Kantor Kejaksaan Negeri Blora, Jawa Tengah. (ANTARA/Gunawan.)
BLORA – Tiga orang terduga pelaku penipuan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibekuk Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (5/8) siang.
Ketiganya berinisial J, H, dan A, diduga menjalankan modus jual beli jabatan dengan dalih mampu meloloskan peserta dalam seleksi PPPK di wilayah Kabupaten Blora. Sedangkan OTT dilakukan sekitar pukul 11.20 WIB di sebuah rumah makan di Kelurahan Kedungjenar, Kecamatan Blora Kota.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Blora Jatmiko di Blora, membenarkan adanya penangkapan tersebut.
“Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan dua orang korban yang merasa ditipu. Sedangkan terduga pelaku ada tiga orang yang kami amankan,” ujarnya.
Salah satu dari terduga pelaku bahkan mengaku sebagai pejabat Kejaksaan Negeri Blora untuk meyakinkan korban. Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa yang bersangkutan hanyalah pegawai kontrak.
“Yang satu warga Gempolrejo, satu lagi dari Randublatung, dan terduga pelaku yang satu ini mengaku-ngaku sebagai pegawai kejaksaan,” jelasnya.
Dalam aksinya, para pelaku menjanjikan kelulusan seleksi PPPK dengan meminta uang sebesar Rp75 juta kepada korban. Untuk tahap awal, korban diminta menyetor uang muka (DP) sebesar Rp25 juta. Namun, korban hanya sempat memberikan masing-masing Rp2,5 juta.
“Total uang Rp5 juta itu kami jadikan barang bukti saat OTT. Masing-masing korban setor Rp2,5 juta sebagai DP,” ujarnya.
Usai penangkapan, ketiga terduga pelaku langsung digelandang ke kantor Kejari Blora untuk pemeriksaan. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke kepolisian guna proses penyidikan lebih lanjut.
“Sudah kami serahkan ke pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya. (ANT/KN)
BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tahun ini, Pemkab menargetkan capaian investasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dengan fokus pada sektor-sektor strategis yang berpotensi besar.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyatakan bahwa target investasi bukan sekadar angka, melainkan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang menekankan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Kabupaten Berau memiliki potensi besar di berbagai sektor, seperti pertambangan, pariwisata, perikanan, dan pertanian. Kami optimistis target investasi tahun ini dapat terealisasi,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Tahun 2024 lalu, Berau mencatatkan nilai investasi mencapai Rp4,5 triliun, yang menunjukkan tingginya minat investor terhadap Bumi Batiwakkal, meski kondisi nasional dan global masih penuh tantangan.
Dalam upaya meningkatkan minat investor, Pemkab Berau terus melakukan reformasi birokrasi, khususnya dalam sistem pelayanan perizinan dan proses administrasi investasi. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan.
“Capaian tahun lalu menjadi bukti bahwa para investor melihat Berau sebagai daerah yang menjanjikan. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab Berau tidak hanya mengejar nilai investasi yang tinggi, tetapi juga kualitas investasi yang mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Kami tidak hanya mendorong investasi yang besar, tetapi juga yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Meski sektor pertambangan masih mendominasi, Pemkab mulai serius mendorong diversifikasi investasi guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor tersebut. Pemerintah kini mulai membuka peluang bagi investasi kecil dan menengah di sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“APBD kita masih banyak tergantung tambang. Tapi kita mulai dorong investasi dari sektor-sektor lain agar ekonomi Berau lebih tahan terhadap guncangan,” ujarnya.
Strategi promosi investasi juga terus digencarkan melalui keikutsertaan Pemkab Berau dalam berbagai forum investasi di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, potensi unggulan daerah, seperti wisata alam, produk perikanan, dan pertanian tropis terus diperkenalkan kepada calon investor melalui berbagai platform digital maupun tatap muka.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Nanang Bakran, mengungkapkan bahwa hingga triwulan kedua tahun 2025, realisasi investasi di Berau telah mencapai Rp2 triliun. Ia optimistis target tahunan dapat tercapai jika dorongan terhadap sektor-sektor strategis terus dimaksimalkan.
