JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan selamat dari Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra atas perhelatan Kongres Ke-6 PDIP.

“Pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai (Gerindra) kepada saya untuk disampaikan kepada Ibu Mega. Pertama, adalah ucapan selamat kongres ,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Sebab, kata dia, Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali berlangsung secara tertutup tanpa mengundang pihak eksternal dari partai-partai politik lain.

“Karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar, termasuk para ketua umum sehingga pada kesempatan itu Pak Prabowo sebagai ketua umum menitipkan pesan selamat kongres,” ucapnya.

Dia juga menyebut dalam pertemuan itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pula pesan dari Presiden Prabowo kepada Megawati mengenai Museum Bung Karno.

“Kalau Mensesneg itu pesan Presiden (untuk disampaikan) kepada Ibu Mega itu ada beberapa hal mengenai beberapa hal mengenai museum Bung Karno,” ujarnya.

Dasco menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya turut menyampaikan pula pesan mengenai pandangan Presiden Prabowo terhadap Undang-Undang Pemilu.

“Beberapa hal yang terkait dengan masalah Undang-Undang Pemilu,” katanya.

Dia pun menyebut saat ini fraksi partai politik di parlemen masih melakukan simulasi di internal masing-masing sebelum pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dibahas di Komisi II DPR RI.

“Masing-masing partai sedang melakukan simulasi. Nah, nanti setelah reses masuk kami akan mensinergikan di Komisi II tentunya,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pesan Presiden Prabowo soal Undang-Undang Pemilu yang disampaikan dalam pertemuannya dengan Megawati tersebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Dia mengatakan pesan yang disampaikannya itu mencakup pandangan Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan, serta sebagai pimpinan partai politik.

“Kalau berkenaan dengan Undang-Undang Pemilu, Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentu punya pandangan terhadap hasil keputusan MK,” kata Prasetyo Hadi.

Dia lantas berkata, Kedua, secara pribadi; dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum salah satu partai politik yaitu partai Gerindra, tentu juga memiliki pandangan sehingga dalam komunikasi dengan pimpinan partai yang lain, salah satunya pasti juga membicarakan, menyampaikan pandangan-pandangan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto pertemuan bersama Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, usai mengumumkan persetujuan DPR atas pemberian amnesti bagi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Foto tersebut diunggah melalui akun instagram milik Dasco (@sufmi_dasco), Kamis (31/7) malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Dari foto yang diunggah tersebut, Dasco terlihat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bertemu dengan Megawati, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo.Namun dari unggahan tersebut, Dasco hanya menyertakan keterangan yakni “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan”.

Dia pun tak menerangkan lokasi dan waktu pertemuan atas unggahan foto tersebut.

Foto itu memperlihatkan mereka tengah berduduk di sebuah ruang tamu rumah dengan meja yang berada di tengahnya. Namun ruangan rumah tersebut berbeda dengan potret rumah tempat pertemuan Dasco dan Megawati sebelum-sebelumnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan agar fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece menjelang 17 Agustus 2025 tidak mengganggu kesakralan peringatan HUT Ke-80 RI.

“Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Dia mengaku tak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi, namun yang menjadi masalah ketika ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk suatu kepentingan, misalnya mendorong pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI.

“Sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah, yang jadi masalah itu kan adalah misalnya ada pihak-pihak yang kemudian dalam ‘memanfaatkan’ kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kami itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Dia lantas berkata, “Misalnya, kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut untuk mengimbau supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera Merah Putih, kan itu yang tidak benar.”

Menurut dia, pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah semestinya tidak dilakukan dengan cara yang mengurangi nilai-nilai sakral kemerdekaan.

“Saya pun sebagai pribadi mengimbau mari kita bersama-sama, kita cintai Republik kita ini apa adanya, dalam kondisi apapun, semangatnya harus positif, ekspresi. Tadi misalnya ada kecewaan, tidak harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tidak harus,” katanya.

Sebab, kata dia, Pemerintah saat ini tengah bekerja keras melanjutkan pembangunan demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa di tengah dinamika global yang penuh dengan tantangan.

“Kalaupun hari ini ada kondisi di bangsa kita yang mohon maaf masih belum sesuai yang diharapkan, ya kami, kita semua, mari kita bekerja keras mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pendiri bangsa,” katanya.

Menanggapi anggapan bahwa reaksi pemerintah terlalu berlebihan terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece, Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk fokus menyemarakkan HUT Ke-80 RI dengan semangat positif.

“Jangan dibesar-besarkan, kita Merah Putih, kibarkan bendera Merah Putih setinggi-tingginya. Di laut kibarkan para penyelam. Di udara, kibarkan. Semangatnya itu yang positif gitu loh untuk bangsa dan negara,” ucapnya.

Dia mengimbau pula segenap elemen bangsa untuk bersatu dan menghargai pengorbanan yang telah dilakukan para pahlawan bangsa terdahulu untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kesakralan kemerdekaan RI.

“Kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa. Ada masalah, ya mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Kami pun pemerintah juga terbuka berhadap semua masukan, semua kritik,” kata dia.

