BANDUNG – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memastikan dana beasiswa tetap aman dan digunakan sesuai peruntukannya, meskipun sempat dilakukan penyesuaian kuota penerima.

Hal ini disampaikan Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, Mohammad Lukmanul Hakim menanggapi pertanyaan wartawan terkait evaluasi efektivitas program dan perbandingan dengan temuan di program bantuan pendidikan lain.

Pertanyaan tersebut mengacu pada pengalaman masa lalu ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengeluhkan penggunaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dinilai tidak efektif, serta temuan evaluasi dan beberapa skema beasiswa.

Menanggapi hal itu, Lukmanul menegaskan bahwa LPDP mengelola dana secara terpisah sesuai mandat yang diberikan.

“Ketika Rp154 triliun itu dikelola, investasinya tidak nyebar ke mana-mana, tidak blended dengan dana lain. Dana beasiswa tetap untuk beasiswa, dana kebudayaan hanya untuk kebudayaan,” ujarnya dalam konferensi pers hari ke-3 Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di ITB Bandung, Sabtu (9/8/2025).

Ia menjelaskan, meskipun pernah diberitakan ada pengurangan kuota beasiswa, dana tersebut tidak hilang atau dialihkan.

“Kalaupun dikurangi sekarang, dana itu tetap ada di rekening LPDP untuk membiayai tahun berikutnya. Kami menjaga agar tidak habis-habisan di tahun ini lalu tahun depan bingung,” kata Lukmanul.

Menurutnya, perubahan jumlah penerima beasiswa lebih disebabkan penyesuaian kebutuhan dan perencanaan jangka panjang. LPDP, lanjutnya, perlu mempertimbangkan keberlanjutan program agar manfaatnya bisa dirasakan secara konsisten di tahun-tahun mendatang.

Lukmanul juga menegaskan LPDP secara rutin melakukan evaluasi program.

“Sampai saat ini program yang sudah dijalankan efektif dan banyak memberi manfaat bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Memang ada catatan di sana-sini yang berkembang di media sosial, tetapi secara umum kami melihat tren positif,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya penyimpangan, ia mengakui hal itu bisa terjadi dalam skala kecil. “Penyimpangan pasti ada dalam pengelolaan program, tetapi jumlahnya sangat minor dan manageable,” kata Lukmanul.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen LPDP menjaga efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan program agar dana yang dikelola negara dapat memberi kontribusi maksimal bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan alternatif-alternatif lokasi untuk menampung rakyat Gaza yang direncanakan akan mendapatkan perawatan di Indonesia, salah satunya di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

“Kita masih cari, kemarin Presiden menyebut Pulau Galang. Kita juga lagi sedang lihat karena waktu itu pernah dipakai untuk tempat perawatan COVID. Jadi infrastrukturnya sudah di sana. Kemudian kita masih juga lihat alternatif-alternatif lain,” kata Sugiono dalam wawancara singkat di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Sugiono mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan kepada negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) bahwa Indonesia terbuka memberikan perawatan medis ke rakyat Gaza di Indonesia dengan catatan bahwa semua pihak setuju dengan hal tersebut.

“Kita bersedia untuk merawat sampai seribu anak-anak ataupun korban terluka yang membutuhkan perawatan medis, tentu saja dengan persetujuan dari seluruh pihak terkait, dari negara-negara tetangganya langsung, Yordania, Mesir, dan tentu saja otoritas Palestina itu sendiri,” jelas Sugiono.

Sugiono mengatakan kemungkinan jumlah rakyat Gaza yang direncanakan akan dirawat di Indonesia berjumlah 1.000 orang dengan kemungkinan ada anggota keluarga mereka juga akan ikut, kata Sugiono saat ditanya berapa orang yang akan dirawat di Indonesia.

Sebelumnya di hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan agar Indonesia membantu pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, dengan lokasi layanan medis direncanakan berada di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

“Terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Yang luka-luka, yang mengalami apa, mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

Dia mengatakan bahwa fasilitas kesehatan di Pulau Galang dipilih karena dinilai memadai untuk kebutuhan tersebut. Pulau itu sebelumnya pernah difungsikan sebagai lokasi pengungsian dan pusat penanganan pandemi COVID-19. (ANT/KN)

PEKANBARU – Inspektorat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau memeriksa 50 Tenaga Harian Lepas (THL) Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru terkait dugaan pungutan liar (pungli) atau mengaku jadi korban pungli untuk bisa bekerja di tempat tersebut.

“Kita sudah memeriksa para THL yang mengaku dimintai uang saat hendak kerja di RSD Madani Pekanbaru. Mereka menyampaikan pengakuan perihal praktek pungli terhadap perekrutan THL di RSD Madani Pekanbaru,” kata Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang di Pekanbaru, Kamis (7/8/2025).

Slanjutnya, Inspektorat menurunkan tim khusus melakukan klarifikasi terhadap pengakuan para THL. Mereka memang tidak menampik sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum di rumah sakit plat merah itu.

Mereka mengaku membayar uang berkisar Rp15 juta hingga Rp40 juta kepada oknum di rumah sakit itu. Pengakuan ini bukan sekedar pengakuan saja tapi disertai bukti sudah menyerahkan uang ke oknum di RSD Madani Pekanbaru.

Ada di antaranya bukti transfer yang diserahkan oleh para THL. Mereka juga menyerahkan bukti lain yang memperkuat penyataan mereka di hadapan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho beberapa waktu lalu.

“Mereka malah ada yang sudah menyerahkan bukti penyataan mereka bahwa dipungut sejumlah uang saat hendak kerja di RSD Madani Pekanbaru,” paparnya.

Pelaksana Tugas Direktur RSD Madani Pekanbaru, Sherly Amri mengatakan jumlah pegawai di rumah sakit pemerintah kota ini mencapai 500 orang lebih. Ada 202 pegawai berstatus aparatur sipil negara dan 300 pegawai berstatus THL. (ANT/KN)

PEKANBARU – Inspektorat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau memeriksa 50 Tenaga Harian Lepas (THL) Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru terkait dugaan pungutan liar (pungli) atau mengaku jadi korban pungli untuk bisa bekerja di tempat tersebut.

“Kita sudah memeriksa para THL yang mengaku dimintai uang saat hendak kerja di RSD Madani Pekanbaru. Mereka menyampaikan pengakuan perihal praktek pungli terhadap perekrutan THL di RSD Madani Pekanbaru,” kata Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang di Pekanbaru, Kamis (7/8/2025).

Slanjutnya, Inspektorat menurunkan tim khusus melakukan klarifikasi terhadap pengakuan para THL. Mereka memang tidak menampik sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum di rumah sakit plat merah itu.

Mereka mengaku membayar uang berkisar Rp15 juta hingga Rp40 juta kepada oknum di rumah sakit itu. Pengakuan ini bukan sekedar pengakuan saja tapi disertai bukti sudah menyerahkan uang ke oknum di RSD Madani Pekanbaru.

Ada di antaranya bukti transfer yang diserahkan oleh para THL. Mereka juga menyerahkan bukti lain yang memperkuat penyataan mereka di hadapan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho beberapa waktu lalu.

“Mereka malah ada yang sudah menyerahkan bukti penyataan mereka bahwa dipungut sejumlah uang saat hendak kerja di RSD Madani Pekanbaru,” paparnya.

Pelaksana Tugas Direktur RSD Madani Pekanbaru, Sherly Amri mengatakan jumlah pegawai di rumah sakit pemerintah kota ini mencapai 500 orang lebih. Ada 202 pegawai berstatus aparatur sipil negara dan 300 pegawai berstatus THL. (ANT/KN)