JAKARTA – Pakar Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Beniharmoni Harefa, menyarankan hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesaksian Agustiani Tio Fridelina yang mengaku terintimidasi dalam kasus Harun Masiku.

Tio merupakan mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, yang mengaku ditawari uang Rp2 miliar oleh orang tak dikenal (OTK) sebelum diperiksa penyidik KPK. Tio pun dihadirkan sebagai saksi oleh tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (7/2/2025).

“Ini dapat menjadi petunjuk yang mengkonstruksi keyakinan hakim, namun tentunya dibutuhkan pemeriksaan mendalam,” kata Beni di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Agar menjadi terang benderang, menurutnya harus diusut sosok yang menawarkan uang kepada Tio itu. Jika terbukti ada janji pemberian uang, dia menilai perkembangan proses hukum tersebut akan berpengaruh ke depannya.

“In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores, artinya dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari pada cahaya,” ucap dia.

Terkait Tio yang memohon agar pencekalannya dicabut karena harus segera menjalani operasi kanker di China, dia menilai KPK memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan tersebut.

Namun, dia mengatakan permohonan itu juga perlu dinilai dari aspek kemanusiaan dan subjektivitas penyidik. Hal tersebut tidak termasuk pelanggaran hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana.

Sebelumnya, mantan terpidana Agustiani Tio Fridelina mengaku merasa terintimidasi saat diperiksa KPK terkait kasus penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Nah wajar dong kalau saya merasa terintimidasi, karena tiba-tiba ada surat panggilan untuk diminta sebagai saksi dan itu saksi apalagi. Karena yang saya tahu kan kemarin Harun Masiku,” kata Agustiani dalam sidang gugatan praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

Dia mengungkap intimidasi itu dirasakan saat dimintai keterangannya oleh KPK terkait Hasto. Dia merasa pernyataan mereka seolah mengancamnya untuk menjebloskan dirinya kembali ke dalam penjara. (ANT/KN)

MAGELANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengumumkan bahwa seluruh kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta akan mengikuti retreat dan pembekalan khusus di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Kegiatan yang akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini bertujuan untuk memperkuat disiplin, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional para kepala daerah. Hal ini disampaikan Bima Arya saat meninjau kesiapan kompleks Akmil Magelang pada Minggu (9/2/2025).

Ada 189 tenda yang disiapkan untuk menampung 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

“Jadi direncanakan tanggal 21 Februari 2025 para kepala daerah tiba di sini nanti diterima langsung oleh bapak Gubernur Akmil dan nanti sudah kita susun semuanya, konsep acaranya, pembekalannya dan nanti betul-betul kita harapkan semua kepala daerah akan mengikuti semua,” katanya.

Ia meminta pada setiap kegiatan diminta nanti untuk disiplin, tepat waktu seperti pihaknya dulu di Kabinet Merah Putih menjalani retreat di sini.

“Nanti pintu masuk seperti waktu kabinet menjalani retreat, ya tentu di gerbang utama, nanti disambut pula oleh para taruna dan ada prosesi di sana,” ujarnya.

Ia menjelaskan materi pertama tentu tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah harus paham, yang kedua arahan tentang Astacita dari menteri-menteri terkait yang diundang juga, yang ketiga adalah pembekalan dari Lemhanas yang akan mengawali seluruh rangkaian tentang ketahanan nasional, wawasan nusantara.

“Jadi kalau dulu kami satu tenda satu orang, ini satu tenda bisa diisi 2-4 kepala daerah. Kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda dan lain-lain, rasanya ini sudah siap,” tuturnya.

Ia menyampaikan Presiden akan hadir tetapi waktunya menyesuikan agendanya, apakah di awal, akhir atau di tengah. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan masyarakat. Hal ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, sebagaimana disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (9/2/2025).

“Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita yang tidak benar, hoaks, serta upaya memecah belah masyarakat. Ini harus selalu kita waspadai,” ujar Prabowo.

Presiden juga meminta agar wartawan di Indonesia dapat terus menjaga cara kerjanya yang dinamis dalam mencari dan mewartakan informasi yang benar sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi sejalan dengan haknya mendapatkan informasi.

Agar informasi yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat, Presiden berpesan maka wartawan harus memegang teguh tanggung jawab pers sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara.
Salah satu hal yang dapat dilakukan wartawan untuk menjaga tanggung jawab pers itu adalah dengan memegang teguh dasar negara Pancasila dalam menjalankan tugasnya.

“Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus menjadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Presiden menutup pernyataannya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mengingatkan insan pers di Indonesia agar bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap pekerjaan menyuarakan kebenaran bagi masyarakat bertepatan dengan momentum HPN 2025.

Dalam unggahan resmi dari kanal YouTube Sekretariat Presiden tersebut, Presiden Prabowo memberi pesan agar insan pers dapat terus waspada mengawal kebenaran tanpa dipengaruhi opini tertentu.

“Perlu saya ingatkan bahwa Pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar,” kata Prabowo.

Menurutnya sudah lazim di era saat ini ada sosok-sosok yang memiliki modal besar dan menguasai media justru cenderung ingin memengaruhi masyarakat dengan pemikiran tertentu yang bertentangan dengan kebenaran.

Maka dari itu, insan pers diminta untuk dapat menjaga integritasnya, sehingga dapat menjaga juga perannya sebagai aset bangsa dalam mewartakan kebenaran di tengah kondisi dunia yang kompleks. (ANT/KN)