Beranda blog Halaman 504

Bantah Isu Mangkrak, Otorita IKN Pastikan Pembangunan Tetap Lanjut Meski Anggaran Minim

redaksi2
-
0
Bantah Isu Mangkrak, Otorita IKN Pastikan Pembangunan Tetap Lanjut Meski Anggaran Minim

SAMARINDA – Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut meskipun ada pemblokiran sementara anggaran. Ia memastikan proyek tidak mangkrak dan tetap berjalan dengan efisiensi anggaran.

“Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim,” ujarnya pada Sabtu (08/02/2025) di Samarinda.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini melakukan efisiensi anggaran guna memastikan proyek prioritas tetap terlaksana. Komitmen pemerintah terhadap anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48 triliun dalam lima tahun juga tetap berjalan, terutama untuk pembangunan infrastruktur utama.

“Harus dilengkapi semua mulai dari gedung DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya,” tambahnya.

Selain dukungan pemerintah, sejumlah investor swasta juga sudah berpartisipasi dalam pembangunan IKN, termasuk Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika.

Onesimus optimistis semakin banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya, maka pembangunan dapat berjalan lebih cepat.

Salah satu contohnya adalah Australia, yang berencana membangun sekolah internasional di IKN.

Kedutaan besar serta badan keuangan dunia juga akan menghadiri acara Nusantara International Partnership pada 13-14 Februari mendatang. Onesimus berharap acara ini bisa menarik lebih banyak investasi untuk mempercepat pembangunan ibu kota baru Indonesia.

“Mudah-mudahan mereka tertarik untuk berinvestasi,” tambahnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa anggaran pembangunan IKN tahun 2025 diblokir sepenuhnya. Namun, isu ini dibantah oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Mohammad Zainal Fatah.

Ia menjelaskan pemblokiran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut hanya menunda sementara penggunaan anggaran proyek pembangunan, bukan menghentikannya.

Zainal menjelaskan, pemblokiran anggaran merupakan kebijakan Menteri Keuangan ihwal penggunaan anggaran pada awal tahun. Misalnya, anggaran yang dibuka adalah anggaran untuk operasional. Sementara anggaran lain, seperti untuk proyek pembangunan, masih ditahan.

Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R

Kantor ATR/BPN Kebakaran, Berikut Kronologi Lengkap Serta Total Kerugiannya

redaksi2
-
0
Kantor ATR/BPN Kebakaran, Berikut Kronologi Lengkap Serta Total Kerugiannya

JAKARTA – Kebakaran melanda kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam (8/2/2025). Api mulai berkobar sekitar pukul 23.10 WIB dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.00 WIB, Minggu (9/2/2025), setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran dan 62 personel dikerahkan.

Dalam insiden ini, beberapa ruangan mengalami kerusakan parah, dan sejumlah dokumen penting serta peralatan elektronik hangus terbakar.

Berdasarkan laporan Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, titik api pertama kali muncul di Gedung Humas lantai 1 sekitar pukul 23.10 WIB. Saat itu, petugas keamanan yang sedang berjaga melihat api mulai membakar kertas-kertas arsip di atas meja dan segera berusaha memadamkan dengan alat pemadam api ringan (APAR).

Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena api cepat membesar. Sekuriti kemudian melaporkan kejadian ini ke Dinas Pemadam Kebakaran. Tim pemadam lantas tiba di lokasi tidak lama setelah menerima laporan dan segera melakukan pemadaman.

Api berhasil dikendalikan sekitar pukul 00.15 WIB, tetapi proses pendinginan masih berlangsung hingga dini hari.

Saat kejadian, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sedang menghadiri acara haul di Jakarta Barat. Begitu menerima kabar, ia segera menuju kantornya dan tiba sekitar pukul 23.40 WIB. Menurut Nusron, saat ia tiba di lokasi, api masih cukup besar dan petugas pemadam kebakaran masih berusaha mengendalikan kobaran api.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Namun, terdapat dua dugaan utama terkait pemicu kebakaran:

1. Korsleting Listrik pada AC
Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan, menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada AC yang berada di ruang Humas Sub Bagian Pengaduan.

“Dugaan penyebab diduga korsleting perangkat AC,” kata Satriadi.

2. Komputer yang Lupa Dimatikan
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut dugaan lain, yaitu kebakaran dipicu oleh komputer pegawai yang lupa dimatikan.

