Beranda blog Halaman 511

Masyarakat Adat Demo di Kantor Bupati Kukar, Minta HGU PT BDAM Dicabut

0
Foto : Suasna unjuk rasa di Kantor Bupati Kukar (Ady/MKG)

TENGGARONG — Puluhan masyarakat adat kembali turun ke jalan. Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), pada Senin (4/8/2025). Mereka menuntut pencabutan izin PT Budiduta Agramakmur (BDAM) yang beroperasi di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu.

Massa yang tergabung dalam masyarakat hukum adat lingkar Hak Guna Usaha (HGU) PT BDAM, menilai perusahaan telah merampas hak-hak warga dan melakukan berbagai pelanggaran serius. Mulai dari penggusuran lahan hingga kriminalisasi tokoh adat.

“Banyak kebun warga digusur tanpa ganti rugi. Ini bentuk ketidakadilan terhadap hak hidup masyarakat,” tegas Thomas Fasenga, sekretaris Tim Penuntut Hak Masyarakat.

Menurut Thomas, setidaknya ada delapan desa dan dua kelurahan terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan, termasuk di dalamnya Kelurahan Jahab dan Loa Ipuh Darat. Ratusan hektare kebun warga yang berisi tanaman cokelat, kopi, dan sawit digusur tanpa persetujuan pemiliknya.

Lebih jauh, Thomas menyebut PT BDAM sebagai penerus PT Haspam tidak melanjutkan proses ganti rugi yang dulu pernah dilakukan. Setelah ganti rugi awal sekitar 200 hektare, tidak ada lagi kejelasan hingga kini.

“Masyarakat mengira ada lanjutan sesuai progres pembukaan lahan. Tapi ternyata semua isi kebun kami dirampas begitu saja,” paparnya.

Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk besar berisi delapan poin tudingan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, mulai dari kriminalisasi tokoh adat hingga intimidasi bersenjata.

Adapun poin-poin tuduhan itu meliputi :

1. Penangkapan tokoh adat Benua Etam oleh aparat,
2. Penahanan pengurus kelompok tani,
3. Perusakan kebun warga dengan pengawalan Brimob dan preman,
4. Penghancuran pondok-pondok petani,
5. Kerusakan tanaman rakyat,
6. Intimidasi terhadap petani oleh aparat keamanan,
7. Pemaksaan ganti rugi dengan nilai hanya Rp 5 juta, dan
8. Upaya adu domba tokoh adat dan masyarakat.

Melalui aksi ini, masyarakat mendesak Bupati Kukar agar turun tangan menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Mereka menilai, negara dan pemerintah daerah tidak boleh membiarkan pelanggaran terhadap hak ulayat terus terjadi.

“Kami ingin pemerintah hadir. Jangan diam. Ini menyangkut masa depan kami dan anak cucu,” ujar Thomas.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

132 Ton Beras Oplosan Terbongkar, Harga Naik, Warga Resah

0
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto saat konferensi pers pengungkapan kasus beras premium oplosan, Jumat (25/7/2025).

DUA pekan terakhir, isu beras oplosan bikin masyarakat resah. Dari laporan wartawan Media Kaltim di sejumlah daerah, mulai muncul kelangkaan stok dan kenaikan harga. Pedagang pun mengeluh. Tidak sedikit yang terpaksa menahan pasokan karena takut berurusan dengan hukum atau reputasi usaha mereka hancur.

Masalah ini tidak lagi sekadar soal mutu pangan. Sudah berkembang menjadi alarm serius atas kegagalan sistemik dalam pengawasan distribusi dan standarisasi bahan pokok, terutama beras. Fakta-fakta yang terungkap di tingkat nasional dan daerah tidak bisa dianggap remeh.

Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan tiga pejabat PT Food Station sebagai tersangka. Yakni Direktur Utama Karyawan Gunarso (KG), Direktur Operasional Ronny Lisapaly (RL), dan Kepala Seksi Quality Control RP. Mereka diduga memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai SNI. Polisi menyita 132,65 ton beras kemasan 5 kg dan 2,5 kg dari berbagai merek.

“Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka,” tegas Brigjen Helfi Assegaf, Kepala Satgas Pangan Polri (1/8/2025).

Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti beras oplosan saat konferensi pers penetapan tersangka kasus beras tidak sesuai standar mutu, Jumat (1/8/2025).

Di Kaltim, kasus serupa juga terungkap. Polda Kaltim menetapkan tersangka berinisial H.MA karena menjual beras merek Mawar Sejati Premium dan Rambutan Premium yang tidak sesuai dengan klaim mutu. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto menyampaikan, dua merek itu tidak terdaftar di Badan Pangan Nasional. “Saat dimasak, kualitasnya tidak sesuai standar premium,” katanya.

Menteri Pertanian mengungkap bahwa terdapat 212 merek beras yang diduga terlibat praktik serupa. Potensi kerugian masyarakat akibat manipulasi mutu ini diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun.

Kasus di Bontang semakin memperjelas bahwa ini bukan kejadian tunggal. Pemkot Bontang melalui DKP3 bersama Satgas Pangan Polres Bontang melakukan monitoring di sejumlah kelurahan dan menemukan ratusan kilogram beras bermerek Sania dan Fortune yang diduga dioplos. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menginstruksikan penarikan produk dan pengujian laboratorium.

“Kami akan panggil distributor untuk mencari solusi agar penarikan ini tidak merugikan agen yang menjual,” jelasnya.

Pemkot juga mengarahkan masyarakat beralih ke beras subsidi SPHP. TPID Kota Bontang telah memeriksa sejumlah swalayan dan gudang distribusi. Hasilnya, stok bermasalah sudah tidak beredar di toko ritel, dan sisa stok di gudang akan dimusnahkan.

Sementara itu, Dinas Pangan Berau menyatakan belum menemukan indikasi beras oplosan, namun berencana melakukan inspeksi bersama tenaga ahli. Di Balikpapan, pengawasan lebih difokuskan pada penjualan di atas HET. Disdag sudah memanggil beberapa distributor untuk klarifikasi harga.

Masalah ini menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari. Tidak bisa hanya satu institusi yang menangani. Kementerian, lembaga pangan, dinas teknis, dan aparat hukum harus turun langsung, bekerja cepat, dan saling koordinasi.

Beberapa hal perlu segera dibenahi agar persoalan tidak meluas.

Pertama, wajibkan uji mutu sebelum beras masuk ke pasar. Jangan hanya andalkan label dan kemasan.

Kedua, awasi seluruh jalur distribusi. Jangan berhenti di pengecer. Distributor dan produsen harus diaudit.

Ketiga, beri informasi yang jelas soal standar beras. Termasuk kadar patah dan kandungan air.

Keempat, siapkan cadangan stok di daerah. Jangan biarkan kelangkaan memicu panic buying atau spekulasi harga.

Kelima, perkuat aturan. Hukum pelaku yang terbukti curang, termasuk yang ada di level atas.

Kondisi ini sudah mengganggu rantai pasok nasional. Tidak bisa ditangani setengah-stengah. Bila dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga kredibilitas negara dalam menjamin keamanan pangan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Menhub Bentuk Tim Audit Independen, Evaluasi Penyebab KA Argo Bromo Anjlok

0
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memantau langsung proses evakuasi penumpang, pemulihan jalur, serta investigasi awal KA Argo Bromo Anggrek yang mengalami anjlok, di emplasemen jalur sekitar Stasiun Pegaden Baru, Subang, Jawa Barat, Sabtu (2/8/2025). ANTARA/HO-Humas Kemenhub

SUBANG – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan tim audit independen segera dibentuk untuk mengevaluasi penyebab KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir yang mengalami anjlok, di emplasemen jalur sekitar Stasiun Pegaden Baru, Subang, Jawa Barat.

“Kementerian Perhubungan akan membentuk tim audit independen guna mengevaluasi penyebab anjloknya Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada Jumat, (1/8) di Subang,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (2/8/2025)

Menhub memantau langsung proses evakuasi penumpang, pemulihan jalur, serta investigasi awal KA Argo Bromo Anggrek.

