TIDAK banyak perpustakaan di Indonesia, apalagi di Kaltim, yang benar-benar memberikan akses yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Apalagi bagi lansia dan penyandang disabilitas. Dua kelompok yang selama ini selalu ada, tapi jarang terlihat dalam sistem pelayanan publik. Termasuk di ruang-ruang literasi.
Padahal, keberadaan mereka bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan pelayanan setara. Maka, ketika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang menggagas layanan PERSIA (Perpustakaan Ramah Disabilitas dan Lansia), saya apresiasi sebagai ikhtiar penting untuk menambal lubang yang terlalu lama dibiarkan.
Sebagai bagian dari regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan secara eksplisit mewajibkan perpustakaan umum untuk menyediakan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Bahkan dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan yang merata dan berkeadilan. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menempatkan indikator pelayanan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, sebagai komponen pengukuran kinerja daerah.
Sayangnya, perintah regulatif ini belum banyak dijalankan. Di lapangan, kita masih menemukan perpustakaan dua lantai yang tidak memiliki lift, tidak ramah kursi roda, bahkan tanpa bahan bacaan yang relevan bagi lansia.
Karena itu, gagasan membentuk PERSIA di Bontang bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga didorong menjadi prioritas. Saya termasuk salah satu yang diundang dalam Rapat Koordinasi PERSIA pada 29 Juli 2025, bersama berbagai pemangku kepentingan dari komunitas disabilitas, lembaga sosial, media, tokoh literasi, hingga sektor pendidikan. Di ruangan itu, saya menyaksikan bahwa semangat inklusi bukan lagi wacana. Ia telah dituangkan dalam rencana kerja, pembagian peran, pemetaan stakeholder, hingga skema pelaksanaan yang matang.
Dalam forum itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang, Retno Febriaryanti, mengakui rendahnya capaian literasi tak lepas dari belum meratanya akses bagi semua warga. “Kalau tidak ada masalah, justru itu masalah.” Kalimat ini menggambarkan betapa seringnya layanan publik tidak benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Data yang dipaparkan pun cukup menggelitik kesadaran. Di Bontang, terdapat 12.475 lansia dan 771 penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, tak satu pun layanan perpustakaan yang secara khusus menjangkau mereka. Padahal, jika dikelola secara sistemik, kelompok ini bisa menjadi basis pengguna yang loyal sekaligus menjadi motor penggerak inklusi.
Dalam presentasi yang disampaikan Kabid Perpustakaan, Indra Nopika Wijaya, dijelaskan bahwa PERSIA akan mencakup berbagai aspek strategis: mulai dari pembangunan sarana dan prasarana ramah disabilitas, pengadaan koleksi inklusif seperti buku braille dan audiobook, pelatihan petugas, penyusunan SOP pelayanan, hingga kolaborasi antar-OPD dan mitra swasta. Ini bukan sekadar niat baik, tapi sudah dirancang sebagai cetak biru layanan inklusif yang siap dijalankan.
Rencananya, PERSIA akan diluncurkan secara resmi pada bulan September 2025, menjelang peringatan Hari Gerakan Literasi Nasional pada Oktober. Peluncuran ini jadi bukti komitmen Bontang untuk menggeser paradigma layanan literasi yang lebih adil, setara, dan menyeluruh.
Sebagai pembanding, sejumlah daerah dan lembaga di Indonesia telah lebih dulu menerapkan layanan perpustakaan ramah disabilitas dan lansia. Grhatama Pustaka di Yogyakarta, misalnya, memiliki jalur kursi roda, lift khusus, koleksi braille dan audiobook, serta ruang tunggu lansia. Di Surakarta, Perpustakaan Daerah tak hanya menyediakan bahan bacaan braille, tapi juga aktif menggelar pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
Perpustakaan Nasional di Jakarta menjalankan layanan keliling untuk lansia dan kelompok rentan. Di Bandung, program literasi untuk komunitas disabilitas berkembang dengan dukungan relawan. Sementara itu, di lingkungan kampus, Universitas Brawijaya dan Unesa sudah melengkapi perpustakaannya dengan pojok braille, perangkat pembaca layar, serta sarana ramah difabel lainnya.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa layanan inklusif bukan hal baru, dan bisa diterapkan dengan dukungan kebijakan, fasilitas, serta kolaborasi aktif bersama komunitas lokal.
Pengalaman pribadi saya juga memperkuat pandangan tersebut. Beberapa tahun lalu, saya mengikuti kunjungan literasi ke Korea Selatan bersama Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), saat itu dipimpin Ketua GPMB Kota Bontang, Basri Rase, dan saya menjabat sebagai sekretaris. Di sana, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi ruang ramah bagi semua. Fasilitas seperti lift, jalur khusus kursi roda, ruang lansia yang nyaman, hingga sistem digital untuk layanan jarak jauh menjadi standar umum.
Bahkan tersedia pustakawan khusus yang bertugas mendampingi pengguna berkebutuhan khusus. Tak heran jika perpustakaan di sana ramai, bukan semata karena budaya literasi tinggi, tetapi karena aksesnya dibuka lebar bagi siapa pun.
Kembali ke Bontang, saya melihat bahwa rencana PERSIA tidak sedang dibangun dalam ruang kosong. Ada antusiasme nyata dari berbagai pihak. Perwakilan komunitas pensiunan menyatakan kesediaan mereka menjadi relawan literasi. Bahkan organisasi penyandang disabilitas memberikan masukan detail tentang apa saja yang harus disiapkan agar layanan benar-benar adaptif.
Semua ini menandakan bahwa PERSIA adalah program yang ditunggu. Bukan proyek satu arah, tetapi ruang kolaboratif yang membuka pintu bagi siapa saja untuk berkontribusi.
Sebagai bagian dari masyarakat, saya melihat bahwa keberhasilan PERSIA kelak tidak hanya akan diukur dari jumlah buku atau fasilitas yang dibangun, tapi dari rasa diterima yang dirasakan oleh mereka yang selama ini termarjinalkan.
Perpustakaan harus bisa diakses semua orang, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Literasi adalah hak setiap warga, bukan hanya milik yang muda dan sehat.
Bontang sudah memulai langkah yang tepat. Tugas kita memastikan program ini berjalan. PERSIA harus jadi layanan nyata yang berpihak pada mereka yang selama ini terpinggirkan. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
