Beranda blog Halaman 499

Pahitnya Menang Lelang Negara (1): Rumah Tak Bisa Dikuasai, Malah Digugat

0

DI tulisan saya beberapa waktu lalu, ketika nekat menerobos banjir di Balikpapan demi tiba tepat waktu di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, saya sempat berjanji akan menceritakan perkara yang sedang saya jalani.

Perkara ini menarik, bukan hanya karena saya terlibat langsung, tetapi juga karena kasus serupa sangat mungkin dialami siapa saja yang bersentuhan dengan lelang negara. Karena itulah, saya akan menuliskannya secara bersambung.

Bukan untuk membela diri semata, melainkan agar tulisan ini menjadi pelajaran bersama bahwa memahami aturan main lelang dan konsekuensinya adalah kunci agar kita tidak terjebak masalah di kemudian hari.

Saya tidak pernah menduga, bahwa pengalaman saya memenangkan lelang resmi atas objek rumah di Perumahan Regency Cluster Valencia di Balikpapan justru membawa nama saya ke kursi Tergugat II.

Lelang itu bukan lelang sembarangan. Diumumkan terbuka di situs lelang.go.id, dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, dan seluruh prosedurnya saya jalani sesuai hukum. Mendaftar, menyetor jaminan, ikut penawaran, menang, lalu melunasi. Semua sah di mata negara. Namun, nyatanya, persidanganlah yang kemudian menunggu.

Sejak memenangkan lelang, saya justru tidak dapat langsung menguasai rumah yang secara sah telah menjadi milik saya. Objek tersebut masih dikuasai pihak lain, dan proses balik nama di BPN pun terhenti karena adanya gugatan. Dua kali saya mengirimkan surat somasi dan menanggapi balik jawabannya, berharap rumah bisa diserahkan secara baik-baik. Namun hingga hari ini, rumah tersebut tetap belum dikosongkan.

Gugatan ini sendiri tidak hanya ditujukan kepada saya sebagai Tergugat II. Ada enam pihak yang ikut terseret ke meja hijau. Mulai dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Balikpapan sebagai Tergugat I, Kepala KPKNL Balikpapan sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai Turut Tergugat I, Notaris/PPAT Hangky Ribowo sebagai Turut Tergugat II, hingga PT Mutiara Bahagia Abadi (Perum Balikpapan Regency) sebagai Turut Tergugat III.

Kondisi inilah yang kemudian membawa saya ke ruang sidang. Kali ini saya hadir di ruang sidang dalam dua peran. Sebagai pihak tergugat II, dan sebagai pembela diri sendiri. Bersama rekan saya, H. Arief Widagdo Soetarno, S.H., M.Si., dari Satu Nusantara Law Firm, kami menyusun jawaban terhadap gugatan Penggugat yang menuduh adanya perbuatan melawan hukum.

Tuduhan yang, menurut penilaian kami, rapuh. Tidak ada hubungan hukum antara saya dan Penggugat sebelum lelang, dan tidak ada pelanggaran prosedur yang saya lakukan.

Di hadapan Majelis Hakim, kami mengajukan eksepsi. Mulai dari ketidaklayakan saya dijadikan pihak, kaburnya isi gugatan, hingga keberatan soal kewenangan PN Balikpapan mengadili saya yang berdomisili di Bontang.

Kami juga menunjukkan bahwa gugatan ini prematur. Penggugat sama sekali tidak menempuh mekanisme keberatan administratif ke KPKNL sebagaimana diatur PMK Nomor 213/PMK.06/2020, yang seharusnya menjadi langkah awal sebelum ke pengadilan.

Kronologi yang kami sajikan sederhana. Rumah yang disengketakan adalah objek kredit yang sudah dinyatakan wanprestasi oleh bank, dilelang sesuai peraturan, dimenangkan saya pada 18 Maret 2025, dan dilunasi hari itu juga. Risalah Lelang resmi terbit, BPHTB saya bayar, dan balik nama saya ajukan. Semua lengkap, rapi, dan terdokumentasi.