Dia mengatakan penanganan insiden tidak hanya berfokus pada pemulihan teknis, namun akan evaluasi secara menyeluruh.

Kementerian Perhubungan juga berkomitmen untuk melanjutkan pengawasan ketat terhadap proses pemulihan dan memastikan agar operasional kereta api khususnya pada jalur terdampak dapat kembali berjalan secara optimal, aman, dan andal.

“Pemulihan fisik saja tidak cukup. Pemerintah akan memperkuat sistem deteksi dini dan meningkatkan standar pemeliharaan prasarana perkeretaapian,” ujar Menhub.

Menhub menyampaikan sejak awal kejadian langkah cepat dan terukur langsung dilakukan. Koordinasi intensif antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan personel tetap menjadi prioritas utama.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim di lapangan yang telah bekerja tanpa henti selama lebih dari 16 jam. Ini adalah bukti nyata bahwa keselamatan penumpang adalah prioritas kami,” ucap Menhub.

Menhub menambahkan insiden ini menjadi pengingat penting bahwa sistem perkeretaapian nasional harus terus ditingkatkan secara proaktif dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya berkomitmen untuk memperbaiki, tetapi juga untuk mencegah. Keselamatan harus menjadi budaya dalam setiap aspek penyelenggaraan transportasi,” tegasnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menjelaskan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada kedua jalur (hulu dan hilir) serta sekitar 4 kilometer prasarana, mulai dari titik sinyal blok hingga area wesel.

Evakuasi sarana dilakukan secara bertahap sejak Jumat (1/8) malam hingga Sabtu (2/8) pagi, melibatkan kereta penolong, unit crane, dan tim teknis gabungan.

“Dapat kami sampaikan hingga Sabtu (2/8) pukul 07.09 WIB, seluruh proses evakuasi sarana telah berhasil diselesaikan,” tutur Allan.
Allan menyebut begitu proses evakuasi dimulai, tim teknis langsung melakukan pemulihan jalur, mencakup pelurusan rel, penggantian stang penggerak, detektor, serta bantalan rel yang mengalami kerusakan.

Saat ini, jalur yang terdampak telah berhasil dibuka kembali dan sudah dapat dilalui kereta api, meskipun dengan pembatasan kecepatan sebagai langkah pengamanan.

“Kereta api sudah bisa melintas di jalur yang terdampak. Namun, demi menjamin keselamatan, diberlakukan pembatasan kecepatan secara bertahap,” kata Allan. (ANT/KN)

Tanggapi Isu Royalti Lagu di Kafe, Menbud : Nanti Kita Cari Win Win Solution

0
Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan podato pada acara pembukaan GBN, di Depok, Jawa Barat, Minggu (3/8/2025). (ANTARA/Pamela Sakina)

JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon akan mencari solusi terhadap kasus sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti.

“Nanti kita benahi supaya ada jalan keluar yang win win solution karena memang ada kesalahpahaman, ketakutan semacam itu,” kata Menbud di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Ahad (3/8/2025).

Ia menegaskan bahwa persoalan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan, melainkan perlu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya terkait perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual (HAKI).

“Kami berharap lagu-lagu Indonesia semakin semarak, tinggal bagaimana caranya nanti kita harus duduk karena ini lintas kementerian dan lembaga, khususnya yang terkait hak cipta, hak kekayaan intelektual (HAKI), Kementerian Hukum dan HAM,” lanjutnya.

Fadli menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya juga akan menginisiasi koordinasi antar instansi guna mencari jalan keluar yang adil bagi pelaku industri musik maupun para pemilik usaha.

Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi para pelaku industri kreatif yang merasa terjepit antara apresiasi budaya dan kewajiban administrasi terkait hak cipta.
Menurut Fadli, kekhawatiran pelaku usaha itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat penyebaran dan apresiasi terhadap karya-karya musisi Indonesia.

“Kita akan bicara jangan sampai persoalan ini memundurkan lagu lagu Indonesia atau orang-orang khawatir untuk menyetel lagu Indonesia di berbagai tempat,” imbuh Fadli.

