JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto tidak mengganggu program strategis di bidang pendidikan.

“Alhamdulillah untuk program-program strategis yang berkaitan dengan bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian PIP (Program Indonesia Pintar), kemudian juga tunjangan sertifikasi guru semuanya tetap sesuai dengan yang sudah kami rencanakan,” katanya di sela-sela kegiatan di ANTARA Heritage Center, Jl Antara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Mendikdasmen memastikan pada seluruh program tersebut akan tetap ada dan diberikan kepada yang berhak pada 2025 ini.

Ia menuturkan, sejumlah anggaran yang dikurangi di Kemendikdasmen berada pada sektor perjalanan dinas, acara seremonial, serta pengadaan barang yang berkaitan dengan pencetakan dan lain sebagainya.

“Pada prinsipnya kami setuju dengan keputusan itu, dan kami berusaha semaksimal mungkin agar berkurangnya anggaran di kementerian ini tidak mengurangi layanan yang kita berikan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Abdul Mu’ti secara pribadi mengaku dirinya berlapang dada atas pemindahan anggaran untuk kepentingan lain di tingkat nasional.

“Tentu saja kami mendukung keputusan itu walaupun memang kami harus melakukan restrukturisasi program-program yang sudah kami rencanakan,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Kementerian/Lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengingatkan distributor Minyakita agar tidak main-main pada komoditas pangan tersebut.

“Memang harus kita perhatikan, karena itu jangan sampai ada yang main-main ya soal minyak goreng apalagi menjelang puasa dan lebaran,” kata Zulhas di sela meninjau harga sejumlah komoditas pangan dan gas LPG 3 kg di Pasar Klender, Jakarta Timur, Rabu (5/2/2025)

Zulhas menekankan hal itu menanggapi adanya temuan mafia minyak goreng rakyat (MGR) Minyakita yang sengaja menahan jalur distribusi sehingga berujung melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Dia memberikan peringatan keras kepada oknum yang sengaja menahan penjualan Minyakita ke konsumen. Apabila hal itu dilakukan, maka akan ditindak oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

“(Tindakan tegasnya seperti apa) Ada Satgas kok,” tegas Zulhas.

Ia juga menegaskan bahwa hal itu bukan hanya untuk Minyakita, tetapi berlaku untuk semua komoditas pangan lainnya seperti cabai, gula, hingga gas liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 kilogram.

Zulhas mengaku bahwa pihaknya terus melakukan pengecekan secara langsung di beberapa wilayah, salah satunya di Kabupaten Bayuwangi, Jawa Timur, untuk mengecek ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan 2025.

“Maka pokoknya kita lihat terus ya, kita cek lapangan, saya kemarin ngecek ke Banyuwangi, karena ini kan sebentar lagi bulan puasa, bulan puasa Ramadhan, yang agak riskan itu kadang-kadang minyak goreng, apalagi gas, itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Zulhas.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku bahwa hal itu menjadi perhatian pihaknya.

“Kemarin kan ada yang di Tangerang, sudah kita ekspos, itu menjadi perhatian kita. Jangan sampai ada distributor yang seperti itu lagi. Nah sekarang sudah kita tertibkan. Sekarang kan sudah mulai bagus, harganya tadi Rp15.700 per liter,” kata Budi.

Dia mengaku bahwa oknum distributor yang diduga melanggar tersebut akan diproses di Bareskrim Polri. Pihaknya juga menegaskan bahwa apabila distributor tersebut terbukti bersalah maka izinnya akan segera dicabut.

“Nanti kan itu disita ya kalau memang melanggar. Udah proses di Bareskrim Polri. Ya nanti diproses ya, nanti kalau memang (bersalah) kan izinnya bisa dicabut,” kata Budi. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Presiden saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu malam kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

“Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Presiden, masih dalam pidatonya, kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

“Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujar Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan pejabat negara lainnya.

