BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan dukungannya terhadap kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan generasi muda, sebagai upaya mempersiapkan calon pemimpin daerah di masa depan.
Menurutnya, organisasi pemuda yang dijalankan oleh putra-putri Berau saat ini merupakan salah satu batu loncatan penting untuk mencetak pemimpin yang berintegritas dan berkompeten.
“Di organisasi pemuda, kita belajar berorganisasi, bertukar pikiran, menuangkan inovasi kreatif, dan berkomunikasi dengan seluruh kalangan,” ujar Bupati Sri.
Ia menilai, pemuda memiliki ide-ide brilian yang mampu diwujudkan dalam karya nyata untuk mendukung pembangunan daerah, baik dalam peningkatan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), maupun penguatan ekonomi Kabupaten Berau.
“Pemuda mempunyai ide yang brilian, ide itulah yang dituangkan dengan karya-karya nyata untuk pembangunan daerah,” jelasnya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa, Bupati menyebut perputaran ekonomi di Berau sangat luar biasa. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda untuk mengelola potensi SDA secara bijak.
“Di tangan para pemuda, saya optimistis peningkatan ekonomi daerah akan terus berjalan,” pungkasnya. (adv/srn/set)
Foto: Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Abdul Aziz.
PASER – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mengapresiasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser atas capaian progres kinerja peningkatan infrastruktur jalan yang sudah mencapai 75 persen.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Abdul Aziz, menyatakan bahwa capaian progres pembangunan jalan berdasarkan hasil pengawasan pihaknya serta komunikasi intensif dengan DPUTR Kabupaten Paser.
“Programnya sudah mencapai 70 sampai 75 persen. Hal tersebut berdasarkan pengawasan kami di lapangan serta komunikasi intens dengan DPUTR Kabupaten Paser,” kata Aziz, Senin (11/8/2025).
Ia menambahkan bahwa proses pengerjaan jalan ini dilakukan secara terstruktur dan diawasi secara ketat. Pihaknya meyakini, dengan capaian tersebut peningkatan infrastruktur jalan dapat mencapai target dengan realisasi 100 kilometer.
Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Paser juga sedang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2026.
“Kami bekerja maraton ini untuk segera menyelesaikan,” jelas Aziz.
Dalam setiap penganggaran, kata Azis, pihaknya mengupayakan adanya penambahan alokasi dana dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Penambahan anggaran ini diprioritaskan untuk akses jalan dari desa menuju kecamatan.
“Ini kita upayakan karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Kaltim memberikan keterangan kepada wartawan usai dialog bersama warga.
BEBERAPA tulisan saya sebelumnya sudah membahas persoalan Sidrap, wilayah perbatasan Bontang–Kutai Timur (Kutim) yang selama 22 tahun tak kunjung mendapatkan kejelasan administrasi. Sengketa antara Pemkot Bontang dan Pemkab Kutim ini terus bergulir, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Persoalan tapal batas ini sudah berulang kali saya ikuti, baik lewat sejarah maupun cerita langsung dari warganya. Namun hari ini (11/8), saya mendapatkan laporan lengkap dari wartawan kami yang turun ke lapangan, Darman, Dwi Suliati, dan Syakurah, soal kunjungan langsung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama rombongan. Hadir juga pejabat dari Pemkot Bontang dan Pemkab Kutim.
Suasana dialog Gubernur Kaltim bersama warga di Kecamatan Sangatta Utara.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari putusan sela MK yang memerintahkan mediasi ulang yang difasilitasi Gubernur Kaltim. Tenggatnya hanya tiga bulan tujuh hari sejak sidang terakhir, yang akan berakhir 13 Agustus 2025. Artinya, waktu penyelesaian tinggal menghitung hari.
Di lokasi, kedua daerah ini telah menyiapkan penyambutan untuk orang nomor satu di Kaltim. Pemkab Kutim mendirikan tenda di RT 14, Desa Martadinata, Kecamatan Kutim, bahkan memboyong pelajar dari SDN 007 Teluk Pandan untuk ikut menyambut.
Tak jauh dari situ, Pemkot Bontang mendirikan tenda di RT 21, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara. Kedua titik tersebut menunjukkan upaya masing-masing daerah menegaskan keberadaan dan klaimnya atas wilayah yang masih bersengketa.