“Kita harus buka seluas-luasnya informasi soal potensi daerah, baik ke masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Sektor pariwisata, misalnya, sangat potensial untuk menarik investor baru,” katanya.
Nanang juga menyebut bahwa selain pariwisata, sektor perkebunan masih menjadi penyumbang investasi yang signifikan. Sejumlah perusahaan yang telah lama beroperasi di Berau masih aktif memperluas investasinya. (adv/srn/set)
BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Berau, tanpa terkecuali. Ia menyatakan bahwa setiap warga, baik di pusat kota maupun pelosok kampung, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak.
“Pembangunan bukan hanya untuk kota. Masyarakat di kampung-kampung pun punya hak yang sama. Prinsip keadilan inilah yang terus kami pegang dalam merancang dan merealisasikan setiap proyek infrastruktur,” ujar Bupati Sri, baru-baru ini.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah adalah menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil. Namun, dengan kerja sama lintas sektor, Pemkab Berau optimistis seluruh wilayah dapat tersentuh pembangunan secara bertahap dan terukur.
Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kampung Siduung Indah, Kecamatan Segah. Proyek ini akan digarap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, dengan nilai anggaran sebesar Rp 4,2 miliar yang bersumber dari APBD 2025.
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan DPUPR Berau, Decty Toge Manduli, menjelaskan bahwa pembangunan SPAM ini ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar, khususnya air bersih yang layak dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, fasilitas SPAM yang akan dibangun dirancang untuk melayani kebutuhan air bersih bagi ratusan kepala keluarga di Kampung Siduung Indah. Proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan setelah proses lelang selesai, dan rampung pada akhir tahun 2025.
Lebih lanjut, Decty mengungkapkan bahwa proyek ini juga sejalan dengan program pengurangan angka stunting serta peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat.
“Air bersih bukan hanya soal kebutuhan dasar, tapi juga menyangkut kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, Pemkab Berau berkomitmen untuk memperluas cakupan layanan ini ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau,” pungkasnya. (adv/srn/set)
PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyarankan agar Bupati Paser, Fahmi Fadli, segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kandilo.
Pasalnya, pelayanan yang diberikan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bumi Daya Taka itu, kerap dikeluhkan masyarakat. DPRD Kabupaten Paser pun rutin menerima pandangan negatif terhadap kondisi air yang disediakan Perumdam Tirta Kandilo.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Kasri, menilai dengan masifnya keluhan ini pihaknya merekomendasikan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk melakukan proses penilaian, pengukuran dalam menentukan kualitas, efektivitas atau pencapaian kinerja managemen.
“Ini sudah dibahas sejak awal 2025 namun sampai saat ini belum ada perubahan. Harus segera dievaluasi,” kata Kasri, Selasa (5/8/2025).
Adapun keluhan masyarakat yang pihaknya terima, yakni minimnya aliran air kerumah pengguna. Bahkan, saat didistribusikan kondisi air terbilang keruh. Pihaknya menduga, koordinasi yang tidak sinkron antar bidang jadi salah satu penyebab layanan air kerap dikeluhkan.
“Memang di dalam managemen itu harus ada evaluasi karena sudah tidak ada sinkronisasi antara bidang satu dengan bidang yang lain,” ucapnya.
Pihaknya pun sudah beberapa kali menjalin pertemuan dengan managemen Perumdam Tirta Kandilo. Salah satu yang dianggap rancu, yakni tidak ada kejelasan arah dan target serta inovasi dalam pembenahan kondisi air, khususnya yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Tanah Grogot.
“Mereka (managemen) itu seperti mengikuti saja. Mau kondisinya seperti apa ya sudah seperti itu. Komisi I DPRD Paser sudah cukuplah memberikan rekomendasi terkait hal itu untuk melakukan evaluasi,” tegasnya.
