Beranda blog Halaman 701

Hari Guru Nasional: Sapto Setyo Pramono Serukan Perlindungan dan Kesejahteraan Guru

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ir. Sapto Setyo Pramono

SAMARINDA – Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis (28/11/2024) menjadi momen refleksi penting bagi para pendidik. Dalam acara ini, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ir. Sapto Setyo Pramono, menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi guru, mulai dari kriminalisasi hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

Sapto mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus kriminalisasi guru, terutama di tingkat SD dan SMP. Ia menilai bahwa tindakan disiplin seperti memberikan teguran kepada siswa tidak seharusnya dianggap sebagai pelanggaran hukum.

“Saya tidak nyaman melihat guru sedikit-sedikit dilaporkan hanya karena tindakan mendidik, seperti jeweran atau cubitan. Hal itu bagian dari teguran yang mendidik, bukan pelanggaran,” tegas Sapto.

Soroti Kesejahteraan Guru

Selain isu kriminalisasi, Sapto juga menekankan pentingnya kesejahteraan guru, terutama tenaga honorer. Ia berjanji akan melakukan evaluasi untuk memastikan tidak ada guru yang terabaikan, baik dari sisi status maupun kesejahteraan.

“Masih ada tenaga honorer yang kondisinya memprihatinkan. Kami akan cek dan evaluasi di mana mereka ditempatkan. Jangan sampai para pendidik kita jauh dari kesejahteraan,” ungkapnya.

Harapan untuk Guru

Dalam penutupnya, Sapto mengapresiasi pengabdian para guru yang terus mendidik dengan penuh keikhlasan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ia menyerukan agar profesi guru lebih dihormati dan didukung, mengingat perannya yang sangat besar dalam membangun generasi penerus bangsa.

Acara Hari Guru Nasional ini tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung profesi guru sebagai pilar utama pendidikan bangsa.

“Selamat Hari Guru untuk semua pendidik. Semoga tetap ikhlas dan teguh dalam mendidik anak-anak kita demi masa depan Indonesia,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Sapto Dorong Penguatan Peran Kontraktor Lokal di Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Ist)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menilai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2023 sebagai langkah awal yang strategis untuk memperkuat keterlibatan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan di wilayah Kaltim. Namun, ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi tersebut melalui peningkatan statusnya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Pergub ini merupakan fondasi yang sangat penting, tetapi agar lebih kuat secara hukum, perlu ditingkatkan menjadi Perda. Dengan begitu, akan ada jaminan keberlanjutan dan implementasi yang lebih efektif,” ujar Sapto saat diwawancarai Koran Nusantara.

Mendorong Kolaborasi Lokal-Nasional

Sapto menjelaskan bahwa Pergub ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme kerja sama antara kontraktor lokal dan nasional.

Salah satu skema yang ia soroti adalah Kerja Sama Operasi (KSO) atau Joint Operation (JO), yang memungkinkan kontraktor lokal mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kompetensi melalui kolaborasi dengan kontraktor nasional.

“Melalui KSO, kontraktor lokal tidak hanya ikut serta dalam proyek besar, tetapi juga mendapatkan transfer pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan daya saing mereka,” jelasnya.

Fokus pada Peningkatan SDM

Lebih jauh, Sapto menegaskan bahwa keberhasilan Pergub ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi.

Ia mengusulkan pelatihan dan sertifikasi sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha jasa konstruksi lokal.

“Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap terjun ke dunia konstruksi. Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha perlu diperkuat,” tambahnya.

Harapan untuk Transformasi Jasa Konstruksi

Sapto berharap penerapan Pergub Nomor 46 Tahun 2023 dapat menjadi momentum transformasi bagi sektor jasa konstruksi di Kaltim.

Ia menekankan perlunya regulasi yang inklusif dan program pengembangan SDM yang berkelanjutan agar kontraktor lokal mampu lebih kompetitif dan berkontribusi secara optimal pada pembangunan daerah.

“Ini adalah peluang emas bagi kontraktor lokal untuk menunjukkan kapasitas mereka dalam mendukung pembangunan, termasuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutup Sapto. (Adv)

Penulis: Hanafi

Peningkatan SDM, Kunci Kemajuan Kaltim di Masa Depan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai landasan pembangunan daerah.

