JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) meniadakan sementara sistem ganjil genap pada 27 hingga 29 Januari 2025. Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dalam merayakan dua hari besar, yakni Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek, yang bertepatan dengan libur panjang.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan keputusan ini merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 3, yang menyatakan bahwa pembatasan sistem ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

“Peniadaan ini juga mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Pemerintah telah menetapkan 27-29 Januari sebagai tanggal merah,” kata Syafrin dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2025).

Meski demikian, Syafrin mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban lalu lintas selama libur panjang ini. Ia juga mendorong penggunaan transportasi umum guna mengurangi potensi kemacetan.

“Mari manfaatkan libur panjang ini dengan bijak. Dukung upaya pemerintah dalam menciptakan suasana jalan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan,” tambahnya.

Berikut adalah daftar 25 ruas jalan di Jakarta yang tidak akan diberlakukan sistem ganjil genap pada 27-29 Januari 2025:
1. Jalan Pintu Besar
2. Jalan Gajah Mada
3. Jalan Hayam Wuruk
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Medan Merdeka Barat
6. Jalan MH Thamrin
7. Jalan Jenderal Sudirman
8. Jalan Sisingamangaraja
9. Jalan Panglima Polim
10. Jalan Fatmawati
11. Jalan Suryopranoto
12. Jalan Balikpapan
13. Jalan Kyai Caringin
14. Jalan Tomang Raya
15. Jalan Jenderal S Parman
16. Jalan Gatot Subroto
17. Jalan MT Haryono
18. Jalan HR Rasuna Said
19. Jalan D.I. Pandjaitan
20. Jalan Jenderal A Yani
21. Jalan Pramuka
22. Jalan Salemba Raya sisi Barat (sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya hingga Diponegoro)
23. Jalan Kramat Raya
24. Jalan Stasiun Senen
25. Jalan Gunung Sahari

Dengan kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum libur panjang secara efisien dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelancaran lalu lintas.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri mengatakan banyak yang sedang mengincar jabatan sebagai ketua umum jika dirinya tidak menjabat lagi.

Hal tersebut disampaikan Megawati ketika berdialog dengan ribuan kadernya di acara perayaan hari ulang tahun dirinya ke 78 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Mulanya Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Rano Karno tengah menuntun Megawati ke atas panggung acara untuk menunjukkan ragam lukisan hasil karya seniman di Jakarta.

Lukisan itu diberikan kepada Megawati sebagai hadiah ulang tahun dari para seniman. Rano Karno pun menuntun Mega yang sedang memberikan penilaian terhadap masing-masing tulisan.

“Jadi mc? ibu jadi kurator lukisan,” tanya Rano ke Megawati sambil bergurau.

“Loh saya ketua umum,” jawab Mega singkat.

Semua kader yang ada di dalam hall pun tertawa dengan respon Megawati tersebut.

“Kalau tau saya ini kan berarti turun pangkat ya, wah pasti udah ada deh yang mau ambil,” kata Mega melanjutkan jawaban untuk Rano.

Sontak seluruh kader semakin bergemuruh mendengar jawaban lanjutan dari Megawati tersebut.

Sebelumnya, isu terkait adanya pihak yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDI Perjuangan juga sempat diucapkan Megawati dalam beberapa kesempatan.

Yang terbaru yakni kala Megawati berpidato di acara pembukaan HUT Ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Dia pun mengatakan dirinya enggan memenuhi permintaan untuk kembali maju jadi ketua umum jika para kader tidak solid dan tidak memiliki semangat yang sama.

Kendati demikian, dirinya lantas melanjutkan bahwa apabila ia tak mau ditetapkan lagi sebagai ketua umum, ada pihak yang diam-diam mengincar posisinya.

“Katanya minta saya (jadi) ketua umum lagi, ketum lagi tapi, nek anak buahku ngene wae, emoh (kalau anak buah saya seperti ini, tidak mau),” ujar Megawati.

“Tapi terus ada yang kepengin (jadi ketum PDIP), ha-ha, gila,” sambungnya sembari tertawa. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani optimistis target Presiden RI Prabowo dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi Ibu Kota Politik dapat tercapai pada tahun 2028.

“Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus. Oleh karena itu, Pak Basuki (Kepala OIKN Basuki Hadimuljono) pagi, siang, sore, malam terus-menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor pada tahun 2028 di IKN insyaallah tercapai,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke IKN bersama pimpinan dan anggota MPR RI di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

Ahmad Muzani mengaku terkesan atas progres pembangunan IKN hingga saat ini yang seakan sudah tampak sebagai simbol negara Indonesia.

“Hari ini kami MPR RI berkunjung ke IKN untuk melihat progres pembangunan dan letak gedung parlemen. Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan jadi simbol negara kita,” ujarnya.

Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun.

Ia berharap anggaran tersebut cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada tahun 2028.

“Itu sebabnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki karena ini adalah pengalaman pertama kita bisa membangun sebuah ibu kota dari nol. Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun itu dari nol karena semuanya mayoritas pengembangan. Inilah pengalaman republik ini membangun kota dari nol dan pada tahun 2028 akan jadi Ibu Kota Politik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa progres pembangunan IKN sejauh ini sudah sangat baik.

Basuki optimistis bisa mengejar target yang diberikan oleh Presiden berkantor di IKN pada tahun 2028.

“Setelah mendapat arahan dari Presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar target yang Presiden berikan bisa berkantor pada tahun 2028 bisa kami penuhi,” katanya.

Dijelaskan pula bahwa kantor-kantor kementerian saat ini sudah disiapkan seperti kantor untuk para menteri koordinator yang berasal dari tujuh kementerian koordinator.

“Kita bisa lihat fisik untuk kantor menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” kata Basuki. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Desember 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening.

“Atau setara 608.850.379 rekening untuk nasabah bank umum,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Sementara itu untuk BPR/BPRS, hingga akhir November 2024, jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,98 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS, atau setara dengan 15.817.553 rekening.

Pada periode penetapan reguler triwulan I-2025 (Januari 2025), LPS menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) masing-masing sebesar 4,25 persen untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,75 persen untuk simpanan rupiah di BPR; serta 2,25 persen untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum.

TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025, namun tetap terbuka untuk disesuaikan dalam hal terdapat perubahan suku bunga pasar, kondisi perbankan dan perekonomian yang signifikan.

Purbaya melanjutkan kebijakan LPS terus diarahkan untuk mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kinerja ekonomi nasional. Hal itu diwujudkan dengan memastikan kecukupan cakupan penjaminan simpanan dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap TBP agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga, kondisi likuiditas perbankan, dan upaya mendukung kinerja ekonomi secara optimal.

LPS pun akan senantiasa berkoordinasi dengan otoritas lain untuk meningkatkan sinergi terkait program penjaminan simpanan dan pelaksanaan penanganan bank oleh LPS.

Selain itu, guna memperkuat pemahaman publik, LPS terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi, tugas dan wewenang LPS.

LPS juga melanjutkan penyusunan kebijakan dan pengaturan yang mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan terkait program penjaminan simpanan dan penanganan bank.

Misalnya, dengan menerbitkan peraturan mengenai premi program restrukturisasi perbankan, rencana resolusi bank umum, laporan bank peserta penjaminan simpanan, pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah, dan penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

LPS juga tengah mempersiapkan pengaturan, proses bisnis, infrastruktur, dan pengembangan SDM sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terkait program penjaminan polis yang akan dilaksanakan pada tahun 2028 serta pengaturan terkait pelaksanaan program restrukturisasi perbankan dalam hal terjadi krisis sistem keuangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif membatalkan keputusan penjatuhan sanksi kepada 31 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nias Barat. Pembatalan ini dilakukan sebagai langkah pengawasan dan pengendalian BKN terhadap penerapan manajemen ASN yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Zudan Arif menjelaskan, sanksi yang dijatuhkan kepada 31 ASN tersebut menyalahi kewenangan karena pejabat yang ditunjuk tidak memiliki hak untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, atau promosi hingga mutasi kepegawaian tanpa memperoleh Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kepala BKN.

Oleh sebab itu, Zudan menegaskan BKN akan menindaklanjuti permasalahan kepegawaian ASN secara tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Jika terdapat kebutuhan instansi, Pejabat yang ditunjuk dapat menyampaikan surat usul terlebih dahulu ke BKN agar mendapatkan validasi Kepala BKN,” terang Zudan Arif, Jumat (24/1/2025) di Jakarta.