Beberapa kafe dan restoran di Indonesia, terutama di daerah Tebet, Jakarta Selatan, mulai mengurangi atau bahkan menghentikan pemutaran lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti.

Beberapa memilih untuk memutar lagu-lagu barat atau musik instrumental, bahkan ada yang sama sekali tidak memutar musik untuk menghindari kewajiban membayar royalti.
Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) melaporkan restoran Mie Gacoan di Bali karena dugaan pelanggaran hak cipta.

Direktur PT Mitra Bali Sukses, pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan, I Gusti Ayu Sasih Ira, lantas ditetapkan sebagai tersangka.

Ia diduga memutar musik tanpa izin dan tidak membayar royalti sejak 2022. Kasus ini menjadi preseden penting bagi pelaku usaha lain agar lebih memperhatikan aspek legal dalam penggunaan karya musik di tempat usaha mereka. (ANT/KN)

Pemerintah RI Pastikan Kirim 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

0
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan orasinya pada Aksi Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (3/8/2025). /ANTARA/HO

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan segera mengirim bantuan 10 ribu ton beras untuk meredakan krisis kemanusiaan di Palestina akibat blokade dan agresi Zionis Israel.

“Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina,” kata Sugiono dalam orasi yang disampaikan kepada Aksi Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, sebagaimana keterangan tertulis pada Minggu (3/8/2025).

Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dari komitmen konkret pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina yang merupakan “amanat konstitusi dan komitmen kebangsaan”.

Sejauh ini Indonesia telah menyalurkan lebih dari 4.400 ton logistik dan ratusan miliar rupiah untuk memasok bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, kata Sugiono.

“Dukungan Indonesia kepada Palestina sesuai dengan amanat Presiden RI Prabowo Subianto yang telah memasukkan urusan Palestina dalam agenda pemerintahan RI sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, ucap dia.

Presiden Prabowo senantiasa yakin bahwa kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa karena Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka dunia. Karena itu, Indonesia akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.

“Presiden Prabowo telah menyampaikan sikap Indonesia secara langsung di forum ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan forum-forum multilateral lainnya,” kata Menlu RI.

Ia meneruskan, “Tugas saya sebagai Menteri Luar Negeri adalah melanjutkan sikap itu dalam langkah nyata.”

Awal Juli 2025, Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah RI memberikan hibah kemanusiaan 10 ribu ton beras kepada Palestina atas arahan langsung Presiden Prabowo.

Pengiriman bantuan pangan tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan pihak Kedutaan Besar Palestina di Indonesia, dan kapan pun diminta, beras sudah siap untuk disalurkan segera, kata Mentan.

Kementan RI juga menyiapkan lahan seluas 10.000 hingga 20.000 hektare untuk dikelola bersama Palestina di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan agar dapat menjamin suplai pangan bagi rakyat Palestina ke depannya. (ANT/KN)

Otoritas Bandara Soetta Amankan Penumpang Lion Air Terkait Ancaman Bom

0
Kapolresta Bandara Soetta Kombes Polisi Ronald Sipayung. ANTARA/Azmi Samsul Maarif

TANGERANG – Otoritas Keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, telah mengamankan seorang penumpang penerbangan Lion Air JT-308 rute Jakarta-Kualanamu, Deli Serdang yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat.

Kapolresta Bandara Soetta Kombes Polisi Ronald Sipayung saat dikonfirmasi ANTARA di Tangerang, Minggu mengatakan bahwa penumpang Lion Air yang diamankan itu berinisial H.

Saat ini, kata dia, yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik Polresta Bandara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Keamanan Bandara (Otban) Internasional Soetta

“Penyidik Polres Bandara dan PPNS Otban masih sedang proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” katanya.

Ia mengatakan proses pengamanan terhadap penumpang yang mengaku dan berteriak adanya bom dalam kabin pesawat Lion Air itu dilakukan pada Sabtu (2/8) malam pascakejadian.

“Dari semalam sudah bersama-sama ditangani oleh tim gabungan penyidik PNS Otban dan penyidik Polres Bandara,” ujarnya.

Ronald mengatakan pihaknya terus melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan agar insiden yang meresahkan penumpang itu tidak terulang lagi.