Menurut Ketua Fraksi PKB ini, pengembangan SDM tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga berperan besar dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Ketika kita berbicara tentang SDM, itu berarti berbicara tentang kualitas hidup masyarakat. SDM yang baik akan mendorong produktivitas dan daya saing, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan,” ujar Damayanti minggu lalu.

Pendidikan, lanjutnya, menjadi pilar utama dalam membangun SDM yang berkualitas. Ia mengungkapkan bahwa pendidikan di Kaltim masih menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan jumlah sekolah antarwilayah, fasilitas belajar yang belum memadai, hingga kesejahteraan tenaga pendidik yang masih memerlukan perhatian.

Pendidikan Sebagai Fondasi

Damayanti menekankan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal yang sama pentingnya dalam membangun karakter dan keterampilan masyarakat. Ia menyoroti perlunya pembenahan infrastruktur pendidikan, penyediaan akses yang lebih merata, serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

“Di era saat ini, pendidikan tidak hanya soal sekolah. Program pelatihan kerja, sertifikasi, dan pendidikan berbasis teknologi juga harus diperkuat untuk menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang,” katanya.

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Sebagai legislator, Damayanti berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang mendukung pengembangan SDM. Ia mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menyusun program-program pelatihan, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang juga berpengaruh pada SDM.

Namun, ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. “Pengembangan SDM tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Semua pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan, harus terlibat. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Sinergi untuk Masa Depan

Damayanti juga melihat momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang emas untuk meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja berkualitas untuk mendukung proyek tersebut harus dimanfaatkan sebagai motivasi untuk berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan dan pelatihan.

“Jika kita ingin masyarakat Kaltim menjadi bagian dari pembangunan IKN, kita harus mempersiapkan SDM yang mampu bersaing, memiliki keterampilan, dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.

Ia berharap pengembangan SDM dapat menjadi prioritas utama pemerintah daerah, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga sebagai visi jangka panjang untuk menciptakan Kaltim yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. (ADV)

Penulis: Hanafi

Fokus pada Kebutuhan Dasar, Damayanti Dorong Perbaikan Sektor Strategis di Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti. (Ist)

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, keberadaan wakil rakyat di parlemen tidak lain adalah untuk mengakomodir aspirasi rakyat yang sebagian besar berpusat pada kebutuhan dasar.

“Kebutuhan dasar masyarakat itu sangat luas, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, pangan, perumahan, dan berbagai aspek lainnya. Ini yang harus terus diperjuangkan,” ujar Damayanti.

Ia menjelaskan, jika sektor pangan dijadikan contoh, maka cakupannya pun sangat beragam, termasuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, kelautan, dan peternakan. Setiap subsektor ini, menurut Damayanti, memiliki tantangan tersendiri mulai dari ketersediaan lahan, sarana produksi, hingga pengelolaan hulu dan hilir.

Selain itu, Damayanti juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ia menyebut bahwa peningkatan kualitas SDM memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya dalam menciptakan daya saing tinggi.

“Pendidikan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan SDM. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti minimnya jumlah sekolah, kurangnya fasilitas penunjang, dan kesejahteraan tenaga pendidik yang perlu diperhatikan,” tambahnya.

Ia berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap perbaikan sektor pendidikan, terutama di Kalimantan Timur. Menurut Damayanti, peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan SDM yang pada akhirnya membawa manfaat besar bagi masyarakat.

Sebagai penutup, Damayanti mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama mendukung perbaikan di berbagai sektor kebutuhan dasar demi kemajuan Kalimantan Timur. (Adv)

Penulis: Hanafi

Mensos Sebut Wacana Ojol Tak Dapat BBM Bersubsidi Masih Simulasi

Penulis
redaksi2
-
0
https://koranusantara.com/ditjen-imigrasi-mulai-terapkan-e-paspor-100-persen-secara-bertahap/

JAKARTA – Menteri Sosial RI Saefullah Yusuf menyatakan wacana pengemudi ojek online (ojol) tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite masih simulasi atau belum diputuskan.

“Itu masih simulasi. Semua masih simulasi. Jadi itu masih diskusi, masih simulasi, belum diputuskan. Jadi tunggu saja,” ujar Mensos di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran.

Hal itu dikarenakan, menurut dia, kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol untuk usaha, sementara subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.

Menanggapi hal tersebut, Kemensos masih menunggu keputusan dan nantinya akan menjadi pedoman bagi mereka untuk melakukan langkah lanjutan.