Sidang ini pun tidak sepenuhnya tatap muka. Setelah tahap mediasi yang sudah ditempuh dua kali namun gagal karena Penggugat bersikukuh ingin lelang dibatalkan, saat ini proses berlanjut lewat sistem e-Court. Jawaban, replik, hingga duplik kami kirim online, menunggu waktu pembuktian.

Anehnya, perjuangan mempertahankan hak milik yang sah ini justru harus berhadapan dengan pihak yang bertahan pada dalih yang, bagi kami, tidak punya pijakan hukum kuat.

Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rumah hasil lelang, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas proses yang telah selesai. Apabila lelang yang sah dibatalkan hanya karena pihak tertentu tidak menerima hasilnya, hal tersebut berpotensi menurunkan wibawa hukum dan membuka ruang tarik-menarik kepentingan. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Selambai Malam Hari: Akses Mudah, Pujasera Tertata, Wisata Menjanjikan

0
Landmark baru dengan huruf besar bercahaya LED biru-kuning di kawasan Selambai.

LAMA saya penasaran dengan suasana malam di kawasan Kampung Selambai setelah direnovasi dan dibangun jembatan beton. Selasa malam (12/8), saya akhirnya berkesempatan melihat langsung dan berjalan berkeliling.

Bersama istri, saya menuju pesisir Loktuan. Lampu jalan di jalur menuju Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin menyala merata. Meski tidak terlalu terang, pencahayaan ini cukup untuk pejalan kaki maupun kendaraan. Mobil saya parkir di depan masjid.

Dari titik ini, akses ke kampung kini jauh lebih mudah. Pengunjung akan melintasi jembatan kayu ulin yang membentang di atas laut, menghubungkan area masjid dengan sisi awal permukiman. Dengan adanya jembatan kayu ini, tidak perlu lagi memutar melewati gapura utama. Jalur kemudian tersambung ke jembatan beton yang rampung pada 2024 dengan dana APBN sekitar Rp21 miliar. Jembatan ini membentang panjang mengitari kampung, dilengkapi pedestrian lebar dan rapi. Sebelumnya, akses hanya melalui jalur kayu sempit yang rawan licin.

Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin – Tampak megah dengan pencahayaan yang memantul di permukaan laut.
Ikon Selambai yang berdiri di atas replika bunga teratai, dihiasi taman dan pencahayaan malam.

Sepanjang jalur, deretan rumah panggung nelayan tampak di sisi laut. Di dermaga, perahu nelayan terikat, sebagian baru saja sandar. Pujasera yang dulunya tidak tertata kini lebih rapi, dengan lapak makanan tertata meski malam itu belum ramai pengunjung. Tidak jauh dari sini, terdapat area ikonik dengan patung burung bangau putih di atas replika bunga teratai oranye-putih. Di belakangnya terpampang tulisan besar SELAMBAI berwarna merah menyala. Area ini memiliki pedestrian lebar, pot tanaman hias, dan bangku beton, dengan pencahayaan terang yang nyaman untuk bersantai atau berfoto di malam hari.

Bergerak sedikit lebih jauh, saya menemukan papan nama besar SELAMBAI di tepi pedestrian. Huruf kapital biru dilengkapi pencahayaan LED, dengan tulisan KAMPUNG NELAYAN berwarna kuning di bawahnya. Di sisi kiri terdapat logo Kementerian PUPR, sementara di kanan terpasang rambu larangan membuang sampah ke laut. Dari titik ini, jalur pedestrian memanjang ke arah masjid dengan lampu LED putih yang berjajar rapi. Kubah emas masjid terapung terlihat jelas dari kejauhan, menandakan akses kawasan kini tertata jauh lebih baik.