“Untuk sanksi pidana tentu ada. Namun, dalam hal ini nanti setelah proses pemeriksaan akan disampaikan lebih jelasnya,” kata dia.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial (medsos) terkait cuplikan seorang penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta-Kualanamu yang mengamuk dan berteriak adanya bom dalam kabin pesawat itu.

Hal tersebut disampaikan salah seorang penumpang sebagai bentuk protes atas pesawat yang ditumpanginya mengalami keterlambatan.

Dengan tindakannya itu membuat kru pesawat Lion Air melakukan tindakan return to apron (RTA) atau prosedur mengembalikan pesawat ke apron untuk pemeriksaan keamanan.

Sementara itu, Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro memberikan klarifikasi atas terjadinya insiden tersebut.

Manajemen Lion Air Grup menyebut bahwa kejadian itu ketika posisi pesawat Boeing 737-9 registrasi PK-LRH dengan mengangkut 184 penumpang sudah push back, salah seorang penumpang laki-laki berinisial H menyampaikan informasi adanya bom kepada awak kabin.

“Seluruh prosedur keberangkatan berjalan normal hingga pesawat selesai proses push back (mundur dari posisi parkir) dan bersiap menuju taxiway (landas hubung),” ujarnya.

Namun, kata dia, sesuai prosedur keselamatan penerbangan, awak kabin mengkonfirmasi terkait adanya ancaman bom yang dilakukan oleh penumpang.

Menurut dia, pernyataan yang disampaikan setelah pintu pesawat ditutup maka dikategorikan sebagai RTA atau prosedur mengembalikan pesawat ke apron untuk pemeriksaan keamanan.

“Sebagai langkah penanganan keamanan, pihaknya langsung melakukan pengembalian pesawat ke area apron (RTA),” ucapnya.

Sementara, untuk penumpang berinisial H yang menginformasikan ancaman bom itu diturunkan dan diserahkan kepada pihak berwenang, yaitu petugas keamanan bandar udara (aviation security), Otoritas Bandar Udara, PPNS serta kepolisian untuk investigasi dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Terhadap seluruh penumpang, bagasi dan barang bawaan diturunkan serta diperiksa ulang oleh petugas keamanan bandara,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan, memastikan tidak ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya. Kendati sebagai langkah lanjutan penerbangan Lion Air dilanjutkan kembali menyiapkan pesawat pengganti Boeing 737-900ER registrasi PK-LSW pada hari yang sama.

“Penerbangan JT-308 kemudian diberangkatkan kembali pada hari yang sama Sabtu (2/08) dan telah mendarat di Bandar Udara Internasional Kualanamu,” kata dia. (ANT/KN)

Kejati Bengkulu Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Tambang Batu Bara

0
Tim penyidik Kejati Bengkulu saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik tersangka kasus korupsi tambang batu bara di wilayah tersebut, Minggu (3/8/2025). ANTARA/Anggi Mayasari

BENGKULU – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penggeledahan di rumah Agusman dan istri keempat Bebby Hussy yang merupakan tersangka kasus korupsi tambang batu bara di wilayah tersebut.

Untuk penggeledahan di rumah tersangka Agusman dilakukan pada Minggu (3/8) di dua lokasi berbeda yaitu Kelurahan Lingkar Barat dan istri keempat Bebby Hussy Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

“Bahwa benar, tim kami telah melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tambang batu bara di Bengkulu dan kami telah menyita beberapa barang berharga milik Agusman dan istrinya, serta di rumah salah satu istri Bos tambang batubara, yaitu istri keempat Bebby Hussy sebagai tindak proses hukum itu akan mengembalikan proses kerugian negara,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Ristianti Andriani di Kota Bengkulu, Minggu (3/8/2025).

Ia menyebut bahwa penyitaan terhadap sejumlah aset yang memiliki nilai tinggi disita karena diduga terkait hasil tindak pidana korupsi.