Terkait permasalahan kepegawaian ini menurutnya bukan tanpa alasan, mengingat BKN telah diberikan mandat oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN.

“Jika ada keputusan PPK dan/atau pejabat yang ditunjuk menyalahi ketentuan NSPK manajemen ASN, maka BKN dapat melakukan tindakan administratif sesuai Perpres Nomor 116 Tahun 2022,” tegas Zudan Arif.

Sebagai informasi, pembatalan penjatuhan sanksi kepada 31 ASN Pemerintah Kabupaten Nias Barat ini telah melalui audit kepegawaian dan rekomendasi dari Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, yang menyatakan bahwa terhadap temuan tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh PPK definitif sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa terhadap keputusan yang cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi maka dapat dilakukan pembatalan.

Sebagai penutup, batasan kewenangan dan mekanisme terkait usul kepegawaian oleh pejabat yang ditunjuk akibat adanya kekosongan PPK telah diatur dalam sejumlah ketentuan, di antaranya : Undang-Undang (UU) ASN; UU 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS; dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan kerja sama ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi untuk memberantas korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

“Penandatanganan MoU ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Kami yakin kolaborasi ini akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Setyo.

Dalam MoU tersebut, KPK dan Kemenkum menyepakati sepuluh lingkup kerja sama:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Bantuan timbal balik dalam perkara pidana (mutual legal assistance).
5. Pelaksanaan pelatihan dan asesmen.
6. Penyediaan tenaga ahli dan narasumber.
7. Dukungan di bidang kekayaan intelektual.
8. Pembinaan penyuluh antikorupsi.
9. Pengelolaan pengaduan melalui sistem whistleblowing dan penanganan indikasi korupsi.
10. Kerja sama lain yang disepakati kedua belah pihak.

Setyo berharap kerja sama ini mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara konkret, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari upaya restrukturisasi kelembagaan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan sinergi antarlembaga demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik,” ujar Supratman.

Ia menekankan kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga implementasi regulasi, dengan tujuan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.

Selain kerja sama dengan KPK, Kemenkum juga telah menandatangani MoU dengan 28 kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, hingga Kejaksaan Republik Indonesia.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 11 perjalanan kereta api (KA) terlambat di stasiun Daop 1 pada Kamis (23/1/2025) ini imbas banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (23/1/2025) menyebutkan KA yang terlambat antara lain KA 77F (Pandalungan) relasi Jember – Gambir yang terlambat 307 menit (sekitar lima jam 11 menit), KA 131 (Dharmawangsa) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen yang terlambat 306 menit, KA 219A (Kertajaya) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen terlambat 302 menit, serta KA 3 (Argo Bromo Anggrek) relasi Surabaya Pasarturi – Gambir terlambat 301 menit.

KA lainnya yang juga mengalami keterlambatan kedatangan yakni KA 185B (Blambangan) relasi Ketapang – Pasarsenen yang terlambat 237 menit, KA 129A (Gumarang) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen, (terlambat 145 menit), KA 235 (Airlangga) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen (terlambat 96 menit).

Lalu, KA 1 (Argo Anggrek) relasi Surabaya Pasarturi – Gambir (terlambat 95 menit), KA 107 (Jayabaya) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen (terlambat 87 menit), KA 57 (Brawijaya) relasi Malang – Gambir (terlambat 24 menit), serta KA 61 (Sembrani) relasi Surabaya Pasarturi – Gambir dengan estimasi tiba pukul 23.46 WIB.

“Saat ini, upaya percepatan perbaikan di lokasi terdampak telah dilakukan oleh tim teknis guna meminimalisir keterlambatan lebih lanjut,” kata Ixfan.

Selain itu, dia juga mencatat keterlambatan keberangkatan KA dari Stasiun Daop 1 Jakarta yakni KA 62A (Sembrani) relasi Gambir – Surabaya Pasarturi (terlambat 60 menit), KA 4 (Argo Anggrek) relasi Gambir – Surabaya Pasarturi (terlambat 10 menit), KA 112 (Brantas) relasi Pasarsenen – Blitar (terlambat 60 menit).

Sementara itu, KA 170B (Tegal Bahari) relasi Pasarsenen – Tegal, dibatalkan perjalanannya. (ANT/KN)