“Sepertinya ada pegawai yang tidak mematikan komputernya,” ujar Nusron saat meninjau lokasi kejadian.

Meski demikian, pihak berwenang masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

Saat kejadian, api dengan cepat melahap sejumlah barang di dalam ruangan, terutama yang mudah terbakar seperti dokumen dan perabotan kantor. Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo Samodro, mengungkapkan bahwa ruang Humas Sub Bagian Pengaduan menjadi titik utama kebakaran.

“Yang terbakar ada sedikit berkas berkaitan dengan administrasi kehumasan,” kata Risdianto.

Api juga sempat merembet ke ruang Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik, dan Pengaduan. Akibatnya, sejumlah peralatan kerja seperti komputer, meja, kursi, dan lemari penyimpanan dokumen turut terbakar.

“Saat ini masih dalam proses pendataan,” tambah Risdianto.

Meskipun kebakaran berhasil dikendalikan sebelum merambat ke gedung lain, pihak kepolisian tetap melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pasti insiden ini.

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri dan Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polres Jakarta Selatan turun ke lokasi pada Minggu (9/2/2025) sekitar pukul 11.33 WIB untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa bagian depan Kantor Humas ATR/BPN masih dipasangi garis polisi. Puing-puing sisa kebakaran, termasuk pecahan kaca dan komputer yang hangus, masih berserakan. Bahkan, aroma asap kebakaran masih tercium di sekitar gedung.

Insiden kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

“Taksiran kerugian Rp 448.656.000,” kata Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan, kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).

Menanggapi insiden ini, pihak kementerian berjanji akan mengevaluasi sistem keamanan gedung serta menerapkan prosedur mitigasi risiko kebakaran agar kejadian serupa tidak terulang.

“Langkah tindak lanjutnya adalah investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang, pendataan kerusakan dokumen dan peralatan, serta evaluasi keamanan dan mitigasi risiko kebakaran,” pungkas Risdianto.

Kebakaran ini menjadi pengingat pentingnya sistem keamanan gedung dan prosedur keselamatan dalam mengelola aset pemerintah. Investigasi lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Tiga Sengketa Pilkada Kaltim Masuki Tahap Pembuktian Pekan Depan, Ini Jadwal Sidangnya!

redaksi2
-
0
Tiga Sengketa Pilkada Kaltim Masuki Tahap Pembuktian Pekan Depan, Ini Jadwal Sidangnya!

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembuktian terkait 40 sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang lolos tahap pembuktian. Dari 40 perkara yang lolos, 3 di antaranya yaitu dari daerah Kalimantan Timur yang akan mulai disidangkan pekan depan.

Sidang pembuktian ini sendiri berlangsung mulai 7 Februari hingga 17 Februari 2025, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti tambahan.

Sengketa Pilkada ini merupakan bagian dari rangkaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh sejumlah pasangan calon kepala daerah yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan.

MK memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi atau ahli, maksimal 6 orang untuk pilgub dan 4 orang untuk pilbup/pilwalkot.

Jadwal Sidang Sengketa Pilkada Kaltim

1. Selasa, 11 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB – Sengketa Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu

– Nomor Perkara: 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Pemohon: Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin
– Kuasa Hukum: Heru Widodo, Supriyadi, Habloel Mawadi
– Agenda Sidang: Pemeriksaan saksi/ahli serta pengesahan alat bukti tambahan

2. Kamis, 13 Februari 2025 Pukul 08.00 WIB – Sengketa Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara
– Nomor Perkara: 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Pemohon: Dendi Suryadi dan Alif Turiadi
– Kuasa Hukum: Gugum Ridho Putra, Yafet Yosafat Wilben Rissy
– Agenda Sidang: Pemeriksaan saksi/ahli serta pengesahan alat bukti tambahan

3. Kamis, 13 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB – Sengketa Pilkada Kabupaten Berau
– Nomor Perkara: 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Pemohon: Madri Pani dan Agus Wahyudi
– Kuasa Hukum: Abdul Hamid, Bilhaki, Muhamad Agung
– Agenda Sidang: Pemeriksaan saksi/ahli serta pengesahan alat bukti tambahan

Sidang ini menjadi tahapan krusial dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada, di mana para pemohon harus menghadirkan bukti kuat untuk mendukung klaim mereka terkait adanya kecurangan atau pelanggaran dalam pemilihan.