Kasri menyebut, Komisi I DPRD Kabupaten Paser sudah meninjau kondisi dan proses pengelolaan air yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Kandilo. Dari peninjauan itu, pihaknya menyaksikan kapasitas kolam penampungan bahan baku yang tidak memadahi kala dilakukan proses pengurasan.
“Saat pengurasan kolam akan berdampak pada pendistribusian air bersih kepada para pelanggan. Tidak ada stok yang tersedia saat kolam dikuras akibatnya pelanggan tidak mendapatkan air,” ucapnya.
Sementara terhadap kualitas air yang keruh, ia menyarakan agar Perumdam Tirta Kandilo dapat berinovasi dalam mengelolanya. Untuk diketahui, sumber air masyarakat khususnya di Kecamatan Tanah Grogot berasal dari sungai Kandilo.
Sungai Kandilo saat ini terbilang keruh. Sehingga, dalam pengelolaan agar menjadi jernih DPRD Kabupaten Paser menyarankan agar dilakukan perlakuan secara khusus. “Tentunya disitu ada perlakuan terhadap air limbah tersebut seperti pemberian kaporit dan pemberian tawas,” ujarnya.
TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) terus menegaskan komitmennya sebagai pelopor transformasi pendidikan digital di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah sekolah dari tingkat dasar hingga menengah kini masuk sebagai Sekolah Rujukan Google, menjadikan Kukar sebagai salah satu daerah dengan jumlah Sekolah Google terbanyak di Indonesia.
Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis teknologi. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyebut bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan.
“Program ini memberikan ruang untuk meng-upgrade kapasitas dalam memanfaatkan layanan teknologi informasi. Teman-teman guru dan siswa kini bisa terhubung dengan komunitas global, membuka cakrawala baru dalam belajar,” ujar Aulia, Selasa (5/8/2025).
Melalui program ini, pelajar dan guru diberikan akses terhadap pelatihan serta platform digital kelas dunia, seperti Google Workspace for Education. Guru-guru dari di Kukar kini bisa mengikuti pelatihan resmi dari Google untuk meningkatkan keterampilan mengajar secara daring dan kolaboratif.
“Sekolah Google di Kukar membuktikan bahwa wilayah non-perkotaan juga bisa menjadi pusat inovasi pendidikan,” jelas Aulia.
Google sendiri turut memberi dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Selain pelatihan untuk guru, program ini juga menyediakan modul pembelajaran, manajemen kelas digital, hingga kolaborasi global antar siswa.
Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Aulia menyebut Kukar tak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur kecerdasan masa depan.
“Komitmen kita adalah memastikan guru-guru kita terus berkembang, dan anak-anak kita tak tertinggal zaman,” tegasnya. (Adv)
Foto : Kepala Bidang Pengembangan UKM, Diskop UKM Kukar, Fathul Alamin. (Ady/MKG)
TENGGARONG – Produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asal Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengukir prestasi membanggakan di pasar global. Dari olahan ikan hingga serabut kelapa dan serat daun nanas, UMKM Kukar telah berhasil menembus pasar Asia hingga Eropa.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), Dinas Koperasi (Diskop) UKM Kukar, Fathul Alamin, menyampaikan bahwa sektor perikanan menjadi salah satu kontributor utama ekspor. Produk seperti kerupuk amplang berbahan ikan lokal, kini sudah dikirim ke berbagai negara Asia Tenggara.
Tak hanya itu, sambal khas Kukar berbahan cabai lokal juga berhasil menembus pasar Malaysia dan Singapura. Di sisi lain, komoditas kerajinan seperti lidi lipa, serabut kelapa, dan serat daun nanas bahkan telah diekspor ke benua Eropa.
“Sebagian besar UMKM ini bergerak secara mandiri, mereka sudah punya jejaring sendiri ke luar negeri,” ujar Fathul, Selasa (5/8/2025).