Gubernur Kaltim memimpin pertemuan.
Namun, wilayah yang menjadi inti sengketa, Sidrap Luar yang mayoritas warganya ber-KTP Bontang dan terdiri dari 7 RT di Kelurahan Guntung, justru tidak menjadi prioritas kunjungan. Hanya rombongan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang sempat berbelok ke sana sebelum akhirnya ikut menuju lokasi rombongan Gubernur.
Padahal di tempat itu warga sudah menyiapkan tenda dan kursi untuk menyambut. Situasi ini membuat sebagian warga Sidrap Luar merasa terabaikan. Apalagi mereka berharap aspirasinya didengar langsung.
Sidrap sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Wilayah seluas 165 hektare ini kini menjadi objek sengketa yang menunggu keputusan akhir. Dalam kunjungannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Pemprov hadir untuk melindungi hak warga dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
“Tidak boleh ada diskriminasi pelayanan akibat perbedaan persepsi batas wilayah. Semuanya adalah warga Indonesia, semuanya adalah warga Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia menambahkan, warga bebas memilih mau masuk Bontang atau Kutim, asalkan standar pelayanan minimum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur strategis, lapangan pekerjaan, jaminan sosial, keamanan, tetap terpenuhi. Rudy juga mengingatkan, jika tak ada kesepakatan daerah, kasus ini akan diputuskan di MK.
Sementara Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut bahwa persoalan batas bukan sekadar garis di peta. “Ini soal administrasi pemerintahan, siapa yang berhak, bagaimana pelayanan publik bisa berjalan, dan yang paling penting adalah fairness, rasa keadilan. Keputusan harus transparan, akuntabel, aspiratif, dan tidak membuat ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil,” bebernya.
Dari Pemkot Bontang, Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan bahwa 7 RT di Sidrap dulunya memang masuk wilayah Kelurahan Guntung. “Akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lebih dekat ke Bontang. Ini jeritan hati warga. Ketika SMA, SD, SMP, rumah sakit, dan puskesmas semuanya di Bontang, wajar mereka ingin masuk Bontang,” katanya. Data Disdukcapil Bontang mencatat 2.297 KTP dan 633 Kartu Identitas Anak telah diterbitkan untuk 3.195 jiwa di wilayah ini.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menambahkan, pengurusan KTP tidak pernah dipaksakan. “Warga mengurus administrasi karena itu efektif untuk mendapatkan pelayanan. Bahkan anggaran stimulan RT tidak bisa masuk jika administrasi mereka di Kutim,” ujarnya.
Ia juga memprotes sikap Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Kaltim, Siti Sugianti, yang dinilainya tidak netral saat memandu diskusi. “Jangan bilang korban. Ini bahaya, bisa memecah belah,” tegasnya.
Spanduk tuntutan warga Sidrap Luar terkait pemenuhan kebutuhan dasar selama 22 tahun.
Sementara Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memastikan komitmen pelayanan kepada warga Sidrap. “Daerah wajib memberlakukan standar pelayanan minimal kepada masyarakatnya, dan ini akan terus kami lakukan untuk Desa Martadinata, termasuk Dusun Sidrap,” ujarnya.
Ia menyebut perbaikan jalan dan pemasangan pipa PDAM dari SPAM Regional yang sebentar lagi akan masuk. Kepala Desa Martadinata, Sutrisno, meluruskan bahwa warga ber-KTP Kutim tidak pernah dipersulit saat berobat di Bontang. “Pelayanan kesehatan tetap berjalan di dua wilayah,” katanya.
Di akhir, Perwakilan Kemendagri menegaskan bahwa semua masukan dari warga, kepala daerah, dan DPRD sudah dicatat. “Semua akan didiskusikan lebih lanjut. Ada batas waktu hingga Agustus ini. Jika tidak ada kesepakatan, akan naik ke pusat dan diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.
Dari hasil kunjungan ini, semua pihak mengaku siap menjamin pelayanan dan memegang standar pelayanan minimum. Namun, yang terpenting sekarang adalah menjaga netralitas.