Keputusan akhir akan ditentukan oleh majelis hakim MK setelah seluruh proses pembuktian ini selesai. Sehingga nantinya hakim akan memutuskan apakah perkara ini akan diterima, ditolak, atau terdapat putusan lain sesuai dengan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diajukan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Perluas Jangkauan Program Kukar Berkah, Guru Ngaji dan Penggali Kubur Jadi Prioritas

redaksi2
-
0
Perluas Jangkauan Program Kukar Berkah, Guru Ngaji dan Penggali Kubur Jadi Prioritas

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Kukar Berkah, yang kembali bergulir tahun 2025. Program unggulan ini tak sekadar melanjutkan inisiatif sebelumnya, tetapi juga memperluas jangkauan penerima manfaat. Termasuk guru ngaji dan penggali kubur.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menegaskan bahwa Pemkab Kukar ingin memberikan perhatian lebih kepada profesi yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

“Kami menyadari betapa besar jasa para guru ngaji dalam membentuk karakter generasi muda serta penggali kubur yang selalu siap siaga dalam tugasnya. Oleh karena itu, tahun ini mereka menjadi fokus utama penerima manfaat program Kukar Berkah,” ungkap Dendy, belum lama ini.

Ia menambahkan, hingga saat ini program Kukar Berkah telah merealisasikan dua bentuk bantuan, yakni operasional bagi pondok pesantren (ponpes) melalui dana hibah serta rehabilitasi rumah ibadah yang juga didukung dana belanja hibah.

“Ke depan, Pemkab Kukar berencana menyempurnakan sistem pendistribusian bantuan agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Dendy juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kukar untuk menyiapkan data guru mengaji guna mendapatkan sertifikasi resmi. Langkah ini bertujuan memberikan pengakuan dan jaminan kesejahteraan bagi mereka yang selama ini berperan dalam pendidikan agama di masyarakat.

“Kami akan merancang program ini lebih matang lagi sesuai dengan RPJMD terbaru, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pelayanan Semakin Optimal, Pasien ODGJ yang Teridentifikasi di Kukar Terus Meningkat

redaksi2
-
0
Pelayanan Semakin Optimal, Pasien ODGJ yang Teridentifikasi di Kukar Terus Meningkat

TENGGARONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) tercatat telah memberikan pelayanan terhadap 867 Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ), yang tersebar di 20 Kecamatan. Angka ini sekaligus memastikan program penanganan ODGJ di Kukar memenuhi target yang ditentukan.

Meski penanganan terhadap ODGJ menunjukkan angka yang sangat baik, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kukar, Supriyadi, menuturkan bahwa pencapaian ini seolah menjadi anomali.

Karena realitanya pasien ODGJ semakin bertambah, tercatat pasa 2021 penanganan ODGJ tercatat dilakukan hanya pada 693 orang. Angka ODGJ meningkat setahun kemudian menjadi 836 pasien dan naik lagi menjadi 855 orang pada 2023. Terakhir, mencapai angka 876 pada tahun lalu.

“Datanya sendiri di tahun 2024 target kita itu melakukan penanganan terhadap 867 penderita ODGJ. Target itu sesuai dengan rumus persentase jumlah populasi penduduk di Kukar dan itu semua tersebar di 20 Kecamatan dan 32 Puskesmas,” papar, Supriyadi, Minggu (9/2/2025).

Ia juga menerangkan bahwa tingginya angka penanganan pasien ODGJ di Kukar, tidak terlepas dari Inovasi Gerakan Peduli Kesehatan Jiwa Masyarakat (Gardu Kawat), yang dijalankan sejak tahun 2024 lalu. Program ini mengedepankan kolaborasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektoral dalam melakukan penanganan terhadap ODGJ.

“Kita (Dinkes) berkolaborasi bersama Dinsos, Satpol PP, Disdukcapil dan juga kecamatan untuk melakukan penanganan terhadap ODGJ. Bahkan dalam prosesnya di lapangan, kami juga melibatkan Babinsa, Babinkantibmas, kepala desa dan juga RT setempat,” tambahnya.

Paling baru, Supriyadi menuturkan bahwa pihaknya menemukan setidaknya empat pasien ODGJ yang baru teridentifikasi. Karena selama ini cenderung disembunyikan oleh keluarga. Ia juga mengatakan pihaknya tidak jarang harus memberikan pemahaman berkali-kali kepada keluarga, agar pasien bisa dievakuasi.