Untuk barang yang disita dari tersangka Agusman yaitu satu unit mobil Pajero tahun 2023, empat lembar uang pecahan 100 dollar AS, tujug kartu ATM dari berbagai bank seperti Maybank, BNI, BCA, dan Panin Bank, sejumlah perhiasan emas, tas mewah seperti Coach, Marc Jacobs, dan Tory Burch.

Kemudian, satu bundel dokumen Executive Summary PT Inti Bara Perdana tahun 2025, yang kini turut diamankan sebagai bahan pendalaman penyidikan.

Sedangkan dari rumah istri keempat tersangka Bebby Hussy aset yang disita diantaranya satu unit mobil Toyota Rush tahun 2022, uang tunai sebesar Rp24,8 juta, empat sertifikat hak milik.

Puluhan unit perabotan rumah tangga mewah, sejumlah tas bermerek seperti Coach, Louis Vuitton dengan total aset yang disita mencapai 29 item.

“Penyidikan terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” terang Ristianti.

Sebelumnya, pada kasus korupsi produksi dan ekplorasi pertambangan batu bara milik PT Ratu Samban Mining dan PT Tunas Bara Jaya diduga melakukan merambah kawasan hutan dan melakukan penjualan batu bara secara tidak sah atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku Kejati telah menetapkan tujuh orang tersangka.

Sebanyak sembilan orang tersangka tersebut yaitu Kepala Cabang PT Sucofindo Regional Bengkulu yaitu Imam Sumantri (IS) dan Direktur PT Ratu Samban Mining Edhie Santosa (EDH), Komisaris Tunas Bara Jaya Bebby Hussy, General Manager PT Inti Bara Perdana Saskya Hussy sebagai tersangka kasus korupsi tambang batu bara.

Selanjutnya, Direktur Utama Tunas Bara jaya Julius Soh, Marketing PT Inti Bara Perdana Agusman, Direktur Tunas Bara Jaya Sutarman sebagai tersangka, mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi (SSH), dan Komisaris PT Ratu Samban Mining David Alexander. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Apresiasi Penurunan Drastis Kasus Karhutla

0
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas secara virtual bersama anggota Kabinet Merah Putih dari Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/8/2025, terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja seluruh kementerian/lembaga terkait atas capaian angka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurun drastis sepanjang tahun ini.

Hal itu diinformasikan laman resmi media sosial Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu (3/8/2025), berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Dalam kesempatan ini, Presiden mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup beserta kementerian terkait lainnya dan tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet melalui laman media sosialnya di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Berdasarkan laporan terkini, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia per 1 Agustus 2025 tercatat mencapai 8.955 hektare, atau turun drastis sebesar 33,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 376.805 hektare.
Meski demikian, Presiden mengingatkan seluruh tim penanganan karhutla untuk tidak lengah.

Merujuk pada prakiraan BMKG, musim kemarau diprediksi masih berlangsung hingga akhir Agustus, yang meningkatkan potensi kebakaran di sejumlah wilayah rawan.
“Penegakan hukum juga terus dilakukan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” katanya.

Turut hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam agenda rapat terbatas secara virtual bersama Presiden, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Panglima TNI Agus Subianto.

Berdasarkan data yang diterima BNPB pada Sabtu (2/8) dilaporkan semua titik panas yang membakar Kalimantan Barat menjadi nol titik panas.

Untuk menghadapi karhutla selama musim kemarau di Kalimantan Barat, pemerintah melalui Kemenko Polhukam memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat respons di lapangan.

Tim Pemantauan Desk Penanganan Karhutla yang dipimpin Kolonel Inf Heri Budi Purnomo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah rawan pada 23–26 Juli 2025.

Langkah cepat seperti pengerahan helikopter water bombing, percepatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan mobilisasi sumber daya manusia tengah diupayakan untuk menekan jumlah titik panas, yang mencapai 399 hotspot per 23 Juli, dengan konsentrasi tertinggi di Sanggau, Sintang, dan Mempawah. (ANT/KN)

Terasi dan Ebi Berau Diakui Daerah Lain, Bupati Minta Mata Rantai Diputus

0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, yakni mata rantai perdagangan terasi dan ebi (udang kering) asal Berau yang justru lebih banyak diakui sebagai produk dari provinsi lain.

Menurutnya, potensi besar seperti terasi dan ebi di berbagai kampung di Berau belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Kenapa saya bilang miris? Karena kita punya potensi terasi yang luar biasa, tapi justru dibeli oleh tengkulak dari provinsi lain. Setelah dibawa ke sana, diproduksi dan dikemas ulang, lalu diakui sebagai produk mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu kasus terjadi ketika bahan baku terasi, termasuk garam, dikirim ke luar daerah dalam jumlah besar, mencapai 40 ton. Sayangnya, nama daerah asal seperti Berau justru tidak tercantum dalam kemasan akhir produk.

“Walaupun sekarang sudah ada kemasan terasi lokal, itu baru sebagian kecil. Mayoritas masih belum kita kelola sendiri. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia berharap, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau dapat menjalin sinergi dengan kepala kampung untuk memutus mata rantai ketergantungan kepada tengkulak.

“Kenapa tidak kita kelola sendiri? Terasi kita terkenal sebagai salah satu yang terbaik dari sisi kualitas. Kampung Batumbuk dan sejumlah kampung di atas air punya potensi besar di sektor ini,” jelasnya.

Ia juga menyebut telah beberapa kali berkomunikasi dengan Bank Indonesia untuk mencari solusi atas dominasi tengkulak dalam pengelolaan hasil laut seperti terasi dan ebi. Meski BI menunjukkan dukungan, Bupati menyebut upaya tersebut masih belum bisa dilakukan sepenuhnya karena para tengkulak masih mendepositkan uangnya.

Selain terasi, ia juga menyoroti produk ebi atau udang kering yang saat ini banyak ditemukan di provinsi tetangga, namun tidak diakui berasal dari Berau.

“Saya dengar udang kering atau ebi yang berkualitas justru dipasarkan di provinsi yang paling dekat dengan Berau. Mereka mengklaim itu milik mereka, padahal aslinya dari Berau,” ujarnya.

Untuk itu, Bupati Sri menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan penguatan koperasi lokal sebagai solusi jangka panjang. Menurutnya, jika potensi lokal dikelola langsung oleh koperasi di Berau, dampaknya akan sangat besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kita kelola bersama lewat koperasi, saya yakin ekonomi masyarakat akan lebih baik ke depan,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Dorong Ekonomi Berkelanjutan, Bupati Berau Ajak Kampung Gali Potensi Wisata

0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengajak seluruh kampung dan kelurahan di Kabupaten Berau untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta sektor unggulan lainnya guna mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dikatakannya, Kabupaten Berau memiliki 100 kampung yang masing-masing menyimpan potensi lokal yang besar. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat menjadi nilai tambah ekonomi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kita punya 100 kampung dan 10 kelurahan. Dengan potensi yang ada, produk-produk unggulan yang dimiliki setiap wilayah bisa menjadi sumber ekonomi baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi sumber daya alam yang selama ini diandalkan, seperti tambang, bersifat tidak terbarukan dan suatu saat akan habis. Untuk itu, ia mendorong pemerintah kampung untuk mulai beralih dan fokus pada potensi lain yang lebih berkelanjutan.

“Sumber daya tambang pasti akan habis. Tapi kita punya kekayaan lain yang bisa terus dikembangkan, seperti sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian,” terangnya.

Salah satu contoh kampung yang dianggap berhasil dalam pengelolaan potensi lokal adalah Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan. Kampung ini dinilai sukses mengembangkan sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif sehingga mampu bersaing di tingkat provinsi.

“Kampung Dumaring menjadi contoh nyata. Mereka kemarin ikut lomba desa tingkat provinsi Kalimantan Timur dan alhamdulillah meraih juara dua,” ungkapnya.

Selain sektor pariwisata, Bupati juga menekankan potensi besar di sektor pertanian, khususnya komoditas kakao. Ia menyebutkan bahwa Berau memiliki salah satu kakao terbaik di Indonesia, dan perlu dikembangkan.

“Potensi kakao kita sangat luar biasa. Ini saya harapkan bisa menjadi perhatian pemerintah kampung. Kalau dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (adv/srn/set)