Pembangunan jembatan ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga menjadi bagian dari penataan kawasan secara menyeluruh. Gapura yang dibangun PKT pada 2021, masjid terapung yang diresmikan pada 2022, serta penataan pujasera yang berpotensi menjadi daya tarik wisata pesisir.

Akses lebar di tepi laut, dilengkapi lampu jalan yang memadai untuk pejalan kaki dan pesepeda motor.
Deretan lapak kuliner laut yang kini lebih tertata, dengan area makan beralaskan lantai kayu.

Tak bisa dimungkiri, keberhasilan pembangunan ini juga tidak lepas dari peran tokoh yang lahir dan besar di wilayah ini. Salah satunya adalah Anggota DPRD Bontang, Faisal, yang tinggal di sini. Pada periode sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD dan memanfaatkan posisinya untuk melobi pemerintah pusat agar mengucurkan anggaran bagi perbaikan dan penataan kampung.

“Alhamdulillah, saya bisa memperjuangkan ini. Dengan adanya jembatan ini, akses masuk ke Selambai jadi lebih mudah. Harapannya, akan semakin banyak orang yang tertarik berkunjung,” ujar politisi asal Nasdem ini.

Faisal menegaskan, bahwa kawasan ini diarahkan menjadi salah satu kampung tujuan wisata, baik bagi warga Bontang maupun luar kota. Ia juga berkomitmen terus memperjuangkan penambahan fasilitas pendukung agar kawasan semakin menarik. “Masyarakat harus memanfaatkan fasilitas ini dengan baik dan ikut menjaga. Jangan sampai ada yang merusak, karena jembatan ini bisa bertahan lama kalau dirawat,” harapnya.

Tampak dari udara di siang hari, membentang di atas laut dan menghubungkan kawasan permukiman nelayan dengan Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin.

Ia menambahkan, jembatan ini hanya untuk pejalan kaki dan pengendara motor. Mobil dilarang melintas kecuali dalam keadaan darurat. “Warga lebih senang jembatan ini digunakan untuk aktivitas harian seperti jogging,” ucapnya.

Faisal juga mendorong pembenahan dan penataan ulang pujasera agar penataan kawasan berjalan menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan penataan bergantung pada pemeliharaan fasilitas dan keterlibatan warga. Kebersihan harus dijaga, keteraturan dipertahankan, dan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengamatan saya malam itu menunjukkan, kawasan ini telah siap menjadi destinasi wisata sekaligus ruang aktivitas bagi warga. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Pemkab Berau Tegaskan Komitmen Kesetaraan Gender Lewat Program Pemberdayaan

0
Foto: Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat membuka kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Rabu (13/8/2025).

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya membuka ruang yang sama bagi perempuan di berbagai bidang, mulai dari politik, hukum, hingga ekonomi.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis, dalam Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Rabu (13/8/2025).

Acara yang digagas DP2KBP3A Provinsi Kalimantan Timur bersama DPPKBP3A Berau ini menghadirkan narasumber untuk membekali peserta dengan strategi peningkatan peran perempuan.

“Kesempatan harus diberikan. Gagasan dan tindakan perempuan jangan lagi dipandang sebelah mata,” kata Gamalis.

Menurutnya, perempuan memiliki kapasitas memimpin, bersikap bijaksana, dan mengambil keputusan strategis. Pemkab Berau juga menjalankan program pemberdayaan di bidang perlindungan hukum, politik, dan ekonomi kreatif.

Ia menilai, saat ini banyak perempuan di Berau menduduki jabatan strategis dan mampu bersaing setara dengan laki-laki. Ia berharap kegiatan ini dapat memperluas pengetahuan peserta dan diimplementasikan di masyarakat.

Wabup Gamalis juga memberikan apresiasi kepada narasumber dan meminta dukungan penuh DP2KBP3A Provinsi Kaltim agar agenda pengarusutamaan gender di Berau berjalan optimal.

