JAKARTA – Prof. M. Ali Berawi resmi mundur dari jabatannya sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah menerima permohonan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) untuk kembali mengabdi sebagai dosen.

Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA pada Selasa (11/2/2025).

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik UI Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 tertanggal 7 Februari 2025, permohonan tersebut diajukan agar Ali Berawi dapat kembali melaksanakan tugasnya sebagai guru besar di UI.

Ali Berawi sebelumnya menjabat sebagai Guru Besar di Fakultas Teknik UI sebelum dipindahkan untuk bergabung dengan Otorita IKN pada tahun 2022. Dengan surat tersebut, Ali Berawi akan kembali mengajar di UI pada semester genap Tahun Ajaran 2024/2025.

Penting untuk diketahui, Otorita IKN yang bertanggung jawab atas pembangunan ibu kota negara baru, terdiri dari pegawai yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kota, hingga sektor swasta.

Penugasan mereka di Otorita IKN ditentukan melalui kebijakan mutasi dari masing-masing instansi dan diatur oleh Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB).

Keputusan ini menandai berakhirnya peran Ali Berawi di IKN, yang selama ini berperan dalam transformasi digital dan pengembangan infrastruktur hijau di ibu kota negara baru tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Indonesia berpeluang besar untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok (supply chain) industri penerbangan global. Boeing, salah satu produsen pesawat terbesar dunia, menunjukkan minatnya untuk memperbanyak pemasok komponen dari Indonesia. Namun, jumlah industri dalam negeri yang sudah masuk dalam supply chain Boeing masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman dalam kegiatan diskusi Ngopi Bareng Kemdiktisaintek di Gedung Kemdiktisaintek, Selasa (11/2/2025).

“Di India, jumlah supply chain Boeing sudah mencapai ribuan, sementara di Indonesia baru ada 21 komponen yang bisa disuplai dari dalam negeri. Ini masih sangat timpang, padahal pasar Boeing di Indonesia sangat besar,” terang Fauzan.

Sebagai langkah awal, pemerintah mulai mengidentifikasi industri dalam negeri yang berpotensi bertransformasi menjadi bagian dari rantai pasok industri penerbangan. Selain itu, lanjut Fauzan, strategi yang sama juga diterapkan pada sektor otomotif, di mana suku cadang kendaraan (autoparts) yang sudah ada dapat dikonversi agar memenuhi standar industri pesawat terbang.

“Kalau kita bisa masuk dalam supply chain ini, pendanaannya pun akan lebih mudah. Bahkan, Boeing sudah menawarkan beasiswa untuk meningkatkan kualitas talenta kita,” tambahnya.

Dalam hal ini, kata Fauzan, ditekankan tidak boleh terlalu bergantung pada pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat keterbatasan dan sifatnya yang tidak fleksibel. Untuk itu, kolaborasi dengan industri menjadi kunci dalam mendukung pengembangan riset dan teknologi secara berkelanjutan.

Selain industri pesawat dan otomotif, pengembangan semi-konduktor juga menjadi target utama. Semi-konduktor yang dikembangkan dalam negeri diharapkan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, salah satunya untuk nanosatelit.

“Kami sudah membahas dengan tim di kampus bagaimana agar nanosatelit menggunakan komponen elektronik buatan kita. Awalnya mungkin masih ada impor, tapi sedikit demi sedikit kita akan tingkatkan substitusi komponen lokal,” jelasnya.

Di sisi lain, digitalisasi juga menjadi perhatian utama, terutama dalam hal pengelolaan data. Keberadaan teknologi seperti deepseek, yang berbasis open source, membuat pengelolaan data menjadi lebih terbuka, tetapi juga berisiko jika tidak dikendalikan dengan baik.

“Jika kita tidak memiliki kontrol atas data, ke depannya kita bisa kehilangan kepemilikan atas informasi penting, seperti data kesehatan, data mahasiswa, data kelautan, hingga sumber daya alam. Oleh karena itu, digitalisasi harus menjadi prioritas, tidak hanya dalam produk fisik, tetapi juga dalam pengelolaan data nasional,” tutupnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya proses graduasi penerima manfaat bantuan sosial (bansos) agar tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah.

“Kami melakukan rapat rutin yang mana hari ini pembahasannya mempertegas proses graduasi masyarakat penerima manfaat dari bantuan sosial agar tidak selamanya penerima bantuan sosial itu berada di posisi itu. Salah satunya, adalah kita ingin agar yang telah menerima bantuan terus menerus ini ikhlas. Setiap rapat juga terus menerus kita telusuri data per data,” terang Muhaimin di Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (11/2/2025).

Pernyataannya tersebut disampaikan sebagai salah satu hasil rapat internal bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, dan perwakilan kementerian terkait lainnya.

Menurutnya, dengan semakin matangnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka pemerintah kini telah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai keluarga penerima manfaat (KPM), sehingga intervensi program bisa lebih tepat sasaran.

“Dan kami bersyukur dengan semakin tuntasnya data tunggal sosial ekonomi nasional ini, semakin jelas para penerima manfaat juga KPM, untuk terus kita tingkatkan kesejahterannya,” ujar Muhaimin.

