JAKARTA – Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto mengatakan MA akan segera memanggil tiga hakim yang menyidangkan perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, untuk dimintai klarifikasi.

“Kalau apakah yang bersangkutan akan dipanggil? Ya jelas, kan mau diklarifikasi,” kata Yanto di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Pemanggilan terhadap para hakim yang memimpin persidangan tersebut adalah tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan kuasa hukum Tom Lembong terhadap ketiga hakim tersebut.

Meski demikian Yanto belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kapan ketiganya akan dipanggil untuk klarifikasi. Ia mengatakan pemanggilan terhadap ketiga hakim tersebut adalah kewenangan Kepala Badan Pengawas (Kabawas) MA.

“Kalau tentang kapan (dipanggil), itu nanti itu kan kewenangan Kabawas ya. Kabawas yang menjadwalkan itu,” tuturnya.

Sebelumnya, kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Senin (4/8/2025), melaporkan tiga hakim, yang memvonis dirinya bersalah dalam kasus importasi gula, ke Mahkamah Agung (MA).

Ketiga hakim yang dilaporkan tersebut yakni Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika dengan Hakim Anggota Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah.

“Dia (Tom Lembong) ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya,” kata kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, di gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin.
Zaid mengatakan Tom tidak ingin abolisi yang diterimanya seolah-olah mengakhiri perjuangannya di jalur hukum.

“Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah, kita selesai. Enggak, dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zaid laporan tersebut dibuat karena menilai hakim yang menyidangkan kliennya tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent. Dia tidak mengedepankan asas itu. Tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan,” ujarnya.

Zaid juga mengatakan selain melapor ke MA, pihaknya juga akan membuat laporkan Komisi Yudisial, Ombudsman dan BPKP.

Untuk diketahui, Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016, Tom Lembong divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Meski demkian, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Tom Lembong keluar dari Rutan Cipinang pada pukul 22.05 WIB setelah Keputusan Presiden (Keppres) telah diteken oleh Presiden pada sore hari, yang kemudian Keppres tersebut diserahkan pihak Kejaksaan ke Rutan Cipinang pada malam hari.

Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pemerintah sedang menindaklanjuti keberadaan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp2,1 triliun yang mengendap di rekening tidak aktif atau dormant akan ditarik kembali ke negara

Dalam keterangannya kepada media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025), Gus Ipul —sapaan akrabnya— menyebut dana tersebut secara otomatis akan ditarik kembali ke negara jika tidak digunakan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan 15 hari.

“Otomatis akan ditarik lagi. Karena memang tentu penerima bansos ini sesungguhnya mereka yang membutuhkan. Jadi, kalau menerima, ya mestinya langsung diambil,” ujar Gus Ipul, seraya menegaskan bahwa pemanfaatan dana tersebut harus sesuai peruntukannya.

Menurut Gus Ipul, pihaknya akan menindaklanjuti temuan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pertemuan (7/8).

“Tunggu hasil besok (7/8) aja ya, kalau dengan PPATK,” katanya.

Ia juga menyinggung temuan sekitar 600 ribu penerima bansos yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online (judol).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 ribu lebih telah dihentikan bantuannya mulai triwulan ketiga tahun ini, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman.

Terkait langkah selanjutnya, Gus Ipul mengatakan akan melakukan koordinasi lanjutan bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PPATK.

Gus Ipul menambahkan, bahwa upaya ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang pentingnya akurasi data penerima bansos agar program bantuan benar-benar tepat sasaran.

PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial dormant, dengan total saldo mencapai triliunan rupiah.

Temuan ini merupakan hasil kebijakan penghentian sementara terhadap 122 juta rekening dormant di 105 bank sejak Mei hingga Juli 2025.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menilai rekening dormant tersebut menunjukkan bahwa pemiliknya kemungkinan tidak lagi layak menerima bansos, karena dana bantuan tidak digunakan dalam waktu lama.