“Semoga cita-cita kita menjadikan Berau maju dan sejahtera dengan peran aktif perempuan dapat terwujud,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Majukan Pariwisata Berau

0
Foto: Bupati Berau, Sri Juniarsih.

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan bahwa kemajuan pariwisata tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan Dinas Pariwisata semata.

Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk mengangkat potensi wisata sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif di Bumi Batiwakkal.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menilai pariwisata merupakan motor penggerak ekonomi yang juga berperan memperkenalkan kekayaan daerah hingga ke kancah nasional dan internasional.

Menurutnya, Setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran dalam mendukung pariwisata. Mulai dari Dinas Kesehatan yang memastikan layanan kesehatan wisatawan, Dinas Perkebunan yang mempromosikan agrowisata, hingga Dinas Pekerjaan Umum yang membangun infrastruktur pendukung.

“Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan 2025–2029, yang menargetkan Berau menjadi daerah maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera, dengan pariwisata sebagai salah satu pilar utamanya,” jelasnya.

Dalam rangka memperkuat sinergi, Pemkab Berau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pariwisata yang dirangkai dengan penyerahan Berau Wonders Award.

Penghargaan ini diberikan kepada perangkat daerah, kampung, pelaku wisata, influencer, dan pihak-pihak yang dinilai aktif berkontribusi terhadap kemajuan sektor pariwisata pada 2024.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Syamsiah, menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

“Semoga kegiatan ini menjadi landasan terciptanya koordinasi yang efektif antar-OPD dalam mendukung destinasi wisata dan event unggulan,” ujarnya.

Dengan strategi ini, Pemkab Berau berharap setiap sektor mampu bergerak bersama, menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus memperluas dampak positifnya bagi masyarakat. (adv/srn/set)

Viral Nyapu dan Ngepel Sendiri, Kini Kepsek SDN 025 Berjuang Lawan Lumpur

0
Lapangan SDN 025 Karang Joang tampak tertutup lumpur usai hujan deras.

Masih ingat Bapak Hamidansyah, Kepala SDN 025 Karang Joang, yang setiap pagi datang lebih awal, menyapu halaman, memotong rumput, dan menyapa satu per satu anak yang masuk gerbang? Rutinitas itu bukan sekadar kebiasaan, tapi bentuk tanggung jawab di sekolah yang bahkan tak memiliki petugas kebersihan.

Kini, ia mendapat ujian lagi, ketika sekolahnya harus berulang kali berjuang melawan lumpur setiap hujan deras mengguyur. Pagi tadi (13/8), saya menerima kiriman foto dan video dari wartawan kami di Balikpapan. Isinya kondisi memprihatinkan yang direkam Kepala SDN 025 Karang Joang, Hamidansyah.

Hujan deras yang mengguyur sekitar satu jam malam tadi membuat halaman sekolah berubah menjadi lautan lumpur. Lapangan yang biasanya dipakai untuk sepak bola dan basket itu nyaris tak terlihat garisnya. Akibatnya, kegiatan belajar di sekolah diliburkan dan siswa belajar dari rumah.

Jalur menuju ruang kelas masih licin akibat lumpur yang terbawa masuk.

Kondisi seperti ini ternyata bukan pertama kali terjadi. Lokasi SDN 025 berada persis di bawah tiang-tiang Tol Samarinda–Balikpapan, sementara di sisi lainnya proyek Tol Balikpapan–Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dikerjakan.

Letaknya membuat sekolah ini berada di titik yang rawan limpasan air bercampur lumpur setiap kali hujan deras mengguyur.

Air dari area proyek tol mudah mengalir masuk melalui celah pagar sekolah. Kontur tanah di sekitar proyek yang terbuka dan belum tertutup vegetasi membuat sedimen tanah terbawa bersama air, menggenangi lapangan, dan kadang merembet hingga ke depan ruang kelas.

“Setiap hujan deras, ini pasti terjadi. Air campur lumpur masuk dari arah jalan tol. Murid kami terpaksa belajar di rumah,” kata Hamidansyah kepada Media Kaltim.

