JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece yang dilakukan sejumlah komunitas sebagai bagian dari ekspresi kreativitas.

Prasetyo mengatakan pengibaran bendera tersebut tidak menjadi masalah selama tidak disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih sebagai simbol negara.

“Kalau sebagai bentuk ekspresi ya it’s okay enggak ada masalah. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera merah putih. Enggak seharusnya seperti ini, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Prasetyo mengatakan pengibaran bendera seperti One Piece merupakan bentuk ekspresi yang sah-sah saja dalam ruang kreativitas komunitas.

Namun, dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momen tersebut secara tidak tepat, apalagi di bulan Agustus yang identik dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut dia, kesakralan bulan kemerdekaan harus dijaga sebagai penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan bangsa.

Dia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencintai tanah air melalui penghormatan terhadap simbol-simbol negara seperti bendera Merah Putih.

“Kita harus cintai bangsa kita, cintai merah putih, apa adanya dari lahir maupun batin, apapun kondisinya ya kita harus cintai negara kita, salah satunya ya cintai lambang negara kita Merah Putih,” ujar Prasetyo.

Belakangan ini publik diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece, menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

Bendera fiktif tersebut memiliki latar hitam dan tengkorak, serta dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak berwarna putih dengan ekspresi tersenyum itu berhiaskan topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.

Beberapa bendera fiktif itu tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, pengguna mengganti foto profilnya dengan logo bendera animasi itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus.

“Ya, hari ini ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Sementara itu, Budi mengatakan KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam penyelidikan tersebut, termasuk pengelola agensi umrah dan haji.

“Beberapa hadir dan memberikan keterangan kepada teman-teman di penyelidikan, sehingga tentu dari keterangan-keterangan para pihak baik dari Kementerian Agama, kemudian dari para pengelola travel (agensi perjalanan) haji, tentu itu akan melengkapi konstruksi perkara ini,” katanya.

Lebih lanjut dia memastikan KPK akan memberitahukan perkembangan penyelidikan perkara tersebut, termasuk mengenai naik tahap ke penyidikan.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

Setelah pernyataan pada tanggal tersebut, KPK sempat memanggil sejumlah pihak, seperti ustad Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan mengunjungi sekolah rakyat pada akhir Agustus 2025, menyusul peluncuran program tersebut yang telah dilakukan pada 14 Juli lalu.

“Sekolah Rakyat rencana kemungkinan akhir agustus akan dikunjungi Bapak Presiden. Launching sudah 14 Juli lalu,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Namun, dia mengatakan hingga saat ini lokasi kunjungan presiden masih belum ditetapkan.

Prasetyo menilai pendirian sekolah rakyat merupakan bentuk perjuangan Pemerintah dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak yang selama ini belum memiliki kesempatan.

Menurut dia, program ini diharapkan dapat membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik sekaligus mengangkat harkat dan martabat keluarga mereka.

“Saya kalau ngomong sekolah rakyat memang agak emosional karena banyak adik-adik kita yang selama ini tidak memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan dan kita berharap masa depan lebih baik, mengangkat harkat martabat keluarganya,” ucap dia.

Dia menambahkan Presiden Prabowo terus mendorong percepatan pelaksanaan program tersebut dan menilai langkah ini sebagai kebanggaan nasional menjelang usia kemerdekaan ke-80 tahun.

Sejauh ini, kata dia, sebanyak 159 lokasi sekolah rakyat telah disiapkan sebagai tahap awal pelaksanaan program tersebut.

Pemerintah masih terus mengevaluasi dan memperluas cakupan program agar dapat menjangkau lebih banyak anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Program sekolah rakyat juga disebut sebagai salah satu wujud nyata makna kemerdekaan, yang diyakini dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan melalui pendidikan.

“Bagi saya itulah makna kemerdekaan. Kita sadar pendidikan satu cara keluar dari kemiskinan, dari belenggu kita,” ucap dia.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang didesain untuk menjangkau keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui integrasi pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan jaminan sosial secara menyeluruh termasuk kesehatan untuk para siswa dan keluarganya.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis program itu melaporkan jumlah siswa Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 9.700 orang yang mulai berjalan sejak Juli 2025. Jumlah ini didukung oleh lebih dari 1.500 guru serta sekitar 2.000 tenaga pendamping, termasuk wali asrama dan pembimbing sosial.

Sekolah Rakyat tahap pertama tersebar 100 lokasi di seluruh Indonesia yang dimana sebanyak 63 titik telah aktif sejak pertengahan Juli, sedangkan 37 titik lainnya mulai berjalan penuh pada Agustus 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Fiona Handayani, eks staf khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, membantah bahwa grup obrolan bersama Nadiem dan Jurist Tan khusus untuk membahas pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

“Namanya orang terpilih, misalnya menjadi menteri dan dia membentuk tim, wajar-wajar saja, tapi bukan khusus membahas Chromebook,” kata kuasa hukum Fiona, Indra Haposan Sihombing, di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Indra mengatakan bahwa grup tersebut untuk mengajak orang-orang yang akan bekerja bersama Nadiem yang akan menjadi Mendikbudristek pada saat itu.
Indra juga menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam keputusan pengadaan Chromebook.