Melihat potensi besar ini, Pemkab Kukar melalui Diskop UKM mulai 2025 hingga lima tahun ke depan akan rutin menggelar business matching antara UMKM unggulan dengan eksportir global. Tujuannya jelas, memperluas akses pasar luar negeri secara langsung dan berkelanjutan.
“Business matching jadi jembatan konkret. Kami bantu pertemukan pelaku usaha dengan buyer internasional,” tambahnya.
Dari sisi kesiapan, Fathul menjelaskan bahwa pelaku UMKM Kukar kini mulai melengkapi legalitas yang sesuai standar internasional. Beberapa sudah mengantongi sertifikasi HACCP, sistem keamanan pangan global, dan CPPOB, standar produksi pangan olahan yang higienis.
“Legalitas kami sesuaikan dengan target pasar. Tak semua harus HACCP, tergantung segmentasi dan kebutuhan buyer,” jelasnya.
Selain pasar ekspor, Pemkab Kukar juga mendorong produk UMKM masuk ke jaringan ritel modern nasional melalui program Inovasi Dagang Kemitraan yang sudah bergulir sejak 2021. Beberapa produk unggulan berhasil menembus etalase toko-toko besar.
Namun, tantangan tetap ada. Persyaratan administrasi dan standar mutu dari ritel modern masih jadi kendala utama bagi sebagian UMKM. “Kami terus dampingi pelaku usaha agar bisa penuhi standar retail dan pastikan kerja sama tetap adil,” tutupnya. (Adv)
Kontras dengan wajah modern KIPP, kawasan ini masih menunjukkan karakter desa dengan infrastruktur yang belum merata.
TERAKHIR kali saya menginjakkan kaki di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 4 Mei 2025. Saat itu, kami dari Media Kaltim menggelar Nusantara Fun Run sebagai bagian dari peringatan HUT ke-5 Media Kaltim. Setelahnya, saya mengikuti perkembangan IKN dari pemberitaan media, termasuk laporan harian oleh Riski Maulana, wartawan biro kami yang bertugas di kawasan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).
Kalau hari ini kita melangkah ke KIPP IKN, suasananya seperti kota baru yang tengah digarap besar-besaran. Jalan lebar, gedung menjulang, dan rombongan pejabat datang silih berganti. Tapi coba belok sedikit ke arah Sepaku. Suasananya langsung berubah. Debu proyek, jaringan air bersih yang tak stabil, dan warga yang masih hidup dalam kondisi seadanya.
Wartawan Media Kaltim, Riski Maulana, mewawancarai Bambang Susantono, mantan Kepala Otorita IKN, di salah satu restauran.
Aktivitas groundbreaking memang tidak seramai saat Presiden Joko Widodo masih aktif turun langsung memantau proyek ini. Presiden Prabowo pun hingga kini belum terlihat berkunjung ke IKN. Meski begitu, kunjungan para pejabat pusat tetap berlangsung nyaris tanpa jeda.
Wakil Presiden, para menteri, hingga pimpinan lembaga negara bergantian datang. IKN tetap jadi pusat perhatian nasional, dengan berbagai agenda pemerintahan dan kenegaraan yang terus berlangsung hampir setiap pekan.
Namun, di tengah geliat itu, satu pertanyaan yang masih terus mengemuka: benarkah IKN dibangun untuk semua?
Bambang Susantono, mantan Kepala Otorita IKN, sejak awal sudah memberi isyarat. “Berbicara IKN, bukan KIPP saja. Kecamatan Sepaku itu IKN,” tegasnya dalam diskusi santai bersama pegiat media sosial di KIPP, Jumat (1/8/2025) lalu. Pesannya jelas: jangan biarkan pembangunan hanya berputar di pusat, sementara pinggiran tertinggal.
