KUTAI BARAT – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengungkapkan rencana ambisiusnya untuk mendukung pembangunan tempat ibadah di Kalimantan Timur.

Dalam ibadah Natal bersama Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Cempedas di Lamin Adat Kampung Cempedas, Kecamatan Muara Lawa, Minggu (1/12/2024), ia menyatakan bahwa pada tahun ini, sebanyak lima tempat ibadah telah menerima bantuan dana hibah, dan targetnya akan meningkat signifikan pada tahun 2025.

“Tahun depan, kami menargetkan memberikan bantuan kepada 120 tempat ibadah di berbagai wilayah,” ungkap Ekti di hadapan para jemaat.

Acara ibadah Natal tersebut menghadirkan Pendeta Hardi Halim dari Makassar, dengan suasana penuh khidmat dan kehangatan menyambut Desember.

Ekti juga mengajak jemaat untuk bergembira dalam menyambut Natal sebagai momentum refleksi dan perayaan.

“Kita harus ceria dan bergembira menyambut bulan Natal ini. Perayaan ini adalah wujud syukur dan kebahagiaan kita bersama,” katanya.

Dalam sambutannya, Ekti menekankan pentingnya loyalitas dan kesetiaan dalam kehidupan, terutama dalam menjalankan kehidupan beragama.

Ia juga mendorong masyarakat untuk terus berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi mereka, khususnya terkait kebutuhan pembangunan di daerah.

Sebagai wakil rakyat dari Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Ekti menyatakan bahwa bantuan dana hibah untuk tempat ibadah menjadi salah satu prioritasnya.

“Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung kegiatan keagamaan dan memperkuat semangat toleransi antarumat beragama,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia berharap dukungan yang diberikan dapat memperkuat kehidupan spiritual masyarakat sekaligus menciptakan harmoni di tengah keberagaman Kalimantan Timur.

“Komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah dilakukan, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyerukan pentingnya menjaga demokrasi yang sehat dan damai.

Salah satu langkah simbolis yang dilakukan adalah penyelenggaraan doa bersama, yang diharapkan menjadi pijakan awal untuk menciptakan suasana kondusif.

“Doa bersama ini tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga sebuah komitmen bersama untuk menjaga keutuhan dan harmoni selama proses demokrasi,” ungkap Ekti dalam acara tersebut, Selasa (3/12/2024).

Ekti menekankan bahwa tanggung jawab menciptakan Pilkada yang damai tidak hanya berada di pundak pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu, memastikan setiap tahapan pemilu berjalan transparan dan bebas dari kecurangan.

“Pilkada yang damai dan berintegritas harus menjadi cita-cita kita bersama. Hanya dengan kolaborasi, kita bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya pemilu. Menurutnya, pengawasan publik yang ketat adalah salah satu cara efektif untuk mencegah praktik-praktik seperti politik uang yang merugikan demokrasi.

Ekti berharap bahwa Pilkada di Kaltim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal penyelenggaraan yang jujur dan adil.

Dengan optimisme tinggi, ia yakin proses demokrasi yang sehat di Kalimantan Timur akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

“Kami ingin Pilkada di Kaltim menjadi bukti bahwa demokrasi yang bersih dan damai itu mungkin. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Ekti. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Akses layanan kesehatan yang memadai masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pelosok seperti Mahakam Ulu (Mahulu). Anggota DPRD Kaltim, Sayid Muziburrachman, menyerukan agar pemerintah daerah menjadikan pemerataan akses kesehatan sebagai prioritas utama.

“Banyak warga di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Posyandu adalah solusi terdekat yang harus kita hadirkan,” ujar Sayid baru-baru ini.

Menurut Sayid, posyandu tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan dasar, tetapi juga benteng utama dalam pencegahan stunting dan malnutrisi.

Ia menyoroti bahwa di wilayah padat penduduk seperti Bantuas, minimnya fasilitas kesehatan menyebabkan warga, termasuk ibu-ibu dan anak-anak, menghadapi kesulitan besar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.

Selain itu, Sayid menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur di Mahulu, salah satu daerah perbatasan yang kerap terabaikan.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi terbatas di wilayah tersebut membuat masyarakat merasa terpinggirkan.

“Fasilitas kesehatan di Mahulu harus diperbaiki agar setara dengan kota besar. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus-menerus merasa terabaikan,” tegasnya.

Dalam upaya mendorong pemerataan akses kesehatan, Sayid juga mengajak generasi muda Kalimantan Timur untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial, seperti di posyandu dan program kesehatan masyarakat lainnya.

“Kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Saya berharap anak-anak muda bisa berkontribusi lebih aktif,” imbuhnya.

Sayid juga menegaskan bahwa langkah ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat.

Ia optimis bahwa dengan alokasi anggaran yang memadai serta komitmen bersama, pemerataan akses kesehatan di seluruh Kalimantan Timur bisa segera terwujud. (Adv)

Penulis: Hanafi
Editor:

SAMARINDA – Sebuah keluhan klasik dari warga Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, kembali mencuat dalam acara reses Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sayid Muziburrachman, pada Kamis (7/11/2024). Di tengah diskusi penuh keakraban dengan ratusan warga, satu persoalan mencuri perhatian: krisis air bersih yang sudah berlangsung selama lebih dari empat dekade.

