JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa peringatan dini tsunami masih berlaku aktif, menyusul adanya osilasi atau variasi hasil pengukuran tinggi muka air laut yang masih terpantau di sejumlah stasiun pemantau.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam konferensi pers potensi tsunami di Jakarta Rabu malam, menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat mencabut peringatan tsunami karena osilasi gelombang bisa mengalami amplifikasi secara tiba-tiba pada fase akhir.

Lima provinsi yang berstatus waspada potensi tsunami adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, sebagaimana peringatan dini tsunami yang diterbitkan BMKG pascagempa magnitudo 8,7 di Kamchatka, Rusia, Rabu (30/7/2025) pagi.

“Kadang osilasi non-linear pada fase terakhir juga bisa membuat osilasi dan amplifikasi tinggi gelombang. Oscillation in the late phase itu bisa bikin kenaikan signifikan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa langkah kehati-hatian diperlukan karena potensi kenaikan tiba-tiba pada gelombang laut masih mungkin terjadi meskipun tren osilasi mulai melemah di beberapa titik.

Adapun salah satunya dari stasiun tide gauge Depapre, Jayapura, Papua yang masih merekam adanya
osilasi permukaan laut.

Berdasarkan data BMKG sampai dengan pukul 16.00 WIT grafik dari tide gaude Depapre menunjukkan fluktuasi yang relatif normal dengan variasi kecil lebih kurang lima centimeter. Namun setelah pukul 17.00 WIT terlihat peningkatan osilasi yang signifikan amplitudo naik hingga sekitar 20 centimeter dan berfluktuasi cepat.

Menurut dia, pola osilasi ini merupakan indikasi anomali, yang konsisten dengan osilasi tsunami/non-linear oscillation yang masih berlangsung dan hal ini menjadi dasar bahwa peringatan tsunami masih tetap aktif karena potensi kenaikan tiba-tiba masih mungkin terjadi.

Pihaknya mengimbau masyarakat di wilayah pesisir untuk tetap berada di lokasi aman dan menjauhi pantai sampai ada informasi resmi terkait pencabutan peringatan tsunami ini.

BMKG bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan terus memantau data dari stasiun pasang surut serta memperbarui informasi kepada masyarakat secara berkala agar langkah penanggulangan tetap terkoordinasi. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  membuka peluang untuk memanggil empat mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, yakni Pramoda Dei Sudarmo, Muhamad Heikal, Hamid Muhammad, dan Jurist Tan.

“Semua kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi sebuah perkara tentu akan dilakukan oleh KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Budi menyampaikan pernyataan tersebut setelah KPK meminta keterangan dari mantan Stafsus Nadiem Makarim, Fiona Handayani, terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, yakni pada Rabu ini.

“Tentu keterangan-keterangan itu akan membantu KPK untuk membuat terang suatu perkara yang sedang ditangani,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, atau belum pada tahap penyidikan.

KPK menegaskan penyelidikan kasus tersebut berbeda dengan kasus Chromebook yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Selain itu, KPK mengaku sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan kuota internet gratis di Kemendikbudristek. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan perkara Google Cloud.

Sementara itu, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019–2022, yakni terkait pengadaan Chromebook.

Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Jurist Tan, mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Sri Wahyuningsih, serta Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Mulyatsyah. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menjadi tuan rumah sekaligus koordinator pelaksanaan Pembahasan Teknis Program Kerja Aspek Perkapalan dan Kemaritiman untuk tahun anggaran 2026. Kegiatan strategis yang melibatkan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di lingkungan Subholding Upstream (SHU) Pertamina dan SKK Migas ini digelar di Kantor Pusat PHI, Graha Elnusa Jakarta, pada 7–18 Juli 2025.

Forum yang berlangsung selama dua pekan ini merupakan agenda tahunan sejak 2022 yang diselenggarakan secara bergiliran oleh regional-regional SHU. Tahun ini, PHI melalui Fungsi Production & Operations bertindak sebagai tuan rumah dan koordinator pelaksana.