“Tidak ada (Fiona ikut pemutusan pengadaan) karena tidak ada juga tanda tangan. Itu yang menentukan, ‘kan, ada pihak-pihak lain yang bisa ditanyakan langsung,” ujarnya.

Adapun Fiona pada Selasa ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook selama sekitar 11 jam.

Indra mengatakan bahwa kliennya dicecar sekitar 60–70 pertanyaan mengenai berbagai hal, salah satunya soal komunikasi dengan empat tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan.

Diketahui, Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

Mereka adalah JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek tahun 2020–2024, IBAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur Sekolah Direktur Sekolah Dasar (SD) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021, dan MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021.

Sebelumnya, mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa Fiona tergabung dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team bersama tersangka Jurist Tan dan mantan Mendikbdudristek Nadiem Makarim (NAM).

“Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM dan Fiona, JT membentuk grup WhatsApp yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek dan apabila nanti NAM diangkat sebagai Mendikbudristek,” katanya.

Kemudian, pada tanggal 19 Oktober 2019 Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. (ANT/KN)

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai judi daring (online) merupakan ancaman nasional yang perlu diperangi bersama karena telah menjelma menjadi darurat nasional.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya mengestimasikan nilai transaksi dari kegiatan judi daring pada akhir 2024 berpotensi menyentuh angka Rp999 triliun dan bahkan bisa menembus Rp1.100 triliun jika tidak ada intervensi kuat dari pemerintah dan aparat hukum.

“Indonesia menjadi sasaran empuk provider judol. Bahkan, sudah ada kasus mahasiswa yang bunuh diri karena terlilit utang judi dan seorang bapak yang menjual bayi karena kecanduan,” ujar Ivan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

PPATK pun menyoroti kemudahan akses terhadap platform judi daring yang kini bisa dilakukan hanya dengan telepon genggam.
Selain itu, ia menambahkan terdapat berbagai rekening asli tapi palsu (aspal) yang dibeli lewat dark web atau platform daring ilegal guna mengaburkan identitas pelaku dan menyembunyikan arus uang masuk-keluar.

Di sisi lain, Ivan membeberkan fenomena jual beli rekening bank menjadi salah satu penyumbang masifnya kejahatan finansial. Di media sosial, forum gelap, dan aplikasi pesan ter-enkripsi, marak penawaran rekening bank atas nama orang lain, lengkap dengan identitas palsu.

Rekening tersebut, kata dia, lalu digunakan untuk keperluan transaksi ilegal seperti penampungan dana judi, penipuan daring, hingga pencucian uang atau money laundering lintas negara.

Menurut dia dalam hitungan menit saja, siapa pun kini bisa membeli rekening secara daring. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya literasi digital dan keuangan di kalangan masyarakat serta lemahnya sistem deteksi dini di sebagian institusi perbankan.

Sebagai respons konkret, PPATK bersama bank-bank mitra telah melakukan proses identifikasi, pemblokiran, dan pelaporan terhadap rekening pasif (dormant) yang mencurigakan.

Dikatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan merujuk pada Instruksi Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU Perbankan, yang memberi wewenang kepada PPATK untuk menganalisis serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait transaksi mencurigakan.

Dirinya memastikan bahwa seluruh rekening pasif yang telah dipetakan telah dikembalikan ke sistem perbankan masing-masing dan kini tengah melalui proses pembaruan data nasabah (Customer Due Diligence/CDD) dan verifikasi lanjutan (Enhanced Due Diligence/EDD).

“Semua langkah kami sesuai undang-undang. Jangan narasikan sebagai bentuk perampasan, ini adalah bentuk perlindungan sistem keuangan negara dari infiltrasi uang haram,” ujarnya.

Selain itu, PPATK menegaskan dalam perang melawan kejahatan finansial, kolaborasi antarlembaga sangat vital.
Tanpa dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, dan institusi perbankan, sambung Ivan, PPATK tidak mungkin mampu menghadapi kejahatan yang semakin canggih saat ini.

Tak hanya itu, disebutkan ia pula peran masyarakat tak kalah penting, sehingga ditekankan pentingnya literasi keuangan digital serta kesadaran masyarakat agar tidak sembarangan membuka rekening atas nama orang lain atau menyewakan identitasnya kepada pihak ketiga.

“Kita tidak bisa lagi hanya bekerja secara reaktif, harus proaktif dan preventif. Sistem pelaporan, deteksi teknologi, dan kerja-kerja intelijen keuangan harus disinergikan,” ungkap Ivan. (ANT/KN)