TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus memperkuat peran perempuan kepala keluarga sebagai motor penggerak ekonomi rumah tangga.

Melalui program Perempuan Kepala Keluarga Mandiri dan Berkualitas (Perkakas Diri), DP3A Kukar membekali para perempuan dengan keterampilan, akses jaringan usaha, dan wawasan pengelolaan rumah tangga yang lebih efektif.

Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, mengatakan bahwa pemberdayaan ini tidak hanya menyasar peningkatan keterampilan kerja, tetapi juga ketahanan keluarga secara menyeluruh.

“Kami memberikan pelatihan pengolahan makanan, tata rias, dan keterampilan lain yang bisa menjadi sumber penghasilan. Tujuannya, mereka bisa bersaing di pasar dan menjaga ketahanan keluarga,” jelasnya, Rabu (13/8/2025).

Salah satu terobosan terbaru adalah hadirnya Gerai Berkah PEKKA yang diberi nama PIJAR (Perempuan Inspiratif Jual Asa dan Rasa). Gerai ini menjadi etalase bagi produk-produk UMKM berbasis rumah tangga, mulai dari makanan olahan hingga kerajinan tangan.

Gerai PIJAR diharapkan menjadi ruang promosi, pemasaran, sekaligus inspirasi bagi perempuan Kukar untuk berani berwirausaha.

“Kami ingin perempuan kepala keluarga tidak hanya bertahan, tapi berkembang dan menjadi penggerak ekonomi di lingkungannya,” tegas Hero.

Dengan program ini, Pemkab Kukar menargetkan lahirnya perempuan-perempuan mandiri yang mampu menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Transformasi digital di sekolah-sekolah menengah pertama (SMP) Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki babak baru. Tidak hanya diperkuat dengan jaringan internet yang kian andal, kini siswa-siswi Kukar juga berpeluang berinteraksi langsung dengan pelajar di Jepang melalui program kolaborasi internasional.

Plt Kepala Bidang SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh, mengungkapkan bahwa penguatan infrastruktur digital terus dilakukan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Salah satunya adalah pemasangan jaringan wifi di sekolah, termasuk di wilayah yang selama ini mengalami kendala akses internet.

“Kami rutin berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memastikan jaringan internet stabil, terutama di daerah yang aksesnya selama ini terbatas,” ujarnya.

Gebrakan terbaru datang dari kunjungan pihak Google dan tim pendidikan Jepang, yang membuka peluang kerja sama pembelajaran lintas negara. Melalui program ini, siswa SMP di Kukar dapat bertukar informasi, pengalaman, dan wawasan langsung dengan pelajar Jepang.

“Ini peluang luar biasa. Siswa kami bisa belajar bahasa, budaya, dan pengetahuan baru sambil memperluas jaringan pertemanan internasional,” tambah Emy.

Program ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah daerah, Diskominfo, dan mitra pendidikan global. Tujuannya jelas: menjadikan pendidikan Kukar tidak hanya setara secara nasional, tetapi juga berdaya saing di tingkat internasional.

Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi global, Pemkab Kukar berharap para pelajar mampu mengasah keterampilan abad 21. Mulai dari literasi digital, kemampuan berkomunikasi lintas budaya, hingga kreativitas dan inovasi yang berorientasi masa depan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menghadirkan inovasi layanan publik yang mengubah cara penanganan kasus kekerasan. Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) dirancang bukan hanya sebagai pintu masuk laporan kasus, tetapi juga sebagai pusat pemulihan dan pemberdayaan bagi korban.

Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, menjelaskan bahwa MPPA mengusung konsep one stop service, di mana semua kebutuhan penanganan korban mulai dari aspek hukum, medis, psikologis, hingga pemberdayaan ekonomi tersedia di satu lokasi.

“MPPA bukan sekadar tempat penanganan kasus kekerasan, tapi juga ruang pemulihan sosial dan ekonomi agar korban bisa bangkit dan mandiri kembali,” ujarnya.

