Beranda blog Halaman 512

Pemerintah Gencar Promosikan Potensi Investasi IKN ke Dunia Internasional

redaksi2
-
0
Pemerintah Gencar Promosikan Potensi Investasi IKN ke Dunia Internasional

JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, terus menggaungkan potensi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kepada para investor luar negeri.

“Kami selalu menyampaikan mengenai potensi yang ada di IKN saat melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka menarik investor ke Indonesia,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Rosan menegaskan bahwa investasi di IKN bersifat jangka panjang, mengingat pembangunan ibu kota baru ini membutuhkan waktu sekitar 25 hingga 30 tahun. IKN juga dirancang sebagai smart forest city, yang mengedepankan konsep kota bersih dan ramah lingkungan, baik dari segi energi, infrastruktur, maupun tata kota.

Menurutnya, minat investor asing terhadap IKN sudah mulai terlihat. Salah satu contohnya adalah perusahaan asal Singapura yang telah berinvestasi dalam proyek panel surya di Nusantara, Kalimantan Timur.

“Kita lihat memang minatnya sudah ada. Saat ini pembangunan masih berfokus pada infrastruktur. Namun, yang paling penting adalah membentuk komunitas di IKN, dengan adanya sekolah, rumah sakit, properti, hingga restoran yang sudah mulai dibangun,” jelas Rosan.

Ia optimistis bahwa dengan terbentuknya komunitas di IKN, minat investor asing akan semakin meningkat. Hal ini karena para investor cenderung tertarik berinvestasi di wilayah yang sudah memiliki ekosistem komunitas yang hidup dan berkembang.

“Dengan adanya komunitas, appetite (minat) investor akan semakin tinggi. Investasi yang saat ini didominasi infrastruktur akan berkembang lebih luas ke sektor lainnya,” tambahnya.

Rosan juga menegaskan komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN, dengan target menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada tahun 2028.

“Komitmen pemerintah sangat tinggi untuk melanjutkan pembangunan ini. Diharapkan IKN bisa menjadi pusat pemerintahan politik dengan selesainya pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada tahun 2028,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun dari APBN periode 2025-2029. Anggaran ini telah disetujui Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kelanjutan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik.

Sebagai informasi, IKN akan resmi disebut sebagai ibu kota politik jika kawasan tersebut sudah memiliki kelengkapan institusi negara, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. (ANT/KN)

KPK Akan Periksa Mantan Caleg PDIP dan Dosen Terkait Kasus Suap Harun Masiku

redaksi2
-
0
KPK Akan Periksa Mantan Caleg PDIP dan Dosen Terkait Kasus Suap Harun Masiku

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan suap yang melibatkan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP, Harun Masiku. Dalam upaya mengungkap lebih jauh kasus ini, KPK akan memanggil tiga orang saksi pada Jumat (31/1/2025).

Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan lebih lanjut terkait kasus suap dalam pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan suap terkait pengurusan PAW di KPU untuk tersangka HM,” ujar Tessa dalam keterangannya.

Tiga orang yang dipanggil sebagai saksi adalah seorang dosen, Sri Suharti, serta dua mantan caleg PDIP, Doddy Julianto Siahaan dan Irwan Tongari Sianturi. Keduanya diketahui berasal dari daerah pemilihan yang sama dengan Harun Masiku, yaitu Sumatera Selatan 1 dalam Pemilu 2024.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” tambahnya.

Namun, hingga saat ini, KPK belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kehadiran para saksi maupun materi pemeriksaan yang akan digali dari mereka.

Harun Masiku sendiri menjadi buronan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Suap ini diduga diberikan agar Harun bisa mendapatkan kursi DPR melalui mekanisme PAW setelah Pemilu 2019.

Kasus ini pertama kali mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Namun, dalam operasi tersebut, Harun berhasil melarikan diri dan hingga kini belum berhasil ditangkap.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Paulus Tannos Gugat Penangkapannya di Singapura, KPK Gerak Cepat Urus Ekstradisi

redaksi2
-
0
Paulus Tannos Gugat Penangkapannya di Singapura, KPK Gerak Cepat Urus Ekstradisi

JAKARTA – Buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Singapura untuk menguji keabsahan penangkapannya oleh otoritas setempat.

“Saat ini, di Singapura sedang berlangsung proses pengadilan, yang mungkin mirip dengan Praperadilan di Indonesia. Namun, karena sistem hukum yang berbeda, tidak bisa dibandingkan secara langsung. Yang bersangkutan sedang menguji provisional arrest yang dilakukan otoritas Singapura atas permintaan Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Meskipun masih menunggu hasil dari proses hukum di Singapura, KPK tidak tinggal diam. Lembaga antirasuah itu terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, serta Kementerian Luar Negeri, untuk melengkapi dokumen administratif yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi.