Kelurahan yang terletak di pusat kota ini masih menghadapi ironi besar. Sejak tahun 1980-an, beberapa RT di Sempaja Selatan harus berjuang tanpa pasokan air bersih.

Warga mengandalkan solusi seadanya, seperti sumur atau membeli air tangki. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Sayid, politisi dari Partai Golkar.

“Sulit dipercaya bahwa masalah seperti ini masih terjadi di perkotaan. PDAM harus segera bertindak untuk menjangkau daerah ini,” tegasnya saat berbicara di depan warga.

Sayid melihat langsung bagaimana kondisi ini memengaruhi kualitas hidup warga. Antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan ini.

“Mereka layak mendapatkan hak dasar seperti air bersih, terutama karena Sempaja Selatan bukanlah kawasan terpencil,” tambahnya.

Masalah air bersih ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang martabat manusia yang dirugikan.

Sayid menyerukan pemerintah daerah dan PDAM agar menjadikan isu ini sebagai prioritas utama. Ia berharap keluhan warga tidak berhenti di meja diskusi, tetapi segera diikuti dengan langkah konkret.

Aspirasi ini menjadi sinyal kuat bahwa perubahan harus segera diwujudkan. Bagi warga Sempaja Selatan, reses kali ini tidak hanya menjadi ruang menyampaikan keluhan, tetapi juga awal dari perjuangan panjang untuk hidup lebih layak.

“Mudah-mudahan, setelah ini ada perhatian serius dari pihak berwenang. Kita harus memastikan bahwa Sempaja Selatan memiliki akses air bersih yang layak,” tutupnya, penuh harap. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di Kaltim.

Menurutnya, keberadaan IKN yang kelak dihuni oleh sedikitnya 2 juta orang harus diimbangi dengan ketersediaan pangan yang cukup.

“Setiap hari, kebutuhan makanan di IKN akan sangat besar. Oleh karena itu, penting bagi Otorita IKN untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan bekerja sama dengan kabupaten/kota di sekitar Kaltim,” ungkap Sarkowi.

Ia menambahkan bahwa secara birokrasi, posisi OIKN yang dekat dengan Pemerintah Pusat menjadi keunggulan tersendiri.

“OIKN bisa memaksimalkan anggaran Pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, sehingga Kaltim tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujarnya.

Sarkowi juga mendukung langkah Otorita IKN untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat, terutama para petani di daerah.

“Melibatkan petani lokal dalam memetakan kebutuhan dan potensi pangan di setiap wilayah adalah langkah strategis yang harus segera dilakukan,” jelasnya.

Meski IKN diprediksi baru akan beroperasi penuh pada 2029, Sarkowi menilai upaya penguatan ketahanan pangan harus dimulai sejak dini.

Kehadiran IKN diyakini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga membawa dampak positif pada sektor pangan dan pertanian di Kalimantan Timur.

“Jika disiapkan dengan baik mulai sekarang, saat seluruh kantor di IKN mulai beroperasi, kebutuhan pangan sudah dapat terpenuhi dengan stok lokal,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi
Editor:

SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam sektor pangan. Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti pentingnya pengembangan sektor pangan mandiri untuk mendukung kebutuhan IKN dan masyarakat sekitar.

Menurut Sarkowi, ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan dari luar daerah perlu segera diatasi. Ia menegaskan, keberadaan IKN harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan.

“Kaltim harus mampu menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri, dengan kontribusi dari kabupaten dan kota. Untuk itu, koordinasi antara Otorita IKN dan pemerintah daerah sangat diperlukan,” jelas Sarkowi.

Sinergi Antar Daerah dan Otorita IKN

Sarkowi mendorong pemerintah daerah dan Otorita IKN untuk bekerja sama dalam memetakan potensi pangan di Kaltim.

Ia percaya setiap kabupaten dan kota memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh.

“Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus proaktif mempersiapkan pasokan pangan lokal. Potensi setiap daerah perlu dikembangkan dan ditawarkan kepada Otorita IKN,” katanya.

Lebih lanjut, Sarkowi menyarankan agar Otorita IKN terjun langsung ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan potensi pangan.

“Dengan pendekatan ini, pemetaan kebutuhan pangan di setiap wilayah akan lebih efektif, sehingga mendukung program pembangunan IKN secara menyeluruh,” tambahnya.

Kemandirian Pangan dalam Pembangunan IKN

Sarkowi juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun dari kabupaten dan kota dapat menjadi bahan diskusi penting dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Setiap Musrenbang pasti memiliki poin strategis terkait pembangunan IKN. Dengan sinergi yang baik, sektor pangan dapat menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan wilayah sekitar IKN,” ujarnya.

Harapan untuk Masa Depan

Sarkowi optimis bahwa kehadiran IKN akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pangan di Kaltim.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Otorita IKN, dan masyarakat, kemandirian pangan dapat diwujudkan demi mendukung kebutuhan IKN dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Ini adalah peluang besar bagi Kaltim untuk menunjukkan bahwa kita mampu menjadi penyangga IKN, terutama dalam sektor pangan,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi