangan Batiwakkal. Ia menilai, kawasan tersebut perlu perbaikan signifikan untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga yang representatif bagi masyarakat.

“Dispora diharapkan mampu menghadirkan konsep baru agar Lapangan Batiwakkal bisa menjadi fasilitas olahraga yang lebih baik dan nyaman untuk masyarakat,” ungkapnya.

Salah satu perhatian utama Oktavia adalah kondisi lintasan lari di stadion. Ia menyarankan agar lintasan tersebut dilapisi karet khusus untuk mencegah masalah seperti genangan air saat hujan atau debu ketika kering.

“Lintasan yang ada sekarang sering tergenang dan menjadi lembek ketika hujan. Jika kering, debunya mengganggu. Ini harus segera ditangani agar aktivitas olahraga tidak terganggu,” jelasnya.

Untuk mendukung renovasi ini, Oktavia mendorong Dispora agar tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah (APBD), tetapi juga menjalin kerja sama dengan sektor swasta. Ia menyarankan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang atau perbankan untuk membantu pembiayaan.

“Kolaborasi antara pemerintah dan swasta bisa menjadi solusi untuk mempercepat perbaikan fasilitas olahraga ini,” katanya.

Sebagai politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Oktavia menekankan pentingnya dukungan terhadap potensi atlet muda di Berau. Dengan fasilitas olahraga yang memadai, ia yakin bakat-bakat muda dapat lebih berkembang dan mengharumkan nama daerah.

“Banyak anak muda berbakat yang memerlukan tempat latihan yang layak. Kita harus memberikan dukungan penuh melalui pengembangan fasilitas olahraga yang memadai,” tutupnya. (ADV/KN)

Thamrin Dukung Pembangunan Dermaga Wisata Pulau Derawan

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Thamrin.

TANJUNG REDEB – Pembangunan Dermaga Wisata Pulau Derawan terus berlanjut dan kini memasuki tahap ketiga. Proyek ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Berau, Thamrin, yang menyebut pengembangan dermaga sebagai langkah positif untuk memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Berau.

Meski dermaga sudah dapat digunakan, pengerjaan masih belum sepenuhnya selesai. Dinas Perhubungan (Dishub) Berau melanjutkan pembangunan menggunakan anggaran dari APBD Perubahan tahun 2024.

“Dermaga ini sangat strategis karena Pulau Derawan adalah pintu gerbang utama pariwisata Berau. Kami di legislatif mendukung penuh setiap program yang bertujuan meningkatkan daya tarik wisata daerah,” ujarnya.

Ia menilai, perbaikan infrastruktur seperti dermaga sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Menurutnya, tanpa infrastruktur yang memadai, wisatawan akan berpikir dua kali untuk berkunjung.

“Pelabuhan di daerah pesisir telah lama menjadi harapan masyarakat. Dengan perbaikan ini, kita bisa meningkatkan pengalaman wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar,” tambahnya.

Sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Thamrin juga mendorong agar pembangunan dermaga tidak hanya terfokus di Pulau Derawan, tetapi juga menjangkau daerah pesisir lainnya di Berau.

“Kita berharap setiap daerah pesisir memiliki dermaga yang layak untuk mendukung pengembangan pariwisata. Sarana prasarana dermaga ini sangat penting demi kemajuan wisata di Berau,” tutupnya. (ADV/KN)

Angka Golput Tinggi di Kaltim, Andi Satya Soroti Edukasi Politik dan Kompetensi Kandidat

Penulis
redaksi2
-
0
FOTO: ILUSTRASI (IST)

SAMARINDA – Angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Kalimantan Timur menjadi sorotan, setelah data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan hanya 57,15 persen pemilih yang menggunakan hak suaranya. Sebaliknya, 42,85 persen atau sekitar satu juta orang memilih golput. Kondisi ini memunculkan keprihatinan mendalam dari Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.

Dalam keterangannya pada Jumat (29/11), Andi menyebut tingginya angka golput ini tidak lepas dari berbagai persoalan mendasar yang masih menghambat partisipasi politik masyarakat. “Ini bukan hanya soal angka, tapi juga cerminan dari masalah struktural dalam demokrasi kita. Tingginya angka golput adalah hal yang sangat memprihatinkan,” tegas Andi.

Faktor Golput: Jenuh Politik dan Minim Kepercayaan

Andi menjelaskan bahwa jadwal pemilu dan pilkada yang terlalu rapat menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi. “Pemilu dan pilkada yang berdekatan dapat memicu kelelahan emosional dan psikologis. Masyarakat merasa jenuh secara politik, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi,” jelasnya.

