Beranda blog Halaman 513

Danau Bukit Lontar Bukan Void Tambang, MHU Klarifikasi Isu Miring soal Insiden Tenggelamnya Seorang Pemuda

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Suasana kunjungan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, bersama perwakilan MHU meninjau lokasi Danau Bukit Lontar, Desa Margahayu. (Istimewa)

TENGGARONG – PT Multi Harapan Utama (MHU) akhirnya angkat suara terkait kabar simpang siur yang mengaitkan insiden tenggelamnya seorang pemuda di Danau Bukit Lontar, Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), dengan aktivitas pertambangan mereka.

Dalam klarifikasi resminya, MHU menegaskan bahwa lokasi kejadian berada di luar wilayah konsesi perusahaan dan bukan merupakan lubang bekas tambang (void).

Korban, Thomas Steven Gomes (21), diketahui merupakan pekerja di salah satu perusahaan perkebunan di sekitar lokasi dan berdomisili di mess yang berada dekat danau. MHU menyampaikan belasungkawa dan menyatakan tetap memberikan dukungan moral kepada keluarga korban, meskipun lokasi kejadian tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan.

“Kami turut berduka atas peristiwa ini. Walau tidak berada dalam konsesi kami, komunikasi dengan keluarga tetap kami jaga sebagai bentuk kepedulian,” ujar External Relation MHU, Samsir, Kamis (31/7/2025).

Danau Bukit Lontar sendiri merupakan danau alami yang terbentuk dari rawa, sebagaimana dijelaskan Kepala Desa Margahayu, Rusdi. Lokasi tersebut sempat diwacanakan sebagai kawasan ketahanan pangan, namun batal dilanjutkan karena dasar danau yang penuh tunggul kayu serta dinilai tidak aman.

“Ini bukan void tambang, ini danau alami yang sejak lama dimanfaatkan warga. Korban juga bukan warga desa kami, melainkan pekerja dari perusahaan perkebunan yang berkegiatan di sekitar danau,” jelas Rusdi.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, yang meninjau langsung lokasi, juga menegaskan bahwa Danau Bukit Lontar tidak pernah masuk dalam wilayah aktivitas pertambangan MHU.

“Saya pastikan ini bukan lubang bekas tambang. Lokasi ini murni danau alami. Jadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan MHU,” tegas Bambang.

MHU juga menegaskan komitmennya terhadap keselamatan dan perlindungan lingkungan. Seluruh area bekas tambang, baik yang berada di dalam maupun di luar konsesi, terus diawasi dengan sistem pengamanan berlapis, seperti pemasangan pagar, rambu peringatan, hingga papan larangan beraktivitas.

Perusahaan berharap publik tidak terburu-buru menyimpulkan dan menyebarkan informasi yang keliru. Informasi yang tidak akurat, jika terus beredar, dapat memperkeruh suasana dan menciptakan stigma negatif terhadap aktivitas industri yang telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Mari kita kedepankan fakta. Perlu kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak menciptakan kegaduhan atau kesalahpahaman,” tutup Samsir. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Desa Teluk Dalam Bakal Bangun Rumah Singgah untuk Tingkatkan PADes

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Kepala Desa Teluk Dalam, Supian

TENGGARONG – Semangat kemandirian ekonomi terus tumbuh dari desa. Kali ini, Pemerintah Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), melangkah maju dengan menggagas pembangunan rumah singgah berkapasitas 20 kamar sebagai aset produktif desa.

Berbeda dari proyek infrastruktur biasa, rumah singgah ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi baru yang melibatkan langsung warga desa. Lokasinya yang strategis tepat di depan kantor desa dan berdekatan dengan rencana pembangunan rumah sakit—diprediksi akan menjadi nilai tambah tersendiri.

“Ini bukan sekadar bangunan, tapi kita harapkan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga wadah pemberdayaan masyarakat,” ujar Kepala Desa Teluk Dalam, Supian, Jumat (1/8/2025).

Rumah singgah ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat menginap, tetapi juga menjadi model ekonomi kerakyatan. Mulai dari layanan kebersihan, konsumsi, hingga resepsionis akan diisi oleh warga lokal. Bahkan, UMKM sekitar akan dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan harian tamu seperti makanan, minuman, dan cenderamata.

“Kita ingin fasilitas ini dikelola oleh warga sendiri. Jadi, setiap aktivitas ekonomi di dalamnya bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tambah Supian.