“Jadi nanti seperti apa tentu, keputusan itulah yang akan menjadi pedoman kita selanjutnya. Jadi apa yang disampaikan Pak ESDM itu baru simulasi,” kata Mensos.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menegaskan bahwa empat juta pengemudi ojol bakal turun berunjuk rasa ke jalan apabila bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mereka dicabut.

“Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Igun.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan terkait skema pengemudi ojol yang tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite bukan merupakan keputusan akhir.

Dikatakan Bahlil, hingga saat ini pihaknya masih menggodok formulasi subsidi energi untuk BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.

“Belum ada keputusan final,” ujar Menteri Bahlil. (ANT/KN)

Pembangunan IKN Akan Dilanjutkan pada Penyelesaian Pusat Pemerintahan

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi IKN

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

AHY menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.

“IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan,” kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Jadi (penyelesaian pembangunan) IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu,” ujar AHY.

Menurut AHY, meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

“Karena, memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” ucap AHY.

AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan penting dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah, dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.

“Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur,” tutur AHY.

Dia juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.

“Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN) misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif,” kata AHY. (ANT/KN)

Ditjen Imigrasi Mulai Terapkan E-Paspor 100 Persen secara Bertahap

Penulis
redaksi2
-
0
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam (kedua kiri) saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Selasa. (ANTARA/Fath Putra Mulya)

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beranjak menuju babak baru sistem Imigrasi Indonesia dengan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen secara bertahap, terhitung mulai 1 Desember 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan penerbitan e-paspor tersebut dimulai dari 13 kantor Imigrasi yang dijadikan sebagai percontohan. Nantinya, seluruh kantor Imigrasi di Indonesia menyusul menerapkan kebijakan tersebut.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya, kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Daftar kantor imigrasi yang dijadikan percontohan penerbitan e-paspor 100 persen, yaitu Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Medan, dan Kantor Imigrasi Batam.

Kemudian, Kantor Imigrasi Makassar, Kantor Imigrasi Tangerang, Kantor Imigrasi Surabaya, Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Utara, serta Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

Godam menjelaskan paspor elektronik atau e-paspor merupakan dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan cip elektronik yang berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

Data-data tersebut dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi, sehingga sangat sulit untuk dipalsukan. Selain itu, e-paspor juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya, seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru.

Salah satu keunggulan e-paspor, yaitu keamanan lebih tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan serta memungkinkan proses imigrasi yang lebih cepat, terutama di sejumlah negara yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis menggunakan pembaca cip.

Tidak hanya itu, kata Godam, e-paspor telah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan. Ia mengatakan hampir seluruh negara di dunia telah menggunakan e-paspor sebagai dokumen perjalanan negara yang sah.

Oleh karena itu, Plt. Dirjen Imigrasi meyakini implementasi penerbitan e-paspor 100 persen merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia.

“Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara,” ucap Godam. (ANT/KN)

Menaker : Penetapan UMP Ditarget Rampung sebelum 25 Desember 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024), terkait upah minimum 2025. (ANTARA/Andi Firdaus)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk Upah Minimum Sektoral (UMSK), ditargetkan rampung sebelum 25 Desember 2024.

“Kami sedang buat timelinenya. Kami kejarkan sebenarnya sesudah ini, Gubernur menetapkan UMP, kemudian UMK dan termasuk Upah Minimum Sektoral. Itu target kami sih timelinenya kemarin di internal, sebelum 25 Desember,” kata Yassierli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024) lalu.

Menaker mengharapkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk provinsi, kota, dan kabupaten untuk mendukung kebijakan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan mengadakan sosialisasi untuk memastikan semua pihak memahami kebijakan yang sedang dijalankan, mengingat kondisi tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Terkait persetujuan kenaikan upah sebesar 6,5 persen yang telah diputuskan Presiden, Menaker menegaskan bahwa pemerintah berharap semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha, dapat memahami keputusan ini sebagai langkah terbaik untuk bangsa.

“Kita hopefully ya. Dan saya yakin insyaallah kalau kita berpikir ini adalah untuk bangsa. Kami pemerintah sedang melakukan yang terbaik,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat sore.

“Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaringan pengaman sosial penting bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan itu, Kemenaker tengah mengupayakan diterbitkannya peraturan menteri ketenagakerjaan yang mengatur hal itu, paling lambat terbit pada pekan depan. (ANT/KN)

AHY Upayakan Konektivitas Transportasi dari Aceh hingga Papua

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengupayakan konektivitas transportasi dari Aceh hingga Papua untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, memastikan konektivitas jaringan transportasi di seluruh Indonesia.

“Kita ingin agar Aceh hingga Papua benar-benar terkoneksi dengan baik, darat, laut maupun udara,” kata AHY saat menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Menurutnya, konektivitas transportasi yang lancar dari Aceh hingga Papua guna mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga ia menekankan pentingnya seluruh wilayah Indonesia terhubung dengan baik di seluruh moda transportasi.

“Di sinilah saya bersama dengan jajaran kementerian perhubungan berusaha untuk menjadi bagian itu,” tutur AHY.

Dia menuturkan bahwa konektivitas transportasi memiliki hubungan yang erat dengan efisiensi biaya logistik. Biaya transportasi dan logistik yang tinggi menjadi hambatan utama dalam perekonomian, terutama bagi manusia, barang, dan jasa.

Oleh karena itu, AHY bersama Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berkomitmen untuk mengurangi biaya tersebut.

“Perhubungan tentu berkaitan erat dengan bagaimana kita memudahkan dan sekaligus mengurangi cost of transportation, cost of logistics. Mobilitas manusia, barang dan jasa saat ini relatif masih tinggi costnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik saja, tetapi juga bertujuan untuk menurunkan harga tiket transportasi, khususnya pesawat.

Ia berharap harga tiket pesawat dapat lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama pada saat-saat tertentu seperti angkutan liburan dan musim libur besar.

Dia mengaku, selama dua minggu terakhir, AHY dan jajarannya telah bekerja untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi harga tiket pesawat, terutama selama musim libur seperti Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, harga tiket pesawat turun sebesar 10 persen.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan agar masyarakat dapat mengakses transportasi dengan biaya yang lebih rendah.

“Jadi selama dua minggu terakhir ini, kami bekerja, berupaya untuk mengurangi sedikit paling tidak dari struktur pembiayaan tiket pesawat. Selama Natal dan Tahun Baru,” terang AHY.

Ia berharap adanya dukungan dari berbagai pihak agar kebijakan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, AHY juga mengajak kepada seluruh masyarakat turut menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan itu.

“Jadi kalau ada bapak ibu yang bisa menceritakan ini kepada yang lainnya mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak kita berharap bisa mengurangi harga tiket untuk masyarakat. Terutama di saat-saat liburan, high season. Natal dam Tahun Baru, Idul Fitri, dan lain sebagainya,” ucap AHY. (ANT/KN)

Abdul Waris Desak Penataan Ulang Taman Kota di Tanjung Redeb

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan penataan taman-taman kota agar lebih optimal dalam fungsi dan estetika. Ia menilai, konsep pemagaran pada beberapa taman kota di Tanjung Redeb membatasi fungsi ruang terbuka hijau sebagai area publik.

“Banyak taman di Indonesia tidak dipagari, dan itu menjadikannya ruang publik yang benar-benar terbuka untuk masyarakat. Di Berau, seperti Taman Cendana dan Taman Sanggam, pagar membuatnya terlihat seperti kebun tertutup,” ungkapnya.

Menurut Waris, taman kota seharusnya menjadi ruang yang mudah diakses masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, atau sekadar bersantai. Ia menekankan pentingnya penataan ulang agar taman-taman tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

“Jika taman tertata dengan baik dan ramai pengunjung, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang tidak pantas di sana,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menata kawasan perkotaan, terutama di Tanjung Redeb sebagai pusat Kabupaten Berau sekaligus destinasi wisata perkotaan. Namun, ia menegaskan bahwa taman kota juga perlu mendapat perhatian khusus dalam program revitalisasi kota.

“Taman kota adalah ruang terbuka untuk masyarakat. Selain menjadi tempat rekreasi, taman ini juga bisa mendukung kehidupan sosial dan budaya masyarakat,” terangnya.

Waris berharap pemerintah daerah dapat mengadopsi konsep ruang terbuka hijau yang lebih inklusif, tanpa pemagaran, agar manfaatnya dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

“Dengan penataan yang baik, taman tidak hanya menjadi tempat yang indah tetapi juga membawa nilai lebih bagi kota ini,” tutupnya. (ADV/KN)

1...700701702...1,266Halaman 701 dari 1,266