Selain itu, ia menilai rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat juga menjadi persoalan serius. Banyak warga yang merasa para kandidat tidak mampu merepresentasikan harapan mereka. “Kita butuh kandidat yang kompeten, jujur, dan benar-benar memahami kebutuhan masyarakat. Jika ini tidak terpenuhi, wajar jika kepercayaan masyarakat menurun,” tambahnya.

Rendahnya Pemahaman Politik Jadi Tantangan

Andi juga menyoroti rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat. Ia mengatakan bahwa banyak warga yang belum memahami bagaimana keputusan politik dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, seperti harga kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik.

“Kesadaran politik yang rendah membuat banyak masyarakat merasa suara mereka tidak penting, padahal ini sangat menentukan masa depan kita bersama,” katanya.

Solusi: Edukasi Politik dan Reformasi Kandidat

Untuk menekan angka golput dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur, Andi mengusulkan beberapa langkah strategis. Pertama, ia mendorong dilakukannya edukasi politik yang masif, terutama untuk generasi muda. Menurutnya, generasi muda harus diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya partisipasi politik.

“Anak muda adalah masa depan demokrasi. Mereka perlu memahami bahwa suara mereka bisa mengubah kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas,” ungkapnya.

Kedua, Andi meminta partai politik untuk lebih selektif dalam memilih kandidat. Ia menekankan pentingnya menghadirkan figur-figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi. “Jika kandidat yang diusung lebih kredibel dan bisa dipercaya, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat,” jelasnya.

Harapan untuk Pemilu Mendatang

Andi berharap langkah-langkah ini dapat diterapkan secara konsisten untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada mendatang. “Angka golput yang tinggi adalah tantangan bagi kita semua. Dengan kerja sama berbagai pihak, saya yakin kualitas demokrasi di Kalimantan Timur akan semakin baik,” pungkasnya. (ADV)

Penulis: Hanafi

Hasil Reses DPRD Kaltim: Damayanti Tampung Keluhan Warga Balikpapan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti. (DPRD Kaltim)

BALIKPAPAN – Keluhan warga terkait pendidikan, ketersediaan air bersih, dan antrean bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian khusus bagi Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, usai melaksanakan reses di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan. Ia berkomitmen membawa permasalahan ini ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mencari solusi.

Selama reses, Damayanti menyoroti minimnya jumlah sekolah tingkat SMA/SMK di Balikpapan, yang tidak tersebar merata di semua kecamatan.

Hal ini menyulitkan lulusan SMP untuk masuk ke SMA/SMK negeri, terutama dengan penerapan sistem zonasi.

Akibatnya, banyak siswa terpaksa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.

“SMA/SMK di Balikpapan masih minim dan persebarannya tidak merata. Harapannya, ada pemerataan agar semua lulusan SMP dapat tertampung,” ujar Damayanti baru-baru ini.

Krisis Air Bersih dan BBM
Selain masalah pendidikan, warga Balikpapan juga mengeluhkan keterbatasan akses terhadap air bersih.

Masalah ini dinilai sebagai isu yang mendesak untuk segera diselesaikan, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Tak hanya itu, antrean panjang di SPBU yang sering terjadi di Balikpapan juga menjadi perhatian.

Damayanti menyebut bahwa persoalan distribusi BBM di wilayah tersebut harus mendapatkan solusi yang lebih konkret dari pemerintah daerah.

Komitmen untuk Perubahan
Sebagai wakil rakyat, Damayanti menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat ini ke tingkat provinsi.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Reses menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan langsung suara masyarakat.

Dengan aspirasi yang telah dihimpun, Damayanti berharap Pemprov Kaltim dapat menjadikan isu-isu ini sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan mendatang.

“Itu yang akan kita perjuangkan di tingkat provinsi. Semua demi kesejahteraan warga Balikpapan,” tegasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

DPRD Kaltim Dorong Penguatan LPM Lewat Bimtek

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: (ist)

BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Graha Indah, Balikpapan.

Acara yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim ini berlangsung di The 101 Hotel Yogyakarta, Kamis (14/11/2024).

Dalam pemaparannya, Sigit menyoroti pentingnya mekanisme pengajuan aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim yang mendukung pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, Bimtek ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengurus LPM dalam mengawal program pembangunan di tingkat kelurahan.