Melalui MPPA, kasus-kasus kekerasan akan ditangani dari hulu ke hilir. Tidak hanya membantu korban keluar dari situasi krisis, tetapi juga menguatkan keluarga yang terdampak, terutama jika akar masalahnya terkait tekanan ekonomi.

Konsep kolaboratif menjadi kunci keberhasilan program ini. DP3A menggandeng berbagai instansi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, hingga lembaga pendamping dan komunitas sosial, agar setiap korban mendapat dukungan yang komprehensif.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Pemkab Kukar sebagai bagian dari visi Kukar Idaman. Selain mempercepat akses layanan, MPPA diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melapor dan mencari bantuan.

“Kami optimistis MPPA akan menjadi pusat layanan yang ramah, aman, dan efektif dalam melindungi perempuan dan anak,” tegas Hero. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah proaktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar, Pemkab ingin memastikan setiap rupiah anggaran dikelola sesuai aturan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Rabu (13/8/2025), dihadiri langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Kepala Kejari Kukar, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bupati Aulia menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan payung hukum yang akan menjadi acuan OPD dalam mengelola program dan anggaran.

“Bersama Kejari, kami ingin memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai regulasi. OPD harus memahami rambu-rambu hukum sejak awal agar terhindar dari masalah di kemudian hari,” tegas Aulia.

Kolaborasi ini mencakup pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pengawasan pembangunan, hingga penanganan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul. Pendekatan preventif ini diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dan memastikan program pembangunan tepat sasaran.

Kejari Kukar juga berkomitmen memberikan pendampingan profesional, sehingga setiap proses pengadaan, pembangunan, dan penggunaan dana publik terjaga akuntabilitasnya.

“Pendampingan ini adalah bagian dari komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tambah. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Semangat kemerdekaan di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar), tahun ini terasa istimewa. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah menggelar Pekan Olahraga Lembaga-Instansi Desa (POLIDes) selama sepekan, mulai 13 hingga 20 Agustus 2025.

Ajang ini bukan sekadar perlombaan, melainkan ruang pertemuan lintas lembaga dan instansi desa untuk memperkuat solidaritas. Dua cabang olahraga dipertandingkan, yaitu voli campuran dan bulu tangkis, yang diikuti hampir semua unsur masyarakat desa.

Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, mengatakan POLIDes menjadi sarana mempererat silaturahmi antarinstansi, mulai dari pendidikan, kesehatan, kepemudaan, hingga pihak swasta.

“Momen Agustusan ini kami jadikan kesempatan berkumpul, berkompetisi dengan sehat, dan menjalin kebersamaan,” ujarnya.

Peserta terdiri dari perangkat desa, PKK, Forum RT, BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KPMP), mitra keamanan seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, serta Relawan Siaga Batuah.

Lebih dari sekadar menang atau kalah, Rasyid berharap seluruh peserta memaknai kegiatan ini sebagai ajang kolaborasi membangun desa.

“Kami ingin lomba ini berjalan lancar, meriah, dan menjadi perekat antarunsur masyarakat,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Kemampuan menyampaikan ide secara meyakinkan, menjadi kunci di tengah persaingan global yang makin kompetitif. Hal inilah yang ditekankan dalam Workshop Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema “Teknik Presentasi: Perpaduan Desain Visual dan Komunikasi Lisan” yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Rabu (13/8/2025).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar, Maman Setyawan, mengapresiasi kegiatan ini dan menyebutnya sebagai momentum penting bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat akademis di Kukar. Untuk meningkatkan kompetensi komunikasi publik.

“Banyak OPD yang masih lemah dalam presentasi, termasuk saya sendiri. Workshop ini membuka mata dan memotivasi kami untuk terus belajar,” ujarnya.