“Seiring dengan proses hukum yang berlangsung, pemerintah Singapura melalui CPIB (Biro Investigasi Korupsi Singapura) juga meminta sejumlah dokumen dari pihak Indonesia. Saat ini, KPK bersama Kementerian Hukum, Polri, dan Kejaksaan sedang berupaya memenuhi persyaratan tersebut,” jelas Tessa.

Berdasarkan peraturan ekstradisi, Indonesia memiliki batas waktu maksimal 45 hari untuk melengkapi seluruh persyaratan. Jika melewati batas waktu tersebut, ada kemungkinan Paulus Tannos bisa lepas dari proses ekstradisi.

“Kami berharap proses ini bisa segera rampung,” tambahnya.

Sekadar diketahui, ekstradisi Paulus Tannos ini menjadi kasus pertama yang akan dijalankan antara Indonesia dan Singapura sejak kedua negara menandatangani perjanjian ekstradisi pada 2022, yang kemudian diratifikasi pada 2023.

“Kasus ini akan menjadi preseden serta patokan bagi proses ekstradisi berikutnya,” kata Tessa.

Paulus Tannos sendiri telah berstatus buronan KPK sejak 19 Oktober 2021 terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Setelah bertahun-tahun dalam pelarian, ia akhirnya ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi negara tersebut.

Sebelum penangkapannya, Divisi Hubungan Internasional Polri sempat mengirimkan surat permintaan provisional arrest kepada otoritas Singapura untuk membantu proses penangkapan.

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengonfirmasi bahwa Paulus Tannos telah berhasil diamankan. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah menunggu keputusan final terkait ekstradisinya agar bisa dibawa kembali ke tanah air untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Seleksi PPPK Tahap II Digelar April 2025, Pemerintah Siapkan Regulasi Penataan Non-ASN

redaksi2
-
0
Seleksi PPPK Tahap II Digelar April 2025, Pemerintah Siapkan Regulasi Penataan Non-ASN

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif bersama Menteri PANRB, Rini Widyantini membahas langkah penyelesaian penataan tenaga non-ASN serta kelanjutan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Pertemuan ini berlangsung di Kantor KemenPANRB, Jakarta, pada Jumat (31/01/2025), dan turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi dari BKN serta KemenPANRB.

Dalam pembahasan tersebut, salah satu poin utama yang dibahas adalah seleksi PPPK tahap II, yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menangani tenaga non-ASN.

Menurut Zudan Arif, tahap seleksi PPPK II dijadwalkan berlangsung pada April 2025, dengan target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada Juli 2025.

“Saat ini pemerintah masih fokus dalam penataan tenaga Non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya alternatif lain bagi tenaga Non-ASN di luar pangkalan data yang telah bekerja minimal dua tahun berturut-turut dan masih berstatus aktif,” jelasnya.

Selain itu, BKN dan KemenPANRB juga tengah membahas skema penyelesaian tenaga non-ASN serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka.

“Semua keputusan dan regulasi terkait penataan tenaga non-ASN sedang disiapkan pemerintah. Kami berharap agar hal ini dapat segera rampung, bersamaan dengan penyelesaian seleksi PPPK tahap II,” tutup Zudan Arif.

Pewarta : Nicha R

Mendikdasmen dan Mendagri Matangkan Implementasi SPMB

redaksi2
-
0
Mendikdasmen dan Mendagri Matangkan Implementasi SPMB

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu‘ti, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, guna membahas anggaran sekolah swasta serta penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dalam diskusi tersebut, kedua menteri menegaskan komitmen bersama untuk menyukseskan implementasi SPMB di berbagai daerah.

Mendikdasmen menyampaikan rancangan Peraturan Menteri terkait SPMB saat ini tengah dalam tahap uji publik dan telah mendapatkan persetujuan secara substansi dari Presiden serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Sehubungan dengan sistem yang sedang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta dan ternyata itu sudah ada di Peraturan Mendagri tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan itu akan menjadi rujukan kami dalam konsideran Peraturan Mendikdasmen,” ujar Menteri Mu`ti.

Permendagri tersebut, kata Menteri Mu’ti, untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, (alokasi anggaran) bersumber dari dana transfer ke daerah melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Mendagri juga menyampaikan akan mendukung penuh SPMB.

“Kemendagri akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan SPMB di daerah, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan lancar,” tutur Menteri Tito.