Warga Sidrap sudah cukup lelah menunggu. Kepastian hukum dan administrasi harus segera diberikan agar pembangunan dan pelayanan tidak lagi terhambat.
Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim memegang peran penting sebagai penengah yang adil. Kemendagri harus memastikan proses ini bersih dari kepentingan politik dan murni berdasar data, sejarah, dan aspirasi warga.
Keputusan akhir harus menjawab satu pertanyaan. Di bawah administrasi mana warga Sidrap nanti mendapatkan pelayanan terbaik, akses termudah, dan perlindungan hak yang setara?
Jika netralitas dijaga, Sidrap bisa keluar dari status “terkatung-katung”. Jika tidak, maka ketidakpastian ini akan terus berlanjut dan itu adalah kegagalan bersama. (*)
Wali Kota Samarinda Andi Harun melihat langsung fasad baru Pasar Pagi yang sedang dikerjakan. (foto: dimas/mediakaltim)
TERAKHIR saya masuk ke Pasar Pagi sekitar tujuh tahun lalu. Waktu itu, misinya mencari tas untuk seminar kit. Rekomendasi datang dari seorang kawan karena harganya lebih miring daripada di tempat lain. Begitu masuk, suasananya seperti pasar tradisional umumnya. Ramai di lantai bawah, tetapi semakin naik, semakin sepi.
Di lantai tiga, pemandangan lebih memprihatinkan. Petak kios tak terurus, cat dinding kusam, plafon ada yang mengelupas, dan mayoritas rolling door tertutup. Bangunan ini memang sudah melewati masa layaknya. Karena itulah, ketika Wali Kota Samarinda Andi Harun memutuskan untuk merombak total Pasar Pagi, saya menilai langkah ini bukan hanya tepat, tapi sudah seharusnya dilakukan sejak lama.
Belum lama ini, Wali Kota meninjau langsung progres pembangunan bersama Wakil Wali Kota, asisten, jajaran PUPR, dan pejabat terkait. Saya mendapat foto dan video pendeknya dari Dimas Adi Saputra, wartawan Media Kaltim. Rombongan berjalan dari arah Jalan Tumenggung, jalur yang nantinya menjadi akses utama pasar dan terhubung dengan kawasan Masjid Raya Darussalam.
Eksterior pasar kini berubah total. Area luarnya luas, dengan akses jalan yang masih dalam penataan. Jalur pedestrian dan pintu masuk utama sudah terbentuk. Bangunan bertingkat bercat cerah ini punya banyak bukaan besar untuk pencahayaan dan sirkulasi udara alami tanpa AC. Atapnya lebar, dengan overhang untuk menahan panas dan hujan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama rombongan meninjau progres pembangunan Pasar Pagi. (Foto: dimas/mediakaltim)
Masuk ke dalam, lantai berkeramik. Deretan kios berbagai ukuran sudah tertata rapi. Sebagian besar sudah terpasang pintu. Lorongnya lebar, memudahkan pergerakan pembeli. Setiap lantai punya empat toilet. Ventilasi mengandalkan jendela besar dan kisi-kisi terbuka. Dari lantai atas, Sungai Mahakam terlihat jelas, bonus pemandangan yang tidak semua pasar punya.
Andi Harun memeriksa beberapa titik, termasuk fasilitas toilet, sambil memastikan standar kebersihan dan kenyamanan. Andi Harun menegaskan filosofi pasar tradisional harus tetap terjaga. Ada interaksi langsung antara pedagang dan pembeli.
Pedagang lama akan diutamakan kembali menempati lapak, dengan ragam dagangan tetap bebas. Dari minyak goreng sampai minyak pelet. Hanya kemasannya yang kini lebih modern.
Wali Kota juga menekankan, desain baru ini bukan untuk mengubah karakter pasar tradisional, tetapi untuk menghapus kesan kumuh dan becek. “Bangunannya kita modernkan supaya tidak terkesan pasar tradisional itu becek. Tapi fungsi pasar tradisionalnya tetap sama seperti semula,” katanya.