“Karena kenyataannya memang stigma ODGJ ini masih buruk jadi keluarga itu cenderung menyembunyikan dan keluarganya justru tidak mau ketika saudaranya ini kita evakuasi dan kita lakukan rehabilitasi medis,” serunya.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini masih terdapat banyak pasien ODGJ yang belum teridentifikasi. Oleh sebab itu, pihaknya saat ini terus mendorong masyarakat agar mau bersikap koperatif dan segera melapor jika ada anggota keluarganya yang menderita ODGJ.

“Kami sudah sampaikan di Puskesmas ada program pengelola kesehatan jiwa masyarakat bisa disampaikan disitu. Nanti kalau memang ada pasien yang memerlukan rehabilitasi medis kita akan lakukan di Rumah Sakit Atma Husada Samarinda,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Meriah dan Penuh Kehangatan, Pemkab Kukar Hadiri Perayaan Ulang Tahun ke-74 Sultan Kutai

redaksi2
-
0
Meriah dan Penuh Kehangatan, Pemkab Kukar Hadiri Perayaan Ulang Tahun ke-74 Sultan Kutai

TENGGARONG – Suasana penuh khidmat dan kebersamaan, menyelimuti Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, pada Minggu (9/2/2025). Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-74 Sultan Aji Muhammad Arifin, yang digelar dengan penuh tradisi dan kehormatan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, turut hadir dalam acara Kaseh Selamat Sultan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan doa serta harapan terbaik bagi sang Sultan.

“Atas nama Pemkab Kukar, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang untuk terus menjalankan tugas serta aktivitas sehari-hari,” ujar Sunggono.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab Kukar selalu mengapresiasi peran Kesultanan dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi leluhur. Sehingga menjadi identitas masyarakat Kukar. Salah satu wujud kerja sama ini adalah penyelenggaraan Pesta Adat Erau yang telah menjadi agenda budaya tahunan dan kebanggaan daerah.

Tak hanya dihadiri oleh pejabat daerah dan tokoh masyarakat, perayaan ulang tahun Sultan juga semakin semarak dengan kehadiran pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dengan gaya khasnya, Hotman turut memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Sultan, menambah kemeriahan acara yang penuh kehangatan dan kehormatan tersebut. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Menko Muhaimin: Efisiensi Anggaran Tidak Pengaruhi Penyaluran Bansos

redaksi2
-
0
Menko Muhaimin: Efisiensi Anggaran Tidak Pengaruhi Penyaluran Bansos

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa efisiensi anggaran di kementerian/lembaga tidak akan berpengaruh terhadap penyaluran dan besaran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bansos.

“Kepada yang berhak menerima (bantuan sosial), efisiensi atau pemotongan anggaran tidak akan berpengaruh,” kata Muhaimin Iskandar di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan penyusunan akhir untuk menghasilkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

“Data tunggal sudah hampir final. Transisi dari data tunggal dan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu akan terus dilakukan pemadanan data. Saatnya nanti akan kita luncurkan segera,” kata Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, dengan adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, diharapkan penyaluran bansos nantinya akan lebih tepat sasaran.

“Nah sekarang yang merasa tidak berhak menerima bantuan sosial, ya pelan-pelan mulai menyiapkan diri, yang memanfaatkan bansos di luar haknya menyiapkan diri, sehingga dari data tunggal nanti akan diketahui betul siapa yang berhak, siapa tidak berhak, siapa yang akan ditingkatkan menjadi manusia berdaya,” kata Muhaimin Iskandar.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan menjadi rujukan bagi semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan sekaligus menyalurkan berbagai program-program pembangunan.

Penuntasan penunggalan data itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dimuat dalam Instruksi Presiden. (ANT/KN)

AKBP Bintoro Dipecat dari Polri, Diduga Terlibat Pemerasan

redaksi2
-
0
AKBP Bintoro Dipecat dari Polri, Diduga Terlibat Pemerasan

JAKARTA – Hasil sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) memutuskan dua oknum anggota Polri terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus pembunuhan, Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartoyo (MBH).

“Dua oknum polisi tersebut yaitu AKP Zakaria dan AKBP Bintoro,” kata Komisioner Kompolnas Mochammad Choirul Anam saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

AKBP Bintoro sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan AKP Zakaria sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel dalam mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan AN dan MBH.

Sedangkan, untuk AKBP Gogo Galesung yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel dan mantan Kasubnit Resmob Polres Jaksel Ipda Novian Dimas terkena demosi masing-masing delapan tahun dan penempatan khusus (patsus) selama 20 hari.

