SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur mempercepat langkah penyusunan struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai persiapan untuk memaksimalkan peran legislatif dalam lima tahun ke depan.

Langkah ini menjadi prioritas strategis untuk memastikan pelayanan publik di Kaltim berjalan optimal.

Sigit Wibowo, salah satu anggota DPRD Kaltim, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan AKD.

Ia berharap proses ini dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2024, sehingga DPRD bisa segera melaksanakan tugasnya secara maksimal.

“Kami ingin menyelesaikan lebih cepat agar DPRD dapat bekerja secara maksimal,” ujarnya singkat.

Kelompok kerja yang bertugas menyusun Tata Tertib (Tatib) anggota DPRD telah merampungkan tugasnya.

Saat ini, persiapan rapat pimpinan menjadi fokus utama untuk menentukan langkah final dalam pembentukan AKD.

Proses penyusunan AKD dimulai dengan permintaan nama-nama calon anggota dari setiap fraksi.

Surat resmi telah disiapkan oleh pimpinan DPRD untuk mengundang fraksi-fraksi mengajukan usulan anggotanya.

“Setelah fraksi mengirimkan nama, kami akan bergerak ke tahap pembentukan AKD melalui mekanisme yang telah diatur,” tambah Sigit.

Langkah Penting di Tengah Tantangan Pembangunan
Penyusunan AKD dipandang sebagai langkah krusial bagi DPRD dalam menjalankan perannya di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang di Kalimantan Timur.

Dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai salah satu fokus utama pembangunan, optimalisasi peran legislatif menjadi kebutuhan mendesak.

AKD diharapkan menjadi landasan solid bagi DPRD dalam mengawasi dan mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan waktu yang semakin mendekati penghujung tahun, DPRD Kaltim berupaya memastikan kesiapan struktur dan mekanisme kerja, guna memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.

“Pembentukan AKD yang efektif akan memastikan DPRD mampu menjawab tantangan pembangunan yang dinamis di Kaltim,” tutup Sigit. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Dalam suasana menjelang Pilkada 2024, anggota DPRD Kaltim dapil Kota Samarinda, Subandi, menyampaikan pesan penting kepada masyarakat.

Ia mengimbau warga untuk menjaga harmoni sosial di tengah kontestasi politik, sekaligus mengingatkan pentingnya saling menghargai perbedaan demi menjaga keharmonisan wilayah.

“Perbedaan pilihan itu biasa dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan ini merusak kondusivitas yang selama ini terjalin baik di Samarinda dan Kaltim,” ujar politisi PKS itu, Sabtu (30/11/2024).

Kalimantan Timur dikenal memiliki sejarah positif dalam menjaga stabilitas sosial selama musim politik. Subandi berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan, khususnya pada Pilkada tahun ini.

“Kita punya riwayat apik soal kondusivitas selama momen politik. Harapannya, pasca Pilkada, hubungan antarmasyarakat tetap harmonis seperti sebelumnya,” katanya.

Lebih jauh, Subandi menekankan pentingnya menjaga suasana damai, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

Perayaan besar yang identik dengan keramaian ini membutuhkan kerjasama masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Subandi mengakui bahwa menjaga keharmonisan di tengah perbedaan pandangan politik bukan hal mudah, terutama dengan meningkatnya aktivitas di media sosial.

Namun, ia percaya bahwa semangat kebersamaan masyarakat Kaltim mampu menjawab tantangan ini.

“Mari kita ciptakan suasana nyaman dan aman. Dengan kekompakan, saya yakin proses Pilkada hingga liburan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan lingkungan.

Menurutnya, partisipasi aktif dari warga dapat memperkuat ikatan sosial sekaligus memastikan proses Pilkada berlangsung tertib dan damai.

Sebagai wakil rakyat, Subandi optimistis bahwa Samarinda dapat menjadi contoh daerah dengan demokrasi sehat dan masyarakat yang solid. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Di tengah berbagai pandangan tentang keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Muhammad Husni Fahruddin, anggota DPRD Kalimantan Timur, meyakini bahwa Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Meski tidak menyampaikan secara spesifik dalam pidatonya, Prabowo disebut tetap mendukung penuh proyek nasional tersebut.

“Prabowo itu lebih sering berbicara soal kebangsaan dan persatuan. Jadi, wajar jika ia tidak membahas isu satu per satu. Namun, komitmennya terhadap IKN tetap jelas dan terencana,” ujar Husni saat diwawancarai Media ini.

Husni mengungkapkan, salah satu langkah nyata yang direncanakan Prabowo adalah peresmian Gedung Garuda dalam 100 hari pertama masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-8.

Hal ini, menurut Husni, menjadi simbol nyata bahwa keberlanjutan IKN menjadi salah satu prioritas utama.

