JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, meminta masyarakat menantikan kejutan (surprise) yang akan ditampilkan dalam acara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 17 Agustus 2025.

Pras, begitu sapaan populernya, menyebut ada beberapa kejutan yang disiapkan untuk masyarakat dalam rangkaian peringatan dan perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Namanya surprise nanti ditunggu aja, kalau sudah diceritakan nggak bakal surprise lagi,” kata Mensesneg, yang saat ini juga bertugas sebagai Juru Bicara Presiden RI.

Dalam kesempatan yang sama, saat ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat saat memimpin peringatan HUT RI di Istana Merdeka, Pras menyebut pilihan pakaian Presiden juga akan menjadi surprise tersendiri.

“Ya jangan dong (diungkap, red.) nanti gak surprise ,” kata Prasetyo Hadi.

Peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka pada hari Minggu mendatang diawali dengan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada pagi hari.

Upacara itu diikuti ribuan peserta yang sebagian besar merupakan masyarakat umum. Kemudian, selepas upacara, acara dilanjutkan dengan pertunjukan, yang disebut Pras kemungkinan ada 1.000 lebih penampil.

“Banyak sekali, karena memang juga masukan atau ide itu juga dinamis ya, ada yang kemudian mengusulkan, ditambahkan ini. Bagi kami, panitia, sepanjang itu bisa diakomodir tidak mengganggu acara inti atau pokok gak ada masalah, karena toh semua ingin ikut berpartisipasi,” kata Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Prasetyo Hadi.

Selepas upacara dan rangkaian pertunjukan di pelataran Istana Merdeka, panitia peringatan HUT RI juga akan menggelar Pesta Rakyat di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, yang diperuntukkan kepada masyarakat umum peserta upacara. Pesta Rakyat itu akan menjadi yang pertama kali digelar di Istana Kepresidenan RI dalam rangkaian HUT RI.

Nantinya, panganan-panganan khas dari berbagai daerah akan disajikan gratis untuk masyarakat. Istana juga mengundang pelaku UMKM dan pedagang-pedagang makanan yang biasanya menjajakan dagangannya di sekitar Istana untuk ikut berpartisipasi dalam acara Pesta Rakyat tersebut.

Kemudian pada sore harinya, Upacara Penurunan Bendera digelar. Upacara itu akan diikuti juga oleh ribuan masyarakat, yang sebagian besar masyarakat umum. Di luar Istana Merdeka, Istana juga menggelar Pesta Rakyat yang berlangsung sejak pagi sampai malam hari di Monas. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean menyebut kebijakan tarif bea masuk 19 persen yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia sebagai momentum memperkuat investasi pengembangan energi terbarukan, khususnya Waste-to-Energy (WtE).

“Isu lingkungan juga dapat menjadi faktor penentu daya saing global, karena itu kami memandang penting untuk membangun kolaborasi internasional yang proaktif,” katanya saat membuka diskusi bertema Peluang Investasi Asing di Indonesia sebagai Dampak Positif Kebijakan Tarif AS 19 Persen Terhadap Sektor Waste-to-Energy di Command Centre BSKDN, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Forum ini membahas strategi Indonesia menarik investasi asing di sektor pengelolaan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy/WtE) di tengah dinamika perdagangan global.

Noudy menjelaskan, forum ini juga memotret berbagai tantangan pengelolaan sampah di daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Selatan, Situbondo/Jatim, Konawe Kepulauan/Sultra, Wajo-Makassar/Sulsel, dan Kota Pekalongan/Jateng.

Dari diskusi, dirumuskan sejumlah langkah strategis, antara lain percepatan penyusunan kebijakan turunan yang memberikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta insentif menarik bagi sektor swasta. Selain itu, forum menekankan pentingnya jaminan pembelian energi hasil olahan sampah untuk meningkatkan kepastian investasi.

Berbagai model teknologi WtE juga dibahas, mulai dari waste-to-steam berbasis Life Cycle Carbon Neutral (LCCN) yang cocok di kawasan industri dengan volume sampah besar, Refuse-Derived Fuel (RDF) yang fleksibel untuk volume menengah, hingga digestasi anaerobik yang sesuai bagi daerah dengan timbulan sampah kecil hingga menengah.

