PAGI ini, saya membuka langsung data LPSE Pemprov Kaltim per 9 Agustus 2025. Tertera ratusan paket pekerjaan. Sebagian masih dalam proses lelang, sebagian sudah rampung tender. Nilainya bervariasi, dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah.
Anggarannya sudah tersedia, kontrak tinggal menunggu tanda tangan. Namun, mayoritas proyek ini kini berpacu dengan waktu. Praktis saat ini, hanya tersisa empat bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Jika tak dikebut, risiko keterlambatan dan penurunan kualitas pekerjaan di akhir tahun anggaran tak bisa dihindari.
Proyek dengan nilai terbesar adalah Pembangunan Jalan Akses Jembatan Sei Nibung 2 di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) senilai Rp139,3 miliar. Saat ini masih dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Jalur ini strategis menghubungkan kawasan pesisir dengan pusat kabupaten, sekaligus mengintegrasikan konektivitas menuju Kota Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek besar lain, Bandara Ujoh Bilang di Mahakam Ulu senilai Rp43,4 miliar, sudah masuk tahap pengumuman pascakualifikasi. Sektor pendidikan mendapat porsi signifikan, seperti pembangunan SMAN 3 Long Ikis Rp29,1 miliar, SMAN 2 Paser Belengkong Rp27,6 miliar, dan Sekolah Alam Yayasan Pendidikan Ummah Rp15,2 miliar yang sudah sampai penandatanganan kontrak.
Ada juga proyek-proyek menengah dan kecil, mulai dari pembangunan ruang praktik siswa di sejumlah SMK, peningkatan kualitas kawasan kumuh, pengadaan jaringan pipa air bersih di Samarinda dan Loa Bakung, hingga rehabilitasi gedung olahraga. Semuanya tersebar di berbagai kabupaten/kota, dari pesisir hingga perbatasan.
Tantangan yang dihadapi saat ini bukan semata sisa waktu tahun anggaran yang kian pendek. Persoalan kepentingan juga ikut membayangi, membuat percepatan pekerjaan fisik di akhir tahun rawan kompromi mutu.
Bahkan, dalam beberapa kasus, kompromi ini bukan hanya menyangkut kualitas pekerjaan, tetapi juga dugaan pembagian ‘fee proyek’ yang menggerus anggaran konstruksi. Rekam jejak menunjukkan, proyek yang dikebut dan sarat kepentingan kerap meninggalkan masalah serius dan berakhir di jeruji besi.
Salah satu contohnya proyek SPAM Kutai Timur (Air Bersih) senilai Rp60,5 miliar yang menuai kritik tajam menjelang Pilkada 2024. Banyak pihak menyebutnya sebagai “utang politik” dengan pelaksanaan terburu-buru dan proses tender yang terkesan formalitas. DPRD dan aktivis menyoroti potensi pemborosan anggaran serta lemahnya perencanaan, apalagi sebagian lokasi penerima proyek adalah wilayah langganan banjir tanpa kajian teknis memadai.
Kondisi serupa juga terjadi di luar Kaltim. Proyek Jalan Poros di Tanjung Selor (Kaltara) senilai Rp6,7 miliar rusak hanya setahun setelah selesai dibangun.
Saya ingat pesan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam Rapim perdana bersama jajaran Pemprov pada 3 Maret 2025. Rudy menegaskan pentingnya akselerasi pembangunan.
“Kaltim ini potensinya luar biasa. Kita harus siap bersaing dengan provinsi lain, bahkan negara lain. ASN harus bergerak cepat, kreatif, dan memperkuat sinergitas,” tegas Rudy.
Rudy juga menyoroti disparitas harga barang pokok di perbatasan seperti Mahakam Ulu, berencana membuka jalur transportasi 120 km ke Malinau bersama Kodam VI Mulawarman, dan menegaskan infrastruktur perbatasan harus jadi prioritas.
“Sinergi harus kita lakukan agar manfaat segera dirasakan masyarakat. Mereka tidak minta aspal atau cor, mereka hanya berharap bisa terkoneksi,” ujarnya.
Seno Aji menambahkan, program 100 hari kerja fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan target hilirisasi dan digitalisasi sesuai arah kebijakan nasional.
Dari pesan itu, jelas ratusan proyek di LPSE hari ini adalah peluang besar. Harapan warga pekerjaan tuntas tepat waktu, kualitas terjaga, dan manfaat langsung terasa. Tak boleh ada proyek ‘titipan’ yang menguntungkan segelintir pihak tapi mengorbankan mutu. Jalan harus kuat dan awet, sekolah siap dipakai, fasilitas publik tidak mangkrak. APBD sudah mengalokasikan, kini tinggal memastikan pelaksanaan di lapangan bebas intervensi, diawasi ketat, dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