“Peresmian Gedung Garuda adalah bentuk komitmen Prabowo untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, termasuk dalam pembangunan IKN,” tambahnya.

Husni juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat Kalimantan Timur dalam mewujudkan keberhasilan proyek ini. Sebagai provinsi tempat IKN dibangun, Kalimantan Timur memiliki peran strategis yang tidak boleh diabaikan.

“Kita sebagai warga Kaltim wajib mendukung. Jangan sampai kita kalah produktivitas dari daerah-daerah yang sebelumnya menjadi ring 1 Jakarta,” tegasnya.

Menurut Husni, proyek IKN bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar produktivitas Kalimantan Timur berjalan selaras dengan visi besar IKN.

Husni optimistis bahwa dukungan seluruh lapisan masyarakat dapat menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan Kalimantan Timur dan Indonesia.

Ia berharap kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pusat mampu memperkuat posisi strategis Kalimantan Timur dalam peta nasional.

“Jika semua pihak bersinergi, IKN akan menjadi pusat baru Indonesia yang modern dan maju, sekaligus simbol kebanggaan bagi Kalimantan Timur,” ungkapnya penuh harap. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Meski gedung utama DPRD Kalimantan Timur tengah diperbaiki, Muhammad Husni Fahruddin, atau yang akrab disapa Ayub, memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

Ayub menyadari kekhawatiran masyarakat terkait penyampaian aspirasi selama proses renovasi ini. Namun, ia dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan menjadi penghalang.

“Kami mengundang masyarakat untuk datang langsung ke sekretariat DPRD. Meskipun fasilitas kami sedang diperbaiki, sekretariat kami tetap berfungsi untuk menerima aspirasi masyarakat,” ujarnya baru-baru ini.

Sekretariat DPRD Kaltim menjadi garda depan dalam menampung suara masyarakat selama proses renovasi berlangsung.

Ayub menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka melalui sekretariat atau bahkan langsung kepada anggota dewan, baik secara langsung maupun melalui kontak yang disediakan.

“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa wakil mereka selalu siap mendengarkan dan terbuka,” ujar Ayub, menegaskan komitmen DPRD untuk tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun dalam kondisi terbatas.

Sebagai politisi Partai Golkar, Ayub juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menjalankan tugas dewan dengan lebih baik.

Ayub berharap perbaikan gedung DPRD yang dijadwalkan rampung pada awal Desember tidak hanya meningkatkan fasilitas bagi anggota dewan, tetapi juga memberikan kenyamanan lebih kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

“Masyarakat kami imbau untuk tetap aktif menyampaikan keluhan atau aspirasi selama proses ini berlangsung, karena partisipasi mereka sangat penting,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Kutai Kartanegara (Kukar) dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang memiliki lahan luas dan sumber daya alam melimpah. Namun, di balik potensi besar itu, sektor peternakan di Kukar masih menunggu untuk dimaksimalkan.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menyadari peluang besar ini.

Dalam serap aspirasi yang dilaksanakan baru-baru ini, ia berbicara tentang pentingnya memanfaatkan kekayaan alam Kukar untuk mengembangkan sektor peternakan.

“Kukar memiliki lahan yang luas dan sumber daya yang mendukung. Ini adalah peluang besar untuk mengembangkan peternakan, seperti sapi, kambing, hingga ayam, yang bisa menjadi sumber penghasilan berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya, Minggu (24/11/2024).

Husni percaya bahwa peternakan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi sektor ekonomi strategis.

Jika dikelola dengan baik, peternakan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Namun, untuk merealisasikan potensi ini, Husni menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah.

Ia mendorong langkah-langkah konkret, seperti penyediaan bibit ternak unggul, pelatihan teknis bagi para peternak, hingga membuka akses pasar yang lebih luas.

“Kita perlu memastikan masyarakat memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan usaha peternakan ini. Dengan bimbingan dan fasilitas yang tepat, mereka pasti bisa berkembang,” ujarnya penuh optimisme.

Komitmen untuk Masa Depan Kukar

Sebagai wakil rakyat, Husni berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang mendukung pengembangan sektor peternakan.

Menurutnya, sektor ini memiliki dampak ganda: selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan.

“Jika sektor ini maju, bukan hanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat, tapi juga akan memperkuat ekonomi daerah,” tuturnya.

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Di tengah berbagai dinamika sosial dan hukum di Indonesia, anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, membawa pesan penting tentang perlindungan terhadap perempuan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan penuh bagi perempuan, menjamin hak dan martabat mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki.

“Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu berarti setiap individu, termasuk perempuan, dijamin hak-haknya oleh hukum,” ujar Afif pada Rabu (13/11/2024).