Presiden Prabowo menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Istora, Jakarta, Rabu. Presiden turut didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memanggil perusahaan air minum dan operator angkutan barang imbas adanya kecelakaan beruntun di Gerbang Tol (GT) Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025) malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan satu truk bermuatan galon dengan nomor polisi B 9235 PYW dan lima kendaraan minibus lainnya, pihaknya menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Sebagai langkah tindak lanjut, kami akan memanggil semua pimpinan perusahaan air minum dan operator angkutan barang,” kata Yani di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Meski demikian, Yani belum menyebutkan jadwal pemanggilan pimpinan perusahaan air minum dan operator angkutan barang, namun menegaskan bahwa pemanggilan akan dilakukan.

Ia menuturkan bahwa pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengumpulkan data dan kronologis untuk tindak lanjut pembinaan dengan mengundang semua pihak terkait guna mengantisipasi kejadian berulang di masa mendatang.

Ia juga menyampaikan akan melakukan inspeksi keselamatan sekaligus sosialisasi penerapan manajemen keselamatan pada setiap perusahaan yang mengangkut air minum yang beroperasi di lintasan Sukabumi-Jakarta.

“Kemudian kami juga akan terus melakukan pembinaan terhadap pengemudi melalui diklat pengemudi terutama terkait tata cara mengemudi yang benar serta tata cara pengecekan rem sebelum melakukan perjalanan,” imbuh Yani.

Adapun, berdasarkan data yang diperoleh dari Mitra Darat, kendaraan truk dengan nomor polisi B 9235 PYW tersebut memiliki status uji berkala yang masih berlaku hingga  11 Mei 2025.

Pihaknya menekankan pada seluruh perusahaan angkutan barang agar dapat memastikan kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan.

“Sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan,” kata Yani.

Di sisi lain, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menurunkan tim Traffic Accident Analysis (TAA) di tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan maut di gerbang Tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat.

“Pagi ini kita meluncurkan tim TAA untuk lebih memastikan lagi walaupun tadi malam kita sudah olah TKP,” kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, tim TAA tersebut terdiri atas 10 personel gabungan dari Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat. Para personel akan turun langsung ke TKP untuk menyelidiki dan mengidentifikasi penyebab kecelakaan.

“Pagi ini, nanti kita sekitar jam 09.00 WIB, kita akan langsung olah TKP,” ujarnya.

Diketahui, terjadi kecelakaan maut di gerbang Tol Ciawi pada Selasa (4/2) malam, sekitar pukul 23.30 WIB yang menyebabkan tewasnya delapan orang dan 11 orang luka-luka. (ANT/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 2, Isran Noor dan Hadi Mulyadi.

Dalam sidang dismissal yang digelar pada Rabu (5/2/2025), perkara dengan nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 dinyatakan tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan.

Hakim Konstitusi Arif Hidayat menjelaskan beberapa dalil yang diajukan kubu Isran-Hadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu dalil yang ditolak adalah tuduhan terkait politik borong partai yang dijalankan oleh Rudy-Seno.

“Berdasarkan atas fakta hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat politik borong partai koalisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” kata Arif Hidayat.

Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa dalil pemohon terkait politik uang juga tidak terbukti dan susah diselesaikan oleh Bawaslu.

“Mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan penggunaan politik uang adalah tidak beralasan menurut hukum,” lanjutnya.

Perlu diketahui, dalam sidang pendahuluan, pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi menggugat hasil Pilgub Kaltim dengan tuduhan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), termasuk permainan kartel politik, praktik politik uang, keberpihakan aparatur pemerintah, serta ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Dalam gugatannya, kubu Isran-Hadi meminta pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 yang menetapkan kemenangan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dengan perolehan 996.399 suara, unggul dari Isran-Hadi yang meraih 793.793 suara.

Dengan putusan ini, gugatan Isran-Hadi dipastikan tidak akan berlanjut ke tahap pembuktian, sehingga pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dapat segera ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Kalimantan Timur.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R