JAKARTA – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

“Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Neng Eem mengatakan bahwa perjuangan Gus Dur mengenai Imlek sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu, menurut dia, telah berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran.

Selain membolehkan perayaan Imlek dan tarian barongsai, dia mengatakan bahwa Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid juga menegaskan bahwa istilah pribumi dan nonpribumi sudah tak relevan lagi.

Pada era Gus Dur, agama Konghucu yang dipeluk oleh warga etnis Tionghoa juga diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia. Dengan jasa-jasa Presiden Gus Dur, Fraksi PKB MPR RI saat ini tengah mempersiapkan semua syarat-syarat agar Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Ia juga menuturkan bahwa Gus Dur sempat diberi gelar sebagai Bapak Tionghoa pada tahun 2004. Gelar itu diberikan karena Gus Dur mencabut inpres yang melarang perayaan Imlek.

“Momentum perayaan Imlek hari ini sekaligus mengingatkan kita bahwa Gus Dur sangat layak jadi pahlawan nasional, apalagi MPR RI pada tanggal 25 September 2024 telah mencabut TAP MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan lebat akan melanda Jakarta dan Jawa Barat mulai Rabu (29/1/2025) pukul 07.00 WIB hingga Kamis (30/1/2025) pukul 07.00 WIB.

Selain itu, sejumlah wilayah lain seperti Bengkulu, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta beberapa daerah di Kalimantan dan Sulawesi juga diperkirakan akan diguyur hujan lebat.

BMKG melalui akun Instagram resminya, @infobmkg, juga menyebutkan Jawa Tengah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sangat lebat, sementara wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau diperkirakan hanya mengalami hujan ringan.

Selain itu, hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, serta beberapa wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Untuk Kamis (30/1/2025) hingga Jumat (31/1/2025), Jakarta dan Jawa Barat diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang, bersama dengan Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, dan sejumlah wilayah di Kalimantan serta Sulawesi.

BMKG juga mengingatkan hujan sangat lebat diprediksi terjadi di NTT, sementara hujan ekstrem diperkirakan tidak akan terjadi di wilayah mana pun.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir, tanah longsor, dan gangguan aktivitas akibat cuaca buruk.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Banjir yang melanda Jakarta akibat tingginya curah hujan sejak Selasa (28/1/2025) mulai menunjukkan tanda-tanda surut. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, jumlah wilayah yang terendam telah berkurang dari sebelumnya 52 RT menjadi 33 RT pada Rabu (29/1/2025) pukul 10.00 WIB.

“BPBD mencatat saat ini masih terdapat genangan di 33 RT dan 20 ruas jalan,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan.

Untuk mempercepat proses surutnya banjir, BPBD DKI Jakarta telah menerjunkan personel guna memantau kondisi di lapangan serta berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) guna melakukan penyedotan air.

“Targetnya, genangan dapat surut dalam waktu yang cepat,” tambah Yohan.

Saat ini, wilayah terdampak banjir tersebar di dua wilayah administrasi Jakarta:

Jakarta Barat (32 RT)
– Cengkareng Barat: 2 RT
– Duri Kosambi: 4 RT
– Kedaung Kali Angke: 11 RT
– Rawa Buaya: 4 RT
– Jelambar Baru: 2 RT
– Pegadungan: 1 RT
– Tegal Alur: 5 RT
– Duri Kepa: 2 RT
– Joglo: 1 RT

Ketinggian air di wilayah ini berkisar antara 30 hingga 100 cm.

Jakarta Utara (1 RT)
– Rorotan: 1 RT
– Ketinggian air mencapai 100 cm.

Selain permukiman, banjir juga masih merendam 20 ruas jalan di Jakarta dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 10 cm hingga 60 cm. Berikut daftar jalan yang terdampak:

1. Jl. Pluit Dalam, Penjaringan – 25 cm
2. Jl. Keramat Raya, Tugu Utara – 15 cm
3. Jl. Boulevard Utara, Kelapa Gading Timur – 10 cm
4. Jl. Pegangsaan Dua (Green Hill), Pegangsaan Dua – 20 cm
5. Jl. Kelapa Hybrida Raya, Pegangsaan Dua – 40 cm
6. Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat – 20 cm
7. Jl. Kalibaru Barat 1, Kali Baru – 20 cm
8. Jl. Mangga Ujung, Tugu Utara – 15 cm
9. Jl. Komplek Uka, Tugu Utara – 15 cm
10. Jl. Bhayangkara, Tugu Utara – 10 cm
11. Jl. Raya Sulawesi, Tanjung Priok – 10 cm
12. Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur – 25 cm
13. Jl. Muara Baru (Depan Pluit Selatan View), Penjaringan – 20 cm
14. Pelabuhan Nizam Zachman, Penjaringan – 20 cm
15. Jl. Kelapa Nias Raya, Kelapa Gading Barat – 50 cm
16. Jl. Kamal Raya, Cengkareng Barat – 25 cm
17. Jl. Perumahan Green Garden, Kedoya Utara – 20 cm
18. Jl. Jelambar Baru Raya, Jelambar Baru – 60 cm
19. Jl. Pangeran Tubagus Angke Raya, Jelambar Baru – 30 cm
20. Jl. Satria Raya, Jelambar – 50 cm

BPBD DKI Jakarta terus berupaya mempercepat proses surutnya genangan agar aktivitas warga dapat kembali normal secepatnya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

BANDA ACEH – Sebanyak 77 imigran etnis Rohingya menggunakan sebuah kapal motor kayu terdampar di Pantai Leuge, Kecamatan Pereulak, Kabupaten Aceh Timur.

Informasi dihimpun di Pantai Leuge, Kecamatan Pereulak, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (29/1/2025), puluhan imigran ilegal tersebut saat ini masih di atas kapal motor yang mereka tumpangi.