Pekerja proyek tol bersama truk tangki air membantu membersihkan halaman sekolah dengan semprotan air bertekanan.

Pagi tadi, guru dan pegawai sekolah hanya bisa menunggu. “Masih menunggu tangki air dari pihak tol untuk bersih-bersih,” ujarnya lagi. Siang harinya, truk tangki air dan pekerja proyek tol datang, menyemprot halaman, menyapu lumpur. Hasilnya bersih sementara, tapi semua tahu ini akan terulang lagi sampai drainase diperbaiki.

Masalah ini sudah berulang kali terjadi, namun belum mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kota Balikpapan.

Tol yang melintas tepat di atas sekolah ini merupakan proyek strategis nasional untuk mendukung akses menuju IKN, tetapi sekolah di bawahnya justru kerap terganggu akibat dampak pembangunan.

Jika tol tersebut mampu menghubungkan kota dengan pusat pemerintahan baru, maka seharusnya sekolah di bawahnya tidak perlu meliburkan murid hanya karena halaman terendam lumpur setiap hujan deras.

Perbaikan drainase dan pengendalian aliran air harus segera dilakukan kontraktor, Pemkot Balikpapan, dan pengelola tol agar kegiatan belajar mengajar tidak lagi terganggu. Jika tidak, kejadian ini akan terus berulang setiap musim hujan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

47 Tahun: Bukan Tambah Umur, Tapi Tambah Manfaat

0

TIDAK ada pesta. Tidak ada keramaian. Ulang tahun bagi saya bukan perayaan, melainkan mengingatkan hidup di dunia berkurang, dan kematian adalah sesuatu yang pasti.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, momen ini saya lewati bersama istri tercinta dengan sederhana. Pagi ini (13/8), ada kejutan. Kue puding buatan tangannya, lengkap dengan hadiah jam tangan.

Kami punya tradisi saling memberi kejutan setiap tahun. Apalagi ulang tahun kami hanya terpaut lima hari. Istri 8 Agustus dan saya 13 Agustus. Dan kebetulan sama-sama lahir pada 1978.

Di usia 47, saya sudah niatkan, tidak lagi sibuk mengejar ambisi duniawi. Sebagian besar sudah saya lewati. Harapan terbesar sekarang hanyalah melihat ketiga anak tumbuh menjadi kebanggaan, anak sholeh dan sholehah yang kelak mendoakan orang tuanya.

Alfiani Hanifah Salsabila, anak pertama kami, kini sedang mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sambil menyelesaikan semester tujuh di FKIP Universitas Mulawarman. Muhammad Zacky Alghofari, anak kedua, telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Gontor dan sedang masa pengabdian. Sedangkan si bungsu, Muhammad Azka Wirsena, memilih jalur pondok sejak SMP di Daarul Ukhuwwah Malang dan saat ini sudah kelas 2.

Hidup, bagi saya, bukan hanya tentang keluarga yang kita besarkan, tapi juga tentang membangun sesuatu yang mampu menampung rezeki banyak orang dan menjadi amal yang terus mengalir. Maka, sejak 2020, saya mulai membangun Media Kaltim Network (MKN), yang kini memiliki lebih dari 40 karyawan di berbagai daerah.

Tahun ini, setelah ucapan dari istri, pesan hangat juga datang dari anak pertama saya, Alfiani, yang memberi doa dan ucapan terbaiknya. Tak lama kemudian, ucapan pertama dari rekan kerja masuk lewat japri dari Adhi Abdian, Kepala Perwakilan Media Kaltim di Samarinda. Setelah itu, pesan-pesan lain mengalir di grup WhatsApp kantor. Doa untuk kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Bagi saya, itu bentuk kekeluargaan yang lebih berharga daripada sekadar formalitas.