“Setiap pendekatan teknologi WtE yang disebutkan memiliki karakteristik teknis, kebutuhan volume sampah, dan syarat pendukung yang berbeda-beda, perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, tipologi sampah, dan kapasitas daerah,” tambah Noudy.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin menilai bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama internasional, pendanaan inovatif, dan transfer teknologi rendah karbon, menjadi kunci percepatan implementasi WtE di Indonesia.

Di sisi lain dia juga menekankan pentingnya pendidikan publik dan penerapan kebijakan penempatan sampah terpilah yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, kampanye, dan media.

“Dari tahun ke tahun kita memiliki problem seperti ini (penumpukan sampah), kita perlu melakukan pendidikan publik ke masyarakat, sekolah-sekolah terintegrasi dengan kurikulum, karena ini merupakan pondasi keberhasilan pengelolaan sampah,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk rapat membahas isu-isu strategis, termasuk di antaranya situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, menjelaskan rapat terbatas itu berlangsung tertutup diikuti oleh sejumlah pejabat seperti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn.) M. Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Dalam rapat yang sama, Seskab Teddy dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengikuti rapat terbatas tersebut.

Presiden Prabowo, dalam rapat tersebut, mendengarkan laporan dari jajarannya mengenai situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional, serta isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.

“Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy.

Selepas rapat bersama Presiden, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut dirinya melaporkan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis per 11 Agustus 2025. Dadan menyebut realisasi APBN untuk MBG per hari ini mencapai Rp8,2 triliun.

Dari realisasi anggaran untuk MBG itu, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam.

Dadan kemudian menjelaskan Rp8,2 triliun yang digelontorkan untuk MBG itu difokuskan untuk mengintervensi asupan gizi kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di berbagai daerah Indonesia.
BGN sendiri menargetkan hingga akhir Agustus 2025 ada 8.000 SPPG beroperasi, terutama yang dibiayai oleh APBN, dengan target penerima sampai dengan mendekati 20 juta.

“Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan mengungkap strateginya untuk mencapai target mendekati 20 juta penerima MBG pada akhir Agustus 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada lebih dari 100 agensi perjalanan haji yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Travel (agensi perjalanan haji, red.) itu tidak cuma satu. Puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100 gitu ya. Banyak lah,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8) malam.

Menurut Asep, agensi perjalanan haji yang besar mendapatkan jatah haji khusus yang besar juga dari alokasi 10.000 kuota tambahan haji pada tahun 1445 hijriah atau 2024 masehi.

“Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya kuotanya dari tadi yang 10.000 itu. Kalau travel yang kecil ya kebagian 10 atau dibuat 10. Jadi, sesuai dengan travel, seperti itu,” katanya.

Adapun 10.000 kuota haji khusus tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Berdasarkan SK itu, kuota haji tambahan yang didapatkan Pemerintah RI dari Pemerintah Arab Saudi sejumlah 20.000 orang dibagi menjadi 10.000 kuota haji reguler, dan 10.000 kuota haji khusus.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.
Pada tanggal yang sama, KPK mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut atas nama Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto BGN terus mempercepat verifikasi calon-calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan memperketat standar prosedur operasional (SOP) demi menjamin kualitas makanan yang disalurkan.

“Ya Insyaallah hari ini sudah ada 17.000 calon SPPG yang sedang kami verifikasi, dan setiap hari kami loloskan 200 sampai 300 (SPPG, red.),” kata Dadan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8) malam, setelah dia menghadap Presiden Prabowo.

Dadan menjelaskan percepatan verifikasi calon-calon SPPG itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah SPPG yang beroperasi, dan jumlah penerima makan bergizi gratis di berbagai daerah. Targetnya hingga akhir Agustus 2025, ada sekitar 8.000 SPPG yang beroperasi dengan jumlah penerima MBG mendekati 20 juta orang.

“Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan.

Dalam rapat terbatas bersama Presiden, Dadan melaporkan per 11 Agustus 2025 ada 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan Insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan Hindayana.

Sementara itu, realisasi dari APBN untuk program makan bergizi gratis per 11 Agustus 2025 telah mencapai Rp8,2 triliun.

Targetnya hingga akhir Agustus 2025, realisasi APBN untuk MBG mencapai Rp10 triliun sampai dengan Rp11 triliun.

Kemudian, terkait SOP yang diperketat, Dadan menjelaskan BGN berupaya agar insiden-insiden makanan tak layak konsumsi tak lagi terulang.

“Ya pokoknya kami berusaha sebaik mungkin agar tidak ada kejadian lagi, dan kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman, termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah, dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana. (ANT/KN)