Workshop ini menghadirkan Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang menekankan bahwa keterampilan presentasi tidak hanya penting bagi aparatur, tetapi juga mahasiswa, peneliti, dan pelaku riset. Menurutnya, di era teknologi, kemampuan mengemas ide dengan visual menarik dan komunikasi efektif bisa menentukan peluang seseorang.

“Kesempatan atau posisi sering kali diberikan pada mereka yang bisa meyakinkan lewat ide dan presentasi yang baik,” ungkap Hetifah.

Ia juga mengungkapkan, banyak mahasiswa di Kukar yang membutuhkan keterampilan ini untuk mendukung studi maupun meraih beasiswa. BRIN pun siap memberikan pendampingan lanjutan, termasuk membawa tema-tema baru dan hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Lebih jauh, Hetifah mendorong BRIDA untuk berkolaborasi dalam mencari solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan daerah. Ia juga membuka peluang kegiatan khusus bersama media, agar hasil riset dan pengetahuan dari BRIDA dapat tersampaikan lebih luas.

“Kadang kita berasumsi media sudah tahu semuanya, padahal mereka juga memerlukan informasi langsung dari sumbernya,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan seluruh mahasiswa dan pelajar yang lolos seleksi Beasiswa Kukar Idaman tahun 2025, tetap mendapatkan bantuan. Meski besaran dana yang diterima mengalami penyesuaian. Kebijakan ini diambil setelah jumlah penerima yang lolos verifikasi jauh melampaui kuota awal.

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dendi Irwan Fahriza, menjelaskan bahwa awalnya kuota beasiswa per kategori hanya 1.348 orang sesuai APBD 2025. Namun, setelah proses verifikasi dan validasi, jumlah penerima sah membengkak hingga 4.015 orang.

“Kalau sudah memenuhi semua persyaratan dan masuk sistem, otomatis akan diterima. Menolak mereka justru akan menimbulkan masalah,” tegas Dendi, Rabu (13/8/2025).

Agar seluruh penerima tetap terakomodasi, besaran bantuan di setiap kategori disesuaikan. Misalnya, kategori D4/S1 yang semula Rp 5 juta untuk 867 penerima, kini menjadi Rp 1,6 juta untuk 2.955 penerima. Penyesuaian serupa berlaku bagi penerima dari kategori pondok pesantren, S2, S3, hingga SMA sederajat.

Dendi menegaskan, langkah ini bukan bentuk pemangkasan anggaran, melainkan konsekuensi dari lonjakan jumlah penerima yang memenuhi syarat. Anggaran tetap sesuai APBD, namun dibagi merata agar tidak ada yang terabaikan.

Proses seleksi beasiswa dilakukan ketat, mulai dari verifikasi berkas sistem hingga validasi lapangan. Dari sekitar 9.000 pendaftar, 4.015 di antaranya dinyatakan lolos dengan kelengkapan dokumen seperti surat keterangan aktif kuliah, kartu hasil studi berstempel resmi, akreditasi, IPK, dan batas semester.

“Ini bukti komitmen Pemkab Kukar mendukung pendidikan warganya, meski harus mengubah komposisi bantuan,” ujarnya.

Ke depan, Pemkab Kukar berencana mengevaluasi total alokasi dan mekanisme beasiswa agar lebih proporsional, sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggalakkan Gerakan Gemar Makan Telur Rebus (Gema Tebus), sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Program ini diperkenalkan di tengah agenda Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Creative Park Tenggarong, pada Rabu (13/8/2025).

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Hero Suprayetno, menjelaskan bahwa Gema Tebus selaras dengan visi-misi Bupati Kukar dalam mewujudkan Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, telur adalah salah satu sumber gizi lengkap yang mudah diolah, murah, dan sehat jika dikonsumsi secara rutin.

“Telur memiliki kandungan gizi yang lengkap dibanding banyak makanan lain. Harganya terjangkau, pengolahannya mudah, cukup direbus, dan hasilnya sehat,” ujarnya.