Dalam catatan sejarah, Pasar Pagi berdiri sejak 1946, menjadi pusat perniagaan Samarinda pasca penetapan sebagai ibu kota kewedanaan. Dari bangsal kayu sederhana, pasar ini berkembang menjadi ikon perdagangan, sebelum posisinya digeser Pasar Segiri pada 1978. Revitalisasi kali ini adalah babak baru setelah bangunan lama dibongkar pada awal 2024 dan 1.500 pedagang direlokasi ke Segiri Grocery, Mesra Indah Mall, dan Pasar Sungai Dama.
Jika sesuai rencana, Pasar Pagi akan beroperasi penuh pada 2026. Bedanya, kali ini hadir dengan wajah rapi, sehat, dan punya daya tarik wisata. Harapannya, pasar ini tidak hanya ramai di awal pembukaan, tetapi juga bertahan sebagai pusat ekonomi rakyat untuk puluhan tahun ke depan.
Proyek ini memang sempat mendapat penolakan dari sebagian pedagang, namun akhirnya terealisasi. Tak bisa dimungkiri, Andi Harun berhasil mengawal revitalisasi pasar ini. Kini, para pedagang tentu menaruh harapan besar untuk segera kembali berjualan di tempat yang layak dan warga Samarinda menanti kembalinya denyut Pasar Pagi seperti masa jayanya. (*)
Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (BPA Kejagung) melelang barang rampasan negara terkait kasus korupsi dan TPPU, Jumat (8/8/2025). ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI/am.
JAKARTA – Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (BPA Kejagung), dengan dukungan Kejaksaan Negeri Klungkung melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, berhasil melelang barang rampasan negara atas nama terpidana I Wayan Candra, dengan total penjualan mencapai Rp6,04 miliar.
Lelang dilaksanakan pada Jumat (8/8) meliputi aset yang telah dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tanggal 7 Maret 2016, yang menyatakan bahwa terpidana I Wayan Candra selaku Bupati Klungkung periode 2003–2008 terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
“Percepatan penyelesaian barang rampasan negara merupakan langkah strategis dalam rangka pemulihan keuangan negara dan optimalisasi penerimaan negara,” ujar Kepala BPA Kejagung Amir Yanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
Dia membeberkan objek lelang yang berhasil laku terjual meliputi satu bidang tanah kosong seluas 9.450 m², dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00677, yang berlokasi di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, dan terjual senilai Rp3,5 miliar.
Kemudian, sebanyak tiga bidang tanah berikut bangunan ruko seluas 270 m², dengan SHM Nomor 1605, 1612, dan 1613, yang berlokasi di Pertokoan Graha Mahkota, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dan terjual senilai Rp2,54 miliar.
Dengan demikian, sambung dia, total penjualan terhadap aset tersebut sebesar Rp6,04 miliar, di mana seluruh hasil lelang akan disetorkan ke kas negara.
Sementara itu, Amir menjelaskan terdapat pula objek lelang lain yang tidak laku terjual (Tidak Ada Penawaran/TAP), di mana objek itu akan dilelang, yakni satu bidang tanah kosong seluas 14.200 m, dengan SHM Nomor 00579, yang berlokasi di Dusun Pasekan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali.
Selain itu, terdapat pula satu bidang tanah sawah seluas 850 m, dengan SHM Nomor 00779, yang berlokasi di Dusun Tojan Klud, Desa Tojan, Kecamatan. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali.
Ia menambahkan ada juga satu bidang tanah kosong seluas 10.000 m, dengan SHM Nomor 00438, yang berlokasi di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, serta satu bidang tanah seluas 85 m, dengan SHM Nomor 00781, yang berlokasi di Perumahan Puri Kuta Damai, Gang V No. 37, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang belum laku dan akan dilelang kembali.
Disebutkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta secara fisik melalui sistem penawaran elektronik e-Auction (open bidding) pada laman https://lelang.go.id, dengan batas waktu penawaran sesuai jadwal server untuk sesi pertama dan kedua. (ANT/KN)
Ayah Prada Lucky, Sersan Mayor Christian Namo mencium kening anaknya untuk terakhir kalinya sebelum penutupan peti, jelang pemakaman di Kupang, Sabtu (9/8) sore. ANTARA/Kornelis Kaha.
KUPANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Gavriel Putranto Novanto siap membawa kasus Prada Lucky Namo anggota TNI yang meninggal dunia diduga akibat dianiaya seniornya ke sidang dewan.