Saat ini, di tengah kesibukan mengurus perusahaan, saya mulai memaksakan diri untuk kembali rutin menulis setelah cukup lama terhenti. Sejak tahun lalu, saya juga membangun firma hukum Satu Nusantara Law Firm bersama Mumtazah Bura Datu, rekan kerja yang sebelumnya pernah bersama saya di dunia media. Kegiatan ini memperluas ruang gerak saya, dari dunia media ke ranah hukum.

Bagi saya, ulang tahun bukan sekadar penambahan usia, melainkan momen untuk memastikan langkah ke depan memberi manfaat yang lebih besar. Semoga sisa umur dapat digunakan untuk memberi nilai tambah bagi keluarga dan banyak orang. Barakallahu fiikum. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Terkendala Kepemilikan Ruang Publik Untuk Gelar MTQ, DPRD Paser Desak Pemkab Inventarisasi Aset

0
Foto: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Kasri (tengah)

PASER – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Paser bakal dilaksanakan pada November 2025 mendatang. Festival keagamaan Islam untuk mengagungkan Al-Quran itu, nantinya berlangsung di Kecamatan Tanjung Harapan, tepatnya di Desa Tanjung Aru, sebagai tuan rumah.

Sayangnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser tidak ruang publik di Desa Tanjung Aru. Padahal, selama ini Lapangan Pasir Putih yang biasanya jadi pusat kegiatan, tidak dapat digunakan karena ternyata lahan tersebut milik masyarakat dan ahli waris pemilik lahan tidak memberikan izin.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Kasri, meminta agar dapat dicarikan solusinya. Disisi lain pihaknya baru mengetahui bahwa lapangan tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

“Permasalahan lahan untuk pelaksanaan MTQ tahun ini memang baru tercuat saat ini. Selama ini digunakan masyarakat ternyata masih hak milik salah satu warga di Kecamatan Tanjung Harapan,” kata Kasri, Rabu (13/8/2025).

Padahal sebelumnya, lahan tersebut dikabarkan berstatus hibah ke Pemkab Paser. Namun, setelah ditelusuri nyatanya hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Kasri meminta, agar pelaksanaan MTQ tidak boleh gagal hanya karena kendala lahan.

Sehingga, ada opsi agar pelaksanaan itu berlangsung di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tanjung Harapan sebagai lokasi pengganti. Meski terbilang cukup, namun lokasi tersebut tidak seluas Lapangan Pasir Putih.

“Halaman SMPN 1 memang tidak seluas Lapangan Pasir Putih, tapi cukup dan bisa digunakan untuk kegiatan MTQ,” jelas Kasri.

Solusi ini diambil mengingat tingginya antusiasme masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan yang sangat ingin menjadi tuan rumah MTQ Kabupaten. Selain mencari solusi jangka pendek, DPRD Kabupaten Paser mendorong Pemkab Paser Paser untuk memikirkan solusi jangka panjang.

Mengingat Lapangan Pasir Putih adalah lokasi utama untuk agenda besar masyarakat, Kasri berharap Pemkab Paser dapat melakukan upaya pembebasan lahan. “Kami harap ke depannya Pemkab Paser bisa melakukan upaya pembebasan lahan,” ujarnya.

Permintaan itu, sebab Lapangan Pasir Putih sudah menjadi tempat utama masyarakat jika melaksanakan agenda besar. Dengan adanya kendala ini, inventarisasi aset disarankan untuk segera teratasi guna mencegah masalah serupa terjadi di kemudian hari.

Pewarta: Abika Ramadhan

Pemkab Kukar Kaji Ulang Rencana Alih Kelola Pelabuhan ke BUMD Tunggang Parangan

0
Foto : Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan akan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rencana alih kelola aset pelabuhan ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Tunggang Parangan.

Dijelaskan oleh Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Ahyani Fadianur Diani bahwa rencana tersebut merupakan inisiatif DPRD Kukar yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) peralihan aset. Meski pemerintah daerah pada prinsipnya tidak menolak, kajian kelayakan menjadi langkah wajib sebelum keputusan diambil.