Hero menambahkan, gerakan ini diharapkan dapat mengubah pola makan masyarakat yang selama ini cenderung memilih makanan instan tinggi risiko kesehatan. Telur rebus dinilai sebagai alternatif sarapan yang sederhana namun kaya manfaat bagi tumbuh kembang anak.

“Harapan kami, gerakan ini bisa menjadi kebiasaan bersama di sekolah maupun di rumah. Sarapan telur rebus setiap pagi dapat membantu mencukupi kebutuhan gizi harian,” tegasnya.

Dengan adanya Gema Tenus, Pemkab Kukar ingin menanamkan kebiasaan makan bergizi sejak dini, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas Sumner Daya Manusia (SDM) di daerah. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Gerakan Gemar Makan Telur Rebus (Gema Tebus) yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), kini tidak hanya menyasar pelajar. Tetapi juga mulai diterapkan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, mengatakan bahwa di instansinya, kegiatan berbagi telur rebus kepada pegawai sudah dimulai setiap Senin pagi. “Setiap Senin, kita memulai kegiatan dengan membagikan telur rebus kepada seluruh pegawai supaya tidak lemas,” ungkapnya, Rabu (13/8/2025).

Hero menjelaskan, program ini baru berjalan dan akan terus dimassifkan. Pihaknya berharap bupati Kukar dapat meluncurkan program ini secara resmi, sehingga menjadi gerakan bersama di seluruh instansi pemerintahan.

Ia bahkan mengusulkan agar dibuat surat edaran yang mewajibkan penyediaan telur rebus dalam berbagai agenda, termasuk rapat atau pertemuan yang menggunakan konsumsi nasi kotak maupun snack.

“Kalau bisa, setiap ada rapat atau kegiatan resmi, di dalam nasi kotak atau snack-nya selalu ada telur rebus. Ini cara sederhana namun bermanfaat untuk menjaga asupan gizi,” ujarnya.

Dengan penerapan di OPD, Pemkab Kukar ingin memastikan kebiasaan makan bergizi tidak hanya dibiasakan di sekolah, tetapi juga di lingkungan kerja pemerintahan. Harapannya, Gema Tebus bisa menjadi gerakan masif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Creative Park Tenggarong, Rabu (13/8/2025), tidak hanya menjadi ajang belanja hemat bagi warga, tetapi juga menunjukkan kekuatan kolaborasi lintas sektor di Kutai Kartanegara (Kukar).

Diprakarsai Polres Kukar bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelompok wanita tani (KWT), organisasi masyarakat, hingga swasta seperti Alfamidi.

Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menyebut GPM menjadi instrumen penting untuk menekan laju inflasi daerah. Salah satu langkah strategis adalah penyediaan beras SPHP bekerja sama dengan Bulog.

“Kalau kita beli dari Bulog lalu diantar, harganya sekitar Rp13.100 per kilogram. Tapi kalau kita ambil sendiri lewat Ketahanan Pangan, hanya sekitar Rp9.700, jadi jauh lebih murah,” jelasnya.

Beras SPHP ukuran 5 kilogram di GPM dijual Rp57.600, jauh di bawah harga pasaran yang kini tembus Rp60 ribu ke atas. Harga miring ini membuat warga antusias menyerbu stan beras sejak pagi.

Tak hanya beras, GPM juga menghadirkan minyak goreng, bawang, dan cabai — tiga komoditas yang kerap memicu inflasi. Produk-produk segar dari KWT setempat turut mengisi stan, memberi warna lokal pada pasar murah ini.

Ahyani menilai, partisipasi banyak pihak membuat GPM lebih dari sekadar operasi pasar. Meski beberapa stan sempat kosong di awal acara, ia optimistis semuanya terisi sebelum acara berakhir.

“Kalau kegiatan ini rutin, masyarakat akan punya alternatif belanja murah saat harga di pasar tinggi,” ujarnya.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban belanja warga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mempererat kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i