“Alhamdulillah, melalui aspirasi kami, kegiatan Bimtek ini dapat terlaksana. Ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengurus LPM, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan mengawal usulan program pembangunan di lingkungan kelurahan,” ujar Sigit.

Mekanisme Usulan Melalui SIPD

Sigit menjelaskan bahwa setiap usulan program harus melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan sesuai dengan kamus usulan yang telah ditetapkan.

Ia mendorong pengurus LPM untuk lebih aktif memanfaatkan SIPD dalam mengajukan program, baik berupa bantuan keuangan maupun hibah atau bantuan sosial (bansos).

“Saya meminta kepada pengurus LPM agar lebih proaktif dalam mengusulkan program melalui SIPD, agar semua usulan dapat diakomodasi dengan baik,” tegasnya.

Penguatan Kapasitas Sebagai Kunci Keberhasilan
Di akhir sesi, Sigit mengingatkan bahwa penguatan kapasitas SDM anggota LPM adalah fondasi keberhasilan pembangunan berbasis partisipasi.

Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara LPM, pemerintah, DPRD, dan masyarakat, serta sinergi yang erat antar pemangku kepentingan.

“Penguatan kapasitas dan sinergi adalah kunci utama agar LPM dapat menjalankan perannya secara optimal,” tutup Sigit. (Adv)

Penulis: Hanafi

Gedung Baru RSGM Unmul, Tonggak Baru Pendidikan Kedokteran Gigi di Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: RSGM Universitas Mulawarman. (Ist)

SAMARINDA – Peresmian gedung baru Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Mulawarman (Unmul) disambut penuh antusias oleh berbagai pihak, termasuk Sigit Wibowo, anggota DPRD Kalimantan Timur.

Bagi Sigit, pembangunan gedung modern ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Universitas Mulawarman, tetapi juga langkah maju untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur.

“Saya mengucapkan selamat atas peresmian gedung baru ini. Ini adalah langkah signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang kedokteran gigi,” ujar Sigit, yang juga mengungkapkan dukungan DPRD dalam mewujudkan pembangunan ini.

Fasilitas Modern untuk Pendidikan dan Layanan
Gedung baru RSGM ini dilengkapi dengan berbagai peralatan medis canggih yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dan pelayanan kesehatan.

Meski demikian, Sigit mengakui bahwa masih ada beberapa peralatan yang perlu dilengkapi.

“Kami akan terus mendukung upaya melengkapi fasilitas ini, agar pelayanan dan pendidikan di RSGM bisa semakin optimal,” tambahnya.

Selain fasilitas, Sigit menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Ia menyebut bahwa kualitas dosen dan mahasiswa akan menjadi kunci untuk mencetak tenaga medis yang kompeten dan berdaya saing.

Langkah Strategis Pemisahan Fakultas Kedokteran Gigi

Dalam momen peresmian, Rektor Unmul juga menyampaikan rencana pemisahan Fakultas Kedokteran Gigi dari Fakultas Kedokteran.

Langkah ini disambut positif oleh Sigit, yang melihatnya sebagai strategi untuk meningkatkan fokus dan kualitas pendidikan kedokteran gigi di Unmul.

“Dengan pemisahan ini, pengelolaan dan pengembangan pendidikan kedokteran gigi akan lebih terfokus. Kami di DPRD tentu mendukung penuh rencana ini,” katanya.

Sertifikasi dan Pengembangan SDM
Selain fasilitas fisik, Sigit juga menyoroti pentingnya sertifikasi bagi tenaga medis.

Dengan pelatihan dan sertifikasi yang tepat, ia yakin tenaga medis di RSGM dapat mengoperasikan peralatan canggih secara optimal dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan sertifikasi, kualitas pelayanan RSGM akan semakin baik dan terpercaya,” tegasnya.

Harapan untuk Masa Depan

Sigit berharap RSGM Universitas Mulawarman tidak hanya menjadi pusat unggulan di Kalimantan Timur, tetapi juga bersaing di tingkat nasional.

Menurutnya, gedung baru yang modern, fasilitas lengkap, dan SDM berkualitas adalah fondasi kuat untuk menjadikan RSGM sebagai institusi pendidikan dan penelitian terkemuka.

“Semoga RSGM Unmul terus berkembang menjadi kebanggaan Kaltim dan Indonesia Timur,” pungkas Sigit. (Adv)

Penulis: Hanafi

1...701702703...1,266Halaman 702 dari 1,266