Faktanya, dari Intake Sepaku, air bersih 300 liter per detik lancar mengalir ke gedung-gedung KIPP. Tapi warga Sepaku hanya mendapat pasokan dari IPA Perumda Danum Taka yang berkapasitas 30 liter per detik. Jaringan pipa belum optimal, distribusi sering tersendat, dan pipanisasi dari Bendungan Sepaku yang memiliki kapasitas 2.500 liter per detik masih belum rampung hingga kini.
Tampak dari udara, Intake Sepaku yang menjadi sumber pasokan air baku utama bagi kawasan IKN.
Sementara itu, pembangunan di pusat terus berjalan. Dalam waktu bersamaan, IKN jadi tuan rumah berbagai agenda nasional: Congress of Indonesian Diaspora (CID) ke-8, Festival Sumpit, Trade Exhibition Eco Fashion, dan Bazaar Nusantara. Aktivitas berlangsung meriah dan disambut antusias.
Tapi semua itu akan terasa timpang jika hanya berjarak lima menit dari pusat acara. Warga Sepaku masih harus bertahan dengan air yang tidak mengalir dan jalan kampung yang rusak. Ini soal kebutuhan dasar yang belum merata.
Bambang kembali mengingatkan agar wajah desa tidak ditutup atau disamarkan. “Jangan sampai menimbulkan dua wajah: wajah modern dan wajah lampau,” katanya. Ia pun mendorong agar konsep Green Village dijalankan secara konsisten, agar desa-desa tetap hidup berdampingan dengan pusat kota yang dibangun.
Semangat pelestarian budaya memang digaungkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat membuka Festival Sumpit. Deputinya, Alimuddin, bahkan menyebut festival ini sebagai simbol penyatuan identitas Kalimantan dan Nusantara.
Tapi memperkuat identitas tidak cukup dengan festival. Kampung-kampung di sekitar KIPP harus dibenahi secara konkret. Jalan rusak, air bersih terbatas, dan fasilitas publik yang belum merata. Itulah yang seharusnya jadi prioritas, agar IKN tidak berkembang dengan dua standar.
Kalau gedung istana bisa dibangun cepat, maka jaringan air bersih untuk warga juga harus selesai. Kalau event nasional bisa diselenggarakan berhari-hari, maka menyelesaikan layanan dasar tidak boleh tertunda.
Satu IKN, harus satu rasa. Jangan ada dua wajah dalam satu ibu kota. (*)
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juli 2025 di Jakarta, Selasa (4/8/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah meminta perbankan untuk memblokir sebanyak 25.912 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring atau judi online (judol).
Langkah tersebut, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juli 2025 di Jakarta, Senin (4/8/2025), diambil berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ia mengatakan OJK terus mengembangkan laporan dari Komdigi dengan meminta bank menutup rekening yang sesuai dengan identitas kependudukan (KTP) dan menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD).
“OJK telah meminta bank untuk memblokir sekitar 25.912 rekening berdasarkan data dari Komdigi, serta menindaklanjuti dengan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan dan menerapkan EDD,” ujar Dian.
Selain pemblokiran, OJK juga meminta bank meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan rekening agar tidak digunakan dalam kejahatan keuangan seperti jual beli rekening.
“Dengan meningkatnya ancaman siber yang lebih sistematis dan terorganisir, OJK juga telah meminta bank untuk kembali meningkatkan dan memperkuat kemampuan deteksi ‘insider cyber’ dengan melakukan pemantauan setiap saat terhadap anomali transaksi keuangan yang berpotensi fraud,” katanya, menjelaskan.
Adapun dalam konferensi pers sebelumnya pada Selasa (8/7), OJK melaporkan telah meminta pemblokiran terhadap 17.026 rekening yang terindikasi judol. Angka tersebut meningkat signifikan dalam waktu kurang dari satu bulan.
“OJK juga telah meminta bank untuk memantau rekening ‘dormant’agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening,” kata Dian. (ANT/KN)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu yang menyebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani disiapkan untuk diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, menggantikan posisi yang kini dijabat Tito Karnavian.