PPATK berencana mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar bantuan tidak lagi disalurkan ke rekening-rekening tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan komoditas tembaga atau copperdari Indonesia mendapatkan bebas tarif atau tarif 0 persen dari Amerika Serikat (AS) terkait kesepakatan tarif resiprokal.

“Kebetulan untuk tembaga, kita (tarif) 0 persen sudah disetujui. Tembaga (dapat) tarif 0 persen,” ujar Rosan dalam Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Terkait komoditas-komoditas lainnya seperti nikel dan sawit, pemerintah juga sedang mengupayakan atau mengusulkan agar mendapatkan keringanan tarif dari AS.

“Nikel sedang kita mintakan juga, jadi ada beberapa barang sedang kita mintakan, tetapi yang baru disetujui itu tembaga dan kelihatannya nikel dan yang lain-lain itu akan disetujui juga, mungkin tidak 0 persen tapi jauh di bawah 19 persen. Jadi itu juga hal positif yang saya mau sampaikan juga,” kata Rosan.

Saat ini negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal masih terus berjalan.

“Nanti sedang negosiasi tim dengan United States Trade Representative (USTR) di Amerika Serikat. Sedang berjalan untuk beberapa produk lainnya yang memang tidak bisa dihasilkan di Amerika Serikat,” kata Rosan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut mengatakan dalam negosiasi yang masih berlangsung, pemerintah Indonesia mendorong agar sejumlah komoditas strategis lain bisa mendapatkan pembebasan tarif hingga nol persen.

Ia menyebut di antaranya minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, kayu meranti, serta produk turunan dari tembaga.

“Ya seperti CPO, karet, kemudian ada kayu meranti. Terkait dengan copper juga ada pengumuman. Untuk copper produk secondary (sekunder). After industrial process,” kata Airlangga.

Adapun di luar tarif, kesepakatan perdagangan Indonesia-AS juga juga mencakup komitmen pembelian sejumlah produk asal AS.

Di antaranya pembelian energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta pengadaan 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar merupakan model Boeing 777. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan siap memberikan tindakan tegas berupa memblokir konten iklan rokok yang ditampilkan di media sosial berdasarkan pengaduan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kementerian Komdigi baru dapat mengambil tindakan tegas berupa pemutusan akses/pemblokiran atas iklan rokok di media sosial berdasarkan pengaduan dari Kementerian Kesehatan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Mediodecci menjelaskan, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurutnya, saat ini Kemkomdigi dan Kemenkes berkomitmen bersama-sama dalam mengawasi iklan rokok di media sosial maupun situs web.

Komitmen tersebut, kata dia, dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Iklan, Promosi dan Sponsor Produk Tembakau dan Rokok Elektronik di Media Sosial Berbasis Digital, Situs Web dan Aplikasi Elektronik Komersial, yang saat ini masih dalam proses pengesahan.

Sebelumnya diwartakan, Kemenkes akan memperkuat pengawasan serta berkolaborasi dengan Kemkomdigi guna menindaklanjuti pelanggaran peraturan larangan iklan rokok dan vape di media sosial, sebagai upaya melindungi anak-anak dari bahaya produk-produk tersebut.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa (5/8), saat menerima aduan resmi dari Koalisi Masyarakat Sipil yang Peduli Perlindungan Kesehatan Anak dan Kaum Muda terkait pelanggaran ketentuan larangan iklan produk tembakau dan vape di media sosial oleh sejumlah pemengaruh.

Adapun koalisi tersebut melaporkan bahwa selama 8 Mei–5 Juli 2025, mereka menemukan 26 akun pemengaruh, dengan total jumlah 24.144.600 pengikut, yang mempromosikan rokok elektronik atau vape melalui platform Instagram dan Youtube.

“Kita pasti surat ke Komdigi. Kita akan ngingetin Komdigi bahwa kita menemukan dari hasil ini, kita menemukan banyak promosi yang kemudian nanti ini bisa berdampak kepada anak-anak,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan platform-platform di mana pelanggaran tersebut ditemukan. Menurutnya, upaya ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya Kementerian Kesehatan yang bertindak. (ANT/KN)