Data sementara yang warga setempat menyebutkan dari 77 imigran etnis Rohingya tersebut, sebanyak 37 orang di antaranya laki-laki, 32 perempuan, dan empat anak-anak.

“Mereka tidak diizinkan turun dari kapal motor sampai pihak terkait seperti IOM dan UNCHR tiba,” kata Rizalihadi, warga setempat, saat dijumpai di lokasi kapal motor imigran etnis Rohingya tersebut terdampar.

Ribuan warga, baik orang dewasa maupun anak-anak, berada di Pantai Leuge menyaksikan kapal motor membawa puluhan imigran etnis Rohingya tersebut terdampar. Mereka juga memberikan makanan untuk anak-anak imigran tersebut.

“Sebelumnya, imigran etnis Rohingya tersebut mulai terlihat di perairan Kuala Bugak, Kabupaten Aceh Timur, sejak pukul 11.00 WIB. Mereka diduga sengaja mematikan mesin kapal sehingga terombang-ambing dan terdampar ke Pantai Leuge,” kata Rizalihadi.

Terdamparnya imigran etnis Rohingya di Kabupaten Aceh Timur tersebut merupakan yang kali kedua pada tahun 2025. Sebelumnya sebanyak 264 imigran etnis Rohingya mendarat di pesisir Pantai Alue Bu Tuha, Kecamatan Pereulak Barat, pada hari Minggu (5/1/2025).

“Imigran etnis Rohingya tersebut mendarat pada malam hari. Mereka mendarat menggunakan dua kapal,” kata Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Syamsul Bahri.

Dari 264 imigran etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Alue Bu Tuha,  kata dia, sebanyak 117 orang di antaranya laki-laki dan sebanyak 147 orang lainnya perempuan.

Sebelumnya, sebanyak 346 imigran etnis Rohingya mendarat di sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Timur di awal Februari 2024 serta akhir Oktober dan November 2024.

Dari 346 imigran etnis Rohingya yang mendarat tersebut, tersisa hanya 137 orang lagi di penampungan. Penampungan sementara berada Lapangan Sepak Bola Seuneubok Rawang, Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. (ANT/KN)

PEKANBARU – Jenazah Basri yang merupakan korban tewas dalam penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tiba di Terminal Cargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (29/1/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan pantauan, peti jenazah berwarna putih berlapiskan plastik tiba dengan disambut anggota keluarga. Jenazah Basri langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke Pulau Rupat, Bengkalis.

Sepupu korban bernama Azrai mengatakan bahwa pihak keluarga telah menerima dengan lapang dada kematian Basri. Korban akan dimakamkan pada hari ini juga.

“Pemakaman tetap akan kami selenggarakan hari ini, jenazah akan dibawa ke Jalan Nelayan, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis,” katanya.

Azrai menuturkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapatkan kabar penembakan ini pada hari Jumat (24/1). Bahkan, keluarga korban ternyata tak mengetahui Basri kerja di Malaysia.

“Kami tak mengetahui lagi ke mana dia mencari kerja, bahkan komunikasi tidak ada. Anaknya juga tidak mengetahui,” tambah Azrai.

Diberitakan sebelumnya bahwa lima WNI yang diduga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal menjadi korban penembakan oleh APMM. Kejadian ini mengakibatkan satu korban bernama Basri tewas, sedangkan empat lainnya luka-luka.

“Lima WNI menjadi korban penembakan, satu di antaranya meninggal dunia. Korban berinisial B diduga berasal dari Riau,” kata Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau Fanny Wahyu Kurniawan.

Berdasarkan informasi diterima menyebutkan bahwa korban terdiri atas dua orang asal Riau, dua asal Sumatera Utara, dan satu dari Kepulauan Riau.

BP3MI bersama Kementerian Luar Negeri, kata dia, saat ini sedang berupaya meminta transparansi dari otoritas Malaysia untuk mengusut tuntas insiden tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait berkoordinasi dalam mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

“Sekarang tinggal percepatan prosesnya. Di dalam negeri segera koordinasi lintas K/L terkait, jangan saling lempar ‘bola’ tanggung jawab,” kata Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Wakil rakyat ini memandang perlu Pemerintah bergerak cepat menyusul Paulus Tannos yang diketahui sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, tetapi prosesnya belum selesai karena dokumen yang belum dilengkapinya hingga saat ini.

“Kalau tunggu Paulus Tamnos sampai berwarga negara lain, ya itu namanya tidak serius,” tuturnya.

Dikatakan bahwa ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura dapat dilakukan dengan telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi RI dan Singapura pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.

“‘Kan sudah lama kita tahu, Paulus Tannos ada di Singapura, perjanjian ekstradisi dengan Singapura sudah ditandatangani,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI hingga saat ini masih melengkapi dokumen pengajuan ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Kemenkum RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI saat ini terus berkoordinasi guna mempercepat proses pelaksanaan ekstradisi tersebut.

“Kami juga telah membentuk tim kerja antara Kemenkum, KPK, Polri, Kejagung, dan Kemenlu,” ucap Supratman ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Menkum meyakini pengajuan ekstradisi Indonesia terhadap Paulus Tannos berjalan lancar meski Tannos memiliki paspor Republik Guinea-Bissau.

Adapun terdapat kabar bahwa Guinea-Bissau juga mengajukan ekstradisi Tannos kepada Singapura, Supratman optimistis permohonan Indonesia yang akan dipenuhi oleh pemerintah Singapura, terutama karena Tannos melakukan tindak pidana di Indonesia dan masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

“Pemerintah Singapura sudah sangat kooperatif dengan permintaan yang dilakukan oleh teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan,” kata dia.

Diketahui bahwa Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP elektronik. Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan ekstradisi Tannos. (ANT/KN)