“Jangan bikin isu. Gimana, kan, enggak masuk itu, secara logika umum kan ya, agak kurang ketemu juga kan,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Hal itu disampaikan Mensesneg merespons alasan dibalik pergantian posisi Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, dari yang sebelumnya dijabat Ahmad Muzani untuk diberikan kepada Sugiono yang merupakan Menteri Luar Negeri RI.
Dia pun mengaku heran dengan munculnya isu Muzani akan diangkat sebagai Mendagri RI sebab menurutnya isu yang berkembang tersebut kurang masuk logika.
“Dia sekarang kan Ketua MPR, masa kemudian menjadi menteri? Kan agak kurang masuk itu,” tuturnya.
Mensesneg juga menepis argumentasi yang menyebut pergantian Sekjen DPP Partai Gerindra dari Ahmad Muzani kepada Sugiono dalam rangka menjaga marwah kesetaraan posisi Muzani yang duduk sebagai Ketua MPR RI dengan Presiden, sebab posisi sekjen dalam struktur partai berada di bawah Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang dijabat Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo menegaskan bahwa pergantian Sekjen Partai Gerindra dari Muzani ke Sugiono didasari perlunya regenerasi struktur Partai Gerindra periode 2025–2030.
“Enggaklah, itu kan asumsinya orang itu. Kalau dalam hal pengambilan keputusan tidak seperti itu. Jadi, kami merasa, terutama bahwa Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum (Prabowo Subianto), sudah waktunya ada regenerasi,” katanya.
Prasetyo juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Ahmad Muzani yang telah menjabat Sekjen DPP Partai Gerindra sejak partai berdiri 17 tahun lalu hingga mendampingi Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden RI.
“Penghormatan yang sebesar-besarnya, penghargaan kepada Bapak Ahmad Muzani yang telah menjadi Sekjen Partai Gerindra selama 17 tahun, sejak partai berdiri sampai hari ini, dengan segala dinamika, naik turun. Di ujung prestasi terbesar sebagai sekjen untuk mengantar Bapak Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prabowo Subianto menetapkan struktur kepengurusan DPP periode 2025–2030 yang ditandatangani di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).
Dalam struktur kepengurusan baru itu, Prabowo ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Dimas Adityo sebagai Bendahara Umum.
Adapun Sugiono menggantikan jabatan yang sebelumnya diemban Ahmad Muzani, sedangkan Muzani kini ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra. (ANT/KN)
Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong melaporkan tiga hakim, yang memvonis dirinya bersalah dalam kasus importasi gula, ke Mahkamah Agung (MA), Senin (4/8/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Senin, melaporkan tiga hakim, yang memvonis dirinya bersalah dalam kasus importasi gula, ke Mahkamah Agung (MA).
Anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, mengatakan laporan tersebut adalah upaya Tom agar ada evaluasi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ketiga hakim yang dilaporkan tersebut yakni Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika dengan Hakim Anggota Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah.
“Dia (Tom Lembong) ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya,” kata Zaid di gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin (4/7/2025).
Zaid mengatakan Tom tidak ingin abolisi yang diterimanya seolah-olah mengakhiri perjuangannya di jalur hukum.
“Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah, kita selesai. Enggak, dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zaid laporan tersebut dibuat karena menilai hakim yang menyidangkan kliennya tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah.
“Yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent. Dia tidak mengedepankan asas itu. Tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan,” ujarnya.
Zaid juga mengatakan selain melapor ke MA, pihaknya juga akan membuat laporkan Komisi Yudisial, Ombudsman dan BPKP.
Untuk diketahui, Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016, Tom Lembong divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.
Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Meski demkian, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.
Tom Lembong keluar dari Rutan Cipinang pada pukul 22.05 WIB setelah Keputusan Presiden (Keppres) telah diteken oleh Presiden pada sore hari, yang kemudian Keppres tersebut diserahkan pihak Kejaksaan ke Rutan Cipinang pada malam hari.
Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. (ANT/KN)