“Bukan tidak setuju, tapi kita masih mengkaji kelayakan dari dua Ranperda inisiatif DPRD ini,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Menurut Ahyani, salah satu fokus kajian adalah kondisi aset pelabuhan yang sudah lama berdiri. Pemerintah ingin memastikan sejauh mana tingkat penurunan nilai (depresiasi) aset tersebut dalam beberapa tahun terakhir, serta mengevaluasi kelayakan operasionalnya.

“Kita perlu tahu berapa tergerusnya nilai aset dalam beberapa tahun terakhir. Masih layak atau tidak? Itu yang kita pertimbangkan,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga akan menilai kemampuan Perseroda Tunggang Parangan dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pelabuhan. Hal ini penting agar aset tidak hanya berpindah pengelolaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan optimal bagi masyarakat. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Strategi Ganda Pemkab Kukar, Gabungkan Pemantauan Pasar dan Distribusi Beras Murah Tekan Inflasi

0
Foto : Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengintensifkan langkah-langkah strategis untuk menekan laju inflasi. Tidak hanya mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah daerah juga turun langsung ke pasar-pasar tradisional memantau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok.

Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menyebut pemantauan lapangan menjadi kunci untuk memastikan stok barang tersedia dan harga tidak melonjak tanpa kendali. Salah satu komoditas yang mendapat perhatian adalah cabai, yang belakangan mengalami kenaikan signifikan, disusul beberapa kebutuhan pokok lainnya.

“Kita melakukan operasi dan kunjungan langsung ke pasar untuk memantau kondisi riil,” ungkap Ahyani, Rabu (13/8/2025).

Selain itu, Pemkab Kukar juga memperkuat kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memastikan pasokan beras murah tetap terjaga. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras disalurkan ke masyarakat dengan harga jauh di bawah pasaran.

Beras SPHP yang diantar langsung oleh Bulog dijual seharga Rp13.100 per kilogram. Sementara, jika diambil langsung dari gudang Bulog, harganya lebih murah lagi, yakni Rp11.700 per kilogram atau sekitar Rp57.500 per karung berisi 5 kilogram.

“Harga ini jauh di bawah pasaran. Harapannya, ini bisa membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Ahyani. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Kejar Peringkat Utama, Kukar Genjot Sinergi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk Kota Layak Anak

0
Foto : Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk mempercepat langkah menuju peringkat Utama dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun depan. Saat ini, Kukar masih bertahan di tingkat Madya dengan skor 601,80, unggul tipis dari Samarinda di peringkat sama.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Hero Suprayetno, mengatakan peningkatan status KLA tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan penuh dari masyarakat hingga dunia usaha.

“Kukar sudah punya pondasi kuat sebagai Kota Layak Anak, tapi untuk naik tingkat, semua pihak harus terlibat. Komitmen kita adalah mengawal penuh proses ini,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Hero mengungkapkan, salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah minimnya keterlibatan sektor swasta dalam program ramah anak. Padahal, dukungan dunia usaha dapat mempercepat pemenuhan fasilitas, ruang publik aman, hingga program sosial yang berpihak pada anak.

“Keterlibatan dunia usaha masih rendah. Ke depan, kita akan buat skema agar mereka punya peran aktif, misalnya melalui program CSR yang mendukung fasilitas dan kegiatan anak,” jelasnya.

Sejak meraih predikat Pratama pada 2013, Kukar telah mengalami kemajuan bertahap. Namun, mempertahankan predikat Madya selama tiga periode terakhir menunjukkan perlunya lompatan strategi.

Pemkab Kukar berencana mengintegrasikan kebijakan ramah anak dalam perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas aparat, memperluas fasilitas publik yang aman untuk anak, dan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan anak.

“Target kita jelas, tahun depan Kukar harus berada di kategori Utama. Ini akan menjadi prestasi kolektif yang membanggakan jika semua unsur bergerak bersama,” tegas Hero. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i