Fasilitas ini juga disiapkan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luar daerah yang datang ke Kukar, baik untuk urusan bisnis, keluarga, maupun keperluan layanan publik. Pemerintah desa meyakini, keberadaan rumah singgah akan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tumbuh dari bawah.

Supian menegaskan bahwa pembangunan akan dilakukan secara bertahap melalui Dana Desa, sembari membuka peluang kerja sama investasi dengan pihak ketiga yang berkomitmen terhadap prinsip pembangunan berbasis masyarakat.

“Kami sudah komunikasikan dengan pemerintah kabupaten agar aset ini bisa dikelola sesuai aturan dan berdampak luas bagi warga,” jelasnya.

Ia optimistis, jika proyek ini berjalan sukses, akan menjadi model replikasi bagi desa-desa lain yang ingin membangun PAD secara mandiri tanpa meninggalkan semangat gotong royong.

“Harapan kami, PAD meningkat dan kembali dimanfaatkan untuk membiayai program-program pro-rakyat di desa,” tutup Supian.(Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Mulai Gerakan 10 Juta Bendera dengan Melibatkan Disabilitas, Kukar Buktikan Kemerdekaan untuk Semua Kalangan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Suasana pembukaan Gerakan 10 Juta Bendera di Kukar. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Momen peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun ini terasa istimewa. Gerakan pemasangan bendera Merah Putih yang dimulai serentak sejak Jumat (1/8/2025), melibatkan partisipasi aktif kaum disabilitas sebagai simbol inklusivitas dan semangat kebangsaan tanpa batas.

Dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk nyata penghargaan terhadap seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok difabel dalam membangun semangat persatuan.

“Pengibaran bendera ini bukan hanya soal simbol, tapi bagaimana kita menumbuhkan kembali rasa cinta Tanah Air secara menyeluruh, dari seluruh kalangan masyarakat,” ujar Aulia.

Para penyandang disabilitas dari berbagai komunitas tampak antusias mengikuti kegiatan yang digelar di kawasan pusat kota Tenggarong. Beberapa di antaranya bahkan turut mengibarkan bendera bersama Bupati, sebagai bentuk kontribusi dalam Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih.

Aulia menyebut, pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan kemerdekaan merupakan wujud nyata dari visi Kukar sebagai daerah inklusif yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. “Ini penting, karena pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagaimana menyatukan semua komponen warga untuk bergerak bersama,” katanya.

Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan, Aulia menekankan bahwa gerakan ini juga harus membangkitkan kembali nilai-nilai patriotisme yang mulai terkikis. Ia berharap seluruh masyarakat Kukar turut serta memasang bendera di rumah, kantor, maupun tempat umum hingga 17 Agustus mendatang.

“Semangat ini harus kita rawat. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini sebagai refleksi dan tekad bersama untuk terus memajukan Kukar,” tegasnya.

Kepada generasi muda, Aulia berpesan agar semangat kemerdekaan dijadikan pijakan untuk terus berinovasi dan mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah.

“Pemuda Kukar harus menjadi penggerak perubahan. Jadikan kemerdekaan ini sebagai pemantik semangat untuk terus berkarya. Kukar butuh energi segar dari anak-anak mudanya,” imbuhnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka dari rangkaian peringatan HUT RI ke-80 di Kukar, yang akan digelar lebih semarak dan partisipatif. Termasuk menghadirkan ruang khusus bagi komunitas disabilitas untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.

“Insya Allah, pada 17 Agustus nanti kita akan memperingati kemerdekaan dengan lebih khidmat dan penuh makna. Mari bersama kita tunjukkan bahwa Kukar adalah rumah bersama, tempat semua orang bisa berkontribusi,” tutup Aulia. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Pariwisata hingga Pertanian, Bupati Berau Ajak Kampung Maksimalkan Potensi

Penulis
redaksi2
-
0

BERAU – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas kembali menekankan pentingnya pengembangan potensi desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakannya, dalam berbagai kunjungannya ke kampung-kampung di Kabupaten Berau, ia selalu mengimbau kepada kepala kampung dan jajaran dinas terkait untuk menggali dan memaksimalkan potensi lokal yang ada di setiap wilayah.

“Alhamdulillah, Kabupaten Berau diberkahi dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Setiap kampung memiliki potensi yang khas dan menjanjikan,” ujarnya.

Menurutnya, potensi yang ada sangat beragam, mulai dari sektor pertanian seperti kelapa sawit, kakao, jagung, hingga padi, serta potensi kelautan dan perikanan dari para nelayan.