Melibatkan hampir 200 personel lintasfungsi, forum ini memfokuskan pembahasan pada penyusunan rencana kerja, usulan anggaran, serta strategi optimasi aset untuk tahun 2026. Selain itu, para peserta juga menyampaikan laporan pelaksanaan WP&B 2025 kepada Departemen Perkapalan dan Kemaritiman Divisi Penunjang Operasi SKK Migas serta unit-unit terkait lainnya.

Manager Production & Operations PHI-Regional 3 Kalimantan, Suhendro, mengungkapkan melalui kegiatan ini PHI mendorong terwujudnya sinergi yang lebih kuat di antara seluruh entitas hulu migas, sejalan dengan komitmen untuk mengoptimalkan kolaborasi antaranak perusahaan Pertamina dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan operasi.

“Forum pembahasan ini menjadi wujud nyata kolaborasi strategis industri hulu migas nasional guna memperkuat ketahanan energi Indonesia secara berkelanjutan. Kita berharap kegiatan ini dapat memperkokoh semangat efisiensi di berbagai lini tanpa mengurangi komitmen kami di tengah tantangan kondisi yang dihadapi saat ini.” Ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Departemen Perkapalan dan Kemaritiman SKK Migas, Rocky SJ Makapuan.

“Rapat pembahasan berjalan dengan penuh semangat kerja keras dan kolaborasi. Semangat untuk terus maju ke depan dan menjaga kelancaran operasi harus dikedepankan, khususnya di Perkapalan.”

Ia turut mengapresiasi kolaborasi aktif seluruh pihak yang menunjukkan dedikasi tinggi di lingkungan Subholding Upstream Pertamina.

Sebagai koordinator sekaligus tuan rumah penyelenggaraan, PHI melalui kolaborasi erat dengan Fungsi HSSE dan Business Support berupaya memastikan nilai tambah kegiatan ini tidak hanya tercermin dari kelancaran proses, namun juga dari kontribusi aktif tim SHU dan Regional dalam menjembatani koordinasi lintasfungsi dan entitas. Setiap entitas berperan strategis dalam menjaga keselarasan perspektif, memperkuat akuntabilitas diskusi, dan membangun tata kelola pembahasan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui keberhasilan penyelenggaraan forum ini, PHI menegaskan perannya dalam memperkuat tata kelola industri hulu migas yang adaptif, akuntabel, dan kolaboratif. Selaras dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan energi nasional, PHI berkomitmen untuk terus mendorong efisiensi, memperkuat sinergi, serta memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil memberi dampak nyata bagi keberlanjutan energi Indonesia.

Pewarta : Robbi Syai’an
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar diskusi untuk menjajaki peluang kolaborasi dalam program pembibitan dan irigasi, Rabu (30/7/2025).

Program tersebut mencakup pengembangan bibit kakao, kacang mete, pala, kelapa, gandum, bawang putih, jagung, serta sistem irigasi yang terintegrasi. Dalam kesempatan ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, perguruan tinggi, industri, petani, dan masyarakat umum.

“Program ‘Mahasiswa Berdampak’ kami harapkan bisa mengoptimalkan peran mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dan aktivitas di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Pendampingan dari dosen serta pelibatan industri dan konsultan juga penting untuk menjaga mutu dan akuntabilitas program,” ujar Menteri Brian.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menekankan pentingnya pemetaan agroklimat nasional sebagai bagian dari strategi program. Beberapa perguruan tinggi telah melakukan pemetaan lahan di wilayah sekitar kampus mereka, dan saat ini sedang dikonsolidasikan untuk memastikan kesesuaian lokasi penanaman, khususnya untuk komoditas yang membutuhkan kondisi lahan tertentu.

“Akurasi dan transparansi dalam pemetaan serta pemilihan bibit menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan program ini,” kata Menteri Amran.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga membuka ruang pembelajaran yang nyata bagi mahasiswa dan masyarakat. Sinergi ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan yang berbasis riset dan melibatkan generasi muda secara aktif.

Pewarta : Nicha R