JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

“Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas,” kata Ara di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

“Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG,” ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilakukan pada 6 Februari 2025.

“Pelantikan (kepala daerah) yang non-sengketa MK, 296 itu yang 6 Februari akan disatukan dengan hasil putusan dismissal,” kata Tito dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dia menjelaskan keputusan untuk membatalkan pelantikan diambil sebagai respons atas putusan sela MK.
Adapun MK berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 pada 4 dan 5 Februari 2025.

Dia pun mengatakan pelantikan kepala daerah non-sengketa akan disatukan dengan hasil putusan dismissal MK telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Saya menyampaikan dan melaporkan kepada Bapak Presiden, adanya putusan sela ini, yang memungkinkan pelantikan serempak tahap kedua, yang setelah ada putusan dismissal, itu jaraknya tidak terlalu jauh,” ujarnya.

Tito menjelaskan Prabowo memberikan arahan agar pelantikan kepala daerah dibuat secara efisien.
Pemerintah pun sepakat untuk menyatukan kepala daerah non-sengketa dan hasil dismissal.

“Nah, beliau berprinsip bahwa kalau memang jaraknya tidak terlalu jauh untuk efisiensi, sebaiknya satukan saja. Antara yang non-sengketa dengan yang dismissal,” jelas Tito.

Di lain sisi, dirinya mengaku pihaknya belum bisa menetapkan kapan kepala daerah yang batal dilantik pada akan diambil sumpahnya.

“Mengenai tanggalnya, saya akan sampaikan lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti ingin tahu ketegasan berapa lama, berapa lama KPU, berapa lama MK bisa mengunggah (hasil putusan dismissal),” tuturnya.

Menurutnya, keputusan tersebut masih menunggu proses lanjutan berupa penetapan KPU yang didasarkan pada hasil dismissal.

Setelah itu, KPU di masing-masing daerah bakal mengajukan penetapan ke DPRD untuk diserahkan ke Kemendagri.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menjadwal untuk menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan lembaga penyelenggara pemilu terkait adanya usulan perubahan tanggal pelantikan kepala daerah serentak hasil Pilkada 2024 pada Senin (3/2) awal pekan depan.

“Kami akan mengundang Mendagri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 Februari 2025,” kata Rifqi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Sebab semula pada Rabu (22/1), Komisi II DPR bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu menyepakati kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025.

“Karena keputusan tanggal 6 Februari 2025 terkait dengan pelantikan serentak gubernur, bupati, wali kota yang tidak berperkara di MK itu sudah diputuskan di Komisi II maka secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik, kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan perubahan-perubahan,” ujarnya. (ANT/KN)

PENAJAM PASER UTARA – Persemaian Modern (Nursery Center) Mentawir di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mampu memenuhi kebutuhan bibit pohon untuk penghutanan kembali (reforestasi) Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota baru Indonesia.

“Bibit pohon gratis di Pusat Persemaian Mentawir cukup penuhi kebutuhan penghutanan kembali di kawasan IKN,” ungkap Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Pungky Widiaryanto di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat (31/1/2025).

Persemaian Modern Mentawir Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk skala besar memproduksi delapan juta bibit pohon, dan 4,9 juta bibit pohon di antaranya telah didistribusikan.

Persemaian Modern Mentawir memiliki kapasitas produksi 15 juta bibit pohon per tahun, dengan luas area 120 hektare terdiri 30 hektare pusat produksi bibit pohon dan 90 hektare disiapkan untuk plasma nutfah nasional yang masih dalam persiapan konstruksi.

Persemaian Modern Mentawir merupakan salah satu wujud konkret Indonesia, jelas dia, dalam menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui Indonesia’s Folu Net Sink 2030.

“Efisiensi biaya transportasi bibit pohon dari Persemaian Modern Mentawir, juga jadi pertimbangan untuk program penghutanan kembali kawasan IKN,” tambahnya.

Ketersediaan pasokan bibit pohon di Persemaian Modern Mentawir tersebut membuat tidak perlu menyemaikan benih terlebih dahulu, lanjut dia, sehingga proses pengadaan dan distribusi bibit pohon menjadi lebih efisien.

“Bibit pohon dapat langsung diangkut dan ditanam di kawasan IKN,” ujarnya lagi.

Ketersediaan bibit pohon gratis dari Persemaian Modern Mentawir tidak hanya diperuntukkan bagi ibu kota Indonesia, tetapi juga mencakup seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Persemaian Modern Mentawir diyakini juga dapat memenuhi kebutuhan penghutanan kembali bukan saja hanya IKN, kata dia, juga dapat mendukung upaya penghijauan di Pulau Kalimantan.

Produk bibit pohon di Persemaian Modern Mentawir diharapkan dapat memperluas dampak positif dari program reforestasi di wilayah Kalimantan, termasuk IKN, demikian Pungky Widiaryanto. (ANT/KN)

JAKARTA – Buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Singapura untuk menguji keabsahan penangkapannya oleh otoritas setempat.