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi unggulan Berau, di mana hampir semua desa memiliki daya tarik wisata yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Bupati Sri menekankan bahwa pengelolaan potensi tersebut perlu didorong melalui peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun koperasi yang ada, termasuk koperasi merah putih yang saat ini tengah digencarkan pemerintah pusat.

“Koordinasi yang baik sangat penting agar program dari pusat, provinsi, dan kabupaten bisa dikolaborasikan dengan maksimal. Tujuannya jelas, yakni untuk meningkatkan potensi sumber daya alam serta mendongkrak kemakmuran masyarakat,” tutupnya. (adv/srn/set)

Koperasi Merah Putih Siap Diresmikan di Berau, Bupati: Saatnya Bangkitkan Ekonomi dari Desa

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyatakan kesiapannya dalam menyambut kehadiran Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai bagian dari program nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, koperasi ini akan segera diresmikan di Kabupaten Berau sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan.

“Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, seluruh wilayah di Kaltim telah 100 persen membentuk koperasi merah putih. Kini tugas kita adalah mengaktifkan dan mengoptimalkan koperasi-koperasi tersebut demi memakmurkan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).

Ia menyebut, koperasi merah putih merupakan inisiatif strategis dari pemerintah pusat yang bertujuan membangun kekuatan ekonomi berbasis komunitas, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, dan keadilan.

“KMP ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang berpijak pada potensi lokal. Saya berpesan agar seluruh pihak, mulai dari Diskoperindag, Dekopinda, hingga perangkat kampung dan kelurahan, bisa bersinergi dalam mengimplementasikannya secara optimal,” tegasnya.

KMP tidak hanya berfokus pada sektor usaha mikro dan kecil, tetapi juga dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa.

Menurutnya, Kabupaten Berau yang memiliki 100 kampung dan 10 kelurahan, menyimpan banyak produk unggulan yang bisa dikembangkan melalui koperasi. Ia berharap keberadaan KMP mampu memperluas pasar produk lokal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Produk-produk lokal ini yang nanti akan kita dorong agar dapat dijual lebih luas lagi. Dengan begitu, koperasi bisa memperoleh keuntungan yang sehat dan masyarakat pun mendapatkan dampak ekonomi secara langsung,” pungkasnya. (adv/srn/set)

IKN Triliunan, PPU Miliaran: Mana Rasa Keadilan Negara?

Penulis
redaksi2
-
0

SEJAK menempatkan biro Media Kaltim di Penajam Paser Utara (PPU) pada 2022, dan mulai membuka biro liputan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 ini, saya mengikuti langsung setiap perkembangan di lapangan. Dari mobilisasi proyek nasional, perpindahan ASN, hingga beban berat yang harus ditanggung PPU.

Saya menyaksikan fakta yang tak terbantahkan: Pemkab PPU terus dibiarkan pontang-panting menghadapi dampak pembangunan IKN tanpa dukungan fiskal yang seimbang dari Pemerintah Pusat.

Sementara proyek-proyek IKN berjalan lancar dengan anggaran jumbo, PPU sebagai daerah induk justru harus bolak-balik ke kementerian hanya untuk mengusulkan jembatan, air bersih, jalan, dan irigasi.

Bupati Mudyat Noor secara terbuka menyampaikan, “Kami tidak ingin jadi penonton. Kami ingin diakui sebagai bagian strategis dari pembangunan IKN, bukan hanya penyangga di atas kertas,” ujarnya kepada Mediakaltim.com usai bertemu Kementerian PUPR pada pertengahan 2025.

Langkah politik dan administratif sudah dilakukan. Pemkab PPU dan DPRD telah mengajukan agar PPU ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) serta diberikan akses masuk ke skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ini bukan usulan tanpa dasar. Secara administratif, sebagian besar kawasan inti IKN berada dalam wilayah Kabupaten PPU. Maka wajar jika beban sosial, tekanan penduduk, hingga tuntutan pelayanan dasar otomatis dibebankan ke daerah ini.

Namun secara fiskal, PPU berada dalam kondisi yang jauh dari ideal. Pada 2022, saat masih dalam masa pemulihan pasca-COVID-19, APBD PPU hanya sebesar Rp 1,17 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 87 miliar, sementara beban utang daerah mencapai Rp 233 miliar. Belanja pembangunan riil yang tersisa bahkan tidak sampai Rp 100 miliar per tahun—angka yang nyaris mustahil untuk menopang lonjakan kebutuhan akibat pembangunan berskala nasional di wilayahnya.