Gavriel, Anggota Komisi I DPR RI Dapil NTT II yang membidangi pertahanan saat dihubungi di Kupang, Sabtu (9/8/2025), mengatakan siap mengawal kasus tersebut.
“Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran atas kekerasan. Bila terbukti bersalah, para pelaku harus dihukum berat sesuai hukum militer dan hukum pidana umum,” katanya.
Menurut dia, institusi TNI harus menjadi pelindung rakyat bukan justru menjadi tempat praktek kekerasan antarsesama prajurit apalagi sampai menimbulkan ada yang meninggal dunia.
Dia juga menilai praktek kekerasan di dalam tubuh militer tersebut mau alasan apapun tidak dapat ditoleril, apalagi kali ini dampaknya ke seorang pemuda yang baru menjadi anggota TNI selama dua bulan.
“Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi, karena itu akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pembinaan prajurit muda di TNI sehingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi,” tambah dia.
Dia juga menilai peristiwa tersebut bukanlah kasus kekerasan biasa tetapi lebih kepada tuntutan keadilan serta martabat bagi keluarga yang ditinggalkan.
Sementara itu, Sokan Teibang , staf khususnya Gavriel yang melayat ke rumah duka Sabtu pagi, mengatakan Pak Gavriel tidak hanya memberikan dukungan moril tetapi juga dukungan materil kepada keluarga Prada Lucky.
“Tadi ibu Prada Lucky berterima kasih kepada Pak Gavriel karena mau membawa kasus ini sampai ke pusat dan berbicara langsung dengan Menhan dan Panglima TNI,” ujar dia.
Prada Lucky Saputra Namo meninggal dunia pada Rabu (6/8) lalu usai dirawat intensif di RSUD Nagekeo di Kabupaten Nagekeo, akibat diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya.
Dia sempat melarikan diri ke ibu angkatnya dalam keadaan luka untuk dirawat, namun tidak sempat tertolong. (ANT/KN)
Tangkapan layar - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambut ketibaan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra Tiba di Indonesia, tiba Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Youtube Sekretariat Presiden/pri.
JAKARTA – Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiba di Indonesia, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu sore, untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Senin (11/8).
Sekretariat Presiden dalam siaran langsung ketibaan, di Jakarta, Minggu, melaporkan Presiden Boluarte tiba di Indonesia sekitar pukul 16.00 WIB.
Ketibaan Boluarte disambut hangat dengan tarian daerah dan sejumlah pejabat, diantaranya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso beserta pejabat daerah setempat.
Dikabarkan, Presiden Boluarte akan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta (11/8) untuk membahas sejumlah isu penting kedua negara.
Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) M. Yusuf Permana yang dikonfirmasi terkait agenda tersebut belum memberikan jawaban hingga berita ini dilaporkan.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo, dalam lawatan ke Peru dalam rangka KTT APEC pada akhir tahun lalu, sempat menyampaikan undangan kepada Presiden Boluarte untuk mengunjungi Indonesia. (ANT/KN)
Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) menyematkan anugerah jenderal kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan kepada sejumlah purnawirawan dan perwira tinggi TNI saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura/foc/am.
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahi kenaikan pangkat bintang empat menjadi Jenderal Kehormatan (HOR) kepada lima purnawirawan TNI, yaitu Sjafrie Sjamsoeddin, (Alm) Ali Sadikin, Agus Sutomo, Muhammad Herindra, dan Muhammad Yunus Yosfiah, karena dianggap memiliki jasa besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Prosesi penyematan tanda pangkat kehormatan itu berlangsung dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
Presiden Prabowo mengawali penyerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan itu kepada Muhammad Yunus Yosfiah, yang diwakili oleh putranya.
Kemudian Presiden Prabowo lanjut menyematkan tanda pangkat bintang empat kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Agus Sutomo, yang juga mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Komandan Paspampres.
Dalam prosesi yang sama, Presiden Prabowo juga menyerahkan tanda pangkat kepada Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta tahun 1966–1977, yang juga Sesepuh Marinir (dulu KKO-AL) dan tokoh nasional. Tanda pangkat untuk Ali Sadikin diterima oleh putranya, Boy Sadikin.