Anam juga menambahkan AKP Zakaria diberi sanksi yang lebih berat karena mempunyai peran yang aktif dalam kasus itu. Zakaria bahkan disebut mengetahui tata kelola uang yang diberi oleh tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo.

“Dia (Zakaria)  adalah bagian dari struktur cerita dari pejabat lama ke pejabat baru, sehingga rangkaian peristiwa dari awal ke akhir tahu, dia juga tahu bagaimana tata kelola uang itu,” paparnya.

Dia juga menyebutkan di dalam sidang tersebut, konstruksi perkara dijelaskan secara detail oleh Komisi Kode Etik.

“Jika didasarkan konstruksi perkara, kasus itu dinilainya masuk ke dalam kategori penyuapan, bukan pemerasan,” jelas Anam.

Sementara itu untuk AKP Mariana (eks Kanit PPA Satreskrim Polres Jaksel), Anam menyebutkan masih berproses karena masih ada pemeriksaan saksi-saksi.

“Jumlahnya masih banyak, sekitar 16 orang saksi. Ini masih cukup lama,” ucapnya. (ANT/KN)

Profil Heri Gunawan, Kader Gerindra yang Rumahnya Digeledah KPK

redaksi2
-
0
Profil Heri Gunawan, Kader Gerindra yang Rumahnya Digeledah KPK

JAKARTA – Heri Gunawan, politisi Partai Gerindra yang kini menjadi sorotan setelah rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikenal sebagai sosok dengan rekam jejak panjang di bidang organisasi, bisnis, dan legislatif.

Sebelum terjun ke dunia politik, Heri Gunawan membangun karier kepemimpinan melalui berbagai peran strategis di organisasi:

– Ketua Yayasan Giri Raharja (1999-sekarang), mengasah keterampilan manajemen dan pengorganisasian.
– Bendahara hingga Ketua Bidang Tani Gerindra (2008-2012), memperdalam pemahaman terhadap isu pertanian dan strategi politik.
– Bendahara & Wakil Ketua HKTI (2010-sekarang), aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan petani.
– Dewan Pembina Satuan Relawan Indonesia Raya (2013-sekarang), menunjukkan komitmen sosialnya.

Sebagai Wakil Bendahara hingga Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI (2014-sekarang), Heri berperan dalam perumusan berbagai kebijakan publik. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman panjang sebagai pengusaha di sektor perdagangan dan jasa, yang membentuk keterampilannya dalam negosiasi dan manajemen bisnis.

Penggeledahan KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI

Rumah Heri Gunawan di Ciputat, Tangerang Selatan, digeledah penyidik KPK pada Rabu (5/2) malam hingga Kamis dini hari. Dari penggeledahan itu, ditemukan dokumen serta barang bukti elektronik yang kemudian disita untuk keperluan penyidikan dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia.

Kronologi Investigasi:

– 16 Januari 2025: KPK menggeledah kantor Bank Indonesia di Jakarta.
– 19 Januari 2025: Penggeledahan berlanjut di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
– 5 Februari 2025: Rumah Heri Gunawan di Ciputat turut digeledah.

Penyidik KPK terus mengumpulkan alat bukti guna mengungkap dugaan penyalahgunaan dana CSR BI.

“Kami telah menyita sejumlah barang bukti elektronik dan surat yang relevan dengan kasus ini,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.

Heri Gunawan sendiri dikenal sebagai politisi yang vokal dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Namun, keterlibatannya dalam kasus ini menimbulkan tanda tanya mengenai integritasnya. Publik kini menunggu hasil penyidikan KPK untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik dugaan korupsi dana CSR tersebut.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

KPK Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

redaksi2
-
0
KPK Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan (HG) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan penggeledahan dilakukan pada Rabu malam (5/2/2025) di kediaman HG yang berlokasi di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

“Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, milik saudara HG,” kata Tessa pada Kamis (6/2/2025).

Lebih lanjut, Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan berlangsung sejak pukul 21.00 WIB hingga Kamis pukul 01.30 WIB.

“Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh dokumen dan barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik,” ungkapnya.

KPK saat ini masih terus mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Sebelumnya, pada 16 Januari 2025, penyidik telah menggeledah kantor Bank Indonesia di kawasan Thamrin, Jakarta.

Selanjutnya, pada 19 Januari 2025, penggeledahan juga dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujar Tessa.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

1...503504505...1,111Halaman 504 dari 1,111