Kondisi ini sedikit membaik di 2024. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 2,25 triliun, dengan PAD meningkat menjadi Rp 177 miliar dan pendapatan transfer dari pusat mencapai Rp 2,62 triliun. Total belanja daerah menyentuh Rp 3,02 triliun, sementara defisit ditutup melalui SILPA tahun sebelumnya yang mencapai Rp 300 miliar. Namun memasuki 2025, tekanan kembali datang dari kebijakan efisiensi nasional. APBD yang awalnya dirancang sebesar Rp 2,61 triliun harus disesuaikan turun menjadi Rp 2,40 triliun.

Di sisi lain, rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD juga menjadi sorotan. Wakil Bupati Waris mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas P3AP2KB sebagai pengelola DAK Non Fisik hanya mampu menyerap anggaran di kisaran 16–27 persen. Ini menambah daftar panjang tantangan fiskal yang dihadapi PPU di tengah beban pembangunan yang kian besar.

Sektor dasar seperti air bersih pun masih menjadi persoalan serius. PPU telah mengajukan dana sebesar Rp 389 miliar untuk peningkatan layanan air bersih. Namun hingga kini, cakupan pelayanan baru mencapai 36 persen. Wilayah seperti Penajam, Waru, dan Babulu masih kesulitan mendapatkan akses. Ironisnya, kawasan Sepaku yang kini menjadi inti IKN telah berada di bawah kewenangan Otorita, sehingga tidak bisa diandalkan untuk membantu wilayah sekitar.

Dalam rapat bersama DPRD dan Bappeda, Bupati Mudyat Noor menegaskan kembali urgensi ini. “Air bersih itu kebutuhan dasar. Kalau tidak kami suarakan dari sekarang, 5–10 tahun ke depan kita akan menghadapi krisis air karena pertumbuhan penduduk di sekitar IKN akan sangat tinggi,” tegasnya.

Selain air bersih, PPU juga telah menyusun usulan untuk 10 sektor pembangunan prioritas dengan nilai total Rp 5,6 triliun melalui skema Dana Insentif Khusus (DIK). Proyek yang diusulkan meliputi kelanjutan Bendungan Lawe-Lawe, SPAM Waru, jembatan penghubung Riko-Gresik, jalan lingkar pesisir, hingga rehabilitasi jaringan irigasi pertanian. Semua usulan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan proyek mercusuar.

Namun jika dibandingkan dengan gelontoran anggaran untuk pembangunan IKN, nilai usulan dari PPU terasa sangat kecil. Sejak 2022 hingga 2024, Pemerintah Pusat telah mengucurkan sekitar Rp 76 triliun untuk pembangunan IKN—Rp 5,5 triliun pada 2022, Rp 27 triliun pada 2023, dan Rp 18,9 triliun hingga Agustus 2024. Bahkan jumlah tersebut telah melampaui total pagu anggaran IKN untuk periode 2025–2029 yang ditetapkan sebesar Rp 48,8 triliun.

Dengan kata lain, aliran dana ke kawasan inti IKN terus digenjot, sementara PPU yang menopangnya secara sosial dan administratif justru masih harus menunggu kepastian. Hingga 2025 ini, realisasi anggaran lanjutan IKN dari APBN belum bisa dicairkan penuh karena pemblokiran dan efisiensi anggaran. Sayangnya, penundaan ini belum berarti adanya alokasi tambahan untuk mendukung PPU.

Fakta ini sebetulnya bukan hal baru. Pada 2022 lalu, Plt Bupati Hamdam Pongrewa sudah menyampaikan kekhawatiran yang sama ke Bappenas. “Jika pusat tidak ikut membangun PPU, maka beban pembangunan akan timpang. Kami bukan minta keistimewaan, kami minta keadilan,” tegasnya.

Namun hingga hari ini, belum ada satu pun usulan tersebut yang dijawab dengan kebijakan fiskal konkret. Padahal dalam berbagai forum, pemerintah pusat kerap menyatakan bahwa pembangunan IKN akan melibatkan daerah. Pertanyaannya: kapan itu benar-benar diwujudkan?

Pemerintah tidak bisa terus memisahkan antara IKN dan PPU. Tidak ada IKN tanpa tanah, rakyat, dan struktur sosial PPU. Jangan sampai IKN hanya dibangun gemerlap di atas, tapi akarnya di bawah dibiarkan rapuh dan keropos.