“Saat ini, di Singapura sedang berlangsung proses pengadilan, yang mungkin mirip dengan Praperadilan di Indonesia. Namun, karena sistem hukum yang berbeda, tidak bisa dibandingkan secara langsung. Yang bersangkutan sedang menguji provisional arrest yang dilakukan otoritas Singapura atas permintaan Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Meskipun masih menunggu hasil dari proses hukum di Singapura, KPK tidak tinggal diam. Lembaga antirasuah itu terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, serta Kementerian Luar Negeri, untuk melengkapi dokumen administratif yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi.

“Seiring dengan proses hukum yang berlangsung, pemerintah Singapura melalui CPIB (Biro Investigasi Korupsi Singapura) juga meminta sejumlah dokumen dari pihak Indonesia. Saat ini, KPK bersama Kementerian Hukum, Polri, dan Kejaksaan sedang berupaya memenuhi persyaratan tersebut,” jelas Tessa.

Berdasarkan peraturan ekstradisi, Indonesia memiliki batas waktu maksimal 45 hari untuk melengkapi seluruh persyaratan. Jika melewati batas waktu tersebut, ada kemungkinan Paulus Tannos bisa lepas dari proses ekstradisi.

“Kami berharap proses ini bisa segera rampung,” tambahnya.

Sekadar diketahui, ekstradisi Paulus Tannos ini menjadi kasus pertama yang akan dijalankan antara Indonesia dan Singapura sejak kedua negara menandatangani perjanjian ekstradisi pada 2022, yang kemudian diratifikasi pada 2023.

“Kasus ini akan menjadi preseden serta patokan bagi proses ekstradisi berikutnya,” kata Tessa.

Paulus Tannos sendiri telah berstatus buronan KPK sejak 19 Oktober 2021 terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Setelah bertahun-tahun dalam pelarian, ia akhirnya ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi negara tersebut.

Sebelum penangkapannya, Divisi Hubungan Internasional Polri sempat mengirimkan surat permintaan provisional arrest kepada otoritas Singapura untuk membantu proses penangkapan.

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengonfirmasi bahwa Paulus Tannos telah berhasil diamankan. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah menunggu keputusan final terkait ekstradisinya agar bisa dibawa kembali ke tanah air untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif bersama Menteri PANRB, Rini Widyantini membahas langkah penyelesaian penataan tenaga non-ASN serta kelanjutan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Pertemuan ini berlangsung di Kantor KemenPANRB, Jakarta, pada Jumat (31/01/2025), dan turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi dari BKN serta KemenPANRB.

Dalam pembahasan tersebut, salah satu poin utama yang dibahas adalah seleksi PPPK tahap II, yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menangani tenaga non-ASN.

Menurut Zudan Arif, tahap seleksi PPPK II dijadwalkan berlangsung pada April 2025, dengan target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada Juli 2025.

“Saat ini pemerintah masih fokus dalam penataan tenaga Non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya alternatif lain bagi tenaga Non-ASN di luar pangkalan data yang telah bekerja minimal dua tahun berturut-turut dan masih berstatus aktif,” jelasnya.

Selain itu, BKN dan KemenPANRB juga tengah membahas skema penyelesaian tenaga non-ASN serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka.

“Semua keputusan dan regulasi terkait penataan tenaga non-ASN sedang disiapkan pemerintah. Kami berharap agar hal ini dapat segera rampung, bersamaan dengan penyelesaian seleksi PPPK tahap II,” tutup Zudan Arif.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu‘ti, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, guna membahas anggaran sekolah swasta serta penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dalam diskusi tersebut, kedua menteri menegaskan komitmen bersama untuk menyukseskan implementasi SPMB di berbagai daerah.

Mendikdasmen menyampaikan rancangan Peraturan Menteri terkait SPMB saat ini tengah dalam tahap uji publik dan telah mendapatkan persetujuan secara substansi dari Presiden serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Sehubungan dengan sistem yang sedang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta dan ternyata itu sudah ada di Peraturan Mendagri tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan itu akan menjadi rujukan kami dalam konsideran Peraturan Mendikdasmen,” ujar Menteri Mu`ti.

Permendagri tersebut, kata Menteri Mu’ti, untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, (alokasi anggaran) bersumber dari dana transfer ke daerah melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Mendagri juga menyampaikan akan mendukung penuh SPMB.

“Kemendagri akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan SPMB di daerah, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan lancar,” tutur Menteri Tito.

Sebelum mengakhiri, Mendagri memastikan kembali komitmen pihaknya untuk berperan aktif membantu daerah untuk mengimplementasikan SPMB, memastikan pemerataan akses pendidikan, serta mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan.

“Dukungan teknis dan pemantauan di tingkat daerah akan menjadi prioritas,” tegasnya.

Pewarta : Nicha R