Sebelum mengakhiri, Mendagri memastikan kembali komitmen pihaknya untuk berperan aktif membantu daerah untuk mengimplementasikan SPMB, memastikan pemerataan akses pendidikan, serta mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan.

“Dukungan teknis dan pemantauan di tingkat daerah akan menjadi prioritas,” tegasnya.

Pewarta : Nicha R

BPBD Kukar Petakan Titik Rawan Longsor Selama Musim Hujan, Warga Diimbau Waspada

redaksi2
-
0
BPBD Kukar Petakan Titik Rawan Longsor Selama Musim Hujan, Warga Diimbau Waspada

TENGGARONG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara (Kukar), terus melakukan pemetaan dan penanganan terhadap sejumlah titik rawan longsor di wilayahnya. Beberapa lokasi yang sudah ditangani secara persuasif oleh BPBD, mencakup daerah Spontan Kelurahan Mangkurawang dan Bukit Biru di Kecamatan Tenggarong. Kemudian di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan dan juga Desa Sepakat di Kecamatan Loa Kulu.

Menurut keterangan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kukar, Abdal, pihaknya telah melakukan berbagai langkah pencegahan guna meminimalisir korban akibat kondisi tersebut. Mulai dari pemasangan imbauan hingga pengerahan alat berat untuk menangani tanah yang longsor.

“Di Purwajaya, kami sudah pasang imbauan. Di Desa Sepakat Loa Kulu juga sudah, bahkan sudah kami tangani dengan alat berat. Begitu juga di Spontan,” ujar Abdal, Jumat (31/1/2025).

Ia menuturkan, imbauan yang dilakukan BPBD di sejumlah lokasi rawan longsor tersebut, berupa peringatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar area rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama saat musim hujan sepasti sekarang ini.

Berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya, BPBD Kukar telah mengidentifikasi beberapa lokasi lain yang juga memiliki potensi longsor tinggi. Salah satunya adalah kawasan Jalan Danau Lipan dan beberapa titik di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong. Termasuk juga di Desa Bakungan Kecamatan Loa Kulu.

“Karena kan seperti di Desa Purwajaya, Sepakat dan Bukit Biru itu sebetulnya kejadian yang sudah berulang. Artinya kan titik-titik longsor yang pernah dilaporkan sebelumnya itu harus kita waspadai,” katanya.

Meski begitu, ia juga menuturkan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta melakukan penanganan terhadap titik-titik longsor. Pihaknya harus mempertimbangkan faktor keselamatan sebelum melakukan penanganan terhadap kondisi-kondisi darurat bencana.

“Tapi yang perlu digarisbawahi, prioritas utama kami dalam situasi kedaruratan ini adalah menjaga keselamatan masyarakat,” tutupnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Jelang HPN 2025, PWI Kukar Tantang DPRD dalam Laga Eksibisi Sepak Bola

redaksi2
-
0
Jelang HPN 2025, PWI Kukar Tantang DPRD dalam Laga Eksibisi Sepak Bola

TENGGARONG – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang jatuh pada 9 Februari, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kukar, Junadi. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadinya di Desa Sepakat, Loa Kulu, pada Jumat (31/1/2025).

Rombongan dipimpin oleh Ketua PWI Kukar, Bambang Irawan, didampingi Bendahara, Rahmad Hidayat; serta Bidang Siwo, Fairuzabandy. Dalam pertemuan tersebut, PWI Kukar menyampaikan sejumlah agenda untuk memeriahkan HPN 2025. Termasuk pertandingan sepak bola persahabatan antara wartawan dan anggota DPRD.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga sebagai bentuk mempererat silaturahmi antara insan pers, lembaga legislatif, dan juga eksekutif.

“Sepak bola persahabatan ini merupakan agenda rutin yang selalu kami gelar dalam peringatan HPN. Tahun ini, kami juga berencana mengundang pihak eksekutif agar suasana lebih meriah,” ujar Bambang Irawan.

Menyambut ajakan tersebut, Plt Ketua DPRD Kukar, Junadi, mengaku antusias dan siap meladeni tantangan dari para wartawan, untuk beradu kebolehan mengolah si kulit bundar di lapangan hijau.

“Kami siap support dan menerima tantangan dari teman-teman wartawan. Ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga ajang mempererat hubungan antara legislatif dan insan pers,” ujarnya.

Junadi juga menambahkan bahwa di tengah kesibukan para anggota dewan, momen seperti ini menjadi kesempatan yang baik untuk melepas penat.