Belakangan ini publik diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece, menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

Bendera fiktif tersebut memiliki latar hitam dan tengkorak, serta dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak berwarna putih dengan ekspresi tersenyum itu berhiaskan topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.

Hingga Sabtu (2/8), beberapa bendera fiktif itu tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah pengguna mengganti foto profilnya dengan logo bendera anime itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menerima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus Amerika Serikat atau US Special Operations Command (USSOCOM) atas peran dan kepemimpinan Prabowo dalam meningkatkan hubungan kedua negara.

Penyerahan medali itu diawali dengan kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus AS Jenderal Bryan Patrick Fenton yang disambut dengan hangat oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/8/2025).

“Hai, Jenderal, apa kabar?” tanya Prabowo seraya mengucapkan salam pembuka kepada Jenderal Fenton, seperti dikutip dari pernyataan resmi.

“Baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana?” jawab Fenton.

“Bapak masih terlihat bugar, ya?” kata Prabowo sembari memegang pundak Fenton.

Dalam momen keakraban tersebut, Jenderal Fenton menyerahkan medali kehormatan U.S. Special Operations Command (USSOCOM) kepada Presiden Prabowo.

Penghargaan ini diserahkan atas peran Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam bidang pertahanan.

Jenderal Fenton menyampaikan bahwa melalui dedikasi dan kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner, hubungan bilateral kedua negara meningkat, serta memperkuat perjuangan global melawan ancaman yang muncul, sekaligus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan.

“Dedikasi, kepemimpinan, dan komitmen teguh Presiden Prabowo Subianto yang luar biasa telah menghasilkan kemitraan yang tak ternilai dengan Pasukan Operasi Khusus dan mencerminkan penghargaan yang besar kepadanya, Republik Indonesia, Pasukan Operasi Khusus di seluruh dunia, dan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat,” kata Jenderal Fenton.

Jenderal Fenton kemudian mengalungkan medali kehormatan U.S. Special Operations Command (USSOCOM) kepada Presiden Prabowo, disertai pemberian cinderamata.
“Saya tidak mencantumkan ini di medali, tapi saya pikir ini mungkin bisa menjadi pajangan yang bagus di kantor Anda,” kata Jenderal Fenton.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Presiden tersebut, Presiden Prabowo tampak didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan dalam penilaian yang sudah berjalan sebagian besar daerah di Indonesia masih masuk dalam kategori Kota Kotor, menunjukkan diperlukannya perubahan tata kelola pengelolaan sampah di tingkat tapak.

“Saya agak pesimis akan ada yang dapat Adipura Kencana dari tadi nilainya masih Kota Kotor semua. Jadi hari ini semua kota nilainya masih di bawah 50 atau di bawah 60, sementara Adipura nilainya 75,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif usai memberikan arahan kepada pemerintah daerah terkait standar baru Penghargaan Adipura 2025 di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Nilai itu merujuk kepada proses penilaian untuk Penghargaan Adipura yang sudah dimulai saat ini dan akan berjalan sampai dengan Desember 2025.

Dalam standar baru tersebut, KLH/BPLH membagi Adipura menjadi empat kategori, dimulai dari Kota Kotor untuk kabupaten/kota yang masih memiliki tempat pengelolaan akhir (TPA) open dumping, dengan tempat pembuangan sampah (TPS) liar, tingkat pengolahan sampah di bawah 25 persen dan anggaran serta sarana prasarana yang tidak mencukupi.

Sementara itu, untuk daerah yang sudah memenuhi standar minimum yaitu TPA dengan jenis controlled landfill, pengolahan sampah minimal 25 persen, sarana prasarana kurang mencukupi dan tidak ada TPS liar menerima Sertifikat.

Untuk mendapatkan Adipura, daerah harus memiliki TPA jenis controlled atau sanitary landfill, pengelolaan sampah 25-50 persen, anggaran dan sarana prasarana cukup serta tidak ada TPS liar. Dengan penghargaan tertinggi Adipura Kencana diberikan kepada kota/kabupaten dengan TPA sanitary landfill yang hanya menampung residu, pengolahan sampah 50-100 persen dan tidak ada TPS liar.

Jika belum ada daerah yang memenuhi standar tinggi untuk Adipura Kencana, Hanif memastikan penghargaan prestisius itu tidak akan diberikan dalam acara penyerahan yang dilakukan tahun depan.

Namun, untuk daerah yang mendapatkan predikat Kota Kotor, dia memastikan akan memberikan pendampingan untuk mewujudkan perubahan dan mencapai target nasional 100 persen pengelolaan sampah pada 2029.

“Katakan hari ini semuanya masih kotor, tetapi kita tidak membiarkan jadi kita dampingi terus. Hasil komunikasi intensif, kita tidak nilai, buang. Tapi nilai, kawal. Apa yang kurang kita kawal,” katanya.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023, total jumlah sampah mencapai 56,63 juta ton dalam periode tersebut. Dari jumlah itu sekitar 60,99 persen dinyatakan masuk dalam kategori tidak terkelola, termasuk yang ditimbun di TPA open dumping dan terbuang ke lingkungan. (ANT/KN)