Saya mendukung penuh agar PPU ditetapkan sebagai wilayah prioritas nasional, baik melalui PSN maupun KSN. Pemerintah juga perlu membuka skema pembiayaan jangka panjang—seperti multiyear budgeting dan waterfall budgeting—agar PPU bisa membangun dengan kesinambungan, bukan sekadar menambal tahun ke tahun.

Jika pemerintah terus menunda pengakuan dan dukungan fiskal ini, maka ketimpangan akan makin dalam. IKN akan tampak megah, tapi rakyat PPU tertatih-tatih mengakses layanan dasar. Ini bukan sekadar ironi. Ini adalah kegagalan manajemen negara jika terus dibiarkan.

PPU tidak butuh seremoni. PPU butuh pengakuan, kebijakan, dan anggaran. Sekarang! Karena pada akhirnya, kita harus bertanya dengan jujur: untuk siapa sesungguhnya IKN dibangun? (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Pemerintah Beri Abolisi ke Tom Lembong, Amnesti ke Hasto Kristiyanto

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (dua kanan) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco (dua kiri), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi(tengah), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kiri) dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati (kanan) memberi keterangan terkait pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam (31/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K/aa.

JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemberian abolisi kepada terdakwa kasus importasi gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada terdakwa kasus suap, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Saat konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 31/7/2025) malam, ia mengatakan pemberian abolisi maupun amnesti kepada kedua tokoh itu telah berdasarkan pertimbangan tertentu.

“Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] adalah Menteri Hukum. Surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan,” katanya.

Dia menjelaskan pertimbangan pemberian abolisi maupun amnesti utamanya demi kepentingan bangsa dan negara.

Ia menyinggung soal urgensi berpikir dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertimbangan lainnya, katanya, demi situasi kondusif dan merajut persaudaraan di antara semua anak bangsa serta membangun bangsa Indonesia secara kolektif.

“Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik, yang ada di Indonesia,” ucapnya.

Pemberian abolisi dan amnesti juga tidak terlepas dari pertimbangan subjektif.

Dalam konteks Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, ia menyebut keduanya memiliki kontribusi kepada negara.

“Yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik,” katanya.

Supratman memastikan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto murni berdasarkan kajian hukum.

Ia menjelaskan dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, seluruh proses hukum yang berjalan akan dihentikan, sedangkan amnesti Hasto diberikan sekaligus dengan amnesti terhadap 1.116 narapidana lain yang memenuhi syarat dan verifikasi pemberian amnesti oleh pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan DPR menyetujui permohonan pemberian abolisi yang disampaikan Presiden Prabowo terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto.

Tom Lembong divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun dan enam bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antar-waktu Harun Masiku. (ANT/KN)

Wakil Ketua DPR: Pemblokiran Rekening untuk Lindungi Nasabah

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (31/7/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kebijakan blokir rekening pasif (dormant) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) justru untuk melindungi terhadap rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut.

“Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada PPATK terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PPATK, dan kami mendapat penjelasan sebagai berikut; bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dormant,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Sebab, kata dia, rekening-rekening nasabah yang diduga dormant itu meski tidak digunakan untuk transaksi debet atau kredit kerap kali tetap dikenanakan biaya adminstrasi.

“Karena rekening-rekening nasabah yang diduga dormant itu, yang namanya uang administrasi itu tetap diambil, tetapi kemudian bunga-bunga yang dibayar itu tidak diberikan.. Itu hak nasabahnya tidak diberikan,” ujarnya.

Berdasarkan konfirmasi dengan PPATK, dia juga menyebut kebijakan blokir rekening itu dilakukan dalam rangka memberantas judi online sebab rekening pasif tersebut kerap dijadikan untuk menampung transaksi judi online.

“PPATK juga menemukan dormant-dormant itu ada yang berasal dari jenis-jenis kejahatan seperti judi online,” ucapnya.

Oleh karena itu, Dasco menyebut bahwa apabila nasabah keberatan dengan penghentian sementara PPATK tersebut dapat melakukan konfirmasi untuk dibuka kembali.

“Sehingga PPATK kemudian membekukan sementara, menunggu konfirmasi dari pemilik rekening tentunya, dan itu menurut PPATK tidak susah ketika untuk mengaktifkan kembali,” katanya.

Dia lantas melanjutkan, “Sehingga nasabah-nasabah itu juga tahu bahwa rekeningnya selama ini apakah aman atau tidak aman, berkurang atau tidak berkurang.”