Namun, meskipun regulasi telah dibuat, Afif menilai bahwa banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya aturan-aturan tersebut. Perempuan, yang sering kali menjadi kelompok rentan, justru membutuhkan perlindungan ekstra agar hak-hak mereka tidak hanya tertulis, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi untuk Perlindungan

Afif menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melindungi perempuan merupakan hasil dari kerja sama antara DPR, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait. Ia memandang proses legislasi sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk menciptakan keadilan sosial.

“Siapa yang membuat peraturan? DPR bekerja sama dengan wali kota dan gubernur,” jelasnya. Dengan kolaborasi ini, regulasi yang dihasilkan tidak hanya berlaku sebagai teks hukum, tetapi menjadi instrumen nyata untuk melindungi masyarakat.

Generasi Muda, Harapan Masa Depan

Menurut Afif, masa depan perlindungan hukum bagi perempuan sangat bergantung pada peran generasi muda. Ia mengajak mereka untuk tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam menegakkan keadilan.

“Harapan itu ada di tangan kita semua yang muda-muda,” tegasnya. Afif percaya bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk mendorong kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan.

Dalam pandangannya, undang-undang bukan sekadar kumpulan tulisan, tetapi adalah alat untuk menciptakan keadilan. Ketika generasi muda memahami hal ini, mereka tidak hanya akan menjadi pelaku perubahan, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Dari Hukum ke Kehidupan Sehari-Hari

Perlindungan terhadap perempuan di Indonesia adalah cerminan dari komitmen negara terhadap keadilan sosial. Namun, komitmen ini perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata di masyarakat. Kesadaran, penghormatan, dan penerapan hukum adalah tiga pilar utama yang harus diperjuangkan bersama.

Afif mengingatkan bahwa upaya melindungi perempuan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Dengan semangat kolaborasi dan peran aktif generasi muda, ia optimis bahwa perlindungan terhadap perempuan akan semakin kuat di masa mendatang.

“Setiap kebijakan yang ada berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita pastikan hukum melindungi seluruh lapisan tanpa kecuali,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, meminta masyarakat untuk bersabar menghadapi kemacetan yang terjadi di Samarinda Utara akibat proyek perbaikan drainase.

Menurutnya, perbaikan ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah tata kelola drainase yang selama ini menjadi persoalan di kawasan tersebut.

“Bahkan saya pernah menyaksikan langsung kondisi drainase di simpang Samarinda Utara. Memang tata kelola sebelumnya buruk,” ujar Afif dalam keterangannya baru-baru ini.

Ia menegaskan bahwa proyek ini dilakukan dengan harapan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Pemerintah Kota Samarinda, kata Afif, telah merancang sistem drainase yang lebih tepat agar permasalahan genangan tidak lagi terjadi.

Afif mengakui bahwa masyarakat banyak mengeluhkan kemacetan selama pengerjaan berlangsung.

Namun, ia menegaskan bahwa kesabaran masyarakat sangat dibutuhkan demi keberhasilan perbaikan ini.

“Kita enggak apa-apa macet dulu, yang penting drainasenya benar, alirannya juga sesuai,” tambah politikus Partai Gerindra itu.

Ia juga menyoroti kasus di Sempaja, salah satu wilayah di Samarinda Utara, di mana aliran air sering terhambat akibat sistem yang tidak teratur. Menurutnya, masalah tersebut menyerupai “tali yang diikat tak jelas.”

Afif berharap, setelah proyek ini selesai, tata kelola aliran air dapat lebih baik sehingga genangan saat hujan tidak lagi terjadi.

Ia pun menyampaikan bahwa perbaikan ini merupakan bentuk kerja bersama untuk menciptakan Samarinda yang lebih nyaman.

“Kita ngalah untuk Samarinda lebih baik, enggak apa-apa,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Di balik hiruk-pikuk perpolitikan Kalimantan Timur (Kaltim), sosok Andi Satya Adi Saputra, anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, muncul dengan visi besar.

Legislator muda dari Partai Golkar ini langsung menegaskan komitmennya terhadap dua sektor kesehatan dan pendidikan.

Menurutnya, kesehatan dan pendidikan adalah kunci utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kaltim, terutama di tengah status provinsi ini sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Program utama yang ingin saya perjuangkan sebagai wakil rakyat adalah kesehatan dan pendidikan,” ujar Andi Satya dengan penuh semangat.

Pemerataan Layanan Kesehatan hingga Pelosok

Sebagai seorang dokter, Andi sangat memahami betapa pentingnya akses layanan kesehatan yang merata.

Ia menyoroti ketimpangan yang selama ini terjadi, di mana masyarakat di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan cenderung menikmati fasilitas kesehatan lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di pelosok dan wilayah perbatasan.

“Pemerataan akses pelayanan kesehatan sangat penting, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok dan perbatasan. Semua masyarakat Kaltim berhak mendapatkan layanan kesehatan yang setara,” tegas Andi.