Dalam rapat tersebut, Menko PM Muhaimin juga kembali menegaskan bahwa pemerintah siap melakukan efisiensi anggaran, namun tidak akan ada pemotongan pada bansos, gaji pegawai, atau anggaran pemeliharaan layanan publik.

“Dalam hal ini perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial, tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan. Dalam artian seluruh kebutuhan kerja normal,” ujarnya.

Ia pun menerangkan, efisiensi ini dilakukan dengan koordinasi penuh bersama Menteri Keuangan sebagai bagian dari strategi nasional dalam optimalisasi anggaran pembangunan.

“Sehingga bagi kami efisiensi itu penting untuk memberikan penajaman focusing dan melakukan refreshing sekaligus penataan konsentrasi anggaran dalam pembangunan nasional,” pungkas Muhaimin.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang menjalani tugas belajar tetap memiliki hak untuk naik pangkat.

Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, yang melaporkan berbagai aspek kepangkatan ASN, termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan lanjutan.

Menurut Mendiktisaintek, tugas utama ASN adalah bekerja dan menjalankan tugas negara, sementara pendidikan lanjutan di perguruan tinggi merupakan upaya penyempurnaan kompetensi mereka.

“Jika ada kampus yang bersedia menyediakan perkuliahan daring penuh bagi ASN, kami tidak keberatan. Yang terpenting adalah perguruan tinggi tersebut bertanggung jawab dalam proses pembelajaran dan tetap menjaga kualitas pendidikan,” tegas Menteri Satryo dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Namun, Menteri Satryo menegaskan, ASN yang sedang dalam masa tugas belajar tidak boleh kehilangan hak mereka untuk naik pangkat.

“Pegawai yang sedang tugas belajar tetap harus bisa naik pangkat. Akan sangat disayangkan jika waktu mereka terbuang hanya karena kenaikan pangkatnya tertunda oleh tugas belajar,” pungkasnya.

Mengenai hal ini, Kepala BKN Zudan juga melaporkan sampai saat ini sistem untuk kenaikan pangkat dosen tetap dibuka.

“Sistem untuk kenaikan pangkat dosen tidak kami tutup, tetap terbuka melalui Biro SDM kami, sambil menunggu peralihan nomenkelatur Kemdiktisaintek,” ungkap Zudan.

Maka, Zudan pun memberikan usulan kepada Menteri Satryo agar ASN yang melaksanakan izin belajar dapat melakukan kegiatan perkuliahan melalui daring, tidak lagi diwajibkan datang ke Kampus.

“Kekhawatiran kami, kalau para ASN yang izin belajar ini harus ke kampus, justru menjadi penghambat bagi mereka, terutama para ASN yang di kota atau kabupatennya tidak tersedia tempat belajar yang memadai. Tujuannya supaya mereka bisa tetap bekerja sambil belajar, efisiensi waktu, dan mendapatkan ilmu yang optimal,” tuturnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) 2024 pada Selasa (11/2/2025), pukul 13.00 WIB. Agenda sidang hari ini berfokus pada pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak yang bersengketa.

Sidang ini diajukan oleh pasangan calon Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin, yang diwakili oleh tim kuasa hukum mereka, Heru Widodo dan rekan. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Panel II yang diketuai Saldi Isra, dengan anggota Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, setiap pihak dalam sengketa pemilu, termasuk pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu, dapat menghadirkan saksi atau ahli dengan jumlah yang ditentukan MK. Untuk sidang sengketa Pilkada Mahulu, masing-masing pihak membawa ahli dan saksi yang telah disumpah sebelum memberikan keterangan.

Ketua Majelis Hakim, Saldi Isra, menjelaskan sesi awal sidang diisi dengan keterangan dari para ahli yang diajukan masing-masing pihak. Setiap ahli diberi waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan pandangan mereka, tanpa sesi tanya jawab. Setelah itu, barulah kesaksian fakta didengarkan untuk memperkuat pembuktian.

Daftar Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Mahulu

1. Pemohon (Bulan-Fathra)
– Ahli: Bambang Eka Cahya Widodo
– Saksi: Alexius Arik, Novianus A Batoo, Martinus Mihing

2. Termohon (KPU Mahulu)
– Ahli: Fajrul Rahman
– Saksi: Komisioner KPU RI Iffa Rosita, Ketua KPU Mahulu

3. Pihak Terkait (Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah/MANIS)
– Ahli: Prof. Muhammad
– Saksi: Iskandar, Octavianus Bakrie, Yason

4. Pemberi Keterangan (Bawaslu Mahulu)
– Ketua Bawaslu Mahulu: Saharudin
– Anggota Bawaslu Mahulu: Indra Parda Manurung
– Ketua Bawaslu Kaltim dan staf (diajukan sebagai tambahan saksi)

Sidang ini dapat diikuti secara langsung melalui kanal YouTube resmi Mahkamah Konstitusi. Keputusan dalam perkara ini akan menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa Pilkada Mahulu 2024.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R