“Dengan jadwal yang padat, olahraga bersama ini bisa menjadi cara menyegarkan pikiran sekaligus menjaga kesehatan,” tambahnya.

Selain pertandingan sepak bola persahabatan, PWI Kukar juga akan menggelar sejumlah kegiatan olahraga lainnya, seperti pertandingan tenis meja dan bulu tangkis.

“Harapannya, kegiatan ini bisa semakin mempererat hubungan antara wartawan, eksekutif, dan legislatif di Kukar,” tutup Bambang.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

8 Bangunan Terdampak Longsor di Desa Purwajaya, Kerugian Ditaksir Rp 1 Miliar

redaksi2
-
0
8 Bangunan Terdampak Longsor di Desa Purwajaya, Kerugian Ditaksir Rp 1 Miliar

TENGGARONG – Longsor besar melanda Dusun Mekar Beringin Jaya, RT 1 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar), mengakibatkan tujuh rumah warga dan satu masjid rusak parah. Kerugian akibat bencana ini, ditaksir mencapai Rp 1 miliar.

Kepala Dusun Mekar Beringin Jaya, Edi Purnomo, mengungkapkan bahwa sebagian besar rumah yang terdampak dibangun dengan material beton. Sehingga kerusakannya cukup parah. Bahkan masjid yang ikut terdampak, belum selesai 100 persen pembangunannya. Tetapi biaya pembangunannya saja sudah mencapai Rp 800 juta.

“Masjid itu belum rampung sepenuhnya, tapi biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar. Ditambah lagi rumah-rumah warga yang rusak, total kerugiannya bisa sampai Rp 1 miliar,” ujar Edi Purnomo, Jumat (31/1/2025).

Sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 45 jiwa terpaksa mengungsi. Karena tempat tinggal mereka sudah tidak layak huni. Sejumlah rumah mengalami pergeseran tanah hingga 2 meter ke dalam, menyebabkan struktur bangunan menjadi tidak aman.

Masyarakat dan relawan telah membantu memindahkan perabotan rumah tangga ke tempat yang lebih aman sebelum rumah-rumah itu benar-benar ambles atau roboh.

“Semua barang-barang sudah dikeluarkan, kita berusaha menyelamatkan yang masih bisa digunakan,” tambahnya.

Untuk sementara, para korban dipersilakan mencari tempat tinggal sementara. Dengan biaya sewa yang akan ditanggung oleh pemerintah desa selama dua bulan.

Longsor di lokasi ini bukan kejadian pertama. Pergerakan tanah telah terdeteksi sejak Juli 2024, kemudian terjadi lagi pada 25 Desember, dan yang paling parah terjadi pada 26 Januari 2025.

Awalnya, pergerakan tanah hanya sekitar 30 cm hingga setengah meter, namun intensitas hujan yang tinggi memperparah kondisi hingga kini mencapai pergeseran dua meter.

“Posko yang sebelumnya kami bangun di dekat masjid untuk korban juga sudah ikut amblas,” ujar Edi.

Di lokasi kejadian, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar telah memasang papan peringatan agar masyarakat tidak beraktivitas di sekitar area longsor. Hal ini dilakukan guna menghindari risiko longsor susulan yang masih berpotensi terjadi.

Sementara itu, warga terdampak berharap adanya solusi jangka panjang, termasuk relokasi ke tempat yang lebih aman. “Sekarang yang warga inginkan adalah tempat tinggal baru yang lebih aman dari ancaman longsor,” tutupnya.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

45 Warga Desa Purwajaya Kehilangan Rumah Akibat Longsor

redaksi2
-
0
45 Warga Desa Purwajaya Kehilangan Rumah Akibat Longsor

TENGGARONG – Intensitas curah hujan tinggi yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim), mengakibatkan tanah longsor di sejumlah wilayah di Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satunya terjadi di Dusun Mekar Beringin Jaya, RT 1 Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan.

Peristiwa ini mengakibatkan 7 bangunan rumah warga dan satu bangunan masjid amblas. Hingga mengalami kerusakan serius, dikarenakan pergeseran tanah. Jika hujan terus turun, diperkirakan kondisinya akan semakin buruk dan berpotensi menambah jumlah bangunan yang terdampak.

“Selain 8 bangunan yang sudah terdampak, masih ada 3 rumah warga yang juga berpotensi akan terkena longsor karena lokasinya yang berdekatan dengan titik longsor,” sebut Kepala Dusun Mekar Beringin Jaya, Edi Purnomo, pada Jumat (31/1/2025).

Kejadian ini merupakan rangkaian dari longsor yang telah terjadi sejak Juli 2024, kemudian berulang pada 25 Desember, dan yang paling parah terjadi pada 26 Januari 2025.