Bagi Andi, perjuangan untuk pemerataan ini bukan hanya soal membangun fasilitas, tetapi juga memastikan kehadiran tenaga medis yang kompeten di setiap daerah.

Ia percaya, layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak fundamental setiap warga.

Membangun SDM Unggul Lewat Pendidikan Berkualitas

Tak hanya kesehatan, pendidikan juga menjadi fokus Andi.

Ia meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas adalah fondasi untuk menghadapi tantangan besar di masa depan, terutama dalam konteks pembangunan IKN.

“Melalui pendidikan yang berkualitas, kita bisa meningkatkan sumber daya manusia Kaltim agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” katanya.

Andi juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di Kaltim terus meningkat.

Menurutnya, hanya dengan sumber daya manusia yang unggul, masyarakat Kaltim dapat berperan aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Membangun Sinergi dengan Masyarakat

Dalam menjalankan misinya, Andi mengajak masyarakat untuk terus mendukung sekaligus mengawasi kinerja para anggota dewan.

Ia percaya bahwa sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat adalah kunci untuk mewujudkan pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan yang ia impikan.

“Dengan sinergi antara masyarakat dan dewan, saya yakin kita dapat mewujudkan pemerataan kesehatan dan pendidikan di Kaltim,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan pentingnya menjaga suasana damai selama dan setelah proses Pilkada berlangsung.

“Pilkada damai itu sangat penting. Jangan sampai ada keributan hanya karena perbedaan pilihan,” ujar Yenni, Sabtu (30/11/2024).

Menurut Yenni, demokrasi semestinya menjadi wadah persatuan, bukan perpecahan. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa dalam proses demokrasi dan tidak seharusnya memecah hubungan sosial yang telah terjalin lama di masyarakat.

“Kita mesti sikapi dengan kedewasaan,” lanjut legislator dari Fraksi PKB tersebut.

Yenni juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai kerukunan dan saling menghormati di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan hubungan sosial yang lebih panjang dibandingkan perbedaan pandangan politik yang bersifat sementara.

“Pilihan politik kita hanya berlangsung beberapa bulan, tetapi hubungan dengan tetangga, saudara, dan teman jauh lebih panjang dan bermakna,” tegasnya.

Sebagai bentuk antisipasi, Yenni mengajak masyarakat untuk menjaga sikap dan emosi selama Pilkada berlangsung. Ia berharap suasana damai bisa terus terjaga, tidak hanya selama masa pemilu tetapi juga setelahnya.

“Pilkada 2024 adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Kaltim memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan keprihatinannya terkait penumpukan pasien dan kendala teknis dalam pelayanan rumah sakit terbesar di provinsi tersebut.

Dalam keterangannya, Andi mengungkapkan bahwa sekitar 80-90% pasien yang dilayani di RSUD AWS merupakan peserta BPJS. Sistem pendaftaran berbasis online yang diterapkan rumah sakit ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi volume pasien yang tinggi.

“Sebagai seseorang yang pernah bekerja di RSUD AWS selama tujuh tahun, saya melihat langsung tantangan besar yang dihadapi. Saat ini sistem online yang digunakan sering bermasalah, dan jika server down, seluruh pelayanan poliklinik terganggu,” ujar Andi melalui pesan Instagram, Selasa (5/11/2024).

Ia menyoroti perlunya tindakan cepat dari pihak manajemen ketika sistem pendaftaran online mengalami gangguan. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah membuka kembali opsi pendaftaran manual sebagai langkah darurat.

Dampak Nyata untuk Pasien BPJS
Masalah yang dihadapi RSUD AWS tidak hanya berhenti pada pendaftaran. Menurut Andi, antrian panjang juga kerap terjadi di apotek rumah sakit. Pasien, khususnya pengguna BPJS, sering harus menunggu obat berjam-jam setelah selesai pemeriksaan.

“Banyak pasien yang menghabiskan waktu dari pagi hingga sore hanya untuk menyelesaikan seluruh proses berobat. Ini jelas tidak ideal,” tambahnya.

Situasi ini, lanjut Andi, dapat berdampak serius, terutama bagi pasien dengan kebutuhan medis mendesak. Ia menegaskan bahwa peningkatan efisiensi dalam pelayanan adalah tanggung jawab utama pihak rumah sakit.

Sebagai anggota DPRD, Andi mendukung penuh upaya pembenahan layanan kesehatan di Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pihak manajemen RSUD AWS untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi waktu tunggu pasien.

“Saya yakin semua tenaga kesehatan di rumah sakit ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Namun, manajemen harus bergerak cepat dan mengambil tindakan nyata agar pelayanan berjalan lebih baik,” tegas Andi. (Adv)

Penulis: Hanafi