Jenderal Kehormatan (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah merupakan tokoh militer Indonesia dan veteran Perang Seroja, yang merupakan Menteri Penerangan tahun 1998–1999 pada masa pemerintahan Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie.
Sepanjang mengabdikan diri sebagai prajurit TNI, M. Yunus Yosfiah menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya sebagai Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Pangdam II/Sriwijaya, dan Ketua Fraksi ABRI di MPR. Yunus Yosfiah, yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 7 Agustus 1944, juga menjadi salah satu tokoh yang kemudian menghentikan penayangan film G30S/PKI pada 1998, setelah rutin ditayangkan tiap tahun sejak 1984.
Sementara itu, Sjafrie Sjamsoeddin, yang saat ini menjabat menteri pertahanan Kabinet Merah Putih, dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, mengingat keduanya bersahabat sejak masa menjadi taruna di Akademi Militer Magelang.
Sjafrie, yang dikenal sebagai tokoh militer dan birokrat, merupakan lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa saat lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974.
Sepanjang mengabdi menjadi prajurit, Sjafrie terlibat berbagai operasi militer penting, termasuk Operasi Flamboyan di Timor-Timor pada tahun 1976, 1984, dan 1990, kemudian Operasi Nanggala XXI di Aceh pada tahun 1977, dan memimpin Tim Maleo di Irian Jaya pada tahun 1987.
Sjafrie juga pernah menjadi Komandan Grup A Paspampres pada masa pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto.
Menhan Sjafrie juga pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya, Kepala Pusat Penerangan TNI, dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, dan Wakil Menteri Pertahanan.
Kemudian, Jenderal Kehormatan M. Herindra, yang saat ini menjabat Kepala BIN, juga dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, terutama saat Presiden masih aktif sebagai prajurit TNI dan menjabat Danjen Kopassus. Herindra, sebagaimana Sjafrie, juga merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Magelang pada tahun 1987.
Sepanjang jalan pengabdiannya sebagai prajurit TNI, Herindra menduduki banyak posisi strategis, di antaranya Danjen Kopassus, Pangdam III/Siliwangi, Inspektur Jenderal TNI, Kepala Staf Umum TNI, dan terakhir Wakil Menteri Pertahanan.
Terakhir, Jenderal Kehormatan (Purn) Ali Sadikin merupakan tokoh nasional yang merupakan Sesepuh Korps Marinir TNI AL (dulu KKO-AL), dan terlibat dalam perang-perang kemerdekaan, juga perang mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.
Di lingkungan TNI AL, Ali Sadikin menempati posisi strategis, di antaranya Wakil Panglima KKO AL, dan Deputi II Panglima Angkatan Laut.
Kemudian, Bang Ali juga pernah menjadi Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja IV, Menteri Koordinator Kompartimen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan Gubernur DKI Jakarta. Bang Ali, begitu nama populernya, wafat di Singapura pada 20 Mei 2008.
Terakhir, Jenderal Kehormatan (Purn) Agus Sutomo merupakan purnawirawan TNI yang sepanjang mengabdi pernah mengisi jabatan-jabatan strategis seperti Danpaspampres, Danjen Kopassus, kemudian Pangdam Jaya, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, kemudian Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.
Sepanjang karier militernya, Agus juga banyak menempuh pendidikan di luar negeri, di antaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Thailand. Agus Sutomo saat ini dipercaya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. (ANT/KN)
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam diskusi “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang juga anggota MPR RI mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mendefinisikan kembali anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD harus dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
“Hal ini akan dibahas dalam revisi UU Sisdiknas. Komisi X akan menindaklanjuti dalam bentuk revisi UU Sisdiknas, yang memang sudah berusia lebih dari dua dekade. Salah satunya mengatur tentang anggaran ini,” kata Hetifah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (10/8/2025).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).
Dia menekankan apabila anggaran pendidikan kedinasan diambil dari anggaran pendidikan 20 persen dan tidak dipisahkan, maka pendidikan dasar, menengah, dan tinggi akan menjadi tidak maksimal.
“Kami juga ingin memastikan bahwa distribusi 20 persen anggaran pendidikan ini transparan dan sesuai peruntukannya, tepat guna, tepat sasaran, dan juga tepat waktu,” ujarnya.
Dia menuturkan alokasi anggaran pendidikan 20 persen itu kini tersebar di puluhan kementerian dan lembaga.
“Sekarang kementerian apa yang benar-benar mengurus pendidikan? Ternyata bukan hanya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, bukan hanya Kementerian Pendidikan Tinggi,” ucapnya.
Dia lantas melanjutkan, “Jadi ada puluhan kementerian lembaga yang ternyata menggunakan dana pendidikan ini, bahkan juga ada pendidikan-pendidikan kedinasan.”
Anggota MPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan pula bahwa alokasi anggaran pendidikan 20 persen semestinya tidak memperuntukkan untuk pendidikan kedinasan, tetapi untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Dia menuturkan besaran anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp724 triliun dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebesar Rp91,4 triliun bagi 64 juta orang, sedangkan untuk anggaran pendidikan kedinasan sebesar Rp104 triliun bagi 13 ribu orang.
“Apa ini adil? 64 juta orang, hanya dikasih Rp91,4 triliun, (sedangkan) 13 ribu orang, anggaran kedinasan Rp104 triliun,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Setara Institute Hendardi menilai tidak adil besaran anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan kedinasan.
“Apalagi menurut undang-undang, pembiayaan pendidikan kedinasan tidak boleh mengambil anggaran pendidikan 20 persen itu,” katanya
Dia lantas mencontohkan TNI dan Polri yang melakukan pembiayaan pendidikan kedinasan secara mandiri karena tidak mengambil anggaran pendidikan 20 persen, tetapi dibiayai dari institusinya.
“Itu yang harus dilakukan. Jadi, jangan seolah-olah ada yang mendapatkan privilege, sudah mendapatkan sekolah, kemudian juga tempat bekerja. Ini tidak adil,” ujarnya.
Dia bahkan memandang biaya pendidikan kedinasan yang diambil dari 20 persen anggaran pendidikan dapat dinilai sebagai sebuah bentuk pelanggaran hukum sehingga ia memandang wajar apabila ada masyarakat yang mengajukan gugatan terkait distribusi anggaran pendidikan. (ANT/KN)
Anggota DPR RI Amelia Anggraini di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai rencana evakuasi warga Gaza, Palestina, ke Pulau Galang, Kepulauan Riau, bisa menjadi “bumerang” terhadap perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina, karena Israel berpotensi akan menganggap bahwa evakuasi itu adalah eksodus solusi permanen.
Seharusnya, kata dia, Indonesia mendorong negara-negara Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat terhadap Gaza. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab memiliki kapasitas dan peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan medis.
“Ketimbang Indonesia, justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah,” kata Amelia di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
Dia mengatakan Indonesia harus tetap berhati-hati dalam upaya solidaritas kemanusiaan tersebut. Jangan sampai evakuasi itu justru tidak menguntungkan Indonesia secara diplomasi.
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah untuk membuka ruang konsultasi dengan DPR guna menyampaikan rencana kebijakan itu secara terbuka, dan memastikan langkah ini tidak berdampak negatif terhadap perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.
Di sisi lain, dia meminta agar rencana evakuasi itu perlu ada kejelasan diplomatik, kesiapan teknis, dan pendekatan strategis dalam kebijakan kemanusiaan ini. Hal itu penting agar tidak ada multitafsir atas langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Dia pun memahami bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap Palestina. Namun komitmen tersebut harus dibarengi dengan kalkulasi rasional, termasuk soal kesiapan fasilitas, akomodasi, transportasi, dan pengawasan keamanan.
“Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang,” kata legislator yang membidangi urusan hubungan internasional, komunikasi, dan pertahanan itu.
Penanganan medis, kata dia, seharusnya bersifat sementara dengan waktu yang terukur dan koordinasi yang jelas bersama PBB, UNRWA, dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya.
Bila nantinya evakuasi itu terlalu lama, dia menilai Indonesia justru bisa terseret pada krisis sosial domestik, terutama jika terjadi tekanan fasilitas, konflik budaya, atau kebocoran pengawasan.
“Kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap independen, bebas aktif, dan berorientasi pada kemanusiaan,” kata dia. (ANT/KN)