Terhadap polemik yang berkembang di masyarakat, Dasco pun kembali menggarisbawahi bahwa kebijakan PPATK tersebut justru dimaksudkan untuk menyelamatkan uang nasabah.

“PPATK melakukan langkah-langkah justru untuk menyelamatkan uang nasabah,” kata dia.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening pasif (dormant) guna mencegah kejahatan keuangan, namun nasabah tetap bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Dikutip dari pengumuman dalam akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, Senin (28/7), PPATK menjelaskan bahwa rekening dormant merupakan rekening tabungan, baik perorangan atau perusahaan, rekening giro, maupun rekening rupiah/valuta asing yang tidak digunakan untuk transaksi apapun selama 3 hingga 12 bulan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant, agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK atas penggunaan rekening oleh terduga pelaku kejahatan serta menganalisis aliran dana.

Adapun hingga Juni 2025, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap sekitar 17.026 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sebagai tindak lanjut, OJK melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan enhance due diligence (EDD). (ANT/KN)

1.170 ASN Resmi Pindah ke IKN, Proses Berlanjut Bertahap

Penulis
redaksi2
-
0
Istana Negara KIPP IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan

PENAJAM PASER UTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan proses perpindahan aparatur sipil negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah pusat.

“Proses pemindahan ASN ke IKN akan terus lanjut sesuai rencana pemerintah pusat,” ujar Basuki kepada awak media di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (31/7/2025), ketika ditanya mengenai kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.

Ia menjelaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Kota Nusantara.

“Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara (tower) hunian ASN,” kata Basuki.

Selain itu, terdata 109 orang pegawai dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.

Kehadiran ASN tersebut diperkuat dengan perpindahan pegawai dari berbagai lembaga negara dan kementerian, seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Sejumlah pegawai balai-balai teknis di bawah Kementerian PU juga sudah pindah ke IKN,” jelas Basuki.

Perpindahan ASN secara bertahap ke IKN itu seiring seluruh tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah rampung, termasuk aspek penganggaran.

Basuki menambahkan pembangunan tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukung lainnya.

“Dan infrastruktur transportasi udara, yakni Bandara Nusantara diubah status menjadi bandara umum melalui persetujuan DPR Ri,” tambahnya.

Menurut ia, Bandara Nusantara akan mengakomodasi kebutuhan penumpang dari wilayah Kalimantan bagian barat, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Paser. (ANT/KN)

WNA Jepang Tewas Tertimpa Truk Bermuatan Tanah di Karawang

Penulis
redaksi2
-
0
Kondisi mobil minibus yang tertimpa dump truk terbalik di Gerbang Tol Karawang Barat, Karawang. (ANTARA/HO-Polres Karawang)

KARAWANG – Seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di ruas jalan sekitar Gerbang Tol Karawang Barat, Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang, Kamis mengatakan kecelakaan yang mengakibatkan WNA asal Jepang, Yukihiro Nabae (63) meninggal itu melibatkan dua kendaraan, dump truk Hino bernopol B-9596-UQA dan Minibus Toyota Voxy nopol B-2052-FBB.

“Korban meninggal bernama Yukihiro Nabae merupakan penumpang minibus Toyota Voxy,” katanya.

Peristiwa kecelakaan itu berawal saat mobil dump truk bermuatan tanah yang dikemudikan oleh Mamat (38), warga Kabupaten Subang melintasi ruas jalan sekitar Gerbang Tol Karawang Barat pada Rabu (30/7).

Diduga sopir hilang kendali, mobil dump truk itu kemudian menabrak media jalan hingga terbalik.

Sesaat kemudian, mobil berukuran besar itu menimpa sebuah mobil minibus yang berada di jalur sebelah kanan.

Akibat kejadian tersebut, satu orang korban WNA asal Jepang, Yukihiro Nabae yang merupakan penumpang minibus, meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara pengemudi truk mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Rosela Karawang untuk penanganan medis.

Wildan menyampaikan, Kasatlantas Polres Karawang, AKP Abdurrohman Hidayat bersama tim Gakkum Polres Karawang, telah melakukan olah TKP atas peristiwa kecelakaan itu.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, serta memastikan proses evakuasi berjalan aman dan lancar.

Pihak kepolisian menyampaikan agar para pengendara selalu meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas, demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. (ANT/KN)

1...512513514...1,266Halaman 513 dari 1,266