Mulanya pergerakan tanah hanya sekitar 30 cm hingga setengah meter. Namun kondisi ini menjadi semakin buruk setelah hujan terus melanda dan per minggu ini pergeseran tanah telah mencapai 2 meter.

Akibatnya, 10 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 45 warga harus mengungsi dikarenakan tempat tinggal mereka sudah tidak dapat lagi dihuni. Barang-barang mereka juga terpantau sudah dipindahkan ke tempat tinggal sementara yang telah disediakan oleh pemerintah desa (pemdes) setempat.

“Warga yang terdampak ini ditanggung biaya sewa rumah untuk mengungsi oleh Pemdes Purwajaya selama dua bulan. Jadi mereka dipersilakan untuk mencari kontrakan masing-masing, agar sesuai dengan kebutuhan keluarga mereka,” tambahnya.

Edi Purnomo menjelaskan bahwa langkah ini dipilih oleh Pemdes Purwajaya untuk memastikan hunian sementara bagi para korban. Pastinya yang layak untuk ditempati dan sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Mengingat satu terdapat beberapa rumah yang terdiri dari 2 atau 3 KK.

“Jadi biar mereka bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena mau dibuatkan posko pengungsian juga sepertinya mereka tidak mau,” timpalnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pertamina Luncurkan Diesel X, BBM Ramah Lingkungan dengan Kandungan Sulfur Rendah

redaksi2
-
0
Pertamina Luncurkan Diesel X, BBM Ramah Lingkungan dengan Kandungan Sulfur Rendah

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balongan, secara resmi meluncurkan produk terbarunya Diesel X yang merupakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan peluncuran Diesel X ini memperkuat posisi sebagai BUMN energi yang mengedepankan inovasi dan keberlanjutan, sekaligus bagian dari dukungan mewujudkan swasembada energi sesuai Astacita Presiden Prabowo.

“Peluncuran Diesel X merupakan jawaban atas tantangan dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi, di mana produk ini tidak hanya memberikan performa tinggi tetapi juga mengedepankan efisiensi bahan bakar dan emisi yang lebih rendah,” katanya di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Menurut dia, Diesel X merupakan bentuk respons Pertamina terhadap tuntutan global untuk menyediakan energi yang lebih bersih.

Ia mengatakan, produk terbaru ini hadir dengan teknologi terkini yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjadi solusi terbaik bagi para pelanggan di sektor industri yang menggunakan kendaraan berat seperti di pertambangan.

Dirinya turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mengembangkan produk Diesel X.

“Produk ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga akan berkontribusi besar dalam mewujudkan visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi yang berkelanjutan dan inovatif,” ujar Simon.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengatakan Diesel X merupakan wujud nyata dari komitmen PT KPI untuk menghadirkan energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat dan industri di Indonesia.

“Kilang Balongan telah berhasil meningkatkan proses produksi hingga berhasil memproduksi Diesel X, memastikan kualitas dan performa terbaik untuk kendaraan bermesin diesel serta sektor industri lainnya,” kata Taufik.

Adapun Diesel X yang dihasilkan dari Kilang Balongan memiliki kandungan rendah sulfur kurang dari 10 ppm. Saat ini kapasitas Kilang Balongan untuk memproduksi Diesel X mencapai 200 ribu barrel per bulan dan pada momentum peluncuran akan dilakukan pengiriman perdana sebanyak 52 ribu barrel untuk sektor industri yaitu PT Freeport Indonesia.

Selain itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan, inovasi Diesel X yang diproduksi dan dikelola PT KPI merupakan wujud upaya untuk menuju kemandirian energi dalam mendukung swasembada energi yang diprogramkan pemerintah.

Produk ini berstandar EURO V yang menjadikan Diesel X ideal untuk kendaraan alat berat yang digunakan dalam industri pertambangan. Selain itu, Diesel X juga menawarkan peningkatan efisiensi bahan bakar sekitar 7 persen.

“Produk ini merupakan hasil sinergi Pertamina Group, risetnya dilakukan di Laboratorium Research, Technology and Innovation Pertamina, produksinya di Kilang Pertamina Internasional kemudian dipasarkan melalui Pertamina Patra Niaga,” kata Fadjar.

Selain itu, Fadjar mengatakan pada kesempatan yang sama di periode Januari 2025, Pertamina juga meluncurkan produk lain yaitu BBM Diesel B40 dan bahan bakar penerbangan, Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. (ANT/KN)

1...511512513...1